Jember Dikepung Longsor dan Banjir, Darurat Penataan Ruang


[KAMPANYE]
Jember Dikepung Longsor dan Banjir, Darurat Penataan Ruang

Oleh: Yessy Ayu Anggraini, S.P.

Kabupaten Jember dilanda bencana tanah longsor di 5 titik dan banjir di 10 titik pada Selasa (23/1) malam hingga Rabu dini hari. "Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jember menyebabkan sejumlah kawasan longsor dan air sungai meluap hingga menyebabkan banjir yang menerjang beberapa kecamatan di Jember," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Widi Prasetyo.

Frekuensi curah hujan tinggi tidak selalu dapat menimbulkan kejadian banjir dan longsor di suatu wilayah, tetapi lebih bergantung pada kondisi lingkungan setempat. Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, intensitas bencana alam yang terus meningkat adalah akibat daya dukung lingkungan yang dari tahun ke tahun semakin lemah. Kerusakan ekologi terjadi secara masif karena didorong oleh penyalahgunaan lahan.

Peristiwa banjir bandang dan longsor juga pernah menimpa Kabupaten Jember pada 1 Januari 2006 yang menewaskan 58 orang. Salah satu penyebabnya adalah curah hujan sangat tinggi selama tiga hari berturut-turut. Di samping itu, peristiwa banjir bandang yang terjadi di kawasan Sub DAS Kali Putih kecamatan Panti kabupaten Jember tersebut diprediksi akibat dari kerusakan hutan di Pegunungan Argopuro yang terletak di bagian utara Jember. Hutan sebagai pelindung banyak yang ditebang sehingga gundul. Hal ini dapat dilihat dari longsoran tanah bercampur air hujan menerjang dan yang membawa balok-balok kayu. Balok-balok kayu terbawa banjir dominan dari pohon jati, pinus, mahoni yang merupakan ciri dari hasil hutan produksi.

Peristiwa ini menunjukkan adanya kesalahan tata ruang wilayah Jember. Pegunungan Argopuro sebagai kawasan lindung yang merupakan daerah resapan air (catchment area), beralih menjadi perkebunan kakao dan kopi, serta hutan produksi kemudian terjadi penebangan yang berakibat penggundulan (Putra, 2008). Di kawasan lereng pegunungan juga terdapat banyak pemukiman penduduk. Akibatnya, saat hujan di hulu maka daerah hilir rawan banjir dan longsor sedangkan saat kemarau rawan kekeringan.

Kabupaten Jember adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.293,34 km2 (atau sebesar 7% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur) dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta merupakan dataran subur yang luas ke arah selatan. Secara garis besar wilayah Kabupaten Jember dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Termasuk ke dalam kedua kawasan tersebut adalah kawasan rawan bencana yang berupa tanah longsor yang terdapat di berbagai kecamatan. Tanah longsor tersebut berada di daerah-daerah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai, dan tanah-tanah gundul di kawasan hutang lindung (Widodo, 2011).

Jember sangat terkenal dengan julukannya sebagai “Kota Seribu Gumuk”. Fenomena gumuk adalah fenomena yang sangat langka karena keberadaannya yang hanya ada di dua negara yaitu Indonesia dan Jepang. Menurut Ir. Sutrisno M.S. salah seorang Dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember,  bentangan serupa gumuk hanya ada di dua tempat di Indonesia yaitu Jember dan Tasikmalaya.

Jika kita pelajari RTRW Kab.Jember maka dapat dicermati bahwa visi penataan ruangnya sangat kental dengan nuansa kepentingan para pemilik modal. Jumlah gumuk yang awalnya sekitar 1500-an kini hanya tinggal 600 karena eksploitasi yang dilakukan sejak tahun 1990. Daerah yang terkenal unik karena gumuknya kini tak mampu menghalau angin, karena gumuk-gumuknya telah banyak yang beralih fungsi menjadi area bisnis properti, pertokoan, mall bahkan apartemen. Sebut saja pembangunan Jember Town Square yang berlokasi di jalan Kaliurang, apakah sudah sesuai AMDAL? Jelas tidak! Area tersebut selayaknya dibiarkan alami mengingat fungsinya sebagai salah satu kawasan resapan air. Selain itu, Jember pun tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau yang memadai. Secara teori, luasan RTH publik dan privat minimal 30% dari luas wilayah. Tapi faktanya arah pembangunan Jember tidak berbasis pada kelestarian lingkungan namun berbasis kepentingan pemilik modal.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tidak heran karena memang perundang-undangan yang dibuat memberikan pelegalan atas tindakan tersebut. Salah satunya dapat kita baca dalam PP No.16 tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah pasal (3) huruf d “menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Artinya bahwa kepemilikan atas tanah tidak dibatasi asalkan suatu pihak memiliki modal untuk membeli tanah. Sehingga meskipun dalam UU No.26 tahun 2007 pasal 7 tentang Penataan Ruang ayat (1) menyebutkan “Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan ayat (2) menyebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah, namun ayat (3) mengatur Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan peraturan yang berlaku, memang tidak ada batasan bagi siapapun, baik individu maupun swasta, domestik maupun asing, berhak untuk menguasai lahan, dimanapun dan seluas apapun, tidak lagi memperhatikan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Meski RTRW disusun dengan baik sekalipun, tetap saja pada praktik di lapangan akan mengalami benturan dengan kepentingan berbagai pihak yang notabene disahkan oleh undang-undang.

Tidak hanya Jember, kota Banyuwangi yang disebut sebagai salah satu kota dengan tata ruang terbaik pun tak luput dari bencana banjir. Bahkan Palembang sebagai kota percontohan skala nasional juga terus banjir setiap tahunnya. Hal tersebut tak terelakkan akibat adanya kebijakan tata ruang yang pragmatis dan oportunis, lahir dari rahim pemerintah yang hanya mengutamakan keuntungan material jangka pendek dan tidak merata bahkan sarat kepentingan pemodal. Tidak peduli lagi apakah kebijakan tersebut memberikan efek jangka panjang yang jauh lebih mahal. Hal yang terpenting bagi mereka, kebijakan mana yang dapat menghasilkan uang dalam waktu singkat walaupun harus menjual hutan lindung, gumuk, bahkan pulau dan laut kepada individu/swasta. Maka dapat kita simpulkan bahwa permasalahan tata ruang adalah permasalahan sistemik yang bersumber dari diterapkannya hukum Sekuler Kapitalis, jauh dari kerangka pelayanan terhadap masyarakat, justru menghamba pada kepentingan para Kapital (pemodal).

Saatnya kita kembali pada hukum Allah SWT yang menempatkan penguasa sebagai pelayan umat. []

@infomuslimahjember ||#infomuslimahjember

#IslamPolitik || #JemberLebihBaik

0 Comments

Posting Komentar