Selasa, 18 September 2018

Kemiskinan Pedesaan Jember Masih Tinggi, Ini Sebabnya

Gambar adalah ilustrasi


Khofifah Indar Parawansa dalam acara Inspiring Lecture Series Studium General di Gedung Soetardjo Universitas Jember, Selasa 4/9/2018, menyebutkan bahwa Kabupaten Jember adalah kabupaten dengan angka kemiskinan pedesaan tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Malang. Kondisi ini justru terjadi ketika iklim investasi sedang meningkat di Jember. Bahkan Pemkab Jember menyampaikan saat ini secara absolut terjadi peningkatan nilai tambah di semua sektor, baik menurut harga konstan maupun harga berlaku, seluruh sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif. Namun bagaimanapun angka kemiskinan di Jember, terutama di pedesaan masih sangat tinggi.

Secara nasional, sebenarnya gap kesejahteraan ekonomi masyarakat bukanlah hal yang baru.  The World Bank menyebut tingkat ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) semakin melebar dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan antara orang kaya dan miskin meningkat dari 0,30% pada 2000 menjadi 0,41% pada 2014 dan melebar menjadi 0,42% pada tahun 2015. Padahal, Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa selama 15 tahun yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% selama 10 tahun. Dari sisi kesejangan desa dan kota juga bukan hal yang baru. Data BPS per Maret 2018 menyebutkan Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%. Padahal hampir 50% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dalam kasus Jember, wilayah kabupaten Jember yang berada di pedesaan justru lebih luas dari perkotaan. Dari 31 Kecamatan yang ada di Jember,hanya ada 3 kecamatan yang masuk wilayah kota. Selebihnya masuk daerah pedesaan.

Lalu mengapa kemiskinan pedesaan menjadi sangat tinggi? Maka perlu kiranya kita mengingat kembali apa penyebab fenomena kemiskinan bisa terjadi. Secara ekonomi, penyebab kemiskinan ada dua. Bisa karena faktor kultural atau karena struktural. Kemiskinan kultural dimaknai kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Jika kita coba dalami, maka akan sangat terasa bahwa kemiskinan yang terjadi hari ini adalah kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis neoliberal. 

Dalam paradigma sistem  kapitalis, pertumbuhan ekonomi dinilai berdasarkan angka Gross National Bruto (GNP yaitu nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dhasilkan warga negara lain yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi angka GNP, maka diasumsikan angka kesejahteraan juga tinggi, tanpa memperdulikan berapa kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Apakah kekayaan itu hanya dikuasai  oleh segelintir orang atau bahkan kekayaan itu dikuasai asing, maka hal tersebut tidaklah menjadi perhatian. 

Perhitungan inilah yang kemudian menjadikan pemerintah lebih memperhatikan sektor-sektor yang bisa meningkatkan kekayaan negara secara cepat  tanpa memperhatikan lagi apakah kebijakan tersebut justru berdampak buruk kepada rakyat ataukah tidak. Dari logika berfikir seperti itulah, maka kemudian muncul kebijakan privatisasi, menggenjot investasi (bahkan investasi asing),  pasar bebas yang banyak mematikan industri dalam negeri, dan berbagai kebijakan lain yang secara nyata telah membuat Indonesia termasuk Jember menjadi seperti anak ayam yang mati di lumbung padi.

Dalam konteks Jember misalnya, Sebagian besar masyarakat Jember menggantungkan hidupnya dari pertanian. Rerata lahan yang dimiliki petani Jember hanya 0,3 hektar. Bahkan, sebagian petani tak memiliki lahan dan memilih menjadi buruh tani.  Namun sektor pertanian justru menjadi sektor yang kurang diperhatikan, padahal sektor ini adalah sektor yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat Jember. Pencabutan subsidi pupuk, maraknya produk impor dan berbagai kebijakan yang tidak kondusif terhadap sektor pertanian semakin digulirkan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi yang ada justru mengarah pada bidang industri, jasa dan pariwisata. Siapa yang akhirnya diuntungkan? Jelas para investor yang notabene bukan masyarakat pedesaan di Jember. Ini tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dimana sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di Indonesia, tidak menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah Indonesia sejak era reformasi paska 1998 hingga saat ini. Belanja sektor ini hanya 2% dari PDB, demikian disebutkan oleh kata ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip kepada Bisnis.com Selasa (20/5/2014)
Kebijakan ekonomi kapitalis, semakin parah dampaknya ketika dibarengi ketika pemerintah mengadopsi konsep neoliberal, dimana negara tidak lagi berfungsi sebagai penanggung jawab rakyat, tetapi negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, yang tentu saja kan lebih menguntungkan para pemodal. Upaya-upaya pemberantasan kemiskinan dengan mengoptimalkan dana CSR perusahaan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) tidak akan menyelaesaikan masalah, bahkan bisa jadi semakin memperkuat posisi koorporasi sementara rakyat hanya mendapatkan remah-remah dana CSR. Pemberantasan kemiskinan membutuhkan hadirnya pemetintah secara nyata dalam mengurai masalah distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai regulator. Jika tidak, maka sistem ekonomi kapitalis neoliberal ini benar-benar hanya akan membuat gap antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Sungguh ironis!!

Sehingga, semakin nyatalah bahwa kemiskinan pedesaan atau kemiskinan secara umum adalah produk dari penerapan sistem ekonomi kapitalis neoliberal. Sehingga solusi riil yang harus dilakukan adalah mengganti sistem ekonomi yang telah terbukti mengantarkan kepada kesejahteraan, yaitu sistem ekonomi Islam. Dimana di dalam Islam, negara berfungsi sebagai pelindung dan perisai. Negaralah yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Negara bertanggung jawab dalam memastikan mekanisme nafkah dalam Islam bisa berjalan dan negara juga menjadikan sektor-sektor yang vital untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan , energi dan lain-lain secara gratis atau murah. Negara harus memastikan semua penduduknya individu per individu mampu mengakses sektor ekonomi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan berpeluang untuk mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, Sungguh Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka mengapa kita berpaling darinya dan justru mengambil aturan yang lain?[]

0 komentar:

Posting Komentar