MAHASISWA IAIN JEMBER TUNTUT UKT TINGGI, BUKTI JAHATNYA KAPITALISASI PENDIDIKAN


[SUARA MAHASISWI]

📘 MAHASISWA IAIN JEMBER TUNTUT UKT TINGGI, BUKTI JAHATNYA KAPITALISASI PENDIDIKAN 📘

.
Oleh : Nida Husnia Ramadhani
(Mahasiswi IAIN Jember)

Pada 23 Mei 2018 sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember menggelar aksi penolakan UKT tinggi didepan gedung rektorat IAIN Jember. Besaran UKT yang diberlakukan bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2018/2019 adalah 2.400.000 dan nominal tersebut hampir setara dengan UKT S2. 

Menurut kebijakan Kementrian Agama, setiap kampus harus memberikan peluang 5% mahasiswa yang akan diberi keringanan sebesar 0-400.000, namun kebijakan itu dinilai belum cukup sebab masih banyak mahasiswa miskin yang belum mendapat peluang keringanan biaya tersebut. 

Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi penolakan kenaikan UKT melakukan teatrikal, orasi dan bentang spanduk dengan hashtag#TumpasUKTMahal dan#HentikanKomersialisasiPendidikan. Salah satu tuntutan yang diajukan mahasiswa kepada dewan pimpinan kampus adalah menaikkan kuota penerima keringanan UKT menjadi 20%. 

Wakil rektor III Dr. Soekarno, M.SI saat ditemui wartawan Jember1TV mengatakan beliau mengapresiasi aksi demo mahsiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka dan akan melakukan pertimbangan terhadap tuntutan yang diberikan.

Aksi demo mahasiswa menolak UKT tinggi bukan hanya terjadi di kampus IAIN Jember, aliansi mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi lainnya juga melakukan hal serupa. Tingginya besaran Uang Kuliah Tunggal jelas menjadi beban yang sangat berat terutama bagi para orang tua yang berpenghasilan kecil, sedangkan cita-cita menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi begitu besar. 

Seharusnya urusan pendidikan bukan lagi menjadi tanggungan yang memusingkan. Karena pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa dan negara wajib memenuhinya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen bahwa : 

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun apakah dinamika pendidikan berjalan sesuai apa yang termaktub dalam UUD? Jelas tidak! Telah banyak fakta lapangan yang terungkap. Sekolah kini bukan hanya tempat menimba ilmu, ia juga dijadikan ladang bisnis. 

Banyak sekolah favorit membebankan SPP siswanya luar biasa mahal, bahkan bisa mencapai 1.000.000 tiap bulannya dan ada yang lebih tinggi dari itu. Sehingga yang bisa sekolah disekolah terbaik hanya mereka yang orangtuanya berekonomi menengah keatas. Bagi siswa miskin hanya bisa menjalani pendidikan di lembaga akreditasi rendah dengan fasilitas seadanya, karena biayanya yang murah. 

Perguruan tinggi juga mengalami polemik yang sama. Berlomba-lomba dalam menaikkan UKT para mahasiswanya, sehingga tak jarang banyak mahasiswa yang harus putus kuliah atau bahkan lulusan SMA memilih tidak kuliah disebabkan mahalnya biaya.

Waktu berputar, zaman berganti. Era kapitalisme dimana kita berada saat ini telah berhasil membuat negara abai terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Pasal 31 tak lagi dihiraukan, negara sibuk mengurus dirinya sendiri, mengingat tumpukan hutang telah mencapai angka diluar kewajaran belum lagi bermacam-macam problem negara lainnya. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan berusaha untuk membangun dirinya sendiri, memperkokoh kaki-kakinya dengan pemasukan uang SPP maupun UKT. 

Kapitalisme tak berhenti sampai disitu, sebab sistem ini memaksakan setiap kepala untuk berlomba-lomba mendulang rupiah. Maka pendidikan juga dijadikan sebagai salah satu jalan memperolah kekayaan harta. Diberlakukanlah kenaikan SPP dan UKT dengan alasan pembangunan dan lain sebagainya. Komersialisasi dunia pendidikan mencekik rakyat, buah kejamnya kapitalisme.


0 Comments

Posting Komentar