GAYUNG BESAMBUT ANTARA KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR” DAN PRAKTIK BDR KARENA PANDEMI COVID 19, BENARKAH?

Helmiyatul Hidayati    11.34    SUARA MUSLIMAH   

Ayu Fitia Hasanah S.Pd

(Pemerhati Pendidikan dan Budaya)

Pandemi covid 19 berdampak luar biasa bagi dunia pendidikan. Aktivitas belajar di sekolah serentak diberhentikan sebagai pencegahan menularnya virus corona. Sebagai gantinya, diterapkan BDR alias belajar di rumah dengan memanfaakan perangkat digital. Akibatnya, pihak sekolah, guru, siswa juga orang tua harus beradaptasi agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Sayangnya, dalam proses adaptasi ini timbul banyak masalah, diantaranya strategi yang belum matang dari pihak sekolah, guru yang belum kompeten dalam memanfaatkan perangkat digital sebagai media belajar, siswa yang stres dan kebingungan akibat pemberian tugas oleh guru sebagai ganti kegiatan belajar mengajar, tidak semua guru, siswa, dan orang tua memiliki ataupun mampu membeli perangkat digital yang mendukung seperti laptop, gawai, serta banyak orang tua yang masih gagap menggunakan perangkat digital. Selain itu, tersedianya jaringan belum merata ke semua daerah, walhasil banyak daerah yang sekolahnya kesulitan menjalankan kegiatan belajar secara daring. Beberapa masalah ini disampaikan oleh analisDirektoratSekolahDasarKemdikbudyang mendapatbanyakaduanmelaluitimcall centre juga berbagai grup (https://m.mediaindonesia.com).

Namun berbagai praktik yang dilakukan guru sebagai upaya mandiri dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dinilai sangat inovatif dan kreatif.  Hal ini berdasar pada postingan digrup-grup guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia, yang mana terdapat guru lihai melaksanakan diskusi dengan siswa menggunakan aplikasi zoom, webex, hangout, portal 'Rumah Belajar Kemdikbud' dan sebagainya. Penerapan pembelajaran PJOK yang bisa tetap dilaksanakan di rumah siswa masing-masing dengan pantauan atau pendampingan guru secara online melalui berbagai aplikasi vicon (video conference). Selain itu, dinilai kreatif karena guru yang memiliki beragam cara untuk memberikan variasi tugas kepada siswa yang dinilai membuat pembelajaran di rumah tidak membosankan yakni tugas yang tidak hanya berkutat pada teori atau penugasan tertulis saja, tetapi juga tugas yang bisa memunculkan penumbuhan karakter seperti melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu orangtua (memasak, membersihkan rumah, dsb). Hal ini dianggap sebagai gayung bersambut dan akselerasi implementasi atas kebijakan Kemendikbud sebelumnya yaitu terkait “MerdekaBelajar” (https://m.mediaindonesia.com).

Merdeka belajar diartikan yakni ketika siswa bisa mengakses sumber belajar sesuai dengan karakteristik dan keunikan siswa, guru fleksibel memberikan tugas dan penilaian sesuai dengan tema namun bervariasi sesuai dengan keberagaman siswanya. Ini terjadi dalam praktik pembelajaran daring akibat pandemi. Sekolah memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan penilaian pada siswa karena Kemendikbud  sudah mengeluarkan kebijakan meniadakan ujian sekolah. Sekolah bebas melakukan penilaian jarak jauh sesuai strategi yang dimiliki sehingga sekolah tidak perlu merasa ada belenggu. Penilaian tersebut baik yang akan digunakan sebagai nilai akhir semester atau kenaikan kelas maupun penilaian kelulusan bagi siswa kelas 6 yang akan melanjutkan pada jenjang berikutnya. Begitu juga guru merdeka melaksanakan metode dan strategi pembelajaran dan penilaian sesuai keunikan siswa masing-masing dan latar belakang orang tua.

Penilaian terhadap kreativitas pengajaran melalui grup guru atau kepala sekolah sejatinya hanya sebagian kecil dari fakta kondisi pendidikan di Indonesia khususnya saat pandemi. Bagi sekolah yang berkualitas atau khususnya di perkotaan, sangat memungkinkan menjalankan kegiatan belajar secara daring dengan segala inovasi dan fasilitas yang terpenuhi. Tetapi, bagi sekolah di daerah-daerah pedesaan pembelajaran secara daring faktanya tidak bisa dilakukan karena keterbatasan jaringan, perangkatt digital, kemampuan orang tua dalam membeli atau menggunakan teknologi digital dll. Karena itu sangat dangkal menilai kualitas efektivitas pembelajaran daring dalam pendidikan Indonesia saat pandemi ini sebatas melihat postingan-postingan di grup guru atau kepala sekolah, karena belum tentu mewakili seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Mengenai dianggapnya kreativitas belajar mengajar secara daring sebagai akselerasi implementasi kebijakan “merdeka belajar”, hal ini perlu dikaji lebih dalam. Di satu sisi memang “merdeka belajar” memberi kemudahan bagi beberapa pihak, yakni pemerintah yang tidak perlu terlalu memeras keringat untuk memikirkan strategi terbaik bagi pendidikan di seluruh Indonesia saat pandemi, karena diserahkan pada pihak sekolah dengan menyesuaikan pada kompetensi guru, siswa, orangtua, maupundarisarana yang dimiliki setiap sekolah. Bagi sekolah “merdeka belajar” memberi kemudahan untuk bebas melakukan penilaian jarak jauh sesuai strategi yang dimiliki sehingga sekolah tidak perlu merasa ada belenggu. Bagi guru “merdeka belajar” memberikan kemudahan  untuk bebas melaksanakan metode dan strategi pembelajaran dan penilaian sesuai keunikan siswa masing-masing dan latar belakang orang tua. Bagi siswa “merdeka belajar” memberikan kemudahan mengakses sumber belajar sesuai dengan karakteristik dan keunikan siswa.

Di sisi lain, bukankah pemerintah sebagai perangkat negara perlu untuk memikirkan secara serius kondisi pendidikan di negaranya khususnya saat pandemi agar kebijakan BDR dengan cara daring benar-benar bisa dijalankan oleh semua sekolah. Misalnya memastikan ketersediaan jaringan dan sarana prasarana hingga ke pelosok-pelosok desa bagi sekolah , guru, dan siswa atau orang tua, memberikan sosialisai dan pelatihan bagi guru dan siswa, merumuskan stretegi belajar dan mekanisme belajar yang efektif, dalam artian tetap ada penjelasan materi dan umpan balik sebagaimana pada kegiatan belajar secara langsung. Karena itu, tidak bisa hanya diserahkan pada pihak sekolah. Hal ini tidak bisa dirasakan dalam sistem pendidikan dalam politik pemerintahan demokrasi kapitalisme, karena yang menjadi asas sekaligus pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah kepentingan bukan layanan. Dalam kapitalisme hajat hidup seperti pendidikan menjadi barang komoditas, karenanya mustahil memikirkan dan melayani secara serius nasib rakyat agar pendidikan terpenuhi dengan baik. Hal ini juga terbukti dari adanya segmentasi sekolah bagi orang yang sangat mampu dan kurang mampu.

Berbeda dengan sistem pendidikan dalam politik Islam, karena politik dalam Islam adalah pengaturan segala urusan umat dengan ideologi Islam oleh negara, maka negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya pendidikan sebagai salah satu hajat hidup rakyat. Karena itu, negara tanggap terhadap peristiwa yang menimpa umat misalnya segara melaksanakan karantina wilayah saat ada wabah, tanggap menganalisis dampak yang terjadi misalnya memastikan kemajuan teknologi dirasakan rakyat secara merata, dan sigap memberikan kebijakan yang memenuhi segala kebutuhan umat misalnya dengan merancang strategi BDR serta sosialisasi terhadap guru, orang tua dan siswa. Dengan begitu, akses pendidikan dapat dirasakan oleh semua rakyat. Disamping arah dan tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan melahirkan pelajar-pelajar menjadi ahli di bidang keilmuan tertentu, maka dipastikan pembelajarannya tidak sekedar pemberian tugas namun pembelajaran yang nilai-nilai ajarannya membekas dalam jiwa-jiwa pelajar.