Senin, 26 Februari 2018

Mahalnya Pendidikan Gratis


[KAMPANYE]
Mahalnya Pendidikan Gratis

Oleh : Rahmawati Ayu K.,S.Pd*)

Seorang bocah lelaki putus sekolah sejak kelas 1 SD. Cucu seorang juru kunci makam bernama Nursilan, yang akrab disapa Silan itu, tak bisa lagi mengenyam bangku pendidikan setelah kedua orangtuanya bercerai. "Sudah lama tak sekolah. Pernah sekolah di SDN Bulang, tapi hanya sampai kelas 1. Dan kalau pun saya masih sekolah, mungkin sekarang kelas 6," kata Nursilan. Anak tunggal dari Susin (25), warga Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur itu sehari-hari hanya bermain sendiri. Ia baru bisa bertemu teman-teman sebayanya jika mereka sudah pulang sekolah. "Pengennya sekolah. Biar sama dengan temen-temen," ucapnya. Karena tak bersekolah, ia mengaku tak bisa membaca dan menulis. Namun, ia tak bisa berharap ibunya akan menyekolahkannya kembali. Sejak ditinggal pergi Sarianto, ayahnya, keluarga itu hanya mengandalkan Susin untuk membiayai hidup sehari-hari. Silan tinggal bersama Susin dan kakeknya, Sadi (68) di gubuk 4x6 meter persegi. Menurut Budhe Silan, Poni, sehari-hari Susin bekerja sebagai buruh pengupas bawang merah dan putih di desa Tanjung Anom. Sedangkan, kakeknya bekerja sebagai juru kunci makam di sekitar Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. (www.liputan6.com)

Miris dan ironis. Di tengah program pendidikan gratis pemerintah, banyak generasi di negeri ini yang putus sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sendiri menegaskan, program wajib belajar 12 tahun terus akan berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP. Namun untuk permasalahan anak putus sekolah, data di republik ini masih tergolong tinggi. Dari survey Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 73 persen kasus putus sekolah di berbagai kota. Biasanya kasus ini terjadi akibat faktor ekonomi. (www.tribunnews.com)

Salah satu kota yang berupaya menerapkan pendidikan gratis adalah di kota penulis sendiri, yakni Jember. Di kota yang dijuluki seribu pesantren ini, 26 ribu anak terancam putus sekolah dan tidak mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Data Dinas Pendidikan Jember menyebutkan bahwa puluhan ribu anak itu kebanyakan terlilit masalah keuangan dan budaya kawin muda.

Oleh karena itu, kebijakan Bupati Jember Faida tentang pendidikan gratis mempunyai harapan bisa mengurangi kesenjangan pendidikan antar masyarakat kaya dan miskin, kesenjangan antara wilayah kota dan desa, meningkatkan angka siswa melanjutkan sekolah, dan menekan angka drop out (DO).

Faida menegaskan konsep dan program pendidikan gratis dalam rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Ditegaskan bahwa program pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan. Dari aturan yang ada, lanjut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terselenggaranya pendidikan 12 tahun atau hingga jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya.

"Dengan demikian, anggaran pendidikan gratis tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Jember, namun juga dari APBN dan APBD Provinsi. Mengenai berapa besar anggaran yang dibutuhkan telah tertuang dalam RPJMD Jember 2016-2021," katanya. Pemkab Jember sendiri menaikkan anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) hingga Rp 27 miliar. Jika tahun 2016 anggaran PPG Rp 57 miliar, maka di tahun 2017 dana PPG naik menjadi Rp 84 miliar. (www.antara jatim.com)

Polemik Pendidikan Gratis

Namun, untuk menerapkan sekolah gratis di Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Kewenangan yang diberikan pemerintah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan otonomi untuk sekolah agar mengelola sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah sehingga setiap kebijakan baru seperti “Sekolah Gratis” dapat diselenggarakan sesuai kondisi sekolah, dan siswa yang ada. Artinya pemberdayaan semua komponen suatu lembaga sekolah dan pengelolaan yang baik dapat mengefisienkan kinerja hingga tujuan lembaga dapat tercapai.
Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Jadi, biaya pendidikan gratis ternyata tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah pun bisa menggali dana dari wali murid dan masyarakat setempat.

Kenyataannya, sekolah swasta kecil dalam posisi dilematis saat menyikapi program pendidikan gratis di Kabupaten Jember. Ini dikarenakan pengelola sekolah sulit berimprovisasi menggali pembiayaan dari masyarakat jika sudah menerima insentif sekolah gratis dari Pemerintah Kabupaten Jember. Ummul Mukminat, salah satu guru madrasah ibtidaiyah swasta di Kecamatan Tanggul mengatakan, dana berasal dari Bantuan Operasional Sekolah pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat. "Kami seperti menghadapi buah simalakama saat mengambil (insentif) pendidikan gratis," katanya. Namun madrasah swasta Mukminat terpaksa mengambil insentif pendidikan gratis walau jumlahnya lebih kecil daripada hasil sumbangan masyarakat karena khawatir dengan opini publik. "Sekolah-sekolah swasta, ada 19 MI swasta, di sekitar kami mengambil insentif pendidikan gratis. Kalau kami tidak melakukan hal yang sama, opini masyarakat pasti negatif terhadap sekolah kami. Sekolah kami pun tersudutkan," katanya. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Muhamad Hafidi, menegaskan jika hanya diterapkan di sekolah negeri maka akan menimbulkan protes dari wali murid yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah swasta. "Jika memang bisa diterapkan, pasti akan ada pro kontra. Yang anaknya sekolah di sekolah swasta pasti akan ada iri hati jika hanya sekolah negeri," jelasnya. Sebaliknya jika pendidikan gratis diterapkan di sekolah negeri dan swasta juga akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, biaya SPP yang ditetapkan masing-masing sekolah swasta berbeda nominalnya. (www.beritajatim.com)

Sementara itu, Kepala Dispendik Pemkab Jember, Bambang Hariyono mengatakan hingga saat ini pihaknya belum memiliki formula penerapan pendidikan gratis. Sebab, sejauh ini tim yang dibentuk Dispendik masih menggodok bagaimana formula terbaik untuk merealisasikan janji kerja Bupati.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Supriyono, Kebijakan Bupati Jember terkait Program Pendidikan Gratis belum sepenuhnya dirasakan oleh sekolah maupun siswa. Bahkan, menurut Supriyono, sistem maupun pola pelaporan dana Program Pendidikan Gratis dari APBD itu masih sangat rentan berubah dan menyusahkan sekolah karena perubahan prosedur yang tidak menentu. Penerapan Program Pendidikan Gratis di sekolah kawasan kota, tentu berbeda dengan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, utamanya terkait larangan meminta partisipasi wali murid. Sekolah di wilayah pinggiran bisa terpenuhi kebutuhan operasional pendidikannya, namun bagi sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami kekurangan anggaran karena tanpa adanya partisipasi wali murid tersebut. (www.bangsaonline.com)

Dari kalangan anggota dewan, Pelaksanaan janji pendidikan gratis ini dikritik Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Konsep pendidikan gratis Bupati Faida tumpang tindih dengan program pemerintah yang lebih tinggi. "Ini tidak jelas, yang gratis ini sekolah negeri atau juga swasta. Ini jadi pertanyaan. Kalau sekolah negeri masih masuk akal. Tapi kalau swasta, apa mau digratiskan. Padahal kalau orang tua membayar ke sana sudah berapa juta rupiah?" kata Ayub, dalam diskusi publik 'Ada Apa dengan Jember' yang diselenggarakan di Hotel Bintang Mulia, Kabupaten Jember, Sabtu (28/5/2016). "Padahal dalam Undang-Undang Pendidikan sudah jelas: ada peran serta masyarakat. Itu diperbolehkan. Bupati jangan seenaknya ngomong ini pungutan liar, ini pungutan liar. Ngawur saja. Kalau pungutan itu sudah disetujui Komite Sekolah, itu sah," kata Ayub.
Salah satu fraksi di Jember, Fraksi Kebangkitan Bangsa, juga pertanyakan realisasi janji Bupati tentang pendidikan gratis, yang hingga kini belum memiliki aturan tehnis. Akibatnya, meski sudah dicanangkan sejak 2016 lalu, sampai hari ini anggarannya tidak bisa dicairkan, sehingga membuat sulit penyelenggara pendidikan. Meski sudah dilaksanakan sejak 2016 lalu, nyatanya sampai hari ini Bupati belum bisa menyajikan analisa dan kajian ilmiah berbasis data. Di antaranya sasaran penerima, dan sekolah mana saja yang wajib melaksanakan progam tersebut.
"Inilah kacaunya kalau pemimpin daerah tidak paham terhadap undang-undang yang harus dia mengerti. Ini yang seringkali apa yang dilakukan Bu Faida jadi blunder. Maksudnya baik, tapi karena pemahaman terhadap undang-undang dan lain sebagainya kurang, jadi begini," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Hadinuddin ikut berkomentar.

Pendidikan Gratis Gagal Karena Kapitalisme dan Sekulerisme

Polemik pendidikan gratis disebabkan konsep yang tidak jelas, sehingga pelaksaan di lapangan menjadi simpang siur. Apalagi masalah pendanaan yang ternyata tidak sepenuhnya gratis, karena masyarakat pun ternyata ikut berpartisipasi. Komersialisasi pendidikan dan abainya negara nampak dalam program MBS. Batasan mana tanggung jawab negara dan partisipasi orang tua menjadi kabur. Atas nama keputusan komite sekolah, orang tua harus memikul beban yang menjadi kewajiban negara. Misal iuran untuk perbaikan gedung sekolah, menggaji guru honorer, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Padahal di era kapitalis saat ini, rupiah semakin menurun namun biaya pendidikan semakin meningkat. Sistem kapitalis menyebabkan pendidikan gratis sulit terwujud.

Yang menjadi pertanyaan, adakah negara yang telah sukses menyelenggarakan pendidikan gratis? Badan PBB Unichef dan Pusat Pendidikan HAM di Universitas Curtin, Perth, mengatakan, pendidikan gratis adalah hak asasi manusia dan penerapan biaya pendidikan akan melanggar Konvensi Hak Anak PBB. Ayat 28 Konvensi tersebut mengatakan bahwa negara-negara penanda tangan harus "memastikan pendidikan dasar sebagai hal yang wajib dan gratis bagi semua" dan "pendidikan lebih tinggi disediakan bila memang memiliki kapasitas". (www.internasional.kompas.com) Konvensi PBB ini tentunya mendorong negara-negara anggotanya untuk melaksanakan pendidikan gratis bagi warganya.

Ada tujuh negara di dunia yang menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai perguruan tingggi setingkat S1.

Jepang, Russia, Swedia merupakan negara yang menggratiskan pendidikan sembilan tahun masa tempuh atau setingkat SMP. Di Jepang, siswa sekolah dasar mendapatkan makan siang gratis. Makanan dihidangkan oleh sekelompok siswa yang bertugas secara bergantian.

Namun kualitas pendidikan yang tinggi, ternyata tidak menjamin output pendidikan yang dihasilkan berkualitas menghadapi persoalan kehidupan. Ini terbukti dari angka bunuh diri yang tinggi dari negara-negara maju tersebut. Meskipun mengalami penurunan, angka kematian akibat bunuh diri di Jepang masih tercatat sebanyak 17,3 per 100.000 warga di tahun 2016. Capaian itu masih menempatkan Jepang sebagai negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia.

Di Amerika Serikat, angka kematian akibat bunuh diri tercatat sekitar 13 per 100.000 orang per tahun. Di Inggris, angkanya tercatat di bawah 10 per 100.000. Belum data di negara-negara maju lainnya. (www.internasional.kompas.com)
Mengapa ini bisa terjadi? Ideologi kapitalisme sekulerisme dituding telah menyebabkan penduduk negara-negara maju stress dan depresi ketika menanggung beban kehidupan. Agama telah dipisahkan dari negara, sehingga mereka banyak kehilangan arah. Tidak memiliki motivasi hakiki dalam berbuat. Tidak heran, banyak warganya bahkan dari kalangan orang-orang terkenal yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2017, pentolan sekaligus frontman Linkin Park, Chester Bennington, mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kenekatannya ini disinyalir karena depresi akibat beban masalah yang berat. (www.tribunnews.com)
Sebaik-baik kualitas sebuah pendidikan, jika asas yang dipakai adalah kapitalisme sekuler, tetap tidak akan mampu menjawab masalah pendidikan. Bahkan walaupun didukung dengan biaya gratis dan tidak membebani. Akar sekulerisme telah memunculkan gaya hidup liberalisme tanpa batas. Ketiadaan iman akan membuat manusia lemah, kehilangan kendali, dan rawan depresi. Miras, narkoba, dan bunuh diri pun mereka pilih menjadi solusi.

Masihkah kita akan menirunya? Sementara Islam memberikan aturan terbaik dan terbukti, ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam institusi Khilafah, sistem pendidikan Islam mencapai kegemilangannya. Seperti yang terjadi pada era Abbasiyah, dimana lahir ilmuwa-ilmuwan yang menjadi peletak dasar iptek modern saat ini. Saatnya kita kembali pada sistem pendidikan Islam.

*) Penulis adalah seorang pendidik, tinggal di Jember, Jatim

@infomuslimahjember ||#infomuslimahjember

#IslamPolitik || #JemberLebihBaik

0 komentar:

Posting Komentar