Senin, 25 Februari 2019

Kejahatan Seksual yang Menggila, Bisakah diselesaikan dengan RUU PKS yang Bernafaskan Sekuler-Liberal??



Kejahatan Seksual yang Menggila, Bisakah diselesaikan dengan RUU PKS yang Bernafaskan Sekuler-Liberal??

Masalah Kejahatan dan kekerasan seksual saat ini adalah penyakit akut di negeri ini. Bahkan Jember, kota tempat tinggal kita yang merupakan kota santri, juga menyandang status darurat pembuangan bayi, saking maraknya pembuangan bayi di kota Jember. Di Kabupaten tetangga Banyuwangi, masalah prostitusi anak di tengah perkembangan dunia pariwisata juga menjadi problem yang sangat mengkhawatirkan masa depan generasi (voa indonesia). Di skala nasional, Deretan artis terlibat bisnis prostitusi. Demikianlah, di negeri ini, aktifitas esek-esek bukan lagi sesuatu yang tabu dan baru. Hampir setiap hari kita dengan berita tentang pelajar berzina, lalu disebar di media. Ayah menggauli anak kandung. Ayah tiri perkosa anak istri. Hamil diluar nikah bukan hal yang tabu. Kelompok LGBT pesta disana sini dan berbagai berita serupa lainnya..

Sedih, sesek, geram tentu dirasakan oleh orang-orang yang masih peduli pada nasib negeri ini. Ingin rasanya segera mengakhiri kondisi ini. Dan itulah yang diperintahkan oleh Islam, yaitu ketika kita melihat kemungkaran maka kita harus peduli dan berusaha untuk merubahnya. Islam juga mengajarkan kita untuk merubah sesuatu secara komprehensif seperti firman Allah dalam surat ar-ra’du ayat 11 yang artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”. Karena itu, maka mencari akar penyebab mengapa kasus-kasus ini terus merebak, apa pisau analisisnya dan paradigma apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya harus bisa dirumuskan. Aspek-aspek inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan kasus-kasus semisal dan semua derivasinya secara tuntas dan mengakar, bukan sekadar solusi tambal sulam yang justru seringkali menambah ruwet persoalan. Dan faktor inilah yang justru diabaikan oleh RUU PKS yang sedang digodog di DPR. 

Jika kita cermati maka masalah kejahatan seksual umumnya terjadi karena perilaku manusia yang mendewakan hawa nafsu. Perilaku ini semakin subur dalam sistem sekularisme liberalisme.

Nah masalahnya, RUU PKS bila dibaca secara teliti, dengan menggunakan paradigma Islam politik, akan tampak jika muatan sekularisasi dan liberalisasi turut mendominasi materi RUU ini. Definisi ‘Kekerasan seksual- yang digunakan terfokus pada klausul “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas” memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, dikehendaki oleh satu sama lain –sekalipun relasinya tidak setara- dan seseorang secara bebas memberikan persetujuannya, tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut disanksi. Di sinilah peran agama –apalagi Islam- dinafikan. Karena bagi pemuja liberalisme, mereka memiliki doktrin “my body my otority”, “tidak ada urusan dengan kebebasan kami”, “aurat gue, bukan urusan loe..”

Jika tubuh seseorang dieksploitasi demi hasrat seksual, namun atas persetujuan yang bersangkutan, dan atas karenanya yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan, tidak akan terkena delik kekerasan. Jelas klausul ini ambigu. Klausul ini bisa membuat aktifitas penyimpangan seksual seperti zina, lgbt yang tanpa paksaan akan semakin marak. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib negeri ini jika klausul ini di syahkan??

Ya, penerapan sistem sekuler liberalis lah yang nyatanya menjadi biang merebaknya kekerasan, bahkan telah banyak memunculkan kerusakan lain di tengah masyarakat. Gaya hidup bebas semakin dipuja dan difasilitasi. Berbagai aksi pornografi dan pornoaksi betapa mudahnya diakses oleh siapapun termasuk oleh anak kecil sekalipun. Hal itu diperparah dengan sistem ekonomi yang melahirkan jiwa-jiwa konsumtif tapi juga dihadapkan pada kesulitan untuk memenuhi tuntutan hidup.Dalam sistem ini, mayoritas sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai para pemilik modal, hingga kesejahteraan rakyat pun sangat sulit diwujudkan.

Begitupun dengan sistem sosial. Relasi manusia dalam masyarakat sekuler liberal hanya dibangun dengan asas manfaat dan kebebasan. Hukumpun menjadi tumpul didalam sistem ini. Sehingga para predator seksual sangat sulit dihilangkan. Mereka justru mendapatkan perlindungan.

Fakta-fakta kerusakan sistemis inilah yang seharusnya membuat kita mulai sadar bahwa keberadaan UU yang berparadigma sekuler semacam RUU PKS tentu bukan solusi bagi merebaknya kejahatan seksual. Dan Undang-undang apapun yang lahir dari rahim sekularisme tak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang justru lahir akibat penerapan sistem sekuler.

Seharusnya penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif. Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada Syariah Islam yang diterapkan secara kaaffah dalam negara Khilafah. Dengan tiga pilar pelaksanaan Syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah.

Walhasil, kejahatan ini tidak akan terjadi bila masyarakat memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun perbuatan buruk, akan diketahui Allah subhanahu wa ta’ala dan pasti mendapatkan balasan di hari akhirat. Keterikatan pada hukum syariat mampu mencegah perbuatan zalim apapun dan terhadap siapapun. Mekanisme sistem sanksi dalam Khilafah Islam yang tegas pun akan menjadi penghalang kemaksiatan, karena keberpihakan hanya berlaku pada hukum Allah[]


===
Silahkan share dengan mencantumkan sumber *Info Muslimah Jember - Inspirasi Wanita Shalihah*
——————————
Follow kami di:





——————————
Grup WhatsApp: 08978632838
——————————.

0 komentar:

Posting Komentar