Omnibus Law Muncul, Akankah Nasib Buruh Mujur??

 


Oleh. Harum Catur P.


#InfoMuslimahJember -- ”Buruh itu bukan hanya harus kuat tapi juga cerdas" Tukas Ibu Khalifa.


Dalam acara ini Ibu Klifa menjelaskan bagaimana sistem ketenagakerjaan buruh semasa sebelum dan sesudah disahkannya UU Cipta Kerja ini.


Bukan hanya itu Ibu Khalifa juga mengatakan ”menurut pandangan saya  kalau kita berbicara masalah ini bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan tetapi juga menyangkut masalah lingkungan masyarakat nelayan yang pertambangan dan lain sebagainya tapi kalau saya ini adalah kapasitasnya sebagai buruh maka saya akan berbicara dalam konteks buruh.”


Menurut pandangan saya pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu atau undang-undang omnibus Law yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. dalam UU nya rakyat kini tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pensiun. PHK dipermudah atau sepihak perusahaan dengan dalih demi hukum padahal ketika perusahaan itu melakukan PHK sepihak itu harus melalui beberapa aturan yaitu SP1 kemudian SP2 dan SP3. Kemudian pengupahan yang diberlakukan per satuan waktu yang memberi ruang hilangnya upah minimum. Terakhir adalah itu hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan di undang-undang 13 dihilangkan. Outsourcing bebas digunakan disemua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu.


Pemerintah  hari ini ibarat orang jahat antara penguasa dengan para cukong-cukong, Para kapitalis oligarki yang mengorbankan rakyat demi kepiting tersebut. Tukas B. Yuniar Alifa.  Ini merupakan bentuk Ironi demokrasi karena sudah terbukti penolakan rakyat yang mati-matian, besar-besaran dengan penolakan yang tepat tapi ternyata sekali lagi dan berkali-kali pemerintah tidak mendengarkan.


Ibu Yuniar mengatakan ”Saya pernah mengunjungi teman-teman buruh di silosanen itu Kerjanya sangat luar biasa, mereka berangkat pagi jam 2 hanya untuk Rp3.000 yg jika beli es jus aja nggak dapet Rp3.000. Tapi mereka harus meninggalkan anak, berjalan sekian jauhnya bisa jadi kehilangan kesempatan mendampingi putra-putrinya. Kemudian mereka juga nggak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan untung itu adalah para pengusaha.


Kalau kita bertanya, Kenapa kondisi ini terus terjadi pada kita terus-menerus? Karena pemerintah memberikan banyak kesempatan yang luar biasa kepada Para kapitalis untuk menjarah kita. Itu adalah buah dari sistem hidup yang kita pilih atau terpaksa kita ada di dalamnya yaitu sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Menurut demokrasi sebuah negara dikatakan negara maju ketika produk domestik brutonya tinggi artinya total akumulasi kekayaan yang ada di suatu negara itu harus besar tidak peduli apakah kemudian total kekayaan itu dari masing-masing orang ataukah hanya didapatkan oleh segelintir orang. 


Maka penguasa biasanya mengambil jalan pintas daripada menyejahterakan.  Karena inilah kemudian pemerintah itu sangat menomorsatukan bahkan mendewakan investasi karena berharap kemudian akan banyak sekali kekayaan masuk ke dalam suatu negara. Pada Pilkada, Pilbup, pilgub, Pilpres itu kan membutuhkan dana yang sangat sangat besar bahkan dikatakan oleh Mahfud MD di balik Pilkada yang ada di Indonesia itu 80% lebihnya yang berkuasa mengatur itu adalah para swasta.


Sehingga wajar kalau kemudian harus ada politik balas budi dari penguasa kepada para cukong-cukong atau Para kapitalis. Karena sistem politik demokrasi mengharuskan seperti itu kemudian mereka dituntut juga supaya mendapatkan total akumulasi Kekayaan Negara yang cepat apalagi dalam kondisi sekarang di mana Indonesia pertumbuhannya minus, sementara Indonesia juga harus bayar hutang maka satu-satunya jalan tercepat itu adalah dengan investasi yg mengundang banyak investor supaya kemudian banyak dollar yang masuk ke negara kita tanpa memikirkan Bagaimana nasib nasib rakyatnya.

Di Amerika sendiri rakyatnya dulu memprotes besar-besaran di Amerika karena hanya ada 1% penduduk yang sebenarnya menguasai 99% Kekayaan Negara jadi tidak ada ceritanya dalam demokrasi itu rakyat kecil yang diuntungkan, yang diuntungkan itu selalu parah kapital itu oligarki utamanya sekelompok kecil orang itu yang kemudian diuntungkan dari kebijakan kebijakan.


Pertanyaannya bagaimana solusinya mendasar untuk menyelesaikan masalah yg berulang ulang? Terlebih, pemerintah terus saja begitu? Ternyata kesalahannya itu selain karena faktor penguasanya yang seperti itu juga lahir karena diterapkan sistem politik demokrasi. Dan karena kita masih saja menggunakan UU buatan manusia yang UU buatan manusia itu memang UUnya cacat sejak lahir. Karena di dalamnya banyak kepentingan yang pasti tidak akan pernah memuaskan semua stakeholder.


Contoh, kasus Omnibus Law yang sekarang ini para buruh tidak sepakat kalau disepakati, katanya UU ini demi kepentingan rakyat, masalahnya yang kepentingan rakyat yang mana?. Contoh lain Undang-Undang di Amerika yg dibahas 5 tahun, bayangkan berapa waktunya dan Berapa dana yang dikucurkan dan itu pun juga masih menghasilkan ketidakpuasan. Jadi solusi sebenarnya kita harus kembali kepada solusi yang lebih mendasar, berpindah dari undang-undang buatan manusia kepada undang-undang buatan pencipta manusia dan itu tentunya tidak seperti solusi kapitalis. Kita harus kembali kepada solusi mendasar yang benar-benar solutif. Seperti katanya Bu Tejo itu, jadi orang harus selalu solutif.

Solusi mendasar adalah Islam karena Islam itu adalah satu-satunya ideologi yang menetapkan bahwa peraturan yang harus ada yang harus diterapkan itu adalah peraturan dari Allah yaitu hukum syara dan kalaupun ada undang-undang maka undang-undang itu adalah dalam rangka memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syarat. Jadi undang-undang itu tidak boleh keluar dari apa yang digariskan oleh hukum syara Kemudian yang kedua negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat individu per individu.


Kalau dibandingkan dengan kapitalis jelas berbeda, kalau kapitalis hanya segelintir orang saja 1% Bahkan dari kelompok masyarakat itu yang dia kaya sementara yang lainnya miskin nggak masalah asalkan pedenya tinggi kalau di dalam Islam kesejahteraan itu harus kesejahteraan individu per individu. Kemudian Islam juga menetapkan negara berdaulat penuh tidak boleh kemudian negara itu tunduk kepada kepentingan pihak tertentu baik itu kapitalis lokal maupun kapitalisasi.


Solusi Islam ini adalah yang sangat luar biasa sebenarnya kalau kita mau ambil jadi kalau kita mau menyelesaikan problem kesejahteraan hidup ini baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro itu penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik. Kehidupan kita tadi itu harus  kita selesaikan tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus dibarengi usaha penyelesaian yang bersifat sistemik integral dan penyelesaian sistem itu adalah dengan mengganti sistem politik. Kemudian yang menjamin semua kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, kebutuhan primer itu adalah negara semua itu ditanggung oleh negara dari dana Baitul Mal yang tidak diserahkan pada pengusaha sehingga tidak ada ceritanya pengusaha itu bebas mengatur hidup rakyat seperti sekarang.


Seperti kasusnya BPJS, negara di bawah kendali korporasi karena sebenarnya BPJS itu adalah korporasi, dia bukan bagian dari negara ya Tapi kalau dalam Islam yang bertanggung jawab adalah negara sehingga seperti yang dijelaskan awal bahwa pendidikan, kesehatan, keamanan, kebutuhan primer, akses terhadap kebutuhan sekunder dan tersier itu bisa diakses oleh semua warga negara muslim. Baik muslim miskin, kaya, semua bisa mengakses itu sehingga dari sini kalau seandainya politik ekonomi Islam itu diterapkan maka sebenarnya permasalahan antara buruh dan pengusaha itu selesai.


Tidak seperti sekarang yang kondisinya menjadi rumit karena negara tidak mau bertanggung jawab, semua subsidi dicabut, membebankan kesejahteraan buruh kepada para pengusaha, sementara pengusahanya itu banyak yang gulung tikar Mereka banyak yang protes akhirnya bulatlah itu tidak berkesudahan.


Berbeda halnya dengan Islam, kalau dalam Islam semua itu sebenarnya yang menanggung adalah negara yang kemudian buruh dengan pengusaha akot Sesuai dengan manfaat yang bisa diberikan buruh dan berapakah upah yang bisa diberikan. Kemudian negara turun tangan sebagai pengawas dan juga sekaligus sebagai pengaman. Maka kita harus menanggalkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, beralih kepada sistem ekonomi dan politik Islam. 


Namun sistem politik Islam tidak mungkin bisa diterapkan kalau tidak ada sistem politik yang kemudian memadai Ari sebuah institusi yang bernama Khilafah. Khilafah Itu adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpin disebut khalifah atau disebut Imam atau Amin. Kita harus yakin dan kembali kepada hukum Allah maka pasti bulam dari langit dan bumi itu akan datang kepada kita, sebaliknya kalau kita berpaling dari hukum Allah maka Allah akan menyiksa kita karena disebabkan perbuatan kita.

0 Comments

Posting Komentar