Sabtu, 28 September 2019

Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat, Di mana Akal Sehat?


[SUARA MUSLIMAH] 
Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat, Di mana Akal Sehat? 

Oleh : Zainab Ghazali 

#InfoMuslimahJember -- Belum selesai kontroversi soal tawaran perusahaan asuransi Cina Pin An Insurance untuk membantu sistem IT BPJS, kini rakyat kembali dipusingkan dengan rencana Menkeu Sri Mulyani untuk menaikkan besaran iuran peserta hingga 2 kali lipat. Alasannya sih, agar keuangan BPJS yang selama ini selalu defisit bisa menjadi sehat.

Bu Sri mengusulkan, per 1 Januari 2020 mendatang, iuran kelas mandiri I dinaikkan 100 persen. Berarti, peserta yang tadinya membayar iuran Rp 80 ribu harus siap membayar Rp 160 ribu per orang per bulan. Adapun kelas mandiri II, iuran akan dinaikkan dari Rp 59 ribu per bulan menjadi Rp 110 ribu. Dan kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per peserta. 

Nampak benar Bu Sri begitu serius memutar otak demi menyelamatkan nasib BPJS agar tak terus tekor. Tapi apakah bu menteri juga serius memikirkan kondisi kesehatan rakyat berikut kondisi kantong mereka? 

Sebelumnya beberapa upaya menyelamatkan keuangan BPJS sudah dilakukan. Diantaranya, cleansing data peserta yang berhasil mencoret 5,2 juta nama penerima manfaat, serta mendorong pemerintah membayar penuh iuran penerima bantuan berikut TNI, polri dan ASN untuk tahun 2019 yang semestinya di bayar secara bulanan.

Namun ternyata, upaya itu dipandang belum cukup. Bahkan bu menteri menyatakan, tahun ini BPJS terancam defisit hingga Rp 32,8 trilyun. Dan di saat sama, BPJS menghadapi utang yang jatuh tempo sebesar lebih dari Rp. 11 Trilyun.

Maka dengan skema iuran yang baru ini, bu menteri berharap BPJS bisa terselamatkan. Bahkan katanya sih, dijamin bisa surplus hingga Rp 17,2 trilyun. 

Bu menteri juga bilang, dengan cara ini, di tahun-tahun selanjutnya, sudah terhitung BPJS akan terus menarik keuntungan. Untuk tahun 2021, 2022, sampai 2023 saja, proyeksi berdasarkan jumlah peserta dan utilisasi, di BPJS bakal surplus masing-masing Rp 11,59 triliun, Rp 8 triliun, dan Rp 4,1 triliun. Ide cerdas, bukan??

Mungkin Bu menteri berpikir, agar BPJS tidak terus tekor dan bisa untung, tak apa kalau harus ‘menguras’ kantong rakyat lebih dalam. Toh, ini demi menyelamatkan badan asuransi sosial yang manfaatnya demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. 

Bahkan, saking husnudzan akan persetujuan rakyat, bu menteri juga bilang, usulan penyesuaian iuran BPJS ini tak perlu meminta izin dari DPR. Artinya, tak perlu mendengar apa kata rakyat. "Memang tidak perlu persetujuan DPR," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Rupanya bu menteri tak peduli, betapa kebijakan tak bijak ini akan menambah beban rakyat, di tengah kesulitan ekonomi yang terus merata akibat cengkeraman sistem yang hanya menguntungkan kelompok si kaya. Bu menteri mungkin hanya mengerti bagaimana menarik manfaat dari rakyat. Sekalipun faktanya, mayoritas rakyat ada pada posisi melarat.

===

Maka sebagaimana kebijakan soal pajak, menaikkan iuran pun dianggap sebagai cara ampuh untuk menyelesaikan urusan keuangan negara, bil khusus BPJS. Sungguh, memanfaatkan ratusan juta rakyat Indonesia untuk membantu rekanan negara, merupakan langkah "cerdik" dari seorang menteri yang juga mantan Kepala Bank Dunia, sekaligus penerima penghargaan tingkat dunia, dan kini didaulat menjadi Ketua Ikatan Ekonomi Syariah Indonesia.

Celakanya, semua ironi menyakitkan ini, memang lumrah terjadi pada negara yang berkhidmat pada sistem kapitalisme neoliberal. Dalam sistem ini, negara diminimalisir perannya dalam pengaturan layanan publik. Sementara rakyat, diminta secara swadaya mengurusi sendiri semua kebutuhan-kebutuhan komunal mereka. Dan slogan "kemandirian, tolong-menolong, gotong royong dan sejenisnya" menjadi mantra sakti yang terus disemburkan para penguasa demi membangun ketaatan tanpa reserve dari seluruh rakyatnya.

Simpulan ini juga sejalan dengan pendapat tokoh Ekonomi Islam, Condro Triono. Beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi seperti ini memang menjadi biang kerok atas lenggengnya kebijakan asuransi sosial yang diterapkan di negeri ini. 

Menurutnya pula, sistem ini memang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk memperebutkan “kue” ekonomi yang ada di suatu negara, tanpa batas-batas norma dan etika. Prinsipnya, di mana ada peluang, maka itu akan mereka ‘makan’. 

Sebagaimana dipahami, basis dari bisnis asuransi hanyalah memanfaatkan kekhawatiran dan ketidakpastian yang dihadapi seseorang, sehingga mau membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi untuk menjamin masa depannya. Keuntungan bisnis asuransi ini akan semakin besar apabila pesertanya semakin banyak.

Dan inilah yang sedang dijalankan oleh BPJS sebagai lembaga kuasi pemerintah. Melalui lembaga ini, negara mencari untung, sementara ratusan juta rakyat yang dipaksa jadi peserta dibiarkan buntung. Alih-alih memberi rakyat layanan kesehatan terbaik. Malah memaksa mereka membayar iuran yang makin naik. 

===

Sampai kapan hal tersebut terjadi? Nampaknya, sampai benar-benar dipastikan setiap pos uang rakyat habis dikeruk oleh para kapital lewat badan asuransi berkedok jaminan sosial. Slogan “Gotong Royong Semua Tertolong” sejatinya adalah demi penuh kantong (BPJS) maka rakyat terus ditodong. 

Masalahnya, posisi rakyat dalam sistem ini memang lemah. Meski iuran naik, tak ada jaminan layanan akan kian meningkat. Bahkan tak ada jaminan pula kondisi BPJS akan membaik.

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, “selama ini, banyak keluhan terkait pelayanan manfaat kesehatan BPJS. Jika iuran ini dinaikkan, ada kecenderungan masyarakat malah kian malas membayar. Tentu orang maklum jika kenaikan iuran disertai dengan perbaikan manfaat, tapi sampai sekarang belum ada jaminannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/8).

Lalu ia menambahi, "Jangan pikir dengan kenaikan iuran fantastis, defisit selesai begitu saja. Pikirkan lagi dampaknya secara jangka panjang," 

===

Oalah Bu menteri, harus bagaimana lagi kami menjelaskan bahwa kebijakan yang engkau buat ini tambah menyiksa kami? Tak mengertikah engkau bahwa ekonomi kami kian hari kian sulit? Lalu tega engkau tambah lagi dengan bayaran BPJS yang kian melangit. Beginilah jika negeri yang tak diatur dengan Syariat. Sudahlah asuransi hukumnya haram, ditambah lagi aturannya menyulitkan.

Untukmu Bu menteri, saya ingin ingatkan firman Allah swt :
"Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.''(QS Asysyura [42]: 42).

Juga dengan sabda Nabi ﷺ:
“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya" (HR Muslim).

Dan satu lagi. Sabda Nabi, "Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya." (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).

—————————————
#bpjs 
——————————
Silahkan share dengan mencantumkan sumber Info Muslimah Jember - Inspirasi Wanita Shalihah
——————————
Follow kami di:

Facebook: fb.com/InfoMuslimahJember

IG: instagram.com/InfoMuslimahJember

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzg4c72yhNO7DwHUlR0_gtA

Website: www.infomuslimahjember.com

——————————
Grup WhatsApp: +628978632838
——————————

0 komentar:

Posting Komentar