Kuota Perempuan dalam Politik Demokrasi, Solusi Persoalan Perempuan?


[Suara Muslimah]
Kuota Perempuan dalam Politik Demokrasi, Solusi Persoalan Perempuan?
Oleh : Faiqotul Himmah*)
Di abad yang semakin canggih kini, beragam persoalan masih menimpa perempuan. Mulai dari kemiskinan, rendahnya kesehatan & akses pendidikan, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dlsb. Dalam pandangan pemuja demokrasi & gender, persoalan-persoalan perempuan tersebut diakibatkan adanya bias gender. Mereka pun menempatkan laki-laki sebagai musuh. Menurut mereka, kekuasaan pemerintahan & legislatif yang didominasi oleh laki-laki mengakibatkan banyaknya kebijakan yang tidak memihak kaum perempuan. Logika mereka pun berkata, agar persoalan perempuan dapat terselesaikan, maka perempuan harus diberi ruang (akses) yang besar untuk duduk di kursi kekuasaan atau parlemen. Mereka meyakini bahwa persoalan perempuan hanya dapat diselesaikan oleh perempuan. Semakin banyak perempuan yang memiliki posisi pemegang kebijakan (baik eksekutif maupun legislatif) maka akan semakin banyak lahir kebijakan atau undang-undang yang memihak perempuan. Dengan begitu, persoalan perempuan akan terselesaikan.
Logika semacam inilah yang melahirkan tuntutan besarnya kuota perempuan dalam parlemen yang kemudian menjelma menjadi undang-undang. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan UU No. tahun 2008 tentang Partai Politik, ditetapkankuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di parlemen. Pun dalam pasal 8 butir d UU No. tahun 2008 disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya keterlibatan 30% perempuan di kepengurusan pusat parpol sebagai persyaratan mengikuti pemilu. Bahkan pasal 56 ayat 2 UU No. 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Sekilas, sepertinya kuota 30% ini menjadi hawa segar bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya dan mempengaruhi kebijakan. Tetapi benarkah, semakin banyak perempuan terlibat dalam kekuasaan eksekutif & legislatif mampu menyelesaikan persoalan perempuan?
Politik dalam Sistem Demokrasi Hanya Memihak Pemilik Modal
Kita tentu menyambut baik seruan atau wacana pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Akan tetapi, mampukah keterlibatan perempuan dalam politik ala demokrasi menyelesaikan persoalan perempuan? Untuk menjawabnya kita perlu mengkaji bagaimana hakikat politik dalam demokrasi.
Sistem demokrasi adalah sistem yang lahir dari akal manusia. Asasnya adalah sekularisme, yakni memisahkan urusan kehidupan dengan agama. Politik dalam sistem demokrasi dimaknai dengan kekuasaan. Sehingga, peran politik perempuan baru dianggap signifikan jika perempuan duduk dalam kekuasaan. Baik menjadi anggota parlemen atau menjadi penguasa/pejabat pemerintahan. Namun sayangnya, secara alami sistem politik dalam demokrasi tidak akan pernah melahirkan kebijakan atau perundang-undangan yang memihak (mensejahterakan) perempuan dan rakyat secara umum. Ongkos politik demokrasi yang teramat mahal “mengharuskan” adanya politik kartel. Ini pun diakui oleh politisi demokrasi. Termasuk politisi perempuan.
Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidakmau, kandidat (calon penguasa/aleg) yang berkantong tipis harus "berkolaborasi" dengansumber finansial. Tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan.
Selain itu, politisi perempuan dari PPP, Reni Marlinawati Amin (ketua DPP PPP) menilai DPR tidak lagi punyaketerkaitan moral dengan masyarakat yang diwakilinya."..DPR tidak punyakapasitas membuat UU demi kepentingan rakyat. Yang ada sekarang pembuatan UUhanya untuk kepentingan pemodal saja..," ucapnya.
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali pun dengan lugas mengakuibahwa biaya politik demokrasi sangat besar dan pasti ada peluang korupsi (suapmenyuap/jual beli kebijakan). Dan masih banyak lagi pendapat senada dikemukakan oleh para tokoh bahkan aktivis demokrasi sendiri.

Begitulah sistem politik & perundang-undangan yang dibuat dengan semangat sekularisme. Tak kan mungkin perempuan terlindungi & terjamin hidupnya karena hak-hak mereka dapat dihapus sesuai keinginan penguasa. Meski ada UU Perlindungan Tenaga Kerja, UUPerlindungan Perempuan & Anak, dan UU lain akan tetapi kemiskinan, perbudakan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita, pelecehan, kekerasan masih sangat marak terjadi. Menjadi berita sehari-hari. Saat ini pun banyak menteri perempuan bahkan kita pernah memiliki presiden perempuan. Akan tetapi persoalan perempuan bukan kian surut,tapi kian menjamur. Apalagi konsep kesetaraan gender yang dipaksakan Barat untuk diadopsi semua negara, nyatanya hanya menciptakan halusinasi akan keadilan dan kesejahteraan. Justru Barat menuai buah pahit dari liberalisasi perempuan akibat penerapan ide kesetaraan gender. Skandinavia menjadi contoh nyata. Perempuan makin terpuruk dan tak mulia. Begitulah, tak ada korelasiantara besarnya kuota perempuan dengan kesejahteraan perempuan.
Kembali pada Politik Islam dalam Negara Khilafah
Berbeda dengan demokrasi, Islamadalah sistem hidup yang berasal dari Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna yangtelah menciptakan manusia, alam ini beserta isinya. Politik dalam Islam adalah pemeliharaanseluruh urusan ummat di dalam negeri maupun luar negeri. Baik menyangkut aspekNegara maupun ummat. Negara bertindak secara langsung mengatur dan memeliharaummat, sedangkan ummat (baik laki-laki maupun perempuan) bertindak sebagaipengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan oleh Negara. Karena itu dalamIslam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penentu kebijakan(penguasa) atau rakyat biasa. Keduanya memiliki tanggung jawab politik yangsama.
Benar bahwa Islam mengharamkanperempuan duduk dalam kursi kekuasaan. Seperti keharaman menjadi Khalifah, Mu’awin,dan Wali. Akan tetapi syari’at ini sama sekali tidak merugikan perempuan.Karena Khalifah dan para pengusa di bawahnya wajib terikat dengan syari’at dalam menetapkan kebijakan. Sementara syari’ah Islam adalah aturan dari Allahyang sangat memahami apa yang terbaik bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sangat berbeda dengan aturan dalam sistem demokrasi yang yang dibuatberdasarkan kepentingan (pemilik modal).
Syari’at Islam dalam bidang ekonomi,wajibnya wali bekerja & memberi nafkah telah membebaskan perempuan dari kemiskinan. Apabila ada perempuan yang tidak memiliki wali/tidak mampumenafkahi, maka Negara akan turun langsung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kondisi demikian, perempuan tidak akan berbondong-bondong terjun ke dunia kerjahanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Kalaupun ada yang bekerja untukmemenuhi kebutuhan pokoknya, Islam memiliki syari’at dalam perlindungan tenagakerja. Rasulullah bersabda, “Saudara kalian adalah pembantu kalian. Allahmenjadikan mereka berada di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranyaberada di bawah tangannya, maka hendaklah dia memberi makan seperti apa yangdia makan. Memberi pakaian dari apa yang dia pakai. Jangan membebani merekadengan apa yang di luar kesanggupannya. Jika kalian membebani mereka, bantu dantolonglah mereka.”3)
Penerapan syari’at dalam bidang pergaulan, penerapan sistem hukum Islam akan melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Aturan islam dalam bidang pendidikan, sistem sosial menjamin terpenuhinya hak-hak pendidikan dan kiprah dalam berbagai bidang kehidupan untuk menerapkan ilmunya dan berkarya demi kemaslahatan ummat. Begitulah, aturan perundang-undangan Islam mampumenyelesaikan seluruh persoalan perempuan. Keunggulan perundang-undangan Islamini pun diakui oleh dunia pada masanya. Aturan hukum & perundang-undanganIslam yang pernah diterapkan pada masa Khilafah mempengaruhi sistem aturanEropa. Salah satunya adalah undang-undang sipil Prancis yang terpengaruh olehkitab hukum Islam karya Khalil bin Ishaq. Bahkan undang-undang Prancis memiliki kemiripan yangbesar dengan hukum-hukum fikih madzhab Maliki.
Perempuan sebagai bagian dari rakyat,berhak (bahkan) wajib beraktivitas politik dengan mengawasi penerapan aturan-aturan Islam ini. Jika ada penyimpangan, mereka pun berhak memberikankritik/muhasabah kepada penguasa. Sejarah telah membuktikan, suara satu orangperempuan telah mempengaruhi kebijakan seorang Khalifah. Ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Baik itu pada masalah pembatasan mahar, nafkahbagi perempuan yang ditinggal suami berjihad, bahkan Khalifah sangatmemperhatikan pelaksanaan hukum-hukum Islam di tengah keluarga muslim.Sebagaimana Umar menasihati seorang suami yang menyakiti & menceraikanistrinya yang telah melayani kebutuhannya dengan baik. Khalifah memperhatikanseluruh kebutuhan & muhasabah dari perempuan meskipun yang menyampaikannyatidak mencapai 30% dari jumlah perempuan di Madinah.
Seruan Kepada Muslimah
Demikianlah, hanya kebijakan dan perundang-undangan Islam yang mampu menyelesaikan carut marut persoalan perempuan abad ini dankapanpun. Oleh karena itu, energi politik perempuan harus diberdayakan untuk mengembalikan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah. Aktivitas politikperempuan ini, tidak bisa hanya diwakilkan pada sekian persen orang. Akantetapi ia merupakan seruan dari Allah dan Rasul kepada seluruh muslim termasukperempuan. Islam telah memerintahkan perempuan (bekerja sama dengan para laki-laki) beraktivitas politik sesuai syari’ah dan dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah. Baik dengan mengoreksi atau mensehatipenguasa, kewajiban menjadi anggota partai politik & kewajiban bai’at. Oleh karena itu para Muslimah, sungguh iming-iming besarnya kuota politik tidak akanmengubah nasib perempuan selama kita hidup dalam sistem demokrasi-kapitalis. Beraktivitas politiklah bersama partai politik Islam shohih untuk menegakkan Khilafah yang memuliakan dan menyejahterakan perempuan! 
[Wallahu a’alm bish-showab]

0 Comments

Posting Komentar