Senin, 26 Februari 2018

Ketika Kota 1000 Pesantren Menjadi Kota Wisata : Ancaman Lost Generation Semakin Nyata




[KAMPANYE]
Ketika Kota 1000 Pesantren Menjadi Kota Wisata : Ancaman Lost Generation Semakin Nyata

Oleh: Nauroh Alifah, S.Si/ Pemerhati Kebijakan Publik)

Siapa yang tidak terkejut ketika mendengar berita bahwa di Kecamatan Jenggawah Jember adasebuah lokasi yang dihuni gigolo atau pria pekerja seksual yang disebut Kampung Kucing?? Tentu masyarat yang mengenal Jember sebaagai kota santri akan terheran-heran dengan berita tersebut. Kok bisa ya??

Jember merupakan daerah yang potensial di Jawa Timur, bahkan termasuk daerah termaju di daerah Tapal Kuda. Jember terkenal dengan sebutan kota 1000 pesantren karena banyak sekali pesantren yangdibangun di sana dalam rangka menyiarkan syariat Islam, mulai dari pesantren salaf sampaipesantren modern. Pesantren yang hanya memiliki puluhan santri hingga pesantren yang memiliki ribuan santri. Masyarakat Jember merasa rendah jika anak-anaknya atau anggota keluarganya tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren.

Namun di era bupati Faida, Jember di tetapkan sebagai kota pandalungan yaitu kota percampuran antara budaya Jawa, Madura, Osing dan berbagai budaya lain. Sebuah Slogan yang jauh dari nuansa religius.

Tidak semua sepakat dengan identitas jember sebagai kota pandalungan. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengingatkan agar slogan 'Jember Kota Pendalungan' tidak menyingkirkan janji Jember sebagai 'Bumi Salawat' sebagaimana yang termaktub dalam janji ke-22 dari 22 Janji Kerja Bupati Faida saat pemilihan kepala daerah yang sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (beritajatim.com) Devisa dan Investor: Alasan Jember berubah identitas

Upaya massif pemerintah untuk mengundang investor melalui jalur seni dan budaya sudah di mulai sejak dicanangkannya Jember sebagai kotawisata dengan event Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pada tahun 2007 dengan icon unggulan Jember Fashion Carnaval (JFC). Satu visi pariwisata telah ditetapkan pada tahun 2007 yaitu untuk menjadikan Jember sebagai “The World Fashion Carnival” City. Tahun 2009, Tahun Ekonomi kreatif Indonesia dan Visit Indonesia years 2009, memperkuat keberadaan JFC (Jember Fashion Carnaval) sebagai fenomena global Icon Indonesia untuk karnaval berkelas dunia ,”World Fashion Carnival”.

Pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata yang masih mencakup bidang Ekonomi Kreatif telah menobatkan kota Jember sebagai Kota Karnaval, dan Jember dijadwalkan menjadi tuan rumah karnaval se-ASEAN pada 2016. Dengan menjadi tuan rumah karnaval se-ASEAN, bias dibayangkan berapa jumlah turis yang akan berkunjung ke Jember, tentunya dengan membawa budaya dan gaya hidup mereka. Bahkan Pemkab Jember telah menargetkan kunjungan 5 juta wisatawan domestik pertahunnya dan 9000 wisatawan asing dengan target PAD 25 M. Bahkan kantor wisata akan direncanakan menjadi BUMD untuk menggenjotkan penghasilan dari sektor ini.

Walhasil, demi tercapainya target Pendapatan asli daerah (PAD) dan demi memberikan kenyamanan para wisatawan maka di undanglah para investor untuk turut berinvestasi disektor ini. Kemudahan perijinan hotel-hotel dan cafe-cafe pun diberikan, berbagai tempat wisata dibangun, sampai kepada membangun budaya masyarakat yang toleran terhadap budaya-budaya asing, menggiatkan karnaval-karnaval hingga ke desa-desa, menyelenggarakan festival pandalungan hingga menyiapkan 3000 titik panggung seni dan budaya yang berada di tiap kecamatan. Tidak cukup sampai disini, demi kontribusi sektor pariwisata sebesar 7,5 % dari RAPBD, Pemkab Jember juga berencana menyelenggarakan Festival Pandalungan yang selevel JFC pada bulan April mendatang.

Pariwisata sebagai Sarana Penyebaran Liberalisme

Sebagaimana prinsip neoliberal, maka pariwisata menjadi andalan untuk mendapatkan devisa negara. Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2014 menargetkan kunjungan 10 juta wisatawan pada tahun 2015 dan berharap jumlah itu meningkat dua kali lipat pada tahun 2019. Penargetan itu sejalan dengan program ekonomi liberal Jokowi-JK lainnya seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi serta regulasi. Dalam regulasi, mulai tahun 2015 pemerintah melakukan terobosan dengan memberikan bebas visa kunjungan bagi turis 5 negara seperti Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia.

Target pemasukan jasa turisme memang luar biasa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menghitung, jika pemasukan wisatawan mancanegara (wisman) dengan penghitungan satu wisman akan menghabiskan 1200 dolar, maka akan didapat minimal 540 juta dolar per tahun.
Pariwisata adalah industri yang mengandalkan interaksi antar manusia. Saat ini tataran diplomasi hubungan antar Negara amat mengandalkan mekanisme people to people contact selain diplomasi resmi kenegaraan. Barat mengandalkan cara tersebut untuk melakukan transfer nilai-nilai yang dianutnya. Dalam dokumen Australia The Asian Century White Paper 2012, dengan gamblang pemerintah Australia menjadikan people to people sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar negaranya dengan ASEAN, tentu saja termasuk Indonesia.

Sekalipun hubungan Indonesia dan Australia terkesan mengalami pasang surut, namun Indonesia jelas memiliki tempat istimewa bagi Australia. Demikian juga negara-negara kapitalistik lain yang segera mengerubungi Jokowi untuk merebut kesempatan berjaya di Indonesia, baik dari sisi menjarah kekayaan maupun penanaman nilai sekular kapitalistik. Namun mereka masih mendapatkan tantangan, mengingat keberadaan muslim adalah mayoritas di Indonesia. Penyerahan kedaulatan pada asing dan proses penjarahan sumber daya alam tak akan mungkin terealisir dengan sempurna jika persepsi mendasar masyarakat, apalagi muslim, belum sepenuhnya liberal. Untuk itu perlu usaha masif untuk mengaruskan dan menancapkan paham-paham liberal di Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Liberalisasi Budaya Indonesia
Format Indonesia tersebut selaras dengan pembentukan ASEAN Community (Masyarakat ASEAN) pada tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Masyarakat Politik-Hankam ASEAN (MPA) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (MSA). Dalam pembentukan Masyarakat Sosial- Budaya ASEAN, budaya yang dimaksud jelas bukanlah budaya Melayu yang masih terpengaruh dengan ajaran Islam. Namun tatanan universal sistem sosial ala Barat yang menjadikan HAM, sekularisme, pluralisme dan liberalisme sebagai anutan mainstream masyarakat. Bahkan paham-paham tersebut telah beralih menjadi tuhan baru.

Kedatangan turis-turis asing jelas tidak hanya membawa dollar, namun juga membawa nilai. Sekalipun Rusia, China, Jepang dan Korea asalnya bukan bangsa Barat, namun sistem nilai dan cara hidup mereka sudah mengalami westernisasi dan kapitalisasi. Jadi tidak ada bedanya, antara bangsa Timur itu dengan Barat : Australia, Eropa atau Amerika. Bahkan budaya pop Korea yang berkembang menjadi Gelombang Korea (Hallyu) sejak tahun 1990-an sama sekali tidak menampakkan budaya asli mereka, namun lebih lekat dengan life style selebritas Hollywood.
Realitas berbicara, tanpa serbuan turis asing saja, bangsa ini -terutama generasi mudanya- sudah terseret arus liberal. Tengok saja Bali, sebagai destinasi wisata utama telah menyumbang jumlah penderita HIV/AIDS dengan angka yang cukup fantastis. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan sejumlah aktifis penanggulangan AIDS nasional baru-baru ini menyebutkan, hingga pertengahan 2014 jumlah penderita HIV/AIDS di Bali mencapai 26.000 orang. Padahal secara keseluruhan jumlah penduduk Bali hanya sekitar 4 juta jiwa. Apalagi, mayoritas penderita HIV/AIDS adalah usia-usia produktif , yakni 20-29 tahun (sebanyak 3812 kasus) dan 30-39 tahun (3582 kasus).

Setipe dengan Bali, Jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS Jember juga terus meningkat setiap tahun (Republika.co.id). Tingkat Penderita HIV/AIDS yang tinggi mencerminkan bagaimana kerusakan perilaku masyarakat di suatu daerah. Bahkan beberapa waktu lalu Radar Jember memberitakan Jember darurat sex bebas hingga melahirkan rencana perda akhlakul karimah yang memuat rencana test keperawanan yang cukup kontroversial. Masalah narkoba di Jember juga sangat mengkhawatirkan. Bahkan peredaran narkoba di Jember telah masuk di kalangan pesantern (Metronews.com).

Kalau sudah begini, akankah kita biarkan pemerintah masih saja mendatangkan peluang maksiat? Bukankah industri wisata dalam masyarakat liberal kapitalistik tidak bisa dipisahkan dari bisnis miras, seksual dan hiburan? Membiarkan pariwisata dengan gaya seperti itu berarti makin merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi Jember bukanlah kota yang miskin potensi SDA, sehingga harus menggenjot PAD dari sektor wisata. Jember memiliki potensi pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan, dan lainnya yang bisa dikembangkan secara kreatif dan bernilai tambah bagi masyarakat.[]

*pernah termuat di Radar Jember

@infomuslimahjember ||#infomuslimahjember

#IslamPolitik || #JemberLebihBaik

0 komentar:

Posting Komentar