RUU HIP; PERTARUNGAN IDEOLOGI YANG TERULANG KEMBALI

Sumber : SindoNews




#InfoMuslimahJember -- Aksi massa ramai diberbagai daerah memprotes RUU HIP. Walaupun belakangan pembahasannya ditunda dan diganti menjadi RUU BPIP, namun hal itu tidak menghentikan aksi protes diberbagai daerah.

RUU HIP memang RUU yang sangat kontroversial. Ditengah pandemi Covd-19 yang belum juga berhasil ditangani, tiba-tiba DPR membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Apa urgensinya ditengah kondisi bangsa yang sedang sekarat dari sisi kesehatan dan ekonomi. DPR yang dikuasai penguasa pun tampaknya mulus-mulus saja meloloskan RUU ini menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Artinya, RUU ini menjadi agenda pembahasan persidangan DPR tahun ini.

Tampak pengusung RUU ini ingin mengikuti jejak sukses RUU sebelumnya. Ya, ditengah suasana wabah Corona ini, telah disahkan Perppu I/2020 menjadi UU no.20/2020, Perpres BPJS, UU Minerba dll. Padahal kebijakan tersebut banyak menuai kritik publik karena dinilai sangat pro kapitalis dan menguntungkan mereka sekaligus merugikan kepentingan rakyat dan negara.

Kritik Terhadap RUU HIP


Banyak pihak yang resah karena RUU-HIP ini disinyalir akan memeras Pancasila menjadi TRISILA dan diperas lagi menjadi EKASILA. Bahkan tak sekedar memeras, namun diduga kuat akan mengganti dan mengubah Pancasila. Yang ini berarti meruntuhkan mitos para penganut paham “NKRI Harga Mati”. Selain itu, diduga keras RUU ini kan menggusur peran agama, bahkan mengamputasi otoritas Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta.

Jika membaca RUU HIP ini, maka indikasi bahwa RUU ini akan mengubah Pancasila dan menggusur peran agama setidaknya tampak pada beberapa pasal berikut:

Pertama, Pasal 6:1,2 menunjukkan adanya upaya untuk mengganti Pancasila. Ada perbedaan konsep yang semula sesuai kesepakatan para pendiri bangsa pada siang PPKI tanggal 18/8/1945 akan diubah dan diganti dengan konsep Pancasila yang diajukan Bung Karno dalam pidato sidang BPUPKI 1/6/1945. Hal ini tampak dengan peringatan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Paahal konsep Pancasila 1 Juni 1945 itu berbeda dengan konsep ketika berdirinya negara dalam pembukaan Konstitusi 1945.  Indikasi lain tampak pada dijadikannya keadilan sosial sebagai dasar sendi pokok Pancasila. Padahal sebelumnya yang menjadi dasarnya adalah Ketuhanan.

Kedua, Pasal 7 ayat 1,2,3 menjadikan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Pada ujungnya, ciri pokok Pancasila adalah Ekasila, yakni Gotong Royong. Pasal ini dapat diartikan mengubah Pancasila menjadi Ekasila.  Ini tampak pada pasal 7 draft RUU ini, yaitu pada ayat (3): Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, gotong royong. Jadi intinya adalah gotong royong.

Ketiga, RUU HIP ini diduga menggusur peran agama. Peran agama diminimalisasi dan dinafikan. Termaktub pada pasal 22: Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi bidang – bidang sebagai berikut: [a] agama, rohani dan kebudayaan.

Pada pasal ini agama tidak lagi menjadi ruh dalam pembangunan nasional. Agama hanya disetarakan dengan kebudayaan. Posisi agama disejajarkan dengan ruhani dan kebudayaan.

Bahkan pada misi dari masyarakat pancasila butir [a] sampai terakhir [f], sama sekali tidak tersentuh aspek ketuhanan dan keagamaan [ pasal 11].

Keempat, diduga menolak otoritas Tuhan Yang Maha Kuasa dan menguatkan  otoritas manusia. RUU ini sudah terlalu jauh masuk ranah keimanan bahkan melecehkan kekuasaan Tuhan. Bagaimana mungkin di antara ciri manusia pancasila yang beriman dan bertakwa itu harus menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ukuran keimanan dan ketakwaan harus didasarkan pada otoritas dan standar pendapat manusia. Pada pasal 12 ayat 3 [a] dinyatakan “ ...beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya  masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Kelima, sulit menghindari dugaan publik bahwa RUU ini terpapar virus komunis. Semestinya dalam membahas Pancasila, TAP MPR yang melarang PKI dan ajaran Komunis harusnya dimasukkan dalam konsideran. Sejarah mencatat beberapa kali PKI yang berpaham Komunis telah berkhianat dan memberontak di negeri ini. Namun, dalam konsiderannya justru tidak memuat Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Faham Komunisme/ Marxisme – Leninisme.

Karenanya, banyak pihak mengkritisi RUU tersebut. Menurut Ustadz Ismail Yusanto, RUU HIP dijadikan sebagai alat pengokoh kekuasaan rezim dan melegalkan kepentingan oligarkhi dan negara patron pendukung rezim. Melalui RUU HIP, Pemerintah yang mengatasnamakan Pancasila ingin memposisikan dirinya sebagai “penafsir dan pengguna tunggal” Pancasila. Jadi jelaslah, Pancasila telah menjadi alat politik untuk mengokohkan kekuasaan rezim. Termasuk ketika RUU ini direncakan dirubah menjadi RUU BPIP, maka tujuan itu juga tetap jelas terlihat. Dalam RUU tersebut, BPIP diposisikan sebagai badan “penafsir dan pengguna tunggal” Pancasila. Pengusungnya juga masih dari partai PDIP.

Memutar sejarah pertarungan ideologi


Perdebatan RUU HIP bisa disebut telah membuka luka lama. Dalam sejarah dinamika politik Indonesia, pertarungan ini tidak bisa dilepaskan dari tiga ideologi besar dunia: Kapitalisme, Komunisme-Sosialisme, dan Islam. Pertarungan ini menonjol terutama saat perumusan bentuk dan dasar negara Indonesia dalam perdebatan-perdebatan ideologis di BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Secara umum perdebatan mengerucut pada apakah Indonesia ke depan merupakan negara sekuler dengan asas Pancasila atau negara yang berdasarkan Islam? Belum sampai perdebatan berakhir, dengan kekuasaannya Soekarno memberangus kepentingan umat Islam dengan membubarkan Dewan Konstituante dengan Dekrit Pesiden dan Mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Sampai disini aspirasi umat Islam kandas. Nasakom dipilih oleh Soekarno sebagai landasan kebijakannya.

Meskipun tidak sama persis, RUU HIP ini seolah mengingatkan kembali pada pertarungan itu. Umat Islam menolak RUU ini karena memberi angin segar terhadap komunisme dan menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler radikal. Peta pergolakan ini semakin menguat, terutama setelah sekjen PDIP Hasto menyatakan penolakannya terhadap terhadap Komunisme, Kaptalisme-Liberalisme dan Khilafahisme. Patut diduga istilah Khilafahisme sendiri adalah narasi perantara, untuk tidak menyebut ideologi Islam.

Menghadapi pertarungan ini adalah penting umat Islam untuk kembali berpegang teguh pada Islam sebagai pandangan hidup. Termasuk dalam berpolitik. Keterlibatan umat Islam dalam politik demokrasi bertentangan dengan agama mereka. Demokrasi akan mengantarkan pada distorsi ideologi. Sikap yang hampir pasti akan menghinggapi para aktivis demokrasi adalah pragmatisme. Pragmatisme ini tidak bisa dihindari karena di dalam sistem demokrasi pasti terjadi kompromi, baik dengan partai politik sekular atau bahkan rezim zalim sekalipun. Karena itu idealisme para aktivis di dalam sistem demokrasi hanya akan menjadi cita-cita karena akan berbenturan dengan berbagai ide yang sering bertentangan dengan Islam.

Menurut pengamat politik asal Australia,  Greg Fealy, kekuatan politik Islam selama ini gagal menjadi kekuatan oposisi yang substansial, yang mempengaruhi kehidupan politik Indonesia. Umat Islam hanya dijadikan instrumen untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilihan umum. Kekuatan Islam juga tak mudah bersatu, termasuk Gerakan 212 yang sudah terfragmentasi. Lebih jauh Fealy mengatakan kekuatan politik Islam telah digunakan oleh elit politik sekedar untuk kepentingan politik mereka.

Sistem politik sekular Indonesia baru memberikan jalan kepada elit politik umat untuk duduk di kekuasaan. Namun, bukan untuk menerapkan syariah Islam. Jadilah elit politik Islam, yang duduk melalui jalan kekuasaan sekular liberal, terbelenggu bahkan terjerumus dalam sistem politik liberal. Umat Islam selama ini lebih sering menjadi pendorong mobil mogok, yang kemudian ditinggal setelah mobil berjalan!

Karena itu penting bagi umat Islam untuk tidak terjerumus berulang-ulang. Perubahan politik yang ada selama in baru sekedar pergantian rezim/elit politik. Padahal, persoalan kita bukan sekadar orang, tetapi juga sistem. Kapitalisme liberal yang dipraktikkan di Indonesia inilah yang menjadi pangkal berbagai persoalan. Meskipun mengklaim berideologi Pancasila, pada praktiknya yang diterapkan adalah kapitalisme-liberal. Pantaslah tidak menyelesaikan persoalan.

Sudah saatnya umat Islam, mendukung kelompok politik, partai politik, atau jamaah dakwah, yang berjuang dengan basis jelas, yaitu ideologi Islam. Yang bertujuan untuk menerapkan seluruh syariah Islam, yang menghendaki persatuan umat Islam di bawah naungan Khilafah. Perjuangan pun harus mengikuti manhaj Rosulullah saw. yang tidak berkompromi sedikitpun dengan sistem kufur yang ada. Inilah indentitas politik perjuangan umat Islam, inilah jalan kemenangan hakiki umat Islam. Allahu Akbar

  

1 komentar

  1. Pertarungan ideologi tdk akan berhenti..dan Umat Islam akan selalu kalah tdk tidak memperjelas identitas ideologinya

    BalasHapus


EmoticonEmoticon