BANJIR, MERUNTUHKAN PELAKU KEZALIMAN DAN YANG TERZALIMI



Oleh : Siti Imroatul Husna, S. TrP.
(Aktivis Muslimah)

            Awal tahun ramai kita saksikan berita musibah yang melanda saudara-daudara kita di jakarta. Hujan yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya sejak malam pergantian tahun hingga Rabu pagi, 1 Januari 2020, membuat tinggi permukaan pintu air di Jakarta meningkat.
Banjir melanda sejumlah titik di jakarta dan sekitarnya setelah hujan sepanjang malam, banjir rendam sejumlah wilayah seperti cipinang, melayu, kelapa gading, pinang ranti, dan grorol. (Tempo.co)
            Dampaknya banjir yang menghadang wilayah jabodetabek, dipastikan banyak membuat kerugian seperti terhambatnya aktivitas ekonomi secara jakarta menjadi pusat bisnis indonesia, banjir juga banyak menenggelamkan rumah warga, sejumlahdokumen penting hingga alat transportasi. Sejumlah Warga juga menjadi korban banjir dari luka-luka akibat benturan hingga korban meninggal akibat dihadang banjir.
Banjir di awal 2020 kemarin, mau tak mau tak bisa dilepaskan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru yang semakin hari semakin digerus oleh para pengembang. Pemprov DKI menunjukkan sebuah peta bahwa saat ini 90 persen lahan di DKI Jakarta sudah dibeton. Pada 2004 hingga 2006, Agung Podomoro Grup secara agresif membangun 12 apartemen di kawasan barat, pusat, selatan dan utara Jakarta. Saat ini total apartemen di Jakarta mencapai sekitar 234 apartemen yang tentunya secara masif pula menyedot air tanah dan berperan mempercepat penurunan tanah (land subsidence). https://tirto.id/eq85
            Jika kita melihat bencana banjir yang melanda jakarta faktor pemicunya yaitu Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru yang semakin hari semakin digerus oleh para pengembang mereka mendulang keuntungan dengan tidak memperdulikan dampak lingkungan. Mereka mendirikan infrastruktur, fasilitas umum, perumahan, hutan beton, dll dengan latar belakang investasi besar.Apakah semudah itu mereka mewujudkan keinginannya? Tidak, Tentu mereka terikat dengan aturan yang telah ada yaitu Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan dan Kepgub Nomor 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan, dan juga sejumlah aturan lain.Namun, kita harus melihat bagaimana aturan yang ada malah membuat semakin banyak pengembang yang hanya meraup keuntungan.Sehingga kita bertanya, Dimana peran Pemerintah dalam hal ini? Pemerintah sendiri malah seolah “memfasilitasi” para pelaku pelanggaran tersebut. Misal, hanya demi menggenjot investasi, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Okezone.com, 8/11/2019).
            Inilah praktik korporatokrasi yakni negara kehilangan kewenangan peraturan dalam ekonomi dan pelayanan publik oleh karena lembaga bisnis yang berperan besar pada kebijakan.
Kita lihat, kebijakan pembangunan yang diadopsi oleh negara, dan disetir oleh pengusahayang memang sama sekali tak lagi berparadigma penyelamatan semesta alam,Menjadikan negara tak punya andil dalam tata wilayah, apalagi pembangunan fisik yang jor-joran yang seharusnya memperhitungkan keseimbangan ekosistemdan tidak abai terhadap aspek analisis dampak lingkungan tak lagi dihiraukan.Inilah hasilkorporatokrasi,negara cenderung menjadi sumber kezaliman dan kerusakan masyarakat dihantui bencana.
Allah, telah menunjukkan kekuasaan-Nya :
Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar Ruum:41).
            Tak dipungkiri bahwa musabab bencana yang terjadi di negeri ini memang terkait dengan perbuatan manusia. Baik akibat perilaku yang sifatnya individual, komunal, maupun akibat kebijakan yang diterapkan oleh penguasayang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT,  sebagaimana firman-Nya:
وَمَنْلَمْيَحْكُمْبِمَاأَنْزَلَاللَّهُفَأُولَئِكَهُمُالظَّالِمُونَ
Siapa saja yang tidak memerintah/berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, mereka adalah para pelaku kezaliman (TQS al-Maidah [5]: 5).
            Karena itu pula pelaku kezaliman harus bertobat dan harus dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk mengambil sistem islam dan menerapkannya dalam semua aspek kehidupan (pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dsb). Dengan begitu solusi jitu pun pasti dihasilkan, karena konsep solusi berakar dari Sang Maha Pemberi Solusi.  Allah telah menyediakan keseimbangan di alam. Apa saja aturan Allah yang yang jika diterapkan tentu saja akan sangat berdampak pada penyelesaikan berbagai persoalan, termasuk banjir.


0 Comments

Posting Komentar