Jumat, 05 Oktober 2018

Hegemoni AS Lumpuhkan Ketahanan Pangan Indonesia



[SUARA MUSLIMAH]

Hegemoni AS Lumpuhkan Ketahanan Pangan Indonesia 

Oleh: Fariha Adiba*)

Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan superioritasnya dalam perdagangan global. 

Dalam dokumen yang dipublikasikan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada 6 Agustus 2018, AS meminta WTO menjatuhkan sanksi sebesar 350 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5 triliun kepada Indonesia. 

Permintaan untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, ini dilakukan setelah sebelumnya Pemerintah AS mengajukan keberatan ke WTO terkait regulasi impor produk hortikultura dan peternakan yang diberlakukan oleh Indonesia. 

Ketundukan indonesia

Sebagai negara berkembang Indonesia di paksa tunduk kepada AS melalui WTO. Pasalnya negara-negara maju yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa dalam Aggrement on Agriculture(AoA) ngotot untuk tetap memproteksi pertanian mereka baik dalam bentuk subsidi maupun tarif yang tinggi. Di sisi lain mereka terus mendesak negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka dengan menurunkan tarif serendah mungkin. Kesepakatan yang sepihak ini di mulai sejak WTO yang berlangsung di Jenewa bulan Juli 2008. 

Dominasi AS dan UE semakin nampak dominan dalam setiap pengambilan keputusan WTO, sejak WTO digagas di Peru tahun 1994. 

Di bidang pertanian, Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif.

Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Konsekuensinya kekuatan ekonomi yang timpang antar negara maju dan negara-negara berkembang dan miskin yang tergabung dalam WTO didorong untuk beradu dalam ring pasar bebas. Padahal meteka belum siap untuk berkompetisi. 

Hegemoni AS

AS, melalui WTO semakin menekan Indonesia dalam bidang pertanian. Yang mana bidang pertanian yang merupakan salah satu sumber primer ekonomi, saat ini diserahkan kepada asing untuk dikuasai. Hal ini semakin menambah ketidakberdayaan Negara untuk menentukan sikap dihadapan tekanan asing. Penerapan kapitalisme secara sadar bahkan telah menggiring negeri ini untuk masuk perangkap negara-negara adidaya melalui lembaga-lembaga dunia ciptaannya dengan nama agenda liberalisasi pasar dan agenda-agenda liberalisasi kapitalistik lainnya; Sebuah agenda yang hanya akan menciptakan ketergantungan negara kepada negara maju dan sebaliknya memberi legalisasi eksploitasi negara maju atas negara-negara berkembang. Sebagaimana pemerintah dipaksa menerima agenda privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi di bidang pertanian—sebagai Konsensus Washington. 

Semakin jelas bahwa persoalan yang muncul saat ini terkait kebijakan perdagangan lebih disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme termasuk dalam kebijakan sektor pertanian sebagai sumber ketersediaan pangan. Inilah yang saat ini sering kita temui diseluruh dunia, terutama di negeri-negeri Islam. Melalui penguasaan aspek strategis pangan ini, korporasi kapitalis akan semakin diuntungkan, dan kebangkitan umat Islam dapat dihancurkan sedini mungkin. 

Lantas harus bagaimana? 

Dalam sistem islam negara akan memberikan subsidi yang besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, dengan biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap Negara lain bisa mengakibatkan Negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Khilafah Solusi Nyata

Kebijakan pangan Khilafah harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing. Serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Perhatian khilafah akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat khilafah Islam tanpa terkecuali.

Peningkatan produksi pertanian dalam Khilafah akan ditempuh melalui kebijakan:

1. Kebijakan pertanian: intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Sekali lagi, pilihan atas teknologi serta sarana produksi pertanian yang digunakan harus berdasarkan IPTEK yang dikuasai, bukan atas kepentingan industri pertanian asing. Dengan begitu, ketergantungan pada—serta intervensi oleh—pihak asing dalam pengelolaan pertanian Negara dapat dihindarkan. Dalam permodalan, Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu, sebagai hibah (hadiah), bukan sebagai hutang. Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Maal (kas Negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka. Di samping itu, Negara harus melindungi air sebagai milik umum, dan sebagai input produksi pertanian. Karenanya, air beserta sarana irigasinya tidak boleh diswastanisasi.

Adapun ekstensifikasi pertanian dapat dicapai dengan, mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati. Lahan baru bisa berasal dari lahan hutan, lahan pasang surut, dan sebagainya sesuai dengan pengaturan Negara. Setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya secara optimal. Bagi siapa saja yang membutuhkan biaya untuk perawatan tanah tersebut, akan diberi modal dari Baitul Maal (kas Negara), sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal. Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Umar bin al-Khaththab pernah mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun”.

2. Kebijakan distribusi: cepat, pendek, dan merata

Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh. Penataan distribusi kekayaan oleh negara Khilafah dilaksanakan dalam keseluruhan sistemnya, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya. Bahkan apabila masyarakat mengalami kesenjangan antar individu, negara dalam hal ini khalifah diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan kemerataan/ keseimbangan harta dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kesemua itu dilaksanakan melalui mekanisme yang cepat, pendek, dan merata sehingga seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya, terutama terkait dengan aspek vital kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok pangan.

3. Kebijakan ketersediaan pangan

Ketersediaan kebutuhan pangan merupakan hal penting yang dijamin oleh Khilafah. Oleh karenanya Khilafah harus memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya. Dan sebagai proteksi terhadap ketersediaan pangan ini khilafah melarang adanya praktek penimbunan barang (termasuk menimbun bahan kebutuhan pokok), karena hal ini akan menyebabkan kelangkaan bahan bahan kebutuhan pokok tersebut. Ketikapun hal itu terjadi, Khalifah harus mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan bidang pertanian ini, baik lewat industri-industri pertanian asing maupun melalui perjanjian multilateral, seperti WTO, FAO, dan lain-lain, karena ini akan sangat membahayakan kedaulatan pangan negara khilafah sendiri.

4. Jaminan Kesejahteraan negara yang meringankan beban masyarakat

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang didambakan kita semua, jaminan inipun selayaknya akan diberikan oleh negara khilafah kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Apalagi yang menyangkut kebutuhan vital, maka dalam pelaksanaannya negara tidak dibenarkan membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyatnya. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dibebankan kepada negara dari baitul mal, hal ini pun dilakukan ketika mekanisme penjaminan kebutuhan itu belum dipenuhi secara layak melalui hukum nafkah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al Qur’an dan Al Hadits ynag memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan yang kekurangan, seperti dalam QS Al Hajj:28; Al Baqarah: 177,184, 215; Al Insan: 8, Al Fajr: 13-14; dan Al Maidah: 89. Bahkan ketika harta dalam baitul mal tidak ada atau kurang, sementara sumbangan sukarela kaum muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin.

Inilah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kemandirian pertanian dan kebutuhan pangan rakyat.

Berkaitan dengan hubungan perdagangan luar negeri khususnya menyikapi perdagangan bebas dan pasar bebas, negara tidak boleh terikat dengan perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, APEC, dan AFTA. Apalagi di dalam perjanjian dan lembaga-lembaga perdagangan tersebut terdapat negara-negara kafir yang sangat nyata memerangi kaum muslimin (kafir harbiy fi’lan) seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman. Negara hanya melakukan hubungan perdagangan secara bilateral dengan negara-negara yang terikat perjanjian damai (kafir mu’ahid). Kepada negara-negara yang terikat perjanjian damai inilah, Khilafah malakukan aktivitas ekspor dan impor, termasuk upaya meningkatkan ekspor sektor pertanian.

Sehingga sudah seharusnya umat meninggalkan kepercayaannya pada kebijakan Kapitalis yang zalim dan merusak, mendukung dan berusaha merealisasikan politik pertanian Islam secara ideologis dengan menerapkan syariat Islam sebagai problem solving umat, dan Khilafah Islam sebagai wadah bersatunya umat dalam mengatur urusan mereka. 

Saatnya kita kembali pada solusi yang paripurna, yaitu sistem khilafah Islam yang akan mensejahterakan rakyat, yang telah memberikan solusi dengan sistem syariahnya, untuk mengatasi masalah perdagangan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Sistem ini bukan saja telah teruji, tapi juga terberkahi dunia-akhirat. 

Wallahu a'lam.

*)Pemerhati Sosial dan Ekonomi

Silahkan share dengan mencantumkan sumber *Info Muslimah Jember - Inspirasi Wanita Shalihah*
——————————
Follow kami di:





——————————
Grup WhatsApp: 08978632838
——————————

0 komentar:

Posting Komentar