Sabtu, 06 Juli 2019

Kajian Kritis tentang Tuduhan Khalifah yang Menentang Fitrah


/ Kajian Kritis tentang Tuduhan Khalifah yang Menentang Fitrah /

Oleh: Titok Priastomo

Dalam kekhilafahan, apakah percintaan sesama jenis dapat dilegalkan atau tidak dilarang sebagaimana yang mungkin terjadi dalam sistem demokrasi?

Prof. Nadirsyah Hosen (NH) melihat bahwa sikap menyalahkan sistem demokrasi karena sistem ini membuka peluang bagi pelegalan dan pembiaran homoseksualitas, tapi tidak mau menyalahkan sistem khilafah sekalipun -menurut keyakinan Prof. NH- dalam sejarahnya ada khalifah yang juga merupakan pecinta sesama jenis, merupakan bentuk penerapan standar ganda dalam menilai demokrasi dan khilafah. 

Jadi menurut Prof. NH, dalam hal ini, sistem demokrasi yang dapat melegalkan dan membiarkan homoseksualitas, tidak dapat dibedakan dengan sistem khilafah yang konon pernah dipimpin oleh khalifah yang merupakan pecinta sesama jenis. 

Maka tidak adil kalau kita gemar menyalahkan demokrasi akibat adanya kasus homoseksualitas namun tidak mau menyalahkan khilafah, padahal di dalam khilafah juga terjadi kasus homoseksualitas, bahkan pada diri sang khalifah. Apakah penilaian adanya standar ganda ini benar?

===

Oke, kita akan membahas persoalan ini. Baik sistem pemerintahan demokrasi maupun kekhilafahan sama-sama dibangun di atas pemikiran tertentu. Jika demokrasi dibangun di atas paham kebebasan, kekhilafahan dibangun di atas akidah Islam. 

Suatu kondisi, apabila ia tidak bertentangan pemikiran dasar yang membangun sistem atau merupakan konsekuensi dari pengadopsian sistem dan pemikiran dasarnya, maka kondisi itu dapat dianggap sebagai anak sah dari sistem yang ada. 

Sebaliknya, jika kondisi tersebut bertentangan dengan pemikiran dasar yang menjadi fondasi sistem, maka ia merupakan kasus penyimpangan akibat ketidaksempurnaan penerapan sistem atau kasus gelap yang tidak tertangani.

===

Kasus penyimpangan seksual, seperti homoseksualitas, dapat saja terjadi dalam sistem demokrasi maupun kekhilafahan. Apakah itu merupakan buah dari sistem atau sekedar kasus yang tidak dikehendaki? Jawabannya tergantung pada apakah paham kebebasan yang mendasari sistem demokrasi, di satu pihak, dan akidah Islam yang mendasasi kekhilafahan, di pihak lain, memberi ruang pembolehan atau pembiaran bagi perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

Menurut dasar pemikiran demokrasi, setiap warga adalah manusia yang bebas, punya hak penuh atas dirinya sendiri. Negara merupakan lembaga yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat untuk mengatur dan menegakkan hukum demi melindungi kebebasan rakyat itu sendiri. Jadi rakyat adalah tuan dalam negara. Maka negara wajib tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Singkat kata, dalam kasus cinta sesama jenis ini, negara demokrasi wajib tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Jika opini rakyat memandang hubungan sesama jenis sebagai hal yang menyimpang, dan mereka menghendaki agar perilaku ini dilarang, maka negara harus tunduk kepada kehendak rakyat. 

Namun sebaliknya, jika rakyat memandangnya sebagai hak pribadi, dan menghendaki agar semua orang diberi kebebasan untuk berhubungan dengan berbeda jenis maupun sesama jenis, maka melalui prosedur pembuatan peraturan dan kebijakan yang ada, negara harus tunduk kepada kehendak rakyat itu. 

Jadi, dalam demokrasi, percintaan sesama jenis ini mungkin untuk dilarang dan mungkin pula untuk dibolehkan, tergantung opini publik yang berkembang (meskipun pada prakteknya opini publik ini sering diarahkan dan direkayasa) dan perimbangan kekuatan politik yang ada.

===

Inilah yang terjadi di Amerika Serikat. Legalisasi hubungan sesama jenis di sana bukan merupakan penyimpangan atau pelanggaran dari pemikiran dasar demokrasi. Bahkan, legalisasi tersebut merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pengadopsian demokrasi itu sendiri. 

Ini terjadi ketika opini publik mulai (atau berhasil diarahkan untuk) memandang bahwa hubungan sesama jenis merupakan hak yang layak didapatkan oleh mereka yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis.

Tapi itu demokrasi di Amerika, bukan di Indonesia. Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Legalisasi hubungan sesama jenis di Indonesia memang mendapatkan penentangan dari opini publik. Namun ingat, meski tidak memiliki payung hukum, hubungan sesama jenis di Indonesia juga tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal. 

Hubungan nonkomersial yang dilakukan dua orang atas dasar suka sama suka, baik sejenis maupun antar-jenis, tidak dianggap sebagai pelangaran hukum. Artinya, homoseks itu sendiri tidak dianggap sebagai masalah dalam kacamata hukum. Inilah yang mendorong sebagian kalangan di DPR untuk mengusulkan adanya revisi. Mereka ingin agar aspek pidana dalam hubungan seksual sesama jenis dapat diperluas, mencakup hubungan suka sama suka. 

Namun, rencana ini menuai kritik dari pihak-pihak lain, terutama gerakan-gerakan hak asasi manusia yang justru memperjuangkan hal yang sebaliknya. 

Jadi, dalam demokrasi di Indonesia, baik aspirasi untuk mengundangkan pelarangan maupun melegalkan hubungan seksual sesama jenis keduanya merupakan aspirasi yang sah, dan perjuangannya sama-sama diberi jalan. Keduanya memiliki peluang untuk berhasil, tergantung perimbangan kekuatan politik pendukung masing-masing pihak.

===

Meskipun sampai saat ini celah hubungan cinta sesama jenis di Indonesia relatif lebih sempit dibanding di Amerika, namun ruang untuk itu masih ada selama perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apa yang mendasari ini kalau bukan pemikiran tentang kebebasan pribadi yang tidak boleh diusik oleh negara? 

Jadi jelas, keberadaan ruang pembiaran tersebut punya hubungan erat dengan pemikiran dasar demokrasi, yaitu kebebasan manusia di hadapan kekuasaan negara. Sampai di sini, keberadaan hubungan antara sistem demokrasi dengan legalisasi dan pembiaran kasus-kasus percintaan sesama jenis di dalam sistem demokrasi itu sebenarnya tidak dapat dibantah.

Lantas bagaimana dengan hubungan antara percintaan sesama jenis dengan sistem kekhilafahan? Mungkin saja hubungan sesama jenis terjadi dalam suatu kekhilafahan. Namun, apakah keberadaannya merupakan produk legalisasi atau pembiaran dari sistem khilafah ataukah sekedar kasus-kasus gelap yang tidak pernah dianggap legal dan tidak dibiarkan jika terdeteksi secara terbuka?

===

Bebeda dengan sistem demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, kekhilafahan sebagaimana didefinisikan oleh Al Mawardi dalam al-Ahkamus Sulthaniyyah, merupakan:

مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

'Kedudukan yang diposisikan sebagai pengganti kenabian dalam hal menjaga agama dan mengurusi urusan dunia.'

Maka, sejak awal, kekhilafahan memang merupakan sistem yang dibangun untuk menegakkan agama dan mengelola urusan seluruh rakyat dengan agama demi kemaslahatan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tugas khilafah adalah

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها

'Membawa/mengelola (kepentingan) semua pihak menurut pandangan Syara’ terkait kemaslahatan mereka baik ukhrawi maupun duniawi yang merujuk kepadanya (kemaslahatan ukhrawi).'

===

Oleh karena itu, menjaga agama merupakan bagian dari tugas utama seorang imam yang menjalankan fungsi kekhilafahan. Al Mawardi menyatakan bahwa di antara tugas imam atau khalifah adalah

حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ، أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ؛ لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ، وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ

'Menjaga agama (agar tetap) di atas prinsip-prinsipnya yang kokoh, yang disepakati oleh salaful ummah. Jika muncul pembuat bid’ah atau menyimpang karena punya pemahaman yang keliru (syubat), maka ia (sang imam) menjelaskan hujjah kepadanya, menjelaskan kebenaran kepadanya, menindaknya berdasarkan hak dan had yang berlaku agar agama dapat terjaga dari kerusakan dan umat tercegah dari perbuatan dosa.'

Tugas khalifah yang lain sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi adalah

إقَامَةُ الْحُدُودِ؛ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَن الِانْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ

'Menegakkan hudud untuk menjaga agar larangan-larangan Allah tidak dilanggar dan menjaga hak-hak rakyat dari perusakan dan penghancuran.'

===

Terkait dengan fungsi penjagaan terhadap pelanggaran atas larangan-larangan Allah, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa hubungan sesama jenis, baik dilakukan sesama pria maupun sesama wanita, merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Jika larangan ini dilanggar, pelakunya akan dijatuhi hukuman. 

Menurut jumhur ulama, selain Ahnaf, pelaku liwath (homoseks) harus dijatuhi hukuman had. Sementara Ahnaf (ulama madzhab Hanafi) berpendapat bahwa pelaku liwath dikenai hukuman ta’zir. Adapun hubungan seksual sesama wanita, pelakunya dikenai hukuman ta’zir.

Penegakan hukuman terhadap berbagai tindak pelanggaran, termasuk penyimpangan seksual ini, menjadi salah satu tugas penting yang harus dijalankan oleh khalifah dan jajarannya, sebagaimana hal tersebut telah dikutip sebelumnya dari Imam Al-Mawardi . 

Artinya, khalifah dianggap melalaikan tugasnya dan menyimpang dari ketentuan jika membiarkan, apalagi sampai melegalkan, hal hal yang diharamkan Islam termasuk hubungan sesama jenis. Dengan demikian, secara normatif, homoseksualitas tidak pernah dianggap legal dan wajar dalam sistem kekhilafahan.

===

Adapun terkait apa yang diinformasikan oleh Prof. NH, bahwa ada khalifah yang gay, jika informasi itu benar, maka secara normatif jelas sepakterjang khalifah tersebut telah menyimpang dari hukum yang berlaku dan yang harus ditegakkan dalam kekhilafahan. Perbuatan itu sekaligus membuatnya tidak layak menduduki jabatan sebagai khalifah yang bertugas menegakkan hukum Islam. 

Artinya, perilaku tersebut bukan merupakan hal yang dapat dilegalkan dan ditolelir oleh hukum Islam yang berlaku dan oleh dasar pemikiran yang melandasi sistem kekhilafahan itu sendiri, yakni akidah Islam. Seandainya perilaku tersebut ternyata tidak pernah ditindak, paling tidak, hal tersebut terjadi dalam wilayah gelap, tidak diakui secara terbuka, tidak pernah dianggap legal, tidak pernah dipandang sebagai hal yang wajar terjadi.

Hal tersebut berbeda dalam sistem demokrasi, di mana seorang pemimpin negara bisa memiliki pasangan sah sesama jenis, seperti PM Luxemburg ( Xavier Bettel) dan PM Islandia (Sigurdardottir), tanpa dipersalahkan oleh demokrasi itu sendiri. Atau seperti di negeri yang kita cintai ini saat ini, homoseks itu sendiri tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. 

Legalisasi, pembiaran dan pemakluman terhadap homoseksualitas seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah khilafah. Perilaku seksual yang menyimpang itu, kalau pun ada, selalu terjadi dalam wilayah gelap, tanpa payung hukum dan tanpa pernah dianggap sebagai hal yang sah dalam sejarah khilafah. Apakah sebenarnya Prof. NH menyadari perbedaan yang sangat penting ini?

0 komentar:

Posting Komentar