Omnibus Law dan Kerusakan Bumi 30 Tahun Mendatang

 



Oleh: Yessy Inqilaby

 

Di masa depan, bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Banyak makhluk hidup yang sudah punah karena terjangkit wabah penyakit. Begitu juga dengan tanaman, hampir semua tanaman tidak layak dimakan karena sudah terinfeksi penyakit. Saat itu hanya jagung yang dapat dikonsumsi manusia agar dapat bertahan hidup. Ladang pertanian sering rusak akibat hawar, badai debu menerjang daratan, dan umat manusia kembali ke peradaban bertani tanpa negara.

Keadaan bumi saat itu membuat NASA merencanakan misi besar-besaran ke luar angkasa untuk mencari planet baru yang dapat menggantikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Cooper mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, tinggal bersama keluarganya, termasuk ayah mertuanya, putranya Tom, dan putrinya yang berusia sepuluh tahun, Murphy, yang percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Setelah menantang Murph untuk membuktikan keberadaan hantu melalui penyelidikan ilmiah, Cooper menemukan bahwa "hantu" tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia NASA yang dipimpin Profesor Brand.

Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus.

Meski cuplikan di atas bukanlah based on the true story, namun film fiksi ilmiah berjudul Interstellar  yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini bukan tak mungkin menjadi kenyataan. Berbagai bencana yang menimpa lingkungan kita hari ini adalah gejala mundurnya peradaban umat manusia. Mulai dari pemanasan global dan perubahan iklim, rusaknya siklus hidrologi, bertambahnya jumlah lahan kritis, dan berbagai bencana hidrometeorologi. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim, dimana efek lanjutan dari kondisi tersebut adalah naiknya tinggi permukaan laut yang mampu menenggelamkan pulau-pulau di berbagai negara.  Kemudian punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan, hingga dapat mengancam kestabilan pangan. Perubahan cuaca akan lebih ekstrem, angin dan badai akan lebih sering terjadi.

Degradasi lahan juga makin masif. Berdasarkan peta erosi global yang dirangkum KLHK, Indonesia termasuk negara dengan laju sedimentasi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 250 ton/km2 per tahun. Tingginya laju sedimentasi itu berakibat menurunnya produktivitas lahan dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah mengatakan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9), "Kami sampaikan secara umum tren bencana makin meningkat. Sampai awal September 2020 tercatat ada 1.978 bencana". Di antaranya bencana banjir menempati peringkat pertama dengan 748 peristiwa. Setelah itu, disusul berturut-turut oleh bencana puting beliung dengan 527 kasus dan tanah longsor 370 kasus dan kebakaran hutan dan lahan dengan 270 kasus. BNPB mencatat korban yang mengungsi mencapai angka 3,9 juta jiwa. Sementara itu, 273 jiwa meninggal dunia. "Terdapat 422 orang luka-luka dan 12 hilang," kata Harmensyah.

Indonesia masih dinobatkan sebagai negara dengan pengurangan tutupan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia berdasarkan analisis UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre dalam laporan FAO “The State of the World's Forests 2020” belum lama ini.

Forest Watch Indonesia (FWI) pun mencatat laju kehilangan tutupan hutan periode 2013-2017 mencapai rata-rata 1,47 juta hektare per tahunnya. Kalimantan dan Sumatra yang mendominasi (>50 persen dari luas total deforestasi) dengan proyeksi tren kehilangan hutan yang akan bergeser ke arah Indonesia Timur sekitar 245 ribu Ha/tahun pada periode 2017-2034.

Salah satu penyebab kerusakan hutan yaitu akibat penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging) yang masih menjadi isu global yang cukup persisten (FAO, 2020). Selain itu, konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan kebakaran hutan juga memperparah kerusakan tersebut.

Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi terkait aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menemukan adanya daya rusak aktivitas tambang yang berdampak kepada terganggunya kualitas air tanah dan perubahan bentang alam, dimana terjadi banyak danau buatan sebagai dampak dari aktivitas penambangan batubara.

Dalam kondisi separah ini, alih-alih menghentikan liberalisasi SDA yang menjadi akar kerusakan alam, pemerintah justru memperlebar kran penyalahgunaan alih fungsi lahan atas nama kepentingan umum dan iklim investasi. Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja seolah mengamini hal tersebut.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa perubahan yang paling krusial di antaranya:

1. Keberadaan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dilemahkan, yakni tidak lagi menjadi prasyarat diterbitkannya izin usaha.

2. Izin lingkungan dihapus, sehingga apakah masyarakat sekitar menyetujui ataupun menolak tak berpengaruh pada proses perizinan usaha.

3. Kriteria usaha yang berdampak penting yang wajib dilengkapi Amdal (pasal 23 ayat 1) dihapus. Padahal di dalamnya memuat poin-poin penting yang jika dihapus maka berarti melegalkan perusakan lingkungan, misalnya kriteria pada poin c "proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya".

4. Pengawasan dan sanksi administratif menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini berpotensi menjadikan pemerintah pusat bertindak otoriter karena tak ada peluang pihak lain ikut mengawasi atau menggugat perizinan meski tak sesuai konsep  kelestarian lingkungan misalnya.

5. Menghapus pasal 29, 30, 31 mengenai Komisi Penilai Amdal. Untuk kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung menerbitkan Perizinan Berusaha ketika sudah ada pernyataan kesanggupan korporasi mengelola lingkungan hidup.

Jika para ahli dan ilmuwan tak lagi dilibatkan dalam penyusunan Amdal, bahkan cukup dengan sebuah pernyataan kesanggupan saja dari korporasi, bukankah UU Ciptaker ini benar-benar menjadi angin segar bagi para investor untuk menjarah alam kita dan menciptakan kerusakan yang jauh lebih besar?

Kalau kebijakan ini dilanjutkan, 30 tahun mendatang berapa pulau yang akan tenggelam? Berapa hektare sisa hutan kita? Mampukah kita bertahan pada cuaca ekstrem serta angin dan badai yang akan lebih sering terjadi? Apakah kita dan anak cucu kita akan memiliki cukup pangan dan air bersih? Besar kemungkinan akan terjadi perebutan sumber daya akibat kelangkaan pangan. Produksi pangan utama (beras, gandum dsb) dapat menurun hingga 33%. Bahkan dalam skenario terburuk, bisa turun hingga 70%! Beberapa ekosistem, seperti ekosistem alpen, bakau tepi pantai dan terumbu karang diperkirakan dapat lenyap, termasuk beberapa spesies ikan.

Omnibus Law UU Ciptaker menjadi bukti bahwa negeri ini hakikatnya tak pernah memiliki kedaulatan sendiri. Kebijakan pemerintah hanyalah mengikuti arahan negara-negara Kapitalis. Pelonggaran regulasi bagi korporasi makin menunjukkan keberpihakan penguasa pada mereka sehingga melahirkan korporatokrasi. Mengapa bisa demikian? Tidak lain karena penerapan sistem demokrasi sekuler yang telah terbukti menjadi jalan penjajahan asing atas Indonesia dan berbagai negeri. Maka belumkah tepat saatnya untuk mencampakkan sistem rusak dan merusak ini dan menggantinya dengan Islam?. []

0 Comments

Posting Komentar