Layakkah Demokrasi Diperjuangkan?




Oleh. Ulfiatul Khomariah

(Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)


#InfoMuslimahJember -- Demokrasi. Siapa yang tak pernah mendengar istilah demokrasi? Sebuah sistem yang berkonsep pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat ini kerap kali menjadi perbincangan di berbagai belahan dunia. Salah satunya Indonesia, negeri yang terkenal dengan mayoritas muslim ini begitu mengagung-agungkan sebuah sistem yang bernama demokrasi. Bahkan, banyak tokoh yang menganggap bahwa sistem politik demokrasi akan memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi juga seringkali diusung oleh para aktivis muslim yang menganggap bahwa demokrasi bagian dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam wajib bagi kita semua untuk mencari tahu benarkah demokrasi ini berasal dari Islam dan layakkah sistem demokrasi untuk diperjuangkan?

Sebelum berbicara jauh tentang demokrasi, sudah selayaknya kita memahami terlebih dulu tentang apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Dari bahasa Inggris demos dan kratos diserap menjadi democracy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi dalam istilah politik memiliki arti pemerintahan rakyat. Hal ini berarti dalam sebuah Negara yang berdemokrasi, kekuasaan dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum.

Secara definisi, demokrasi memiliki arti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Artinya, politik demokrasi benar-benar dilepaskan dari kekuasaan agama agar dapat benar-benar berjalan sesuai dengan idealitas rasionalitas manusia. Sehingga demokrasi menjadikan manusia sebagai pembuat aturan dalam menentukan benar-salah dan baik-buruknya. Serta menjadikan ide sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan) sebagai pondasi dasar dari demokrasi. Bukankah hal ini sangat bertentangan dengan konsep Islam yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak membuat hukum? Allah SWT berfirman dalam (QS. Yusuf : 40) yang berbunyi innil hukmu illa lillah (sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah).

Secara konsep demokrasi sangat bertentangan dengan Islam dan akan mengantarkan pada kondisi yang jauh dari kata keadilan. Sehingga selogan yang sering disebutkan bahwa rakyat akan mendapatkan hak secara adil hanya akan menjadi ide yang ubsurd dan utopis untuk diwujudkan. Jika ada yang mengatakan bahwa demokrasi terlahir dari para ulama, maka pendapat tersebut tidaklah berdasar. Sebab dari berbagai sumber referensi terkait demokrasi, kita dapati bahwa ide demokrasi sama sekali tidak berkaitan dengan dunia Islam. Justru demokrasi berasal dari dunia Barat. 

Konsep demokrasi semakin disebarluaskan pada masa abad pertengahan oleh para pemikir barat. Misalkan seperti Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya, L’Esprit des Lois (The Spirit of Laws) yang memunculkan konsep Trias Politika, John Locke dalam bukunya, Two Treatises on Civil Government (1690) dan Jean Jacques Rousseau dalam bukunya, Du Contract Social (1762). Akhirnnya demokrasi kembali mengemuka pada Revolusi Perancis di Eropa selepas Perjanjian Westphalia 1648. Perjanjian ini mengatur undang-undang Internasional dalam rangka ekspansi (baca menjajah) negara lain untuk mewujudkan kepentingan negara adidaya.

Sejak Amerika Serikat bangkit dari masa isolasinya setelah Perang Dunia II, AS menjadi salah satu negara yang menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Secara global AS melancarkan program “Demokratisasi Dunia”. AS menghendaki seluruh Negara di dunia ini menjalankan kehidupan Demokratis seperti yang mereka ajarkan. Untuk menunjang program itu, berbagai kegiatan dilakukan. Beberapa kalangan terpelajar dari berbagai negara diberi kesempatan mengunjungi AS untuk melihat bagaimana kehidupan demokrasi disana. Berbagai buku tentang demokrasi juga diterjemahkan dalam bahasa Nasional Negara yang menjadi sasarannya, termasuk Indonesia.

Salah satu buku kecil yang memuat tentang ajaran demokrasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Apakah Demokrasi itu?” Buku ini merupakan terjemahan dari buku kecil yang berjudul “What is Democracy?”. Booklet ini lalu disebarkan ke berbagai kalangan oleh USIA (United State Information Agency). Dengan buku ini dan beberapa buku lainnya yang sejenis, AS ingin menyebarkan demokrasi ke bumi Nusantara. Sudah pasti tujuannya bukanlah untuk kebaikan Indonesia. Karena sangat jelas terikrar dalam pidato-pidato Pemimpin Amerika tujuan mereka menyebarkan demokrasi adalah untuk kepentingan Nasional mereka. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh George W. Bush dalam pidatonya di hadapan masyarakat AS tahun 2003: “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”. Dari penjelasan tersebut tergambar bahwasanya proses penyebaran demokrasi dilakukan oleh dunia Barat hanya untuk dijadikan sebagai senjata ampuh (manuver politik) untuk kepentingan mereka. 

Demokrasi memang telah menjadi alat bagi para penjajah, baik dari Barat (asing) maupun dari Timur (aseng) untuk menguasai  negeri-negeri Muslim. Inilah penjajahan gaya baru (neoimperialisme) yang dilakukan oleh Kafir Penjajah. Oleh karena itu, William Blum, penulis buku America’s Deadliest Export Democracy menyebutkan bahwa demokrasi adalah alat dominasi Amerika Serikat yang kini juga dipakai Cina atas  seluruh dunia. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi.

Dengan adanya konsep demokrasi ini, negeri-negeri Muslim khususnya tak lagi terikat pada ketentuan syariah. Akhirnya, Barat dengan mudah mempengaruhi proses legislasi (penetapan peraturan perundang-undangan) baik secara langsung melalui drafting assistance (bantuan perancangan undang-undang) maupun tidak langsung melalui orang-orang mereka di parlemen atau di pemerintahan. Sehingga tidak aneh jika segala kebijakan yang terlahir di negeri muslim sangat memihak kepada Asing maupun Aseng. 

Maka wajar apabila yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah nasib TKA (Tenaga Kerja Asing) daripada rakyatnya sendiri. Justru banyak lahir kebijakan tidak Pro dengan kepentingan rakyatnya sendiri seperti: naiknya iuran BPJS dimasa rakyat sedang mengalami kesulitan menghadapi pandemi covid, kekehnya pemerintah untuk melanjutkan kebijakan reklamasi, dan kebijakan perpindahan ibu kota yang terlihat memaksakan diri disaat rakyat sedang menjerit membutuhkan dana bantuan untuk bertahan hidup. Serta adanya beberapa RUU transaksional, diantaranya adalah RUU Omnibus Law, UU Migas, UU Pidana KUHP, UU SDA, UU Penanaman Modal, dll. Merupakan UU yang nampak keberpihakannya pada pengusaha (capital) tanpa memperdulikan rakyatnya sebagai buruh yang akan menjadi korbannya. 

Melalui demokrasi dengan instrumen utama media massa, apalagi demokrasi liberal seperti yang saat ini dipraktikkan, Barat sangat mudah mempengaruhi opini masyarakat dalam pemilihan pemimpin negara dan  untuk bisa menerima paham-paham dari Barat seperti sekularisme, HAM, persamaan gender hingga LGBT. Akibatnya, paham-paham itu dengan mudah menyebar dan berpengaruh dalam penetapan kebijakan. Sebaliknya jika ada paham yang bertentangan dengan paham Barat maka harus siap tidak mendapatkan ruang untuk bersuara atau istilahnya mendapat persekusi.

Melalui Demokrasi lahirlah pemimpin yang tidak otentik. Dia terpilih karena rekayasa citra (image engineering) melalui media massa. Melalui demokrasi pula, lahirlah negara yang dikontrol oleh korporasi. Dominasi korporasi terhadap negara semakin mencengkeram setelah korporasi multinasional turut bermain. Mereka turut menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Kembali seperti jaman VOC dulu. Maka jika dulu mampu melihat dengan jelas siapa penjajah sesungguhnya, dengan demokrasi wajah penjajah tertutupi, yang terlihat adalah sosok penyelamat yang siap menikam siapapun dan kapanpun.

Melalui demokrasi, penjajahan Barat menjadi semakin asyik bergerilya. Buktinya, jika Barat memang benar-benar tulus memperjuangkan demokrasi dan mengajak seluruh negara menerapkan demokrasi dengan sebaik-baiknya, tentu mereka akan bertindak konsisten mendukung mereka yang menerapkan demokrasi dan menentang yang sebaliknya. Kenyataannya tidaklah demikian. Lihatlah, Barat tetap mendukung rezim totaliter di sejumlah negara, seperti di rezim Assad di Suriah. Sebaliknya, mereka tak segan menjatuhkan rezim, seperti Presiden Mursi di Mesir dan FIS di Aljazair, meski terpilih dengan cara demokrasi, namun karena dinilai tidak sesuai dengan kemauan Barat akhirnya digulingkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi hanyalah alat bagi Barat untuk melancarkan aksi-aksi penjajahan mereka.. Itulah hakikat demokrasi yang sesungguhnya yangs angat nampak kebusukannya. Pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat hanyalah slogan isapan jempol belaka. Lalu layakkah ide demokrasi ini diperjuangkan? Wallahu a’lam bish-shawwab.


0 Comments

Posting Komentar