DAMAI DENGAN CORONA, APAKAH UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT?

Helmiyatul Hidayati    19.41    SUARA MUSLIMAH   

Sumber Foto : Mojok

Oleh : dr. Erna Noviyanti

#InfoMuslimahJember -- Setelah diksi mudik-pulang kampung, masyarakat kembali dibingungkan dengan diksi perang-damai Corona yang digulirkan oleh pemerintah.Pernyataan pemerintah untuk hidup damai dengan Corona ini memicu berbagai persepsi maksud dibaliknya. Melihat arah dan inkonsistensi kebijakan Pemerintah, tidak salah jika ada pihak yang menilai bahwa pernyataan ini memperlihatkan ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani pandemi ini. Rakyat diminta untuk menyesuaikan kehidupannya dan tetap produktif di tengah wabah, tetapi di sisi lain Pemerintah dinilai tidak serius di dalam memutus penyebaran Covid-19.

Mulai dari tidak adanya transparansi data terkait Covid-19, sehingga menimbulkan tuntutan transparansi dari berbagai pihak. Kapasitas alat tes diagnostik yang tidak memadaiuntuk masyarakat luas. Padahal diagnostik adalah garis pertahanan pertama terhadap penularan penyakit, khususnya Covid-19 yang bisa ditularkan oleh orang tanpa gejala. Di sisi lain, komersialisasi alat tes diagnostik menjadikannya lebih memihak kepada orang yang berduit dan kalangan pejabat. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasaranapelayanan kesehatan dalam menangani Covid-19, menambah daftar ketidakseriusan Pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Seruan damai dengan corona sama saja Pemerintah membiarkan tenaga medis menghadapi pandemi dan rakyat menjadi korban tanpa perlindungan.

           

Dengan menggulirkan diksi yang kontradiktif, hidup berdamai dengan Corona, semakin memperlihatkan Pemerintah lebih memilih menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target dibandingkan nyawa rakyat. Sejak awal menyikapi pandemi Covid-19, urusan ekonomi menjadi perhatian utama dari pada mengantisipasi penyebaran virus. Ketika kasus sudah mulai merebak di sejumlah negara, pada Februari pemerintah memberikan stimulus Rp 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata. Pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai Rp 22,5 triliun. Stimulus ini untuk menopang sektor industri dan memudahkan ekspor-impor. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun pembatasan mobilitas lainnya jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi, pemerintah justru berencana mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara. Ditambah dengan adanya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker),yang dinilai merugikan pekerja lokal dan menguntungkan pekerja asing. RUU ini juga dianggap memberikan kelonggaran yang berlebihan kepada pengusaha dan investor asing yang bisa mengancam kedaulatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat pemerintah Indonesia nampak sangat inferior jika berhadapan dengan investor asing. Hilangnya kepedulian Pemerintah kepada rakyatnya di tengah pandemi Covid-19, tampak keberpihakannya kepada kepentingan korporasi dan arahan asing.

Dalam Islam, penguasa memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Tanggung jawab besar berada dipundaknya untuk mengurusi kebutuhan dan melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jaminan pengurusan dan perlindungan atas dasar keimanan tersebut dibarengi dengan penerapan syariat Islam. SyariatIslam diturunkan oleh Allah sebagai solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, dan lain sebagainya.

Itulah mengapa, sepanjang khilafah tegak selama belasan abad, umat Islam hidup dalam kesejahteraan yang tidak pernah dicapai oleh peradaban lainnya. Umat Islam tampil sebagai umat terbaik, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia. Sejarah mengukir, ketika wabah menimpa kaum muslim, khilafah dibawah pimpinan khalifah segera melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran dan memastikan kebutuhan dasar serta keselamatan rakyat tetap terjaga. Negara mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa memenuhi segala apa yang dibutuhkan rakyatnya, termasuk di dalamnya sarana-prasarana kesehatan dan mendorong berbagai riset untuk kemajuan pelayanan kesehatan. Sehingga fungsi pengurus dan pelindung betul-betul dilaksanakan secara optimal, pelayanan kesehatan diberikan gratis dan berkualitas untuk semua rakyatnya tanpa ada perbedaan kelas. Sistem kesehatan Islam ini disokong oleh sistem ekonomi Islam, yang pendanaannya anti defisit dan tidak dibebankan kepada rakyat.

Sangat berbeda dengan kepemimpinan berparadigma Kapitalisme, yang lebih megutamakan hawa nafsu dan kekuasaan. Pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara. Maka tidak mengherankan jika menjual aset-aset negara, melakukan privatisasi, serta membuka keran investasi yang semuanya berpihak kepada kepentingan kapital (pemodal besar) dan asing. Dengan adanya pandemi, Allah semakin menunjukkan kebobrokan sistem Kapitalisme. Bermula dari krisis masalah kesehatan, pandemi juga telah memicu krisis finansial dan krisis ekonomi. Hanya sistem Islam yang mampu menangani pandemi dan dampaknya di saat negara-negara penganut sistem Kapitalisme dibuat tak berdaya. Masihkah kita berharap sejahtera di sistem Kapitalisme?