Mengoreksi Penguasa Secara Terbuka dalam Islam Bag 1




/Mengoreksi Penguasa Secara Terbuka dalam Islam Bag 1/

Oleh: Harry Rachmatulah[1]
Tahqiq & Ta'liq: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Tak sedikit berseliweran artikel yang mengaharamkan mengoreksi penguasa secara terang-terangan di muka publik. Mereka berasumsi Islam melarang pemeluknya mengoreksi penguasa secara terang-terangan dan terbuka, wajib empat mata. Terkait pendapat ini, perlu dipahami dua poin utama berikut ini:

A. Pentingnya Mengoreksi Penguasa[2]

Mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang ma’lûmbagian dari agama ini. Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-bersabda:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»

“Agama itu adalah nasihat”

Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?”Nabi–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«لِلّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَتِهِمْ»

“Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)

Dalam tinjauan ilmu balaghah, hadits ini mengandung bentuk penambahan lafal yang memiliki faidah tertentu, dinamakan al-ithnâb[3]. Yakni dengan adanya penyebutan kata “لِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ” (untuk pemimpin-pemimpin kaum Muslim) di depan kata “وَعَامَتِهِمْ” (kaum Muslim pada umumnya), dimana kata “kaum Muslim” adalah lafal yang cakupannya umum (lafzhah jâmi’ah), mencakup pemimpin dan manusia secara umum.[4] Sedangkan “pemimpin kaum Muslim” merupakan kata khusus yang termasuk bagian dari kaum Muslim pada umumnya, namun dalam hadits ini pemimpin disebutkan secara khusus sebelum kaum Muslim, ini yang dinamakan al-ithnâb dengan pola dzikr al-‘âm ba’da al-khâsh(penyebutan kata yang umum setelah kata yang khusus), dalam istilah lain yakni dzikr al-basth, sebagaimana penjelasan Ibn Abi al-Ishba’ al-Baghdadi (w. 654 H)[5] dan Ibn Hujjah al-Hamawi (w. 837 H)[6], dengan menjadikan hadits ini sebagai salah satu contohnya.

Faidah dari pola ini adalah untuk mencakup keumuman kata dan memberikan perhatian kepada kata yang khusus (لِإِفَادَةِ العُمُوْمِ وَالشُّمُوْلِ وَالعِنَايَةِ بِالخَاصِّ)[7] atau berfaidah melengkapi makna yang dimaksud setelah menyebutkan sesuatu yang harus disebutkan secara khusus (ليفيد تتميم المعنى بعد تخصيص من يجب تخصيصه بالذكر)[8]. Artinya hadits ini pun mengandung penekanan: pentingnya menasihati penguasa atau pemimpin kaum Muslim, namun bukan sembarang nasihat, melainkan nasihat dengan landasan Din ini, sebagaimana permulaan kalimat hadits ini, al-dîn al-nashîhah.

Di sisi lain, Rasulullah–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya:

«أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

«سَيِّدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya." (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, At-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsath)

Kalimat afdhal al-jihad dalam hadits pertama merupakan bentuk tafdhil (pengutamaan), yang menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zhalim. Sedangkan dalam hadits yang kedya, orang yang mengoreksi penguasa, lalu dibumuh, maka dinilai sebagai sayyidus syuhada' (penghulu mereka yang mati syahid). Kedua kalimat ini jelas indikasi pujia atas perbuatan mengoreksi penguasa, dalam bentuk ikhbar (pemberitahuan). Maka, pemberitahuan tersebut bermakna jazim (tegas). Sebab jika sesuatu yang dipuji tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhny pelaksanaan hukum Islam. Sebaliknya hukum Islam akan dapat terlaksana jika aktivitas tersebut dilaksanakan, maka aktivitas tersebut hukumnya wajib.

Catatan kaki :

[1] Diadaptasi dari tulisan Ust.Syamsuddin Ramadhan yang menjelaskan hukum megoreksi penguasa terbuka dalam Islam? dengan tahqiq dan catatan

[2]Catatan tambahan dari Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

0 Comments

Posting Komentar