Senin, 25 Februari 2019

Kekerasan masih Mengancam Perempuan



/Kekerasan masih Mengancam Perempuan/

Oleh : Isnaini Zahidah 

Meski menuai banyak penolakan, tak sedikit pihak yang mendesak disegerakannya ketok palu pengesahan RUU P-KS. Hal ini disebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya angka kekeradan seksual.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tahun 2018 mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada Tahun 2017, meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Tercatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama 2017. Sebagai perbandingan, pada 2016, tercatat ada 259.150 kasus kekerasan. 

Saat memberi sambutan di acara kampanye “Three ENDS” Puspa 2017 di Surabaya, Menteri PPPA Yohana Yembise menyatakan sekitar 24 juta perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. 

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian PPPA pada September 2016 menunjukkan satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya, yang dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan, dan 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Beberapa penelitian nasional bahkan menunjukkan bahwa 70 % wanita mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dari pasangan intim dalam seumur hidup mereka.

Dalam survei yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation pada tahun 2017 tentang kota yang berbahaya bagi perempuan, Jakarta menempati urutan ke Sembilan. Bahkan skala daerah tapal kuda Jember menyandang status darurat pembuangan bayi dan di Banyuwangi marak prostitusi anak di tengah perkembangan dunia pariwisata (voa Indonesia). Sementara Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia.

Tak hanya di Indonesia, kekerasan seksual juga terjadi merata di seluruh dunia.

UN Women memperkirakan 35 persen wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan baik secara fisik dan / atau seksual pasangan intim atau kekerasan seksual oleh non-mitra pada suatu saat dalam kehidupan mereka.

Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2014 oleh European Union Agency for Fundamental Rights di 28 negara anggota Uni Eropa, menemukan sekitar 8% perempuan pernah mengalaminya kekerasan fisik dan / atau seksual dalam 12 bulan terakhir sebelum wawancara survei, dan satu dari tiga perempuan telah mengalami beberapa bentuk fisik dan / atau seksual sejak usia 15 tahun. Satu dari 10 perempuan di Eropa telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual sejak usia 15 tahun, dan satu dari 20 perempuan telah diperkosa sejak usia 15 tahun.

Di Perancis, ada 123 wanita yang dibunuh oleh pasangan mereka atau mantan rekan mereka pada tahun 2016. 

Di Inggris, jumlah pelanggaran terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dan kekerasan seksual, naik hampir 10 persen pada tahun 2015-2016.

Kekerasan juga terjadi di negara Arab. Mesir menempati peringkat pertama sebagai negara Arab paling buruk bagi kehidupan perempuan dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation kepada 22 negara Arab pada tahun 2013. Tingkat pelecehan seksual dan kekerasan meningkat di Mesir, Khususnya setelah pemberontakan Musim Semi Arab (Arab Spring). Selain itu, hukum sangat diskriminatif dan ada lonjakan perdagangan perempuan di negeri itu.

Menurut survei tersebut posisi kedua negara terburuk adalah Irak, selanjutnya Arab Saudi, Suriah dan Yaman. Dan meski pada survei Thomson Reuters Foundation tahun ini Mesir tidak termasuk dalam 10 negara paling berbahaya untuk perempuan, namun dalam survei tahun 2017, Kairo menjadi kota paling tidak aman bagi perempuan.


Sudah banyak upaya untuk menghapuskan persoalan ini, baik secara global maupun nasional. Diawali dengan CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) pada tahun 1979 dan the Beijing Platform for Action (BPfA) pada tahun 1985, yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB.

Dari ratifikasi ini, Indonesia membuat berbagai macam undang-undang dan kebijakan untuk mensolusi problem ini. Namun rupanya semua tidak mampu mencegah apalagi memberantas terjadinya Kekerasan terhadap perempuan.

Platform-platform yang digagas PBB diatas juga diratikasi oleh banyak negara dan hingga saat ini angka kekerasan seksual di dunia masih tinggi. Artinya, kita butuh solusi yang fundamental. Bukan solusi yang memiliki ruh yang sama (sekularisme - liberal) dengan solusi-solusi sebelumnya sebagaimana RUU PKS yang sedang diperjuangkan. 

Solusi terbaik pastilah datang dari Zat yang maha baik. Tuhan yang telah menciptakan manusia, yakni syariah buatan Allah SWT. Bukan aturan buatan manusia yang diratifikasi dari lembaga yang telah gagal mensolusi berbagai problem kehidupan di dunia. 

0 komentar:

Posting Komentar