Premi BPJS Melejit, Rakyat Menjerit

Sumber Foto : InfoBankNews


Oleh : Watini Alfadiyah S.Pd.


#InfoMuslimahJember -- BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ketentuan iuran semula ditetapkan bahwa kelas 1 Rp 59 500 per orang per bulan; kelas 2 Rp 42 500 per orang per bulan; kelas 3 Rp 25 500 per orang per bulan. Sebagaimana telah ditetapkan sesuai UU no 40 tahun  2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN), dan peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia serta bersifat wajib.

Namun akhir-akhir ini karena adanya defisit BPJS presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebesar 100 persen. Dengan ketentuan iuran yang harus dibayar kelas 1 Rp 160 000 per orang per bulan; kelas 2 Rp 110 000 per orang per bulan; kelas 3 Rp 42 000 per orang per bulan. Sementara itu, kepala Humas BPJS kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020 (Kompas.com).

Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menduga salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan adalah pembengkakan biaya klaim kepada rumah sakit. Pembengkakan biaya klaim ini diduga disebabkan oleh karena tindakan dokter kepada pasien yang dilakukan secara berlebihan.

Salah satu hal yang disoroti Terawan adalah layanan persalinan melalui operasi sectio caesarea yang banyak terjadi di hampir seluruh daerah. Operasi caesar itu pun diduga tidak sesuai ketentuan.

"Wong sectio caesarea aja perbandingannya dengan normal itu 45 persen. Harusnya menurut WHO 20 persen," kata Menkes Terawan, di Jakarta, Jumat malam, 29 November 2019.

Pernyataan itu disampaikan Terawan di depan sejumlah kepala dinas kesehatan dari seluruh daerah untuk menyelesaikan masalah dugaan fraud atau kecurangan dalam penyalahgunaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional. "Harus benar-benar mana di-sectio caesaria, mana yang tidak. Supaya tidak ada pembengkakan biaya. Kalau terjadi berlebihan tindakannya, ya, bangkrut."

Lebih jauh Terawan menegaskan bahwa layanan yang diberikan dalam program JKN adalah layanan kesehatan dasar dengan dana yang terbatas. Namun, nyatanya di lapangan kerap dilakukan dengan tindakan yang berlebihan sehingga membuat pembiayaan juga jadi berlebih. "Ini namanya limited budgeting, kok diperlakukan unlimited medical service? Jelas akan jadi pengaruh yang besar," katanya.

Terawan juga menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengacu pada pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2004. "Di mana di situ bunyinya adalah pelayanan kesehatan dasar. Kalau dibikin unlimited medical services, pasti akan menjadi kolaps," tuturnya (TEMPO.CO).

Defisit BPJS telah ditanggapi oleh pemerintah dengan menegaskan bahwa negara hanya bisa memberikan layanan dasar. Selebihnya negara berlepas tangan atas layanan kesehatan yang dibutuhkan rakyat bahkan Menkes menyalahkan dokter dan tindakan operasi sesar karena dianggap memboroskan anggaran dan bisa membuat defisit BPJS makin besar. Menkes tidak menoleh pada bagaimana manajemen korporasi yang dijalankan BPJS yang memberi untung besar pada manajemen dari dana hak rakyat.

Lain halnya dengan Islam, yang telah melarang atas negara untuk memungut harta rakyat dan akan menjalankan kewajiban dalam melayani kesehatan rakyatnya. Dengan berpegang pada 5 (prinsip) prinsip yakni pertama; pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar yang bersifat publik. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : "Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapat keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya".(HR Bukhari).

Kedua; negara bertanggungjawab penuh dalam pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya."(HR. Bukhari).

Ketiga; pembiayaan berkelanjutan yang sesungguhnya, telah ditetapkan Allah SWT sebagai salah satu pos pengeluaran baitul mal yang berasal dari barang tambang yang berlimpah.

Keempat, kendali mutu yang sesungguhnya. Jaminan layanan kesehatan hal utama, administrasi simple, segera dilaksanakan, dan dilaksanakan oleh personal yang kapabel. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berbuat ikhsan atas segala sesuatu" (HR Muslim).

Kelima; upaya promotif preventif berbasis sistem yakni sistem kehidupan Islam secara keseluruhan, mulai dari sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pergaulan Islam, hingga sistem pemerintahan Islam bersifat konstruktif terhadap upaya promotif preventif.

Demikianlah konsep-konsep jaminan kesehatan dalam Islam tatkala diterapkan akan membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh individu masyarakat. Hingga tidak akan ada rakyat yang menjerit menanggung beban biaya yang melejit karena sakit. 

Allahu a'lam bi as-showab.

#JanjiPalsuRezimNeolib
#NeolibPembawaSengsara
#BerkahDenganSyariahKaffah

0 Comments

Posting Komentar