Sabtu, 23 Maret 2019

RUU P-KS, Solusi Impor dari Barat, Mampukah?



// RUU P-KS, Solusi Impor dari Barat, Mampukah? //

Oleh. Ulfiatul Khomariah
(Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

#InfoMuslimahJember -- RUU PKS telah masuk Prolegnas sejak 2015 dan terus tertunda pengesahannya, akibat menuai kontra dari berbagai kalangan. RUU ini muncul karena didasari oleh banyaknya kekerasan seksual di kalangan perempuan. Di dalam negeri kita memang tidak pernah terlepas dari kekerasan seksual, masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan seksual juga tidak hanya menjadi masalah di dalam negeri saja, tetapi juga menjadi masalah dunia. Namun yang menjadi pertanyaannya, “Mampukah Indonesia dengan sistem demokrasi ini mengatasi masalah kekerasan seksual dengan RUU P-KS?”

Sebagaimana yang kita ketahui, sistem kapitalis dan demokrasi yang dianut di Indonesia saat ini telah menjadikan akal manusia sebagai pembuat aturan. Padahal kita semua tahu bahwa akal manusia itu lemah dan terbatas, dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbatas pula. Sedangkan sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan perlindungan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Siapa itu? Yakni Al-Mudhabbir (Sang Pengatur kehidupan). Namun sayangnya, sistem kapitalis yang bernafaskan sekulerisme ini telah menjauhkan aturan agama dari kehidupan. 

Mari kita telisik lebih mendalam bagaimana kegagalan sistem ini dalam mensolusi masalah kekerasan seksual yang terjadi di belahan dunia lainnya. Misalnya seperti yang terjadi di Tunisia dan Turki. Tunisia merupakan negara pertama di dunia Arab yang memperkenalkan Kode Status Pribadi modern (Code of Personal Status, CPS) pada Januari 1957 yang menggantikan banyak hukum sosial dan keluarga Islam dengan undang-undang yang didasarkan pada sekularisme. Negara yang sangat sekuler ini selalu disajikan oleh pemerintah, kaum feminis, dan lembaga-lembaga Barat sebagai model untuk mengamankan hak-hak perempuan di dunia Muslim. Namun, promosi dan implementasi nilai-nilai, kebijakan, dan hukum-hukum liberal sekuler di dalam masyarakatnya hanya mengantarkan pada peningkatan terjadinya penindasan terhadap rakyatnya dan khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan Turki adalah negara yang diberikan misi untuk memainkan peran sebagai teladan (role model) bagi hak-hak perempuan serta menjadi pelopor dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai kapitalis seperti sekularisme, demokrasi, dan kesetaraan gender di dunia Muslim. Turki telah berpartisipasi secara aktif di dalam hampir semua perjanjian internasional mengenai perempuan. Turki juga yang pertama kali menandatangani Konvensi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 11 Mei 2011 dan menjadi negara pertama yang meratifikasinya pada 25 November 2011. Memerangi kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai kebijakan negara dan dianut oleh banyak organ negara ini sejak tahun 1995.

Namun, semua tindakan serta semua upaya dan inisiatif untuk mempromosikan dan menerapkan kesetaraan gender di dalam negeri itu justru menghasilkan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat paling cepat di dunia. Menurut Kementerian Kehakiman Turki, sejak 2003 (ketika AKP berkuasa) hingga 2014, ada peningkatan 1.400 persen dalam jumlah pembunuhan perempuan. Dan perlu dicatat bahwa perubahan terbesar dalam hukum dan peraturan sesuai dengan perjanjian internasional seperti CEDAW dan Deklarasi Beijing dibuat oleh pemerintahan AKP.

Angka dan laporan dari negara-negara Barat lainnya, yang diperintah oleh rezim dan sistem sekuler, melukiskan gambar-gambar gelap yang serupa. Menariknya, tingkat kekerasan tertinggi itu terjadi di negara-negara yang telah dipuji karena hukum kesetaraan gender mereka dan dilabeli sebagai negara-negara yang paling egaliter gender menurut Indeks Kesetaraan Gender PBB, laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2013, dan Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender, seperti Denmark (52%), Finlandia (47%), dan Swedia (46%).
Ini menjadi bukti bahwa setiap adaptasi dalam undang-undang tidak hanya gagal melindungi perempuan di dunia, tetapi pada kenyataannya mengarah pada memburuknya penindasan dan meningkatnya kekerasan. Momok kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat besar ini pada kenyataannya adalah fenomena yang diimpor ke negeri-negeri kita dari Barat, yang menderita epidemi kejahatan itu sendiri akibat sistem nilai kapitalis, sekuler, dan liberalnya. Dan tetap saja, negara ini bertekad untuk lebih lanjut menerapkan cita-cita dan hukum Barat sekuler itu, seperti pembentukan kesetaraan gender penuh dalam konstitusi baru, dan “Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”.
Seharusnya penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. 

Tanpa upaya preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif. Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada Syariah Islam yang diterapkan secara kaaffah dalam negara Khilafah. Dengan tiga pilar pelaksanaan Syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah. Wallahu a’lam bish-shawwab.


===
Silahkan share dengan mencantumkan sumber *Info Muslimah Jember - Inspirasi Wanita Shalihah*
——————————
Follow kami di:





——————————
Grup WhatsApp: 08978632838
——————————

0 komentar:

Posting Komentar