Senin, 09 Desember 2019

Premi BPJS Naik; Rakyat Kian Tak Henti Panik



Oleh: Zulaikh

Seiring adanya Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah diteken 24 Oktober 2019 lalu dan berlaku sejak tanggal yang sama. Iuran BPJS Kesehatan yang naik 100% semakin jelas hilangnya harapan dan impian rakyat untuk memperoleh kemudahan mengakses kesehatan apalagi secara gratis.

Bukanlah kemudahan apalagi gratis, rakyat malah banyak mengalami kekecewaan terhadap pelayan BPJS. Bahkan nyaris ada pasien yang merengut nyawa hanya karena terkendala biaya. Sungguh Sangat ironi (mediaumat.news)

Tanggungjawab Negara

Kesehatan merupakan satu diantara 3 (tiga) dari kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Pemerintah adalah pihak yang wajib dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat, gratis namun berkualitas tanpa memandang status ekonomi.

Sayang sungguh sayang, Pemerintah saat ini sebagai pihak yang bertangungjawab mengurusi rakyatnya tidak terkecuali masalah kesehatan seakan ingin lepas tangan dari tangungjawabnya. Pemerintah menyerahkan soal kesehatan kepada institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi (BPJS) dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Sehingga pemberlakuan Kebijakan BPJS ini di isyaratkan adanya iuran dari masyarakat dengan dalih gotong royo dan saling membantu.

Parahnya Kebijakan tersebut bersifat wajib untuk seluruh rakyat indonesia. Bagi yang tidak ikut sertakan sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi administratif dan bagi yang telat membayar iuran BPJS akan dikenakan denda yaitu penambahan jumlah iuran.

Alih-alih program BPJS ini yang awalnya menjadi jaminan kesehatan bagi masyarakat terlihat kesan begitu memaksa dan memalak. Dari estimasi kenaikan iuran BPJS ini semakin jelas pemalakan secara kaffah mencekik dan menambah beban rakyat.

Kesehatan dalam Islam

Islam sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar, yang berasal dari Zat Yang Maha sempurna, Allah Subhanahuwata’ala. Dalam Islam hubungan Negara dengan Rakyat diibaratkan seperti hubungan antara ayah dengan anaknya. Seorang ayah wajib bertanggung jawab memehuni kebutuhan anaknya. Makan, pakaian, keamanan, kesehatan dll, Semuanya wajib dijamin oleh ayah. Begitulah cara negara memberlakukan rakyatnya.

Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-masholihwaal-marofiq) merupakan kewajiban bagi negara untuk mengadakannya. Nabi Shalalahu’alaihiwassalam bersabda :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّت

“Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” 
(HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar). 

Dari hadist ini jelas bahwa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adalah ri’ayah yang wajib oleh negara. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ini tentu memiliki dana yang cukup besar. Dalam Islam mengenal model pembiayaan hajat hidup publik termasuk pelayanan kesehatan berbasis baitulma.Baitulmal adalah institusi yang dikhususkan untuk mengelola semua harta yang diterimanegara dan setiap pengalokasiannya yang merupakan hak kaum muslimin.

Baitulmal memiliki sumber-sumber pemasukan tetap sesuai ketentuan syariat, supaya negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya. Termasuk dalam hal ini fungsi sebagai penjamin kebutuhan pokok publik berupa kebutuhan pelayanan kesehatan gratis berkualitas bagi setiap individu masyarakat. Baik termaktub dalam Alquran dan Sunah, maupun apa yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas.

Sumber pemasukan baitulmal salah satunya dari sumber daya Alam tambang, baik berupa tambang emas, nikel, batu bara, baja, besi, minyak bumi, dll. Dalam pandangan Islam kekayaan alam berupa tambang adalah harta kekayaan milik umum (publik) yang tidak bisa diprivatisasi (dimiliki atau dikuasai) oleh individu, swasta maupun swasta asing.

Hal ini didasari pada hadist Nabi Shalalahu’alaihiwassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwa : “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api”

Hadist ini menjelaskan bahwa Padang Rumput, Air, dan Api merupakan milik umat yang tidak bisa diberikan kepada individu maupun kelompok, maka manfaatnya harus dinikmati oleh semua umat.

Api yang dimaksud dalam hadist ini adalah kategori kekayaan tambang yaitu tambang berupa batu bara yang menghasilkan energi, dan sifatnya berlaku untuk semua jenis tambang. Islam menetapkan mekanisme pengelolaan kekayaan alam berupa tambang adalah tanggung jawab negara.

Negara mengelolah kekayaan tambang dan hasil nya didistribusikan kepada rakyat secara merata. Belum lagi sumber pendapatan lainnya yang dimilki oleh kas baytulmaal negara, diantaranya adalah kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.

Sehingga dengan sumber pendapatan ini lah maka negara mampu menjamin semuan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan pengobatan (An-Nizhom Al-Iqtisodi fiil Islam, Taqiyudin An-nahbani).

Dengan model pembiayaan kesehatan seperti ini tidak saja antidefisit namun juga akan membebaskan pelayanan kesehatan dari cengkeraman korporasi, agenda hegemoni dan industrialisasi kesehatan yang sangat membahayakan kesehatan dan nyawa jutaan orang.

Pada gilirannya, penerapan paradigma Islam –syariat Islam secara kafah– berikut keseluruhan sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam, benar-benar “obat mujarab” untuk kesembuhan penyakit defisit pembiayaan kesehatan sekularisme, termasuk krisis pelayanan kesehatan yang ditimbulkannya.

Karenanya, kembali pada syariah kaffa dalam bingkai khilafah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, kembali pada pangkuan khilafah adalah kewajiban dari Allah subhanahu wata’ala. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.”  (TQS Al Anfaal: 24). 

#JanjiPalsuRezimNeolib
#NeolibPembawaSengsara
#BerkahDenganSyariahKaffah


0 komentar:

Posting Komentar