PENDIDIKAN BUTUH PENANGANAN EKSTRA, POP BUKAN SOLUSI TEPAT DI TENGAH WABAH

Helmiyatul Hidayati    16.45    SUARA MUSLIMAH   

Sumber : National Tempo

Oleh: Ayu Fitria Hasanah S.Pd

(Pemerhati Pendidikan dan Generasi)

Dunia pendidikan butuh perhatian ekstra, pasalnya pandemi covid 19 menuntut perubahan besar dalam aktivitas pendidikan. Lebih jelasnya, yakni perubahan ke arah belajar dan mengajar secara online secara serempak. Artinya kebutuhan internet dan gawai harusnya menjadi prioritas utama untuk dipenuhi di tengah wabah yang tak kunjung selesai ini. Jika tidak, maka aktivitas pendidikan akan terganggu, karena terbatasnya akses antara guru dan siswa untuk saling berkomunikasi.

Faktanya, di Indonesia masih terdapat 12.548  desa yang belum tersentuh akses layanan internet. Hal ini menjadi tantangan yang harusnya segera ditangani pemerintah sejak keputusan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ditetapkan. Namun seperti yang disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti bahwa setelah berbulan-bulan “tidak ada langkah-langkah konkrit Kemendikbud mengatasi berbagai kendala PJJ”. Bahkan berdasarkan data survey PJJ fase 1 yang dilakukan KPAI pada April 2020 di peroleh hasil 42 persen siswa kesulitan belajar daring karena orang tua tidak mampu membeli kuota internet dan 15, 6 persen siswa kesulitan daring karena tidak memiliki ponsel, komputer atau pun lap top (https://www.google.com).

Sayangnya pemerintah justru mengutamakan peluncuran program POP (Program Organisasi Penggerak) sebagai episode keempat dari terobosan kebijakan Program Merdeka Belajar. Rincinya, POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Program ini tentu baik, tetapi bila kebutuhan utama pendidikan seperti sarana pra sarana, secara khusus kebutuhan internet dan gawai di tengah pendemi untuk pendidikan telah terpenuhi.

Persoalannya, aktivitas pembelajaran jarak jauh belum terjadi secara meluas dan belum berjalan normal atau efektif dengan merata, sehingga kurang tepat jika sudah melompat pada program peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah dengan adanya organisasi penggerak. Karena itu, organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan yang mundur dari program POP pun sepakat bahwa anggaran program ini perlu direalokasi untuk keperluan yang lebih mendesak di bidang pendidikan, selain juga karena proses seleksi yang dinilai tak sejalan dengan semangat perjuangan pendidikan. Pendapat yang sama juga disampaikan komisioner KPAI bahwa anggaran POP sebesar Rp 595 miliar itu bisa digunakan untuk penggratisan internet, bantuan gawai bagi anak-anak miskin dan guru honorer. Tak hanya meminta untuk realokasi, bahkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengawasi program tersebut (https://nasional.kompas.com).

Potret persoalan pendidikan ini menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan, khususnya pendidikan di tengah wabah covid 19. Kesalahan memahami mana yang harusnya diprioritaskan mencerminkan ketidakjernihan paradigma tentang pendidikan. Karena sikap dalam menangani persoalan pendidikan erat kaitannya dengan paradigma terhadap pendidikan itu sendiri. Indonesia sebagai salah negara yang ikut menandatangani perjanjian global yakni GATS (General Agreement on Trade in Service), ikut mengadopsi paradigma bahwa pendidikan adalah bagian dari perdagangan jasa. Dampaknya, bagi rakyat yang hendak memperoleh pendidikan apalagi yang berkualitas, harus mampu mengeluarkan biaya yang besar. Karena itu, terciptalah kesenjangan sosial di tengah masyarakat, tak aneh jika terceletuk dalam pernyataan bapak Nadiem bahwa sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin. Meski sikap penanganan dan pernyataan Pak Nadiem terhadap pendidikan tersebut mendapat kritik, tentu tidak cukup jika hanya menunggu dan mengaharap adanya terobosan baru, tetapi perlu solusi yang lebih mendasar yakni perubahan paradigma negara tentang pendidikan sebagai barang/jasa yang diperjual-belikan menjadi hajat hidup yang harus dipenuhi negara untuk seluruh rakyat.

Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara untuk semua rakyat tanpa terkecuali, baik yang miskin atau kaya, semua harus dipenuhi negara tanpa membeda-bedakan fasilitas. Bahkan pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan syariat yang hukumnya dosa jika dilalaikan dan wajib dipenuhi. Karena itu, dalam Islam segala kebutuhan sarana pendidikan yang belum terpenuhi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi menjadi penghalang siswa memperoleh pendidikan. Hal ini sama dengan perbuatan dzalim, karena telah mengabaikan hak siswa untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mewajibkan kurikulum dan metologi pengajarannya berbasis aqidah Islam, sehingga siswa akan terlindungi dari pemikiran-pemikiran sekuler (pemisahana agama dari kehidupan) yang menyebabkannya menjadi liberal.