Pembubaran HTI Banyak Cacatnya



[INFO NASIONAL]
Pembubaran HTI Banyak Cacatnya
Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat.
“Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada mediaumat.news usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium.
Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, tidak pula menunjukkan bukti HTI tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikeluarkan.

0 Comments

Posting Komentar