Komisi Fatwa MUI: Islam Menolak Pemisahan Agama dan Politik


Komisi Fatwa MUI: Islam Menolak Pemisahan Agama dan Politik 


Dalam keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan tentang masalah strategis kebangsaan, hubungan agama dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Pimpinan Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI, Dr Asrorun Niam Sholeh menyampaikan keputusan tersebut pada gelaran di Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu.

Pertama, Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu, merupakan ajaran yang komperehensif (kaffah), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal (syumuliyyah) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (mutakamil).

“Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik,” ujar Asrorun kepada hidayatullah.com, Jumat (11/05/2018).

Kedua, hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (hirasat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya).

Politik dalam Islam, jelasnya, adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf nahy munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh.

“Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan,”  jelasnya.

Sumber: hidayatullah.com

==================================
Sumber Foto : Kaskus

0 Comments

Posting Komentar