Seberapa Perlu UU Marital Rape?

 


Oleh. R. Raraswati

(Freelance Author, Muslimah Peduli Generasi)

 

#InfoMuslimahJember -- Ungkapan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) terdengar aneh, karena istilah tersebut digunakan untuk pasangan sah. Kata pemerkosaan biasanya diperuntukkan pada wanita yang mendapatkan pelecehan seksual oleh orang lain, bukan suaminya. Namun, inilah yang sedang digencarkan oleh penganut sekularis dan gender untuk dilegalkan. Selangkah lagi, RUU KUHP terkait hal ini pun disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.


Mekutip dari detikcom, (14/6/2021): "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan Pasal 53 UU 23/2004 tentang PKDRT yaitu tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat delik aduan," kata Guru Besar hukum pidana UGM Prof Marcus Priyo Gunarto dalam Diskusi Publik  RUU KUHP di Hotel JS Luwansa, Senin (14/6/2021).

 

Pada ayat 1 pasal tersebut berbunyi: “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

 

Jika kita telusuri lebih rinci, sejatinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan sistem sekuler yang dianut negeri ini. Di mana sistem ini memisahkan agama dari kehidupan, sehingga menjadikan umat Islam tidak lagi menggunakan syariat sebagai pedoman hidup. Mereka menggunakan aturan Islam ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Sementara saat melakukan aktivitas rutinnya menggunakan aturan sendiri sesuai kebutuhan dan keinginan. Semua itu membuat pasangan suami istri tidak mengetahui hak dan kewajiban yang perintahkan syariat.

 

Para penganut kapitalis sekuler hanya mengukur sesuatu dengan materi. Menjadi wajar jika istri juga dituntut mencari tambahan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Secara bersamaan, kewajiban mengurus rumah, anak dan suami tetap harus dijalani. Peran ganda wanita ini tentu berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun psikisnya. Ketika suami minta haknya untuk berjimak, sedangkan kondisi sang istri yang lelah, dapat memicu masalah dalam keluarga. Kondisi istri seperti ini tidak dapat melayani suami secara maksimal bahkan ada kemungkinan menolak.

 

Jika demikian, hubungan suami istri akan dilakukan dengan cara memaksa. Hal ini bisa dikenakan delik hukum dengan ancaman penjara selama dua belas tahun. Ancaman tersebut menjadikan laki-laki lemah iman memilih hubungan di luar rumah untuk menghindarinya. Tentu saja ini menimbulkan masalah baru yang lebih luas.

 

 

Ironi, suami yang memaksa hubungan pada istri sahnya mendapatkan hukuman berat. Sementara undang-undang pada pelaku 'kumpul kebo' diberi sanksi lebih ringan. Sebagaimana tercantum pada pasal 418 ayat 1:


"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II adalah maksimal Rp10 juta."

 

Artinya, jika pasangan bukan suami istri sama-sama masih lajang dan dewasa, bebas dari delik hukum marital rape. Tentu ini sangat berlawanan dengan syariat Islam yang mengarahkan fitrah  seksual dengan pernikahan.

 

 

Jika RUU KUHP tersebut dilegalkan, maka akan berdampak pada beberapa hal. Hukuman pada suami yang melanggar akan dipenjara, sehingga tidak menutup kemungkinan berakhir perceraian. Untuk menghindari hukuman, bisa saja suami memilih jajan di luar. Hasilnya, seks bebas semakin tumbuh subur. Pelacuran menjadi bisnis menggiurkan para penganut kapitalis. Maka, kehancuran keluarga dan rusaknya kehidupan sosial dipastikan terjadi.

 

Kemungkinan tersebut, harus segera diatasi dengan mencegah dilegalkannya UU Marital Rape. Umat Islam harusnya terikat pada syariat Islam. Allah telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang paling sempurna. Islam berisi hukum yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk hubungan  suami-istri dalam pernikahan.

 

Allah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang makruf. Bergaul  selayaknya seorang sahabat secara sempurna. Sebagaimana Firman Allah, 

“ … Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisaa’: 19)

 

Penerapan syariat Islam dalam keluarga telah dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau memberikan hak-hak istri, yaitu mahar, nafkah, tidak bermuka masam dan sebagainya. Rasulullah bergaul dengan makruf kepada keluarganya. Dari Muawiyah al-Qusyairi, Nabi pernah ditanya;

“Apakah hak seorang wanita atas suaminya? Rasulullah menjawab, ‘Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajah, jangan mencaci maki dan jangan menjauhinya, melainkan dalam rumah.’” (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

 

Perlakuan Rasul terhadap istri juga diperlihatkan saat menyapa dengan sapaan hangat dan baik. Rasul menyapa Khadijah ra. dengan sebutan “Ya habibi, wahai kekasihku”. Begitu juga dengan Aisyah ra. yang disapa dengan “Ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerahan”.

 

Rasulullah pernah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita (istri) yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari sikap istri, hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar.


Diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah marah (laki-laki muslim/suami) kepada seorang wanita musiman (istri). Jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya.”

 

Nabi juga mengajarkan untuk menjaga rahasia keluarga, khususnya rahasia istrinya. “Sesungguhnya, suami merupakan pakaian istri dan istri adalah pakaian suami,” ujarnya.

 

Dalam pernikahan, istri juga mempunyai hak yang sama seperti halnya suami. Allah menegaskan dalam firman-Nya;


"Dan para wanita  mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf .... " (QS. al-Baqarah [2]: 228)


Namun, istri juga diwajibkan taat kepada suaminya dan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berjimak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:


"Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh." (HR. Muslim)

 

Sesungguhnya tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan, menjaga nasab (garis keturunan), memelihara kehormatan dengan menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan sehingga terjaga kesucian jiwa. Pernikahan hendaknya mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.  Keluarga yang tenang tenteram, rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan unggul penerus Islam.


Tidak cukup untuk melestarikan keturunan, Islam menjadikan perkawinan sebagai penjaga kehormatan dan kemuliaan. Islam justru memberi sanksi yang tegas bagi pelaku zina. Untuk pezina laki-laki maupun wanita yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali. Sedangkan yang sudah atau pernah menikah dihukum rajam, yakni tubuhnya ditanam dalam tanah setinggi dada, kemudian dilempari batu hingga mati.

 

Demikian Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan yang mulia. Jika syariat Islam sebagai pedoman dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, insyaAllah dapat mencegah segala bentuk kekerasan. Dengan demikian tidak diperlukan lagi UU KUHP yang mengatur hukuman pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Keluarga hidup harmonis dan bahagia dengan syariat Islam. InsyaAllah.

 

Wallahu a’lam bish shawwab. 

 

0 Comments

Posting Komentar