Senin, 08 Juli 2019

Ketahanan Keluarga Tanggung Jawab Negara


[ KAMPAMYE SISTEM ISLAM WUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA]

// Ketahanan Keluarga Tanggung Jawab Negara //
Oleh. Lailin Nadhifah

#InfoMuslimahJember -- Trenton Lee Stewart pernah mengatakan, "Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken.” (Seperti inilah keluarga : perasaan yang terhubung pada masing-masing orang , jika satu bagian hilang, maka hancurlah semuanya)

Agar keluarga terhindar dari kehancuran maka perlu dibangun ketahanan keluarga yang kokoh. Hal ini bisa diwujudkan dengan menerapkan kebijakan politik bagi keluarga. Apa kaitan antara ketahanan keluarga dengan kebijakan politik sebuah negara?

Politik adalah mengatur urusan rakyat dalam dan luar negeri dan dilakukan oleh negara bersama rakyat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi dalam pelaksanaannya.

Bisa disimpulkan bahwa ketahanan keluarga yang menjadi harapan rakyat  merupakan urusan politik dan negara berkewajiban mewujudkannya.

Disisi lain, impian ketahanan keluarga ibarat punguk merindukan bulan. Harapan terbentuknya kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga, dan  agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga rupanya belum bisa tercapai.

Yang terjadi justru persoalan keluarga yang tak kunjung usai bahkan semakin pelik. Tingginya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, juga merajalelanya narkoba seakan tidak pernah absen dari tahun ke tahun menjadi persoalan yang mencuat.

Fenomena keroposnya ketahanan keluarga juga terlihat dari menjamurnya prilaku penyimpangan seksual pada remaja. KPAI merilis 70% kasus LGBT karena faktor eksternal.

Padahal, sejumlah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena persoalan yang mengeroposkan ketahanan keluarga telah dilakukan. Dengan merujuk kepada hasil konferensi internasional yang di ratifikasi.

Rupanya, ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hasil konferensi-konferensi internasional mulai dari Cedaw, MGDs, SDGs, untuk menyelesaikan persoalan persoalan keluarga tersebut, tidak berujung pada solusi.
Konferensi internasional yang berpijak pada ideologi sekuler, memisahkan kehidupan dari aturan-aturan Ilahiyyah. Justru menjadi bumerang berbàlik menikam pranata sosial masyarakat. Keluarga yang seharusnya menjadi institusi pengokoh negara, bahkan terpuruk menjadi sumber masalah.

Selayaknya, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus membebaskan dirinya dari ketundukan pada “presure” lembaga lembaga internasional dalam membentuk ketahanan keluarga.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda: “Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai.  (rakyat) akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk hasil perbuatannya.”

Sesungguhnya gambaran negara ideal –yang inheren di dalamnya konstitusi luhur yang berpihak penuh pada ideologi Islam sehingga kesejahteraan, kehormatan dan kemuliaan meliputi keluarga Muslim– pernah terwujud. Selama 13 abad lamanya, saat dunia dan kehidupan manusia dinaungi negara Islam –Khilafah– setiap individu masyarakat mendapat jaminan kebutuhan hidupnya dengan adil dan merata.  Keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai benteng pertahanan keluarga yang kokoh.  Keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan anggotanya, memberi perlindungan pada anak-anaknya dan menjaga kehormatan perempuan yang menjadi anggota keluarganya.  Dengan penerapan sistem ekonomi, pendidikan, aturan sosial, media dan yang lainnya, Khilafah akan memberi jaminan perlindungan bagi keluarga Muslim termasuk kaum perempuan dan anak. 

Khilafah sebagai institusi politik yang merefleksikan Islam secara paripurna dan sempurnadalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan keluarga sebagai institusi terkecil di dalamnya dan bernegara hingga tercapai kehidupan rakyat yang penuh rahmat.

Tanggung jawab ini, tergambar jelas dengan kebijakan Rasulullah SAW  pada masa negara Islam di Madinah. Salah satu upaya pemerataan kesejahteraan yang dilakukan pada masa Rasulullah adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar.

Kebijakan itu menempatkan setiap satu orang Anshar bertanggung jawab atas saudaranya, Muhajirin. Dengan cara itu, terjadilah distribusi pendapatan di antara kedua golongan kaum Muslim. Kaum Muhajirin yang sampai di Madinah dalam kondisi papa dipertemukan dengan kaum Anshar yang sudah mapan secara ekonomi.

Kita ingat satu kisah, ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, ia dipersaudarakan dengan Sa'd bin ar Rabi'. Sa'ad berkata, "Aku termasuk orang Anshar yang mempunyai banyak harta. Harta itu akan kubagi dua, setengah untuk Anda dan setengah untuk aku." Tapi, Abdurrahman meminta kepada Sa'ad untuk ditunjukkan lokasi pasar.

Pun negara menetapkan Sumber daya alam yang strategis dikuasai negara untuk kepentingan umum. Sebagaimana di kisahkan di dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim, pada masa Rasulullah, Kota Madinah pernah mengalami paceklik dan kesulitan air bersih. Satu-satunya sumur yang masih mengalir adalah sumur milik seorang lelaki Yahudi. Masyarakat harus antre mendapatkan air dari sumur tersebut.

Yahudi pemilik sumur melakukan monopoli dan menjual air sumur dengan harga tinggi. Kondisi ini membuat Rasulullah resah. Beliau kemudian menawarkan kepada para sahabat untuk membeli sumur tersebut. Adalah Utsman bin Affan yang membeli sumur milik Yahudi senilai 20 ribu dirham, kemudian mewakafkannya. Setelah itu, semua penduduk Madinah, termasuk orang Yahudi, dapat memanfaatkan air secara cuma-cuma.

Demikianlah, institusi politik Islam yaitu negara Khilafah yang menerapkan  syari’at Islam secara menyeluruh, solusi terealisasinya ketahaanan keluarga.

0 komentar:

Posting Komentar