Ketika Pilkada lebih berharga dari nyawa

Sumber : JurnalNews


Oleh : Siti Nurhotima

#InfoMuslimahJember -- Sudah hampir lima bulan  pendemik covid19 belum juga menunjukan pernurunan, bahkan data yang terinfeksi terus betambah. Meski dimasa pendemi  DPR dan pemerintah  bersepakat menyelengarakan  akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 desember 2020. Keputusan ini didasarkan pada perppu No 2 Tahun 2020. Awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun ditunda hingga 9 Desember 2020. (suara.com, 9/6/2020).

Tetapi meski ditunda hingga Desember 2020, apakah pandemi benar-benar nIk penundaan Pilkada, bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif," kata Mahfud dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic; Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption, Kamis (25/6/2020).

Diketahui KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. Hal itu bukan jumlah yang sedikit, mengingat beban utang negri ini juga terus meningkat, apakah nggk sebaiknya digunakan untuk membantu rakyat?

Demi meraup keuntungan materi mereka tak memperdulikan keselamatan rakyat  Semua ini kosenkuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan dinegri ini, sebab dalam meraih kekuasaan didasarkan pada suara terbanyak dengan ungkapan ada suara terbanyak akan bisa mewakilo anspirasi rakyat kenyataanya, rakyat yang dimaksud adalah segelintir pemilik modal. Karna untuk memperoleh suara yang besar dalam sistem demokrasi kampanye secara besar-besaran, tentuhal ini bukan dari kanting pribadi namum  disokong oleh partai dan pemilik modal. Tak heran kebijakan pemimpin terpilih sarat deng memuluskan kepentingan bisnis kapital, apalagi masa jabatannya yabg terbatas (5tahun) menjadikan penguasa fokus mengembalikan modal pemilu dan memperkokoh kekuasaanya. Terjadilah lingkaran oligarki dimana negeri ini diatur oleh segelintir orang yang memilik kepentingan sendiri sementara urusan rakyat terabaikan.

Fakta buruknya perjalan demokrasi melahirkan pemimpin dinegri ini, telah diketahui publik Dalam sistem demokrasi, menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, telah simbioiis mutualisme antara berbagai kepentingan. Kedzoliman penguasa saat ini sangat mudah di tuntaskan dalam sistem islam, daulah islam menepatkan kedaulatan  tertinggi ada ditangan syariat dan kekuasaan ditangan rakyat. Artinya syariat islam menjadi hukum yang ditegakan dibawah kepemimpinan seorang khalifah, islam telah menetapkan metode pemilihan kholifahyakni dengan baiat. Adapun pemilu langsung adalah salah satu teknis pemilihan khalifah sebelum pembaiatan, perwakilan juga menjadikan pilihan dalam teknis pemilihan ini, yaitu rakyat memilih wakil umat ini (majelis ummah) yang memilih penguasa.

Itulah pemilihan dalam islam yang islam biaya murah, namu efektif menghasilkan output yang berkualitas, hal ini didasari oleh: 

1. Islam telah mendudukan kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggung jawabkan didunia dan diakhirat, beratnya amanah menjadikan pemimpin tak berani bertindak sesuka hati. 

2. Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari, dalilnya adalah ijma' sahabat pada pembaiatan abu Bakar ra, yang sempurna dihari ketiga pasca wafatnya Rasulullah Saw, batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampaye, sehingga tak perlu kampaye besar yang akan mengahabiskan uang dalam jumalah besar, teknis pemilihan dibuat sederhana sehingga dalam waktu tiga hari pemilu sudah selesai. 

3. Masa jabatan kholifah tidak dibatasi atau bisa seumur hidup kecuali memenuhi syarat pemberhentian khalifah yang ditentukan syariat atau meninggal, maka proses pemilihan akan dilakukan kembali.  Selain itu pemilihan wali yaitu penguasa (penjabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amir (pemimpin) wilayah tertentu, langsung ditunjuk oleh kholifah dengan kata lain wali adalah orang yang membantu khalifah disuatu wilayah daulah.  Seorang wali diberhentikan jika khalifah memandang perlu hal itu, atau penduduk wilayah itu atau mereka yang menjadi wakil penduduk wilayah tersebut (majelis umat), menampakan ketidak relaan dan ketidak sukaan terhadap wali mereka, sbagaimana Rasulullah Saw saat menjadi kepala negara  Madinah saat itu, memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman, karena ada aduan bacaan sholatnya sangat panjang.

Demikianlah sistem daulah islam sehingga dana negara di baitul mall benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat secara optimal, termaksud saat terjadi pendemi maka khalifah akan fokus menghentikan penyebarluaskan wabah dan menjamin kebutuhan masyarakat terdampak wabah.



0 Comments

Posting Komentar