BPJS Gagal Naik, Rakyat Masih Menjerit

Sumber Foto : TribunNews

Oleh : Yuliatin

#InfoMuslimahJember -- Perpres Nomor 5 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa kenaikan iuran pada hampir seluruh peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri bahkan mencapai hingga dua kali lipat. (katadata.co.id).

Namun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS pada semua kelas. Menurut DPR penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III yang jumlahnya mencapai 19.9 juta orang itu sangatlah memberatkan. Pemerintah juga nampak keberatan karena kesulitan mencari solusi atas kerugian atau defisit operasional BPJS. (Tribunnews.com).

BPJS yang digadang-gadang pemerintah sebagai jaminan kesehatan untuk masyarakat tidaklah menunjukkan bukti keseriusannya, karena tetap saja pemerintah masih mengandalkan masyarakat sebagai sumber pemasukannya, jelas ini membuat rakyat makin menjerit, ibarat jatuh masih tertimpa tangga pula, sesuai dengan kondisi rakyat saat ini sudah dapat musibah sakit masih dibebankan masalah pembayaran pengobatan.

Seharusnya terkait masalah kesehatan pemerintah harus menjamin sepenuhnya, tanpa mencari embel-embel keuntungan dan penghasilan dari rakyat, tetapi fakta yang ada sekarang negara seakan bertindak sebagai korporasi, dan menjadikan rakyat sebagai konsumen yang ketika butuh harus bayar, padahal kesehatan rakyat memang mutlak tanggungjawab negara. 

"Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR al-Bukhari).

Pada sistem kapitalis yang rusak saat ini sangat sulit menemukan pemimpin yang bertanggungjawab yang benar-benar amanah, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap urusan rakyatnya akan ada apabila mau tunduk patuh terhadap aturan Allah.

Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi saw. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Mal.  Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan.  Para dokter dan perawat yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal.  Bani Thulan di Mesir membangun tempat dan lemari minuman yang di dalamnya disediakan obat-obatan dan berbagai minuman.  Di tempat itu ditunjuk dokter untuk melayani pengobatan.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.  Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.” 

Sangatlah indah peradaban Islam. Kesehatan rakyat sangat terjamin, tidak lagi dipusingkan masalah pembayaran sebab seluruhnya digratiskan oleh negara dengan menggunakan dana yang ada pada Baitul Mal, juga pelayanan terbaik diberikannya untuk rakyat.

Dalam Islam, sistem kesehatan tersusun dari 3 (tiga) unsur sistem. Pertama, peraturan, baik peraturan berupa syariah Islam, kebijakan maupun peraturan teknis administratif. Kedua, sarana dan peralatan fisik seperti rumah sakit, alat-alat medis dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga, SDM (sumber daya manusia) sebagai pelaksana sistem kesehatan yang meliputi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. (S. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Sciences, hlm. 148). 

Aturan yang luar biasa bagusnya bukan? Penerapan peraturan ini sudah pernah dilakukan di masa kegemilangan Islam,  terkait dengan syari'ah, Islam akan menjaga kemuliaannya dengan memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam pelayanan kesehatan dan teknis administrasinya tak berbelit seperti aturan BPJS yang enggan melayani sebelum dibayar. Dalam realitas historisnya telah membuktikan sarana dan peralatanya yang digunakan terpenuhi dan diberikan terbaik kepada rakyat tanpa pandang buluh, tenaga medis yang digunakan jelas tenaga medis yang berkompeten.

Kebijakan kesehatan dalam Khilafah akan memperhatikan terealisasinya beberapa prinsip. Pertama, pola baku sikap dan perilaku sehat. Kedua, Lingkungan sehat dan kondusif. Ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Keempat, kontrol efektif terhadap patologi sosial. Pembangunan kesehatan tersebut meliputi keseimbangan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif ditujukan untuk mendorong sikap dan perilaku sehat. Preventif diprioritaskan pada pencegahan perilaku distortif dan munculnya gangguan kesehatan. Kuratif ditujukan untuk menanggulangi kondisi patologis akibat penyimpangan perilaku dan munculnya gangguan kesehatan. Rehabilitatif diarahkan agar predikat sebagai makhluk bermartabat tetap melekat (helpsharia.com).

Segala persoalan kesehatan akan teratasi sepenuhnya ketika kita merapkan aturan Islam (Syari'ah Islam) dalam negara yang berlandaskan Islam (Khilafah), sebab dari Khilafah akan lahir pemimpin (Khalifah) yang amanah terhadap apa yang dipimpinnya karena dalam dirinya telah terpatri jiwa ketakwaan kepada Allah.

Wallahu'alam bish shawab

0 Comments

Posting Komentar