Narasi Global dengan Kedok Wabah Corona, Paksa Impor Alkes dan Obat

Sumber Foto : kompas.com

Oleh: Isnani, S.Pd 


#InfoMuslimahJember -- Pada awal bulan maret 2020 ketika kasus pasien positif corona tembus 2 ribu, pemerintah malah melakukan ekspor kebutuhan pangan hingga perlengkapan kesehatan untuk menangani wabah. Ekspor alat  kesehatan dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya.

Berkebalikan dengan kebijakan awal pemerintah yang bersemangat untuk ekspor alat kesehatan yang akhirnya karena dalam negeri sangat membutuhkn alat kesehatan, maka ekspor dihentikan. Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah import alat kesehatan, karena hampir di rumah sakit-rumah sakit kekurangan alat kesehatan disamping obat-obatan untuk penanganan penderita virus corona.

Dikatakan oleh Arya Sinulingga Stafsus Kementrian BUMN, Indonesia memang masih banyak mengimpor barang-barang kesehatan. Misalnya saja alat kesehatan, bahan baku obat, hingga obat yang impornya bisa mencapai 90 persen. (Tempo/4/2/2020).

Pertanyaannya, mengapa Indonesia yang sebenarnya bisa mencukupi sendiri kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan harus impor?

Masih dikatakan oleh Arya Sinulingga bahwa praktik mafia alat kesehatan sekarang sudah terjadi pada level dunia. Salah satu praktiknya adalah pada perdagangan ventilator. Di masa pandemi global corona ini, stok ventilator menjadi kebutuhan yang diburu semua negara. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan, termasuk di Indonesia. Walhasil, ketika pemerintah berhasil mendapatkan pasokan pun harganya sudah melambung tinggi. "Jadi ini sudah mafia dunia, bukan lagi lokal dan ini di dunia sudah terjadi," ujar Arya Sinulingga dalam diskusi daring, Ahad, 19 April 2020. Ia mengatakan saat ini praktik mafia itu bukan hanya terjadi di dalam negeri namun juga di luar negeri, berarti ada trader.

Jika dilihat dari pernyataan di atas, maka sangat nyata terjadi perdagangan bebas terkait alat kesehatan dan obat-obatan. Memang sudah jadi hal biasa dunia dikuasai dengan perdagangan bebas entah legal maupun ilegal. Yang ilegal dikuasai oleh para mafia. Yang legal dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan antar negara-negara dan inipun dikuasai oleh negara-negara maju yang punya teknologi tinggi.  Kesepakatan yang dimaksud semacam general agreement on trade in services (GATS) untuk perdagngan jasa, general agreement on tariffs and trade (GATT) untuk perdagangan barang,  atau world trade orgsnization (WTO) yaitu salah satu perjanjian perdagangan yang mengatur perjanjian umum untuk semua sektor jasa termasik jasa kesehatan ,social, dan barang. Pada tahun 1995 terjadi perubahan kesepakatan GATT menjadi WTO. Prinsip GATS atau WTO pada dasarnya sama dimana negara anggota harus menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non tarif. Jika dalam perdagangan produk barang, hambatan tarif dibicarakan maka untuk menghilangkan dan menurunkan hambatan dalam jasa, regulasi lokal dan nasional menjadi target utama.

Sehingga menjadi hal yang wajar jika sri mulyani dengan arahan WTO membebaskan bea masuk/impor alat kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merelaksasi bea masuk untuk semua fasilitas yang berkaitan dengan virus corona atau Covid-19. Diantaranya, pembebasan bea masuk untuk semua impor alat kesehatan dan obat-obatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 04/2019 tentang Pembebasan bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.  (CNBC Indonesia/13/3/2020).

Dalam GATS sudah menjadi kewajaran terdapat kontroversi. Kontroversi ini bukanlah hal yang baru. Setidaknya sudah dimulai sejak sebelum putaran perundingan Uruguay (yang menghasilkan WHO) tahun 1983. Salah satu kontroversi yang terjadi adalh kapasitas pasokan dari negara berkembang dan negara maju. Diakui bahwa perdagangan internasional di bidang jasa dalam beberapa tahun terakhir memegang peranan penting, tapi seberapa penting bagi negara anggota WTO? Sekitar 75% perdagangan global di bidang jasa dilakukan oleh negara Uni Eropa, AS, Kanada, dan Jepang, sedangkan negara berkembang hanya 25%. Dengan demikian ketika sektor jasa dibuka untuk pemasok asing, maka pemasok dari negara maju yang akan mengambil keuntungan. Sedangkan kebanyakan negara berkembang menjadi importir jasa.

Arya saat yang sama menceritakan bahwa Indonesia baru merasakan adanya hal yang salah dari sektor perusahaan kesehatan negara. Ia mencontohkan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Indonesia selama ini hanya bertugas untuk membuat saja, bahan baku, dan barang jadi harus tetap diimpor. "Pabriknya ada tapi bahan bakunya dari luar negeri, kita akhirnya impor juga," lanjutnya. Arya menjelaskan kekurangan di Indonesia tidak hanya pada APD, namun juga alat-alat kesehatan seperti ventilator, dan obat-obatan. Ia mengibaratkan Indonesia hanya sebagai tukang jahit pakaian, dimana bahan baku, dan barang jadinya tetap menjadi milik orang lain.

Begitulah sifat mendasar dari hukum kesepakatan internasional, dibuat untuk melindungi kebijakan global dengan kedok undang-undang. Selain kesepakatan semacam GATS atau WTO terjadi pula optimalisasi peran IMF dan Bank Dunia sehingga tiga serangkai ini (WTO, IMF, dan Bank Dunia) dimanfaatkan oleh negara-negara adi daya sebagai alat untuk campur tangan dan menekan kebijakan ekonomi berbagai negara. 

Berkebalikan dengan islam ketika menguasai dunia dengan sistem kekhilafahan. Islam sempat menguasai dunia selama 13 abad dengan peradaban yang sesuai fitrah manusia. Ketika ada wabah maka khilafah sudah siap dengan berbagai kebijakan dan solusi secara cepat, tepat, dan komprehensif. Untuk mengoptimalkan kebijakannya, kholifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara, dan semua potensi yang ada. Secara kebijakan teknis memberlakukan lockdown dengan segala konsekwensinya. Ketika di lockdown negara siap memenuhi kebutuhan primer rakyat dengan sistem ketahanan pangannya. Secara Kesehatan khilafah juga siap dengan segala perangkat tenaga medis, penguasa bekerjasam dengn para ilmuwan untuk menemukan obat dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Negara dan para stekholding kesehatan bekerja untuk kepentingan rakyat. Paradigma penguasa dan ilmuwan bekerja didasari untuk melayani rakyat. 

Dalam politik luar negerinya ketika menangani wabah pendemi maka hubungan yang dilakukan adalah ta'awun yaitu menolong tanpa harus ada muatan bisnis. Contohnya ketika sikap Khilafah Utsmaniyyah –sebagai supremasi adikuasa- pada masa Khalifah Abdul Majid I telah mengirimkan 1.000 sterling dan 3 kapal besar yang memuat makanan, sepatu dan keperluan lainnya pada saat peristiwa The Great Hunger atau the Great Irish Famine (1845-1852) melanda seantero Eropa. Tanpa mengharap imbalan jasa atau sekadar transaksi perdagangan. Belum lagi kisah fenomenal kholifah Umar bin Khathab dalam menangani wabah yang mengakibatkan krisis ekonomi pada masa itu. 

Begitulah perbandingan kondisi saat ini ketika dunia dipimpin negara adidaya dengan paradigma dan orientasinya untuk kemanfaatan dan untung rugi secara materi, dibanding kondisi ketika Islam memimipin dunia. Sudah saatnya dibutuhkan kepemimipinan global yang bisa menjadikan dunia sejahtera dan rahmatan lil alamin sebaimana fitrahnya kehidupan manusia. Berinteraksi sesama manusia dalam hubungannya denga negara dan bangsa dengan menjalankan kehidupan sesuai denga aturan-aturan Tuhan pencipta alam semesta dan kehidupan Allah Azza wa Jalla. Kepemimipinan global yang tak lain adalah Khilafah ‘alaa minhajin nubuwwah.

0 Comments

Posting Komentar