Senin, 09 April 2018

Pendidikan Era Kapitalisme Mencekik Rakyat


[SUARA MUSLIMAH] 
Pendidikan Era Kapitalisme Mencekik Rakyat

Oleh: Sahna Salfini Husyairoh
(Mahasiswi Universitas Jember)

Bangsa yang bermartabat ialah bangsa terdidik, tentunya dengan sekolah. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk umat manusia. Setiap manusia pasti meninginkan pendidikan tinggi, namun saat ini pendidikan menjadi barang yang berharga. Tidak semua orang dapat mencicipi pendidikan jika tak ditunjang dengan finansial yang memadai.

Angka putus sekolah akibat kurangnya biaya semakin meningkat tiap tahunnya, data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada jenjang pendidikan menengah atas, kapitalisasi semakin dirasakan seiring program pengalihan pengelolaan SMA/SMK ditangan pemerintah provinsi. Apalagi pendidikan tinggi, jika ingin berkualitas tentu butuh dana yang besar. Pembiayaan APBN tidak lebih dari 50 % kebutuhan PTN-bh setiap tahun (Sekretaris Komite Audit UPI, 28/11/17). Sehingga PTN-bh harus mengkomersialkan jasanya ke masyarakat dalam bentuk kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). 

Sementara itu program beasiswa (pendidikan gratis) hanya sebatas pencitraan dan tidak merata terhadap semua orang. Jumlah uang yang diperoleh tidak sebanding dengan mahalnya kebutuhan hidup saat ini. Selain itu pula, banyak orang tua merasa kecewa terhadap fasilitas sekolah yang kurang memadai, kualitas lulusan yang tidak berkompeten, dan menganggur setelah lulus sekolah. Komersialisasi ilmu pengetahuan dan abainya negara pada pengurusan pendidikan dinarasikan pemerintah dalam bentuk program tentang keharusan masyarakat terlibat dalam urusan pendidikan.

Persoalan ini diperparah dengan program WCU (World Class University) dengan pendidikan dan kurikulum sekuler liberal yang dapat mengabaikan dua fungsi pemerintah yaitu pertama pemenuhan hajat publik terhadap pendidikan tinggi, dan kedua pengelolaan pendidikan tinggi sebagai pilar pembagunan peradaban dan penopang kesejahteraan publik. Sehinga pendidikan dalam program WCU hanya sebagai penggerak industrialisasi sesuai keinginan barat, selain itu identitas diri sebagai islam sangat kabur dan menghalangi kembalinya politik yang akan membebaskan penderitaan rakyat.

Padahal pendidikan pada peradaban kejayaan Islam yang berlangsung sekitar 1400 tahun berhasil mencetak generasi unggulan tanpa mempermasalahkan terkait biaya. Saat itu penjagaan umat terkait tsaqafah islamiyyah bergantung sepenuhnya pada perhatian terhadap pendidikan umat. Pendidikan merupakan thariqah untuk menjaga tsaqafah islamiyah agar tetap lestari di dalam jiwa kaum muslim dan lembaran – lembaran karya ilmiah. Jaminan atas pemenuhan hajah asasiyyah (kebutuhan dasar) bagi seluruh rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan berada di tangan negara, ketentuan tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah Muhammad Saw: Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Al – Bukhari).

Atas dasar tersebut, negara Khilafah menjamin kebutuhan dasar umat dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Negara Khilafah juga wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai. Selain itu pula, negara Khilafah berkewajiban menyediakan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. 

Seluruh pembiayaan pendidikan dalam negara Khilafah diambil dari Baitul Mal yakni pendapatan dari pos fai’, kharaj, dan pos milkiyyah ‘amah. Apabila harta di Baitul Mal tidak mencukupi untuk pembiayaan pendidikan, maka Khilafah meminta pungutan pajak dari rakyat yang mampu dan berkecukupan. Berbeda dengan negara kapitalis, pajak dikenakan dan dipungut secara tidak selektif, bahkan orang miskin pun harus membayar berbagai macam pajak atas pembelian suatu produk atau pemanfaatan jasa-jasa tertentu. 

Selain itu pajak dalam syariah Islam hanya bersifat pelengkap bukan pemasukan utama dalam APBN Khilafah, hal ini sangat berbeda dengan negara sekuler kapitalis, pemasukan pajak mencapai 70 - 90 % dari total penadapatan negara, akibatnya beban pembiayaan masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, semua hanya bisa diterapkan jika kembali kepada aturan Sang Khalik Al Mudabbir. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan hukum siapakah yang lebih baik (hukumnya) dari pada hukum Allah bagi kaum yakin? (TQS. Al Maidah: 51). 


0 komentar:

Posting Komentar