“KAMPUS MERDEKA” HARAPAN BARU ATAU HALU?



Ayu Fitria Hasanah S.Pd
(Pemerhati Pendidikan)

Harapan baru, itulah yang mungkin dirasakan civitas akademika terutama mahasiswa ketika menyimak sosialisasi mendikbud tentang kebijakan kampus merdeka. Pasalnya, kebijakan ini memiliki terobosan baru, yaitu kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di prodi lain. Terobosan ini didasarkan pada pandangan bahwa kebanyakan pekerjaan menuntut seseorang tidak hanya ahli dibidang satu disiplin ilmu, tetapi membutuhkan kombinasi dari disiplin ilmu lain untuk menunjang keberhasilannya. 

Artinya ada kebebasan bagi mahasiswa untuk semakin mengekslpor potensinya lebih nyata melalui praktik-praktik yang bisa jadi hanya ada di selain prodinya. Selain itu, kebijakan ini bak angin segar bagi kampus yang ingin meningkaan kualitasnya. Melalui pembaruan sistem akreditasi PT, kampus dapat lebih cepat bergerak maju menyaingi kampus-kampus ternama. Sifat akreditasi yang otomatis dilakukan oleh pemerintah juga kampus bebas mengajukan akreditasi, seakan menjadi peluang besar untuk cepat mendapat predikat A dan mendapatkan status BAN PT.

Kampus dengan akreditasi A dan B pun memiliki hak membuka prodi baru secara mudah, cukup dengan syarat ada kerjasama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba (PBB, World Bank, TOP 100 world university), BUMN, BUMD. Dengan kata lain, mahasiswa yang lulus dari prodi tersebut langsung dapat bekerja di perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan pihak kampus. Inilah harapan kebanyakan mahasiswa yang memimpikan masa depan hidup sejahtera, dengan keberhasilan mendapat pekerjaan.

Sekilas, kebijakan kampus merdeka tampak sempurna tanpa cacat. Sayangnya, esensi kebijakan ini fokus pada pemberdayaan mahasiswa dalam hal kepandaian mengumpulkan uang dengan cepat mendapat kerja. Dengan kata lain yakni membekali mahasiswa dengan lebih dari satu keterampilan agar ketika lulus siap mengaplikasikan ilmunya dan dapat bekerja. Dari sisi kemandirian ekonomi memang bagus, akan tetapi dalam jangka panjang kebijakan ini berpeluang besar menumpulkan peran hakikinya sebagai agen perubahan, pemikir masalah-masalah yang menimpa umat dan bangsa, pejuang nasib kesejahteraan umat, berubah menjadi sekedar pemikir nasib sendiri. 

Hal ini semakin menguatkan arus individualis yang sudah kuat keberadannya. Apalagi kebijakan kampus merdeka memberikan kebebasan dan kemudahan bagi korporasi yang mengikat kerjasama dengan pihak kampus untuk menentukan kurikulum pendidikannya. Walhasil mahasiswa menuntut ilmu dalam rangka memenuhi kepentingan korporasi atau mengikuti permintaan korporasi baik lokal maupun global.

Ditengah banyaknya krisis atau masalah umat dan bangsa yang membutuhkan hadirnya para mahasiswa atau pemuda untuk memberi perhatian sekaligus solusi perubahan yang nyata, kebijakan kampus merdeka justru berpeluang besar menyita perhatian mahasiswa dan mengalihkan pada capaian keprofesian belaka. Bagi PT, kebijakan ini semakin mendorong kampus berlomba-lomba bergerak mencapai garis-garis standart yang dirumuskan secara nasional juga internasional, tanpa lebih dalam memahami pengaruh nyata capaian standart bagi kesejahteraan umat.

Kebijakan kampus merdeka memang memberi harapan dan peluang bagi mahasiswa untuk sukses dengan makna bisa memanfaatkan ilmu dan potensinya untuk mendapatkan uang. Namun kebijakan ini juga memberi peluang menggeser tujuan pendidikan. Pendidikan sejatinya memiliki cita-cita luhur yakni menjadikan manusia lebih mulia, dan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa. 

Ketaqwaan yang menjadikannya peka pada setiap kemungkaran dan menjadikannya semangat dalam menegakkan kebenaran. Kebijakan ini juga perlahan mengikis karakter pemimpin pada diri para pemuda, sabaliknya mereka semakin dibentuk dengan kuat karakternya sebagai pekerja. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan berpikir kebutuhan mendasar dari para mahasiswa agar dapat merumuskan kebijakan yang memberikan kemashlahatan bagi umat dan bangsa. Tidak hanya berdasar pada ambisi bersaing di era disruptiv ini, tetapi perlu mempertimbangkan secara menyeluruh, baik dari aspek moral di tengah krisis moral pemuda, dari sisi agama di tengah kesekuleran dimana-mana, peran mahasiswa atau pemuda di tengah lunturnya kepedulian dan empati, dari sisi pengabdian masyarakat sebagai salah satu tri dharma. Dengan begitu kebijakan yang dirumuskan dapat nyata pengaruhnya bagi kebaikan umat dan bangsa.

0 Comments

Posting Komentar