Jumlah Anak Penderita COVID Bertambah; Haruskah Membuka Kembali Sekolah?


Oleh : Siti Nurhotimah


Ditengah wabah yang masih tinggi muncul wacana  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020. "Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli, " ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (9/5). 

Hingga kini sekolah di sebagian besar daerah masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena dampak covid-19. Namun Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.

Namun wacana tersebut tidak disetujui oleh Federasi Serikat Guru Indonesia yang khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah covid-19 atau virus corona jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan bukan tanpa alasan. Pasalnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan covid19

"Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi datanya harus betul-betul tepat, mana [daerah] yang hijau, kuning, merah," tuturnya (CNNIndonesia.com, 9/5).

Namun Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona. "Untuk daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan," tambahnya. Tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri maupun pembatasan jumlah siswa.

Wacana akan dibukanya sekolah pada juli mendatang hanya bagian dari pemulihan ekonomi sosial. Sayangnya, hal ini tanpa melihat aspek keamanan bagi rakyat  karna diiringi pemastian bahwa virus tak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.

Faktanya hingga saat ini pemerintah pusat belum sanggup  memenuhi pemeriksaan covid-19  1000 spesimen per hari, sebagaimana yang diungkapkan Ahmad yurianto juru bicara penangana covid19 mengatakan ada beberapa kendala sehingga pemeriksaan belum memcapai target diantaranya karena keterbatasan labotarium dan keterbatasan reagen. Sedangkan ketua gugus percepatan penangan covid 19 Doni Manardo mengatakan pasokan reagen yang  ada belum bisa digunakan secara optimal karena penguji kekurangan sumber daya manusia (koran.tempo.com, 15/05/20).

Sangat memilukan nasib rakyat yang dipimpin dari rezim ruwaibidhah. Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan.  Saat itu, orang bohong dianggap jujur.  Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465)

Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik, dan hina. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan pula orang yang menggenggamnya dengan jujur, tetapi mereka adalah para pembohong  yang pandai mengklaim. kondisi mereka. Meski  mereka mengklaim membela dan terkadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia.  

Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan dan sistem kufur.  Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Imam as-Syathibi pun menjelaskan arti Ruwaibidhah, “Mereka mengatakan, bahwa dia adalah orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tetapi tetap saja dia menyatakannya.” (As-Syathibi, al-I’tisham, II/681).

Pendemik covid19 yang belum juga menunjukan penurunan sulit rasa menerima kebijakan dari pemerintah membuka sekolah lagi dipertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini dikarnakan ketidak jelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini.

Pemerintah terus menerus mengeluarkan kebijakan kontrovesial Mulai dari membebaskan para napi yang mengakibatkan kriminalitas meningkat, mempercepat disahkannya UU Omnibus Law di tengah PHK massal dampak dari PSBB, tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi, hingga politisasi bansos di tengah kelaparan rakyatnya. kalau negara lain menerapkan kebijakan THE NEW NORMAL, karena covid19 sudah dikendalikan, masalahnya, negri ini, jangankan dikendalikan kebijakan saja membingungkan rakyat. Akibatnya, kurvanya pun terus naik. Supaya bisa dikendalikan kan butuh solusi tepat. Kebijakan di Indonesiakan mbulet karna kapitalis hanya mementingkan ekonomi tetep jalan tanpa peduli keselamatan rakyatnya


Penangan wabah dalam islam


Islam membuat kebijakan yang menyegerakan penangan wabah, yakni mengentikan penularan sehingga pemulihan kondisi bisa dilakukan setelah situasi terkendali. Dimasa Rasulullah SAW, wabah penyakit menular juga pernah terjadi. Wabah tersebut  adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah SAW, dalam menanganinya adalah menerapkan  karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah memerintahkan agar tidak perlu melihat para penderita kusta tesebut. Beliau meneruskan melihat orang yang mengidap penyakit kusta (HR.al-bukhari).  Jika metode karantina sudah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, guna mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Demi memastikan perintah tersebut dilaksanaan, Rasulullah membangun tembok disekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringata kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah SAW. Abu hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Jauhilah orang yang terkena kusta, seperti kamu menjauhi singa.” (HR al-bukhari).

 

Kebijakan yang diambil khalifah tidak mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya saja melainkan disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi saw. Adanya sinergi antara negara sebagai pelaksana hukum syara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter mulia dengan rakyat yang mudah menerima amar makruf nahi mungkar. Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan. Tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain. Bahkan tidak akan tega mengorbankan nasib rakyatnya atas dasar pertimbangan ekonomi. Dalam diri pemimpinnya tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariah, karena merupakan wahyu Allah yang Mahabenar. Bukan hasil uji coba kecerdasan akal semata. Tidak ada sikap plin-plan dan ragu-ragu dalam mengambil langkah solusi menghadapi wabah. Apalagi berkali-kali bingung dalam memutuskan setiap kebijakan yang harus segera diterapkan pada rakyatnya.

 

Seperti yang dicontohkan para pejabat negeri ini, sikap yang ditunjukkan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda menyikapi wabah corona. Tercermin dalam keputusan yang mereka ambil bukan menyelesaikan permasalahan, tapi justru menambah masalah. Dampaknya publik makin gamang dengan setiap kebijakan.

Jangankan untuk mengikuti atau taat terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah, untuk menerimanya dengan akal sehat pun sulit bagi rakyat. Mengapa demikian?  Jawabannya, rakyat telanjur pesimis dengan setiap kebijakan penguasanya. Cenderung tak percaya dan menimbulkan ragu yang mendalam di hati mereka. Memastikan ekonomi rakyat agar tetap baik-baik saja selama pandemi saja tak mampu, konon lagi memberikan rasa aman baik kesehatan dan ketenangan hidup mustahil terwujud. 


Maka umat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi terkendali dan dapat segera memulihkan keadaan. Rakyat takkan terus diliputi oleh rasa cemas dan khawatir. Karena mereka hidup dalam pengurusan seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab dan ditopang oleh sistem yang terbaik yaitu Khilafah Islamiyah. Sayangnya, sistem Islam yaitu Khilafah masih dianggap berbahaya oleh rezim ruwaibidhah. Padahal justru keberadaan rezim ruwaibidhah yang membahayakan umat dan dunia. Kapitalis berhasil membolak-balikkan antara kebenaran dengan kebatilan.

Pendemik covid19 yang belum juga menunjukan penurunam sulit rasa menerima kebijakan dari pemerintah membuka sekolah lagi dipertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini dikarnakan ketidak jelaskan pemerintah menangaani wabah corona hingga saat ini.

Pemerintah terus menerus mengeluarkan kebijakan kontrovesial Mulai dari membebaskan para napi yang mengakibatkan kriminalitas meningkat, mempercepat disahkannya UU Omnibus Law di tengah PHK massal dampak dari PSBB, tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi, hingga politisasi bansos di tengah kelaparan rakyatnya.

Masihkah mau mempertahankan sistem dan rezim tersebut?



0 Comments

Posting Komentar