Jawa Timur Siapkan Skenario Pembukaan PSBB; Ada Apa?



Oleh: Nauroh Alifah
(Pengamat Sosial dan Praktisi Pendidikan)

Koran Jawa Pos hari ini (9/5) mengangkat headline “Kasus Corona di Jatim, Sulsel dan Banten Melandai” yang diiringi dengan penegasan bahwa pemerintah akan siapkan skenario pembukaan PSBB. Sementara sampai hari ini, Jatim masih merupakan peringkat kedua kasus Korona di Indonesia stelah DKI Jakarta. Di Jawa Timur,  Setiap harinya kasus corona atau covid-19  di Jatim mengalami kenaikan. Saat ini pasien positif bertambah menjadi 194 orang terkonfirmasi. Penyebaran virus Covid-19 pun semakin naik. Orang Dalam Pantauan (ODP) menambah 635 orang, jadi total 11.564 orang. Secara nasional, Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan angkanya semakin meningkat dan semakin meluas daerah penyebarannya. Sampai hari Rabu, 5 Juni 2020 jumlah kasus positif Covid-19 di 34 provinsi sudah lebih dari 12 ribu pasien. 

Skenario pembukaan PSBB yang akan dilakukan di Jatim dan daerah lain, senada dengan keinginan pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfudz MD,  dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui instagram @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020). Mahfud mengatakan pelonggaran ini merupakan relaksasi PSBB.  "Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud. Mengapa Kebijakan pelonggaran PSBB sudah mulai diwacanakan ditengah angka kasus Corona yang masih tinggi? Bagaimana Seharusnya solusi tepat mengatasi ancaman wabah Corona?

Rezim Demokrasi Kapitalis, Hanya berpikir Untung Rugi

Sebagamana dirasakan bersama, wabah Covid-19 ini selain membahayakan kesehatan masyarakat namun juga berdampak secara luas pada bidang-bidang yang lain. Terutama bidang ekonomi. Namun pemimpin yang memiliki visi kuat untuk melindungi rakyat, tentu akan lebih mengutamakan melindungi jiwa rakyat dengan melakukan penataan ulang kebijakan, meskipun tentu akan memberikan dampak pada bidang ekonomi. Dia tidak akan mudah ragu mengambil keputusan untuk keselamatan jiwa rakyatnya. 
Hanya saja, beda halnya dengan keputusan yang dikeluarkan pemimpin negeri ini. Ketika virus Corona sudah merebak di berbagai negara, dan berbagai negara mulai menutup perbatasannya. Presiden Jokowi, justru menggelontorkan dana sebesar 72 M untuk menggaet influencer melakukan promosi pariwisata dan pemerintah tetap bersikukuh bahwa Indonesia bebas Corona. Ketika fakta dilapang justru menunjukkan ada warga Indonesia yang positif Corona dan tingkat kematiaannya sangat tinggi, pemerintah pun enggan melakukan karantina wilayah. Namun hanya memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu ditengarai karena pemerintah hendak berlepas tangan dari kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijamin pemerintah selama masa karantina. 
Namun setelah PSBB berjalan beberapa waktu, dan belum maksimal penerapannya, pemerintah juga kembali kaget dan mewacanakan pelonggaran PSBB karena pertimbangan ekonomi. Seperti diberitakan finance.detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kaget dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020. Konsumsi masyarakat anjlok meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilakukan secara luas. Sri Mulyani Indrawati memberikan ilustrasi bahwa PDB Indonesia lebih dari Rp9.000 triliun. Adapun, kontribusi Jawa-Jakarta ini lebih dari 50% atau sekitar 55%. Apabila kalau Jakarta-Jawa melakukan PSBB secara luas, dapat dipastikan konsumsi tidak tumbuh. Angka pengangguran dan kemiskinan pun berpotensi melonjak tajam. Untuk kepentingan itulah, maka perlu dikaji tentang kebijakan pelonggaran PSBB, yang menurut Mahfud MD adalah supaya masyarakat tidak kesulitan mencari nafkah dan berbagai kesulitan lain.

Namun ada pertanyaan besar ditengah masyarakat, benarkah kepentingan rakyat yang diutamakan? Mengingat selama ini, masyarakat justru sering tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti pada proyek kartu pra kerja, yang ternyata justru menguntungkan perusahaan platform digital yang terlibat. Sementara masyarakat hanya bisa gigit jari. Selain biayanya selangit, kontennya sebesarnya bisa diunduh secara gratis di you tube, peserta pelatihan juga tidak dijamin bisa mendapatkan kerja.
Nah, terkait dengan dengan wacana pelonggran PSBB, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. “Kami mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB,” kata Syahrul lewat keterangan tertulis, Ahad, 3 Mei 2020. Berarti sebenarnya ekonomi yang ingin diselamatkan dengan kebijakan pelonggaran PSBB itu ekonomi siapa? Ekonomi rakyat atau ekonomi pengusaha besar? Sungguh,  sikap penguasa yang kental sekali dengan perhitungan-perhitungan ekonomi ketika dihadapkan pada kondisi harus melayani rakyatnya tanpa pamrih. Kehilangan nyawa rakyatnya atau mengedepankan pertimbangan ekonomi, yang itu pun belum pasti. Langkah pemerintah hari ini yang berubah-ubah rencana dalam menghadapi pandemi Covid-19, membuka topeng potret yang sebenarnya sosok penguasa dalam peradaban sekuler, Negara Demokrasi Kapitalis.

Solusi Islam, Solusi Tepat Atasi Wabah

Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah saw. adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda:

"Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta" (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, metode karantina sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. 

Rasulullah saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninginggalkan tempat itu"(HR al-Bukhari).

Ini berlawanan dengan sikap penguasa hari ini. Sikap penguasa yang terlihat enggan menutup akses interaksi dengan Negara Cina sebagai negara sumber wabah, menutup akses dari dan ke Jakarta sebagai episentrum wabah di dalam negeri, menyiratkan kesan seakan penguasa lebih memilih kehilangan nyawa rakyatnya.
Andai langkah menutup akses manusia dari dan ke Negara Cina sebagai asal sumber wabah dilakukan sejak awal, maka niscaya penyebaran virus tidak akan meluas seperti hari ini.
Adapun tentang ketidakmampuan penguasa untuk melakukan karantina wilayah seperti yang banyak di gembar-gemborkan sebenarnya sangat tidak beralasan. 

Sebagaimana telah disimulasikan oleh pakar ekonomi Nida Sa'adah, bahwa kebutuhan untuk jaminan kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 275 juta orang dengan kebutuhan Rp.50.000 per hari per orang selama 14 hari adalah sebesar 192,5 triliun. Jumlah yang sangat mampu di-cover oleh keuangan negara hari ini. Sangat jauh dari anggaran dana Covid yang dianggaran pemerintah sebesar 405,1 triliun. Apalagi pemerintah masih memiliki alokasi anggaran untuk proyek-proyek mercusuar infrastruktur mencapai jumlah 430 triliun rupiah yang sebenarnya masih bisa dialokasikan untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat selama masa karantina.

Karena itu, sungguh ketulusan dan ketegasan sikap penguasa memiliki peran sentral untuk menjaga kesehatan warganya. Suatu sikap yang mustahil dimiliki oleh pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi kalitalis. 

Para penguasa Muslim pada masa lalu, seperti Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., telah mencontohkan bagaimana seharusnya penguasa bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, di antaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular. Sebaliknya, saat ini ketika Islam tidak diterapkan, maka umat Islam justru hidup dalam kebingungan antara bahaya yang mengancam kesehatannya dan ancaman krisis ekonomi yang tidak jelas kapan akan berakhir. Sudah saatnya Umat Islam mengambil pelajaran bahwa ketika mmereka berpaling dari hukum Allah, maka mereka akan dihadapkan pada kehidupan yang sempit. Sudah saatnya umat Islam kembali kepada sistm yang diridhoi Allah, sistem Khilafah Rosyidah ‘ala Minhajin Nubuwwah[]


0 Comments

Posting Komentar