An-Nashr Institute: Rezim Gunakan Instrumen Hukum sebagai Alat Pukul Lawan Politik

Sumber Foto : Megapolitan Kompas


Ahad, 3 Juni 2018 

Jakarta – Direktur An-Nashr Institute, Munarman memberikan sorotan terkait perubahan UU Ormas yang diawali lahirnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia memandang bahwa perubahan UU Ormas digunakan untuk mengendalikan lawan politik Rezim yang sedang berkuasa saat ini.

Munarman menjelaskan dalam proses UU Ormas tahun 2013 saat itu rezim yang berkuasa sangat mematuhi demokrasinya, sehingga UU dibuat sesuai dengan keyakinan demokrasinya. Proses hukum harus melewati proses peradilan yang rumit hingga suatu ormas dapat dibubarkan.

“Akan tetapi ketika rezim berganti, Rezim ini melihat bahwa proses hukum pembubaran ormas melalui pengadilan akan menyulitkan rezim untuk mengendalikan yang dianggap musuh-musuh politik mereka. Sehingga UU Ormas yang ada diterpedo dengan Perppu Ormas,” katanya dalam diskusi publik ‘Jelang Putusan MK Atas Pengujian UU Ormas: Kemungkinan dan Dampaknya Bagi Ormas dan Dakwah Islam di Indonesia’, di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Jum’at (01/06/2018) lalu.

Ia menilai Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 sebenarnya telah sesuai dengan keyakinan demokrasi. Berbeda dengan Perppu Ormas yang berisi sebaliknya. Munarman mencontohkan kasus sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai upaya Rezim dalam menghadapi lawan politiknya.

“Ini anomali, sehingga kita mengajukan Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah upaya menguji apakah negara ini dalam hal ini hakim-hakim MK sungguh-sungguh menganut keyakinan demokrasi,” ujarnya.

Munarman menganalisis dari sidang MK yang telah berlangsung, pihak pemerintah dan DPR tidak berani menghadirkan ahli, hanya keterangan tertulis. Berbanding terbalik dalam sidang gugatan HTI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ahli pemerintah berbondong-bondong hadir.

“Di PTUN mereka membicarakan kepentingan, mereka anggap HTI sebagai sasaran tembak yang layak jadi bulan-bulanan. Justru di PTUN mereka mengadili syariat Islam. Ini penempatan permainan cluster pertarungan politik mereka, ini yang harus kita ketahui,” ungkapnya.

Munarman mengingatkan bahwa PTUN hanya berwenang mengadili dua aspek saja; aspek prosedural apakah si pejabat tata usaha negara itu yang mengambil keputusan sudah menjalankan prosedur dan aspek yang diadili adalah pejabat tata usaha negara itu.

“Ini tidak sesuai yang diadili malah HTI-nya, bukan pejabat tata usaha negaranya. Maka ini nanti bisa diuji dengan mengajukan kasasi. Saat ini justru Rezim ini berusaha menjalankan otoritas sesuai kewenang dan menghukum musuh politik melalui instrumen hukum. Jadi hukum saat ini menjadi alat pukul,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Munarman menjelaskan akar rusaknya sistem demokrasi Indonesia yang notabene masih disetir oleh Barat. Sehingga struktur politik (sekuler), ekonomi (kapitalisme) dan sosial budaya (hedonisme) harus kompatibel dengan peradaban Barat. Termasuk struktur hukumnya. Menurutnya proyek besar ini dilakukan oleh orang-orang di Indonesia sendiri.

“Secara politik ada persamaan kepentingan antara peradaban barat dengan kapitalis lokal ini. Mereka juga menganggap kelompok yang memperjuangkan Islam ini sebagai potensi musuh yang mesti dikendalikan atau dimusnahkan bila perlu. Hal itu menjadi semangat rezim melahirkan UU Ormas dan Perppu Ormas berawal dari pembubaran HTI,” pungkasnya

Sumber : kiblat.net

0 Comments

Posting Komentar