APBD Molor; Rakyat Jadi Korban


[KAMPANYE]
“APBD Molor; Rakyat Jadi Korban”

Oleh: Nauroh Alifah (Anggota Komunitas Belajar Nulis, Revowriter dan pengamat kebijakan publik)

Kabupaten Jember sedang panas. Berbagai masalah yang dinilai gagal diselesaikan pemerintah tengah menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah masalah APBD. APBD Jember dinilai belum mewadahi apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara DPRD dan pihak Pemkab Jember terhadap KUA-PPAS yang menjadi landasan untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD).

Ketidaksepakatan itu berakibat molornya pembahasan rancangan APBD Jember. Peristiwa tersebut tergelar karena belum adanya kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terhadap KUA-PPAS yang menjadi landasan untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD).
Terhadap hal itu, Bupati Jember kemudian mengajukan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Jember (Raperbub APBD) Tahun 2018 yang selanjutnya disahkan melalui persetujuan Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusannya Nomor: 188/208.K/KPTS/013.4/2017 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penggunaan APBD Jember Tahun 2018.

Terkait dengan SK Gubernur, maka DPRD Pimpinan DPRD Jember Rabu pagi (3/1) akan menemui pimpinan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan perihal keluarnya surat pengesahan gubernur atas rancangan peraturan bupati (perbup) Jember terkait penggunaan APBD 2018. Sebab di dalam isi surat tersebut, dinilai ada sejumlah kejanggalan khususnya konsideran yang digunakan oleh pemprov atas keluarnya surat tersebut. Dimana dalam surat itu pemprov menilai DPRD menolak menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 yang diajukan oleh pihak eksekutif. Sampai kapan polemik ini akan berakhir? Ketika rakyat sangat membutuhkan, pemerintah justru sibuk berpolemik!!

Penetapan anggaran dalam sistem Kapitalisme, Rumit!

Negara yang menganut demokrasi kapitalis biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, setiap satu tahun. Anggaran belanja tersebut ditetapkan melalui peraturan tertentu yang disebut dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berlaku untuk tahun tersebut. Peraturan tersebut harus di setujui dan dikukuhkan oleh parlemen untuk bisa menjadi landasan pembuatan APBN/APBD. Pembahasan pasal-pasal anggaran di mulai dari pasal per pasal berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh tiap-tap pasal. Tiap pasal diterjemahkan dalam beberapa ayat. Karena itu dokumen rinci APBN hingga level satuan kerja adalah sebuah monster yang sangat tebal meliputi ratusan ribu halaman.

Walhasil, rasio-rasio anggaran terhadap target-target (output, outcome) pelayanan masyarakat kurang dapat diketahui dengan cepat, sementara peluang markup atau penganggaran ganda sangat besar.
Dan lagi masing-masing pasal dalam rancangan anggaran dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah. Karena itu, apabila rancangan anggaran terebut diterima, berarti diterima keseluruhan. Dan apabila ada satu pasal yang ditolak berarti ditolak keseluruhan. Dengan mekanisme yang sedemikian rumit dan banyak kepentingan, maka dibutuhkan sebuah kerja besar yang seringkali diselesaikan di meja-meja loby yang berujung pada keuntungan pribadi atau parpol semata.

Kepentingan rakyat atau kepentingan siapa?

Jelas sekali bahwa ketepatan waktu pembahasan anggaran seringkali tidak ditentukan oleh apakah kebutuhan rakyat sudah diwadahi dalam anggaran tersebut atau tidak. Tapi lebih pada keberhasilan loby. Dimana komposisi anggota dewan juga sangat mempengaruhi. Jika eksekutif dan legislatif berada pada kubu yang berbeda, maka ini bisa menjadi batu penghalang yang besar. Loby-loby politik tersebut akan melahirkan bargaining kekuasaan yang mutualistik antara eksekutif dan legislatif seperti bagi-bagi jabatan, atau bagi-bagi proyek supaya parpol atau pihak pemerintah mendapatkan keuntungan dari alokasi anggaran APBN/APBD tersebut. Banyaknya anggota dewan di negeri ini yang tersandung kasus hukum karena terlibat lingkaran mafia anggaran adalah bukti nyata bahwa penetapan anggaran dalam sistem kapitalisme digunakan untuk bancakan keuntungan untuk pribadi atau parpol. Jika ini terjadi, maka jelas rakyat akan dirugikan. Anggaran ada, tapi rakyat tidak mendapatkan manfaatnya.

Lalu bagaimana jika loby-loby politik tidak berhasil dilakukan karena berbagai faktor? Maka akan ada punishmet terhadap daerah tersebut. Dan lagi-lagi rakyat yang akan terkena getahnya. Semisal kasus APBD Jember, maka di tegaskan dalam SK Gubernur bahwa pengeluaran yang dilakukan Pemkab Jember hanya boleh untuk dua jenis belanja, yakni belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi menyatakan, penggunaan perbup dalam pengesahan APBD Jember 2018 merupakan kerugian bagi Pemkab Jember sendiri. Sebab Pemkab Jember tidak bisa leluasa untuk melakukan pembelanjaan.
Padahal, Jember sudah mendapatkan hukuman di tahun sebelumnya karena serapan anggrannya rendah. Dimana prinsip Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah, mereka yang tidak dapat menyerap anggarannya, akan dihukum dengan menurunkan anggaran tahun berikutnya. Tidak dilakukan pembedaan antara yang anggarannya kurang terserap karena efisiensi, atau salah perencanaan, atau faktor external (gangguan alam, masalah sosial, kondisi ekonomi global, kendala aturan yang berlaku, dsb). Lagi-lagi rakyat yang kena getahnya. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari seringnya polemik anggaran di negeri ini? Bukan rakyat tentunya.

Penetapan Anggaran dalam Sistem Islam, Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Rakyat
Dari sisi mekanisme pembuatan anggaran, maka negara Islam tidak akan membuat anggaran belanja tahunan sehingga setiap tahun harus selalu dibuatkan peraturan baru. Anggaran belanja negara juga tidak peru disodorkan pada majelis umat, pendapat mereka tentang masalah tersebut tidak perlu diminta. Karena pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal sudah ditetapkan berdasarkan syariah. Ini merupakan hukum syariah yang bersifat tetap sehingga secara mutlak tidak membutuhkan pendapat. Adapun terkait pasal-pasal dan berapa dana yang dialokasikan pada masing-masing pasal, maka semua itu diserahkan pada kebijakan dan ijtihad kholifah, tanpa memperhatikan waktu tertentu.
Dari sisi pemenuhan kebutuhan rakyat, maka dalam rancangan anggaran syariah, yang dihitung dahulu adalah pengeluaran berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan dari yang menurut syariah paling vital dan urgen ke yang hanya bersifat pelengkap. Untuk menghitung pos pengeluaran digunakan rasio-rasio ideal berdasarkan data wilayah dan kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah, serta harga pasar rata-rata saat ini. Dalam kitab Nizhamul Iqtishady fil Islam dari Imam Taqiyyudin an-Nabhani, dinyatakan bahwa pengeluaran Kas Negara (Baitul Maal) diantaranya ditetapkan berdasarkan kaidah berikut:
Ada pos-pos yang wajib dipenuhi oleh negara baik dalam kondisi ada atau tidak ada harta seperti :
a. Pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala terjadi kekurangan (fakir miskin atau ibnu sabil) atau untuk melaksanakan jihad. Ini bersifat pasti, bila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan maka negara dapat meminjam harta dan setelah itu dilunasi dan bila perlu dapat menarik pajak.

b. Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi yakni bagi orang-orang yang telah memberikan jasa, misalnya gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, guru dan sebagainya. Ini juga bersifat pasti.

c. Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, semisal ada bencana alam atau serangan musuh. Ini juga bersifat pasti.

d. Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, bukan untuk kompensasi, namun sifatnya vital, karena bila tidak ada, umat akan mengalami kesulitan, seperti pembangunan infrastruktur. Ini juga bersifat pasti.

Adapun pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan yang bila tidak ada umat tidak sampai menderita, misalnya pembangunan fasilitas hiburan, atau adanya fasilitas umum sekunder ketika fasilitas yang lama masih memadai, maka pembelanjaan ini melihat ada ketersediaan anggaran di dalam Baitul Mal.

Dari sini, maka jelas bahwa kebutuhan masyarakat yang vital pasti akan dipenuhi oleh negara melalui mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan oleh syariah. Sebuah mekanisme yang telah dijamin oleh Allah akan memberikan rahmatan lil ‘alamiin []

@infomuslimahjember ||#infomuslimahjember

#IslamPolitik
#JemberLebihBaik

0 Comments

Posting Komentar