Impian Rumah Yang Terkorupsi

Gambar adalah ilustrasi. Sumber : Gambar Rumah


Oleh: Laily Chusnul Ch. S.E.
(Pemerhati Sosial Ekonomi)



#InfoMuslimahJember -- Memiliki rumah adalah impian bagi setiap orang. Sebab rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul suatu keluarga. Rumah merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya. Sehingga rumah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang yang harus terpenuhi. Bila dia tidak mampu maka kewajiban pengadaan rumah beralih menjadi tanggung jawab negara/pemerintah.

Salah satu program yang diluncurkan oleh Bupati Faida adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Jawa Timur. Namun dalam perjalanan realisasi program ini diduga dijadikan ajang bancakan oleh oknum (SuaraIndonesia.co.id).

Menurut kesaksian warga, bahan yang dikirim diduga sangat tidak sesuai dengan harapan sebagaimana disosialisasikan oleh Bupati Faida. Menurut salah seorang penerima RTLH, bahan bangunan yang mereka terima berupa batako 1000 biji, semen 15 sak, besi yang sangat tidak standart dan jumlahnya kurang untuk ukuran standart rumah 6,5 x 4,5 meter, kayu usuk satu dengan ukuran tidak sampai 5 meter, serta keramik untuk lantai rumah. Setelah bangunan itu selesai dan berdiri, bangunan rumah tersebut justru membahayakaan. Sebab rumah tersebut dibangun tanpa pondasi. Tragis sekali! Bagaimana mungkin bangunan bisa berdiri kokoh tanpai disertai pondasi?

Sementara Kepala Desa Sumbersalak, Suryono mengaku tidak mengatahui secara jelas terkait bantuan RTLH itu. Sebab pihaknya tidak pernah diajak musyawarah dan koordinasi baik pengusulan maupun saat realisasi. Padahal anggaran pembangunan bantuan program RTLH untuk masing-masing rumah senilai Rp 17.500.000 masuk melalui rekening penerima dengan rincian Rp 15.000.000 untuk bahan dan sisanya untuk ongkos jasa tukang.

Budaya korupsi di negri ini memang telah menjadi wabah yang paling banyak diminati untuk dilakukan. Kasus korupsi hampir terjadi di semua lini. Tak hanya terjadi di pusat, namun juga daerah dan bahkan tingkat desa hingga RT/RW. Birokrasi yang sekuler menghasilkan orang-orang yang tega mengambil harta yang seharusnya menjadi hak si miskin.

Akibatnya, pengentasan kemiskinan tak pernah menuai hasil nyata. Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan di era Jokowi (CNN Indonesia, 6/11/2019). Semua ini dikarenakan kapitalisme telah mencengkeram Indonesia sehingga ukuran keberhasilan pembangunan didominasi ukuran materi.

Misalnya dalam hal anggaran, keberhasilan sebuah pemerintahan (desa, daerah, maupun pusat) diukur dari serapan anggaran. Jika anggaran terserap 100%, pejabat tersebut dianggap berhasil. Tanpa memastikan apakah anggaran tepat sasaran dan tepat penggunaan ataukah tidak. Akibatnya, anggaran banyak dimanipulasi.

Pemerintah pusat juga tak memosisikan diri sebagai pengurus (raa’in) dan penanggung jawab (mas’ul) rakyat. Pemerintah memandang rakyatnya secara global, khas pandangan kapitalis. Tanpa mau mendetail kondisi riil di lapang dan memastikan bahwa setiap individu rakyat tercukupi kebutuhan dasarnya secara layak.

Sekulerisme memperparah masalah ini dengan menghasilkan aparat negara yang sekuler. Tak ada rasa takut dan malu pada Allah SWT ketika mereka mengambil harta ghulul (harta yang bukan haknya). Kalaupun ada sanksi bagi pelaku korupsi, bentuknya tak mampu mewujudkan efek jera pada pelaku dan orang lain. Berbagai aturan dibuat justru untuk memanjakan napi koruptor.
Maka tak usah bermimpi kasus korupsi akan berhenti, jika kapitalisme sekuler masih diterapkan di negeri ini. Satu-satunya solusi adalah menerapkan syariat Islam.

Dalam sistem Islam yakni Khilafah, akuntabilitas anggaran negara akan terjaga karena ketakwaan para pejabat Khilafah. Sebagai contoh adalah kejujuran Khalifah Umar bin Khaththab dalam mengelola kas negara (Baitul Mal). Cara pandang islam terhadap dunia adalah pandangan yang khas. Dunia bagi para pejabat Khilafah hanya diletakkan dalam genggaman, bukan dalam hati. Mereka meyakini firman Allah surah Al Fajr ayat 14 yang artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” Juga dalam surah Al Hadid ayat 4 yang artinya: “Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Khilafah juga akan memberikan gaji yang layak bagi pejabat pemerintahan di dalamnya. Gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

Keagungan sistem islam mampu menyejahterakan manusia, dan tidak hanya muslim saja, baik dia miskin maupun kaya. Sistem yang dengan kehendak-Nya akan kembali tegak di muka bumi ini hingga tidak ada ruang bagi pejabat yang hobi korupsi. Sebab sistem sanksi yang Islam terapkan memiliki efek jera, tanpa memandang jabatan dan kedudukan sebagaimana yang telah Rosulullah dan para khalifah setelah beliau.

Wallahu'alam bisshowab.



0 Comments

Posting Komentar