Rabu, 19 September 2018

Negeri Terancam Stunting, Generasi dalam Masalah Genting



Berbagai permasalahan yang mendera belakangan ini telah melewatkan satu kondisi dalam bidang kesehatan yang sebenarnya tak kalah pelik, yaitu masalah stunting. Meski tak banyak dibahas media, namun kenyataannya stunting menjadi salah satu masalah yang cukup menguras perhatian banyak pihak. Sampai sejauh ini, Indonesia belum bisa melepaskan diri sepenuhnya sebagai negara dengan status gizi buruk. Jumlah balita stunting masih di atas batas yang ditetapkan WHO. Badan kesehatan dunia ini menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen.

Meski tidak termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan kasus stunting terbanyak, balita di Jawa Timur masih cukup banyak yang termasuk kategori stunting. Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2014-2016, persentase status gizi stunting di Jawa Timur tercatat usia 0-59 bulan pada tahun 2014 sebesar 29 persen. Jumlah tersebut menurun menjadi 27 persen pada tahun 2015 dan turun lagi pada tahun 2016 sehingga menjadi sebesar 26,1 persen. Jember merupakan salah satu kontributor utama penyumbang tingginya angka stunting tersebut, dengan prevalensi stunting 10,83 persen atau 17.344 balita.

Stunting Bukan Sekedar Problem Kesehatan


Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Menghadapi permasalahan stunting, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada Agustus 2017, yang menekankan pada kegiatan konvergensi di tingkat nasional, daerah, dan desa, untuk memprioritaskan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada 1000 hari pertama kehidupan hingga sampai dengan usia 6 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam terhadap tingginya kasus stunting, terlebih mengingat dampaknya pada masa depan yang sangat mengkhawatirkan. Namun sayangnya, melihat beberapa poin dari program pemerintah atasi stunting, masih terkesan hanya memberikan solusi di permukaan dan belum menyentuh akar masalah. Meski pemerintah telah mengambil beberapa langkah intervensi melibatkan lintas kementrian/lembaga, tetap saja ada permasalahan yang belum mampu terpecahkan. Sehingga terkesan solusi tambal sulam. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya program penanganan stunting bahkan sama sekali jauh dari kata tuntas. Tulisan ini mencoba melihat dengan lebih mendalam dan mendetail terkait beberapa poin dari intervensi yang direncanakan pemerintah.

Pertama, Intervensi Gizi Spesifik
Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.
1.       Sasaran Ibu Hamil. Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil;mengatasi kekurangan zat besi, asam folat, dan iodium; menanggulangi cacingan pada ibu hamil; serta melindungi ibu hamil dari Malaria.
2.       Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan. Intervensi ini dilakukan melalui dorongan inisiasi menyusui dini/IMD terutama melalui pemberian ASI jolong/colostrum serta mendorong pemberian ASI Eksklusif.
3.       Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan. Intervensi ini meliputi kegiatan untuk mendorong pemberian ASI hingga anak/bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kedua, Intervensi Gizi Sensitif
Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi Stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000HPK. Kegiatan Intervensi ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik antara lain:
(1) Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih; (2)Akses terhadap sanitasi; (3) Fortifikasi bahan pangan; (4)Akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB); (5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (6) Jaminan Persalinan Universal (Jampersal); (7) Pendidikan pengasuhan pada orang tua; (8) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal; (9) Pendidikan gizi masyarakat; (10) Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja; (11) Bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; (12) Ketahanan pangan dan gizi.

Intervensi Gizi Tak Sanggup Jadi Solusi

Jika melihat lebih dalam dan teliti beberapa poin besar pada kedua intervensi gizi ini, akan nampak beberapa hal yang terlewat. Kalaupun intervensi gizi sensitif diklaim sebagai langkah solusi jangka panjang, sejatinya poin-poin yang direncanakan belum mampu menyentuh sama sekali terhadap akar masalah stunting. Belum lagi kesulitan yang dihadapi dalam prakteknya di lapangan.

Pertama, Intervensi Gizi Spesifik
Beberapa faktor yang masih terlewat dari perhatian pemerintah terkait penanganan stunting pada Intervensi Gizi Spesifik antara lain :

1.      Faktor Ekonomi
Salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan dari prevalensi stunting adalah ekonomi. Faktor ini bahkan menjadi salah satu akar masalah tingginya prevalensi stunting. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi sangat berkaitan dengan kesanggupan memperoleh makanan bergizi. Meski diklaim makanan bergizi tidak harus selalu mahal, tapi pada kenyataannya makanan bergizi cukup banyak menguras anggaran belanja sehari-hari. Sementara harga kebutuhan pokok yang lain makin melambung tinggi, dari harga sembako, tarif listrik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan biaya kebutuhan sekolah anak-anak. Jangankan makanan bergizi, bisa makan rutin setiap hari saja sudah dirasakan sebagai keberuntungan. Meski hanya sayur dan lauk seadanya.Sehingga tak sedikit keluarga yang membuang harapan mendapat makanan bergizi, demi listrik di rumah tetap menyala, anak-anak tetap sekolah tinggi, serta kendaraan tetap mendapat bahan bakar untuk dipakai mencari nafkah. Apalagi semakin hari lapangan pekerjaan semakin sempit.Berakibat pada pendapatan yang semakin tidak menentu. Sehingga semakin jauh untuk sekedar bermimpi memperoleh makanan bergizi.

Kondisi serba sulit ini akhirnya mendorong para ibu untuk bekerja di luar rumah demi membantu keuangan keluarga. Tidak sedikit yang akhirnya memilih meninggalkan bayinya sekaligus memutus pemberian ASI sebelum usia anak enam bulan. Meski ada alternatif untuk menyediakan ASI dengan pompa ASI, tapi masih sedikit yang mampu menjangkau harganya. Ditambah masih ada anggapan bahwa alternatif pompa ASI itu merepotkan, terlebih jika tempat ibu tersebut bekerja terkesan “kurang ramah” terhadap kegiatan pompa ASI. Sehingga kegagalan pemberian ASI Eksklusif bukan sekedar didorong oleh minimnya kesadaran ibu menyusui, tapi lebih luas dari itu.

Termasuk saat anak memasuki usia enam bulan, saat seharusnya dimulai pemberian MP ASI. Kondisi ekonomi seperti ini tentu berpengaruh pada kemampuan ibu memilih menu MP ASI bagi anaknya. Tuntutan sandar gizi dalam pemberian MP ASI menjadi sulit dipenuhi. Ditambah maraknya iklan di media massa tentang produk MP-ASI instan yang cenderung menjadi pilihankarena harga yang relatif lebih murah dan cukup praktis sehingga cocok bagi ibu-ibu pekerja dengan jadwal kerja yang padat.

Kehidupan serba sulit tak jarang menjadi beban berat bagi siapa saja yang merasakannya, terlebih bagi seorang ibu. Kondisi seperti ini membawa resiko beban mental yang cukup pelik, bahkan berakibat sebagian ibu mengalami stress hingga depresi. Padahal faktor psikis memegang peranan sangat penting dalam masa kehamilan dan menyusui. Ibu yang tenang jiwanya akan mengalirkan energi positif pada janin yang dikandungnya. Hal ini sangat bagus untuk mendukung tumbuh kembang yang baik bagi sang calon bayi. Begitu pula ibu menyusui, jiwa mereka yang tenang berdampak pada kuantitas dan kualitas ASI yang baik sebagai satu-satunya sumber nutrisi bagi bayi 0-6 bulan.

2.      Tingkat pendidikan ibu
Ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penentu dalam pemenuhan gizi sebelum, saat, dan pasca kehamilan. Tidak sedikit ibu hamil dengan riwayat pendidikan rendah, bahkan tidak tuntas pendidikan dasar. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan setinggi mungkin bahkan untuk perempuan sekalipun, mahalnya biaya pendidikan tinggi sehingga mencukupkan sampai pendidikan dasar, minimnya kualitas pendidikan di beberapa daerah tertentu, sulitnya akses pada fasilitas pendidikan, dan mungkin masih segudang permasalahan pendidikan lainnya

Seluruh problem pendidikan berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi, baik berpengaruh langsung maupun tidak langsung.Seorang ibu berpendidikan pasti akan memiliki daya tangkap yang baik ketika disuguhi informasi mengenai kebutuhan gizi pada sebelum, saat, dan setelah hamil atau saat menyusui. Baik informasi tersebut diperoleh dengan akses mandiri melalui berbagai media, ataupun informasi yang didapat melalui program-program yang diberikan oleh petugas kesehatan. Sehingga akan mudah baginya sesuai arahan dari informasi yang diperolehnya. Ibu menjadi paham makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk menyiapkan kehamilan, saat hamil, maupun saat menyusui agar kehamilannya sehat, janin berkembang baik, dan ASI yang diproduksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan bayi. 

Ibu juga akan mudah memahami dan mempraktekkan pembuatan menu MP ASI sesuai standart pemenuhan gizi anak. Jadi, sejatinya program pendidikan gizi masyarakat yang ada dalam Intervensi Gizi Sensitifbukanlah solusi mendasar. Sebab, pengetahuan tidak mungkin bisa dibentuk hanya dalam beberapa kali penyuluhan, melainkan harus melewati proses edukasi jangka panjang.

Ibu berpendidikan juga menjadi syarat penting terpenuhinya pendidikan anak sebelum memasuki usia sekolah. Karena pendidikan paling awal dan paling mendasar bagi seorang anak terletak pada ibunya. Justru pada usia pengasuhan ibu inilah, seorang anak membutuhkan banyak sekali informasi mengenai dunia dan kehidupan yang setiap saat diinderanya. Akan banyak pertanyaan dari anak yang mengharuskan ibu memberikan jawaban yang tepat dan memuaskan, sebab informasi awal ini akan terekam dan tersimpan dengan sangat baik di dalam otaknya yang sedang berkembang pesat. Kelak, informasi awal ini akan menjadi dasar untuk pengembangan informasi lain yang akan diperolehnya di sekolah maupun di masyarakat. 

Oleh karena itu, proses pendidikan dari ibu menjadi penentu masa depan sang anak. Pendidikan yang baik ditunjang dengan pemberian gizi yang tepat dari ibu akan menjadikan fisik dan kecerdasan anak tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Ini akan mengurangi resiko stunting.

Kedua faktor penting  tersebut belum dilibatkan dalam beberapa poin program penanganan stunting oleh pemerintah, bahkan juga tidak terbaca pada Intervensi kedua yaitu Gizi Sensitif. Padahal intervensi kedua ini diklaim sebagai solusi yang berefek luas dan jangka panjang, karena telah melibatkan berbagai kementrian dan lembaga.

Kedua, Intervensi Gizi Sensitif

Begitupun pada poin-poin Intervensi Gizi Sensitif, masih menyisakan banyak masalah yang tak tersentuh solusi. Antara lain

1.      Akses air bersih dan sanitasi
Seakan tak pernah selesai, sanitasi dan air bersih selalu menjadi momok tersendiri bagi warga negeri ini. Meski berbagai solusi telah ditempuh untuk menyelesaikannya tapi masih ada beberapa hal yang terlewat atau kurang optimal diupayakan. Akses air bersih dan sanitasi tidak lepas dari perilaku hidup masyarakat menjaga kebersihan sumber air dan lingkungan. Bisa dilihat bahwa di perkotaan lingkungan kumuh dan sumber air (sungai) yang semakin kotor identik dengan pemukiman padat. 

Tingginya harga lahan dan biaya pembangunan rumah membuat banyak orang memilih tinggal di pemukiman yang padat dengan bangunan rumah yang sangat sederhana, bahkan tidak layak huni. Sayangnya kondisi ini berakibat pada buruknya kebersihan lingkungan, sehingga pemukiman padat identik dengan pemukiman kumuh. Termasuk sulitnya akses air bersih akibat pencemaran sumber air. Bertolak belakang dengan kalangan masyarakat yang sanggup membeli lahan dan membangun rumah di daerah kompleks, yang biasanya lengkap dengan layanan kebersihan dan terjaminnya sumber air bersih. Kuat atau lemahnya perekonomian masyarakat berpengaruh pada akses air bersih dan sanitasi ini.

Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan tak jarang berakibat fatal pada kerusakan lingkungan dan tercemarnya sumber air. Sudah bukan rahasia lagi bahwa aktifitas eksploitasi kerap terjadi tanpa kendali kuat dari pemerintah. Meski warga keberatan dan mengeluhkan kondisi ini, seperti yang sering diberitakan media, namun bisa dilihat tidak ada upaya serius untuk menindak tegas tindakan pengrusakan lingkungan dan sumber air oleh perusahaan “nakal” tersebut. Jadi penyediaan dan upaya mempermudah akses sanitasi  dan air bersih juga harus memperhatikan masalah ini. Upaya pencegahan dengan peraturan yang jelas dan tindakan sanksi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan yang masih melanggarnya.

2.      Fortifikasi bahan pangan, akses yankes, dan KB
Fortifikasi bahan pangan yang merupakan program penambahan satu atau lebih zat gizi (nutrien) ke dalam bahan pangan. Pada program ini dilakukan pada garam, terigu, dan minyak goreng. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi tidak komprehensif jika tidak didukung perbaikan ekonomi dan tingkat pendidikan.

Penyediaan akses yankes dan KB, termasuk dalam program ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Jumlah anak sebenarnya bukan masalah serius jika didukung dengan jaminan negara terhadap kebutuhan mendasar tiap warganya serta kondisi keluarga yang baik untuk tumbuh kembang anak baik fisik maupun mentalnya. Sementara edukasi kesehatan reproduksi remaja masih belum didukung dengan program pencegahan menyeluruh terhadap gaya hidup remaja yang serba bebas, sehingga remaja mudah terjebak seks pra nikah. Selama gaya hidup hedonisme dan serba berkiblat pada barat belum disentuh oleh pemerintah langsung melalui program-programnya, maka tujuan kesehatan reproduksi remaja tidak akan terwujud.

3.      Poin 5 sampai 11
Semua program ini sebenarnya hanyalah solusi cabang yang berakar pada jaminan negara terhadap kebutuhan mendasar seluruh warganya, termasuk jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok sehari-hari.

4.      Masalah ketahanan pangan
Poin penting dari Intervensi Gizi Sensitif ini juga adalah program ketahanan pangan dan gizi. Program ini dilaksanakan Lintas K/L yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan Kemendagri. 

Berbicara masalah gizi buruk mau tidak mau terkait dengan masalah ketahanan pangan. Pangan dan gizi telah menjadi isu dalam konteks mikro, yaitu berupa kebutuhan di dalam tubuh manusia dan juga dalam konteks makro dimana masalah pangan  dikaitkan  dengan aspek-aspek sosial, ekonomi dan juga budaya. 

Oleh karenanya ketahanan pangan yang bagus menjadi sangat berarti untuk pemenuhan gizi dan kelangsungan hidup manusia. Termasuk dalam hal ini gizi bagi ibu hamil dan balita. 

Problem ketahanan pangan negeri ini terletak pada distribusi pangan yang kurang merata, terutama pada beberapa daerah yang hasil buminya memang tidak banyak dan beragam. Seperti di Papua, kasus gizi buruk disana sangat dipengaruhi oleh ketahanan pangan yang sangat lemah. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan makanan yang layak. Minimnya perhatian pemerintah pada para petani juga masih acapkali menimbulkan keluhan. 

Harga benih dan pupuk dirasa semakin mahal sementara hasil panen tak bisa dipastikan mampu menutup modal bertani. Belum lagi teknologi pertanian yang masih jauh terbelakang dibanding negara lain, membuat pertanian berjalan kurang efektif dan efisien. Ditambah dengan adanya impor hasil pertanian yang cukup besar di saat petani sedang panen, membuat produk petani lokal kalah saing di negeri sendiri. Jika kondisi ini masih lepas dari perhatian pemerintah, maka ketahanan pangan tidak akan bisa tersolusi.

5.      Sumber dana
Seluruh intervensi dalam Rencana Aksi Penanganan Stunting yang cenderung masih tambal sulam ini semakin dipersulit dengan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Namun sekali lagi, langkah memperoleh dana yang diambil pemerintah justru beresiko menghadirkan masalah yang lebih kompleks. Alih-alih mengoptimalkan dana dari negeri sendiri melalui pengolahan sumber daya alam, justru pemerintahmengambil dana pinjaman. Sebagaimana yang diungkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, bahwa Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman lunak atau soft loan sebesar US$ 400 juta. Pinjaman ini menurutnya digunakan untuk membantu Indonesia mengentaskan stunting. Kondisi ini seolah mencoba mengatasi masalah, tapi justru terjebak dalam masalah lainnya.

Berbagai masalah yang masih muncul bersamaan dengan upaya penanganan stunting ini tidak lepas dari dampak penerapan kapitalisme dalam kehidupan di negeri ini. Sistem ini memang membatasi negara agar tidak terlalu jauh terlibat dalam pengaturan urusan rakyat. Negara hanya sebatas regulator. Maka tidak heran, setiap solusi yang ditawarkan masih bersifat permukaan, tambal sulam, dan tidak komprehensif. 

Hal ini semakin membuktikan bahwa negeri ini butuh solusi alternatif yang mampu memberi pemecahan yang jauh lebih sempurna. Solusi sempurna tidak akan datang kecuali hanya dari Sang Maha Sempurna, yaitu Islam. Bertolak belakang dengan Kapitalisme, Islam dengan kesempurnaan aturannya memiliki solusi kompehensif, menyentuh akar masalah, dan tentunya paripurna.






0 komentar:

Posting Komentar