NEGARA KHILAFAH BUKAN IMAJINASI, TAPI WAJIB REALISASI



Oleh. Ayu Fitria Hasanah S.Pd

(Pengamat Politik dan Sosial Budaya)


#InfoMuslimahJember -- Perbincangan soal khilafah kembali mencuat di tengah masyarakat. Diantaranya karena kesuksesan produksi film Jejak Khilafah di Nusantara yang di putar secara virtual tepat 1 muharrom 1442 H. Berbagai pandangan tentang khilafah pun muncul di masyarakat, ada yang membenarkan bahkan mendukung agar mengambil khilafah sebagai sistem kepemerintahan dalam bernegara, namun ada juga yang mengatakan bahwa negara khilafah adalah imajinasi.

Salah satu alasan dikatakan sebagai imajinasi karena Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu. Pendapat tersebut dilandasi fakta sejarah yaitu terjadinya mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pengganti (khalifah) Nabi pasca Rasulullah wafat, yakni pemilihan langsung (Abu Bakar As-Shiddiq), penunjukan khalifah (Umar bin Khattab), tim formatur (Utsman bin Affan). Fakta sejarah ini pun dinilah sebagai bukti bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya berupa landasan etik atau moral keagamaan yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menelaah lebih dalam, komprehensif dan berpendapat berlandaskan ilmu Islam, agar pandangan yang dihasilkan benar (https://www.jawapos.com).

Bagi seorang muslim secara syar’i, wajib melandaskan setiap pendapat, perbuatan dan pengambilan peraturan berdasarkan Alquran, Assunnah dan ijma’ sahabat, inilah sumber-sumber hukum dalam Islam. Berdasarkan Alquran, banyak ayat yang menerangkan wajibnya mengatur segala urusan umat dengan hukum-hukum yang diserukan Allah dan Rasul-Nya, diantaranya surat Al-Maidah ayat 48-49, Allah berfirman: “maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (TQS Al-Maidah [5]: 48),

“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (TQS Al-Maidah [5]: 49).

Ayat-ayat ini memberikan pemahaman bahwa hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang penguasa setelah Rasulullah untuk memustuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Bahkan makna ayat tersebut mengandung seruan yang tegas, oleh sebab itu hukumnya wajib. Dengan kata lain wajib bagi kaum muslim merealisasikan khilafah, karena hanya dengan model sistem khilafah penyelesaian segala urusan umat diselesaikan dengan berdasar pada Alquran dan Assunnah juga ijma’ sahabat.

Berdasarkan dalil as-Sunnah setiap muslim harus memahami bahwa perkataan, perbuatan dan diamnya rasulullah menjadi sumber hukum. Rasulullah bersabda:“Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah, dan siapa saja yang mati sedang di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti kematian jahiliyah” (HR. Muslim).

Hadis ini mengandung makna dan seruan yang tegas bahwa kaum muslim harus berbaiat untuk mengamalkan kitabullah dan sunah RasulNya kepada seorang khalifah, karena setelah rasulullah wafat sebagai nabi terakhir maka baiat itu hanya bisa dilakukan kepada khalifah. Berdasarkan dalil ini, wajib bagi setiap muslim mewujudkan khilafah dan memiliki khalifah, dengan begitu kitabullah dan sunah Rasul benar-benar dapat diamalkan. Karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu, karena dari dalil di atas secara tersirat Rasulullah memerintahkan kaum muslim agar terus berbaiat kepada seorang khalifah, dan khalifah hanya akan ada apabila terdapat negara khilafah. Oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim merealisasikan negara khilafah.

Mengenai mekanisme yang beragam dalam pemilihan khalifah, hal ini posisinya hanya menjadi uslub atau cara yang hukumnya mubah. Tetapi yang wajib dalam Islam dan menjadi syarat sahnya seorang calon khalifah menjadi khalifah adalah adanya baiat taat kepada khalifah. Inilah metode khas pengangkatan khalifah dalam Islam, yang tidak pernah berubah sejak masa khulafaur rosyidin hingga kehkilafahan yang terakhir. Hal itu menjadi ijma’ sahabat yang mengandung makna bahwa kaum muslim wajib mewujudkan khilafah, karena satu-satunya metode pengangkatan pemimpin yang syar’i dalam Islam adalah dengan baiat taat untuk mengamalkan kitabullah dan sunnah rasul oleh khalifah. Metode ini juga mencirikan bentuk pemerintahan tertentu yakni khilafah, kerena itu perbedaan mekanisme tidak dapat dijadikan landasan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu.

Keteladanan para sahabat rasul, para khalifah masa abbasiyah hingga ustmani yang tidak pernah mengganti empat hal dalam aktivitas politik yaitu: 1) metode pengangkatan khalifah yakni dengan baiat meski berbeda mekanisme pemilihinnya, 2) sumber hukumnya yakni tetap Alquran, AsSunnah, ijma’ sahabat, qiyas, 3) juga meletakkan kedaulatan tertinggi pada hukum syara’ dan 4) khalifah yang berhak menetapkan hukum, ini semua karena kesadaran wajibnya pelaksanaan aktivitas politik semacam ini, dan ini bukan sebatas nilai atau moral Islam yang boleh dipilih untuk diterapkan atau tidak, melainkan syariat yang harus dijalankan kaum muslim. Tentu pengkajian aktivitas politik ini dengan mencontoh perbuatan rasulullah dalam sirohnya ketika melaksanakan kepemimpinannya di Madinah. Oleh sebab itu tidak benar jika dikatakan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya berupa landasan etik atau moral keagamaan yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya.



0 Comments

Posting Komentar