Sabtu, 11 Agustus 2018

JFC dan Geliat Ekonomi Kerakyatan


JFC dan Geliat Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Fariha Adibah.

Untuk mensukseskan perhelatan  JFC, Pemkab Jember akan menyuguhkan 2000 becak karnaval dan seribu rombong pariwisata yang mana, becak-becak itu akan mengawal turis ke beberapa destinasi yang ada di Jember, dalam program city tour.

“Seribu rombong itu, sebagai media pelaku usaha kecil, yang difasilitasi Pemkab Jember supaya ikut merasakan multiplier effect dari gelaran JFC. Semangatnya, geliat ekonomi kerakyatan,” kata Bupati Jember, dr. Faida, MMR saat menghadiri peluncuran JFC di Gedung Sapta Pesona Kemenpar RI Jakarta, Selasa (17 April 2018), dilansir dari jemberkab.go.id

Senada dengan bu Faida, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Arif Tjahyono mengatakan pagelaran JFC mampu mendongkrak PAD dan perekonomian kabupaten. Geliat ekonomi ini bisa di lihat dari peningkatan perputaran uang, banyaknya wisatawan domestik dan mancanegara, okupansi hotel, pengelola restoran, penjualan tiket pesawat, semua mengalami peningkatan.

Berharap multiplier effect (efek pengganda) dari suatu event adalah wajar. Karena ketika ada event  biasanya akan terjadi pertambahan pendapatan.  Berlipatnya pemasukan yang dialami seorang pedagang dengan pemasukan 100 ribu di hari biasa,  dan ketika ada event maka pemasukannya melonjak bahkan bisa berlipat jadi  2 atau 3 kali dari hari biasa adalah normal.

Namun efek lain dari event sekelas JFC, tidak dijadikan bahan kajian. Sepertinya hanya efek ekonomi saja, yang ada dalam benak mereka. Pada hal ada efek jangka panjang menanti yaitu kerusakan moral dari nilai liberal JFC.

JFC sebagai ikon karnaval kelas dunia, tidak bisa dilepaskan dari globalisasi yang bisa memberikan keuntungan atau sebaliknya akan menyeret sepenuhnya dalam arus global tersebut.

Karena globalisasi selalu sejalan dengan arus liberalisaai yang mau nggak mau akan mepertaruhkan masa depan generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam pengelolaan aset-aset daerah, untuk kepentingan masyarakat. Ketika daerah tidak mampu mempertahankan identitas dirinya, maka akan tergerus oleh arus globalisasi itu sendiri.

Event usai, geliat ekonomipun ikut usai, itulah yang terjadi. Maka mereka akan dihadapkan kembali pada "persoalan ekonomi" yang tak kunjung tuntas, yaitu "kemiskinan".

Dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (5/2/2018). Kepala BPS Indriya menyampaikan "warga miskin di Jember naik menjadi 266.900 jiwa.

Indriya menyebutkan, tahun 2016, prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebesar 10,97 persen. "Kemudian pada tahun 2017 kemarin, naik menjadi 11,00 persen," katanya.

Apakah yang salah dari Kabupaten Jember sehingga tidak mampu mengangkat derajat kesejahteraan warganya, sedangkan potensi kekayaan yang tersedia berlimpah? 
Sudah jamak diketahui bahwa wilayah Jember merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam, khususnya kandungan mineraloginya dalam kawasan geologis kabupaten Jember. Hal itu terlihat dari landschap gumuk, pro kontra tambang emas silo, tambang pasir besi dipantai selatan, gunung kapur, dan sebagainya.

Bagaimana mungkin wilayah dengan kekayaan yang melimpah tapi masyarakatnya hidup miskin?

Kita coba buka mata, untuk melihat sisi lain dari PAD ini, bahwa pendapatan itu tidak melulu dari pajak dan retribusi saja.  Karena sebenarnya Allah sudah memberikan kekayaan alam yang melimpah kepada hamba Nya, untuk di kelola dan digunakan bagi kemaslahatan bersama.

Jika pemerintah benar-benar menginginkan bergeliatnya ekonomi rakyat, meningkatnya kesejahteraan , maka sebagaimana  telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD  yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3);

 Secara jelas pasal 33 dalam UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa, ekonomi dilakukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Tapi yang terjadi sekarang justru perekonomian yang dijalankan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Pakar lingkungan Universitas Jember, Abdul Qodim Manembojo, memaparkan Ada 30 perusahaan multi nasional melakukan penjajahan lingkungan di Jember berkedok investasi. 30 perusahaan dari negara maju ini menjajah lingkungan Jember, karena Jember sangat kaya potensi tambang mineral.

Telah terjadi salah kelola terhadap SDA Jember, karena justru pemkab membuka peluang investasi kepada asing dengan harapan sumber daya alam tersebut bisa di gali secara optimal. 

Pada hal sesungguhnya kekayaan alam itu diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga harus dikelola negara dalam hal ini pemerintah, tidak dibolehkan diserahkan kepada asing untuk pengelolaanya.

Sebagaimana islam juga telah memberikan cara pengelolaan yang benar sesuai aturan islam dan di jamin seluruh rakyat akan merasakan keberlimpahan.
Namun ibarat kita sibuk ngurusi yang receh gunung emas yang sdh dalam genggaman di lepaskan. Kita sibuk menggeliatkan UMKM, namun SDA yang belum terkelola malah diserahkan kepada asing. 

Islam hadir tidak hanya sebagai agama tapi juga sebagai sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.

Di dalam Islam kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh penguasa (negara) dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu. Dalam hal ini swasta apalagi asing.

Oh Jember akankah kau semakin terseret arus liberalisasi?  Jember yang dikenal dengan sebutan kota santri, wajar jika indentitas kota santri yang menjadi ikon jember harus terus dipertahankan. Tapi ikon kota santri itu kini digantikan oleh ikon jember kota pariwisata karena karnavalnya.
Inilah yang saat ini terjadi, identitas itu sudah tergerus, karena tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar dan kuat tentang islam.

Allahu a'lam bish showab.

0 komentar:

Posting Komentar