Sistem Pemerintahan Ala Nabi Haram Diterapkan, Benarkah?


Oleh. Yuniar Alifah

#InfoMuslimahJember -- Ditengah banyaknya problem bangsa dan dunia yang semakin sulit diselesaikan dan berbagai tindakan kriminalisasi terhadap Islam dan pejuangnya, pernyataan yang menyakitkan umat  Islam kembali  dikemukan oleh  menkoPolhukam, Mahfudz MD. Mahfudz MD menegaskan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw haram hukumnya. Ia menegaskan hal itu pada Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1).

Tentu pernyataan ini adalah pernyataan berbahaya  yang bisa mencederai atau bahkan merusak iman seorang muslim.  Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah mengaku heran dengan Mahfud yang tidak jera-jeranya keseleo lidah. Dia pun meminta mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu segera memperbanyak doa. Sementara Mahfudz menjelaskan bahwa agama melarang untuk mendirikan negara seperti  yang  didirikan nabi. Sebab, negara yang didirikan nabi merupakan teokrasi di mana Nabi memiliki tiga kekuasaan sekaligus yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Berbagai usaha untuk memfitnah Khilafah tentu harus dilawan dengan menjelaskan pemahaman yang hakiki tentang apa sebenarnya Khilafah itu sendiri. Khilafah adalah sistem politik yang mampu diandalkan, yang representatif dan akuntabel. Khilafah adalah sistem politik yang telah terbukti dalam cacatan sejarah sebagai peradaban termaju dan menyejahterakan. Lebih dari itu upaya penegakan khilafah adalah bukti kesempurnaan keimanan seorang muslim yang berusaha menerapkan aturan Allah secara kaffah dan upaya mengikuti semua yang diajarkan Rasul termasuk dalam masalah bentuk negara.

Didalam Islam Kewajiban terikat pada hukum-hukum Allah adalah sebuah kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-Al-Baqarah:208  _“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesunggunya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”_

Lalu sebagaimana yang sudah dipahami bersama, maka penerapan hukum Islam dalam masyarakat membutuhkan adanya pemimpin sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-baqarah:30 _“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.”_ Imam al-Qurthubi selanjutnya menyatakan bahwa ayat ini juga merupakan dasar pengangkatan Imam dan khalifah yang didengar dan dita’ati untuk menyatukan kata, dan menerapkan hukum-hukum Allah. Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan tentang wajibnya pengangkatan khalifah tersebut di kalangan umat dan para Imam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Asham. Sebagaimana Imam al-Qurthubi, Imam Zakaria an-Nawawiy dalam kitab Syarah Shahih Muslim juga menyatakan, “Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah. Dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan syari’at, bukan berdasarkan akal. 

Adapun sistem teokrasi yang dituduhkan, maka perlu kita ketahui bahwa dalam sistem teokrasi, aturan yang diterapkan adalah aturan dari aturan agama tertentu. Dari sini muncul kesan adanya kemiripan dengan sistem Khilafah. Namun jika kita melihat konsep kekuasaan dalam sistem Khilafah, maka akan nampak perbedaan yang mendasar dengan sistem teokrasi.  Dalam sistem teokrasi kekuasaan dianggap “takdir” atau penunjukkan Tuhan. Sehingga pemimpinnya menganggap diri sebagai wakil Tuhan, menjadi manusia suci, terbebas dari salah maupun dosa. Sangat berbeda dengan sistem Khilafah, karena Khalifah diangkat oleh umat melalui bai’at. Khalifah juga bukan manusia suci yang bebas dari kesalahan dan dosa. Khalifah bisa dikoreksi dan diprotes oleh umat jika kebijakannya menyimpang dari ketentuan syariat. Khalifah juga bisa salah dan bisa dihukum -yang dalam struktur Khilafah fungsi ini dilakukan oleh mahkamah madzalim- yaitu ketika khalifah menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Kecemerlangan konsep Khilafah sebenarnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kewajiban untuk menegakkan Khilafah juga sudah sangat gamblang. Namun, sayangnya pro kontra tentang Khilafah masih terus berlangsung bahkan ditengah-tengah umat Islam sendiri. Hal ini terjadi karena banyak umat islamyang justru menggunakan kacamata Barat dalam memandang agamanya sendiri. Seperti pandangan sosiologis Max Weber tentang Islam yang justru banyak menjadi referensi sebangian umat Islam yang menolak Khilafah.

Max Weber menilai Islam sebagai sistem politik kuno yang kehilangan arah karena danya tantangan dunia modern. Dia menilai Islam sistem yang kaku dan tidak mampu untuk mengikuti inovasi dunia. Joseph Lieberman, bekas calon presiden AS juga  mendeskripsikan Khilafah sebagai “kekaisaran lalim baru”. Sebuah tuduhan yang sangat tendensius. Sementara disisi lain para sosiologis barat umumnya meyakini bahwa model politik liberal justru disokong dari susunan nilai yang universal dan mampu menyokong bentuk pemerintahan ssat ini yang efektif dan diinginkan. 

Tentu perbandingan tersebut adalah perbandingan yang tidak objektif dan menggunakan kacamata yang buram. Jika memang hadirnya “kekaisaran lalim baru” itu begitu kita takuti maka seharusnya fakta keadaan dunia Islam saat ini sekarang juga sedang diliputi kelaliman yang luar biasa, terpuruk dan tertindas karena penerapan sistem demokrasi kapitalis ditengah-tengah mereka, bukan karena Islam. Maka, sudah waktunya umat Islam membuka mata, bahwa apa yang diucapkan musuh-musuh Allah itu adalah kebohongan yang sangat nyata. Maka cukuplah bagi kita percaya pada apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya dan jangan terpedaya dengan tipu daya mereka. Sebagaiman firman Allah “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. al Maidah : 49).

_Wallahu’alam_

0 Comments

Posting Komentar