MUDIKKU TUMBAL BASA BASI PENANGANAN PANDEMI???



Oleh. Isnani Zhd


Sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Perayaan hari raya di Indonesia identik dengan tradisi pulang kampung atau mudik. Dan mudik  ini tampaknya tidak bisa terwujud kembali pada tahun ini.


Seperti diketahui, pada 2020, karena Pandemi Covid-19, Masyarakat Indonesia dilarang untuk melakukan mudik. Tahun ini, pemerinta juga kembali melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dengan alasan yang sama. Padahal mudik sudah menjadi semacam budaya bagi warga muslim di Indonesia. Bisa jadi dengan hanya satu tahun sekali itulah mereka bisa bertemu dengan sanak saudara yang ada di kampung halaman.


Aturan dan larangan mudik telah disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual. “Ditetapkan tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta maupun pekerja mandiri juga seluruh masyarakat,” kata Muhadjir dalam Konpers daring, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. "Sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu,” tambah Muhadjir. Ia melanjutkan, pelarangan mudik Lebaran 2021 ini untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang masih berlangsung.


Pandemi Covid-19 di Indonesia berlangsung tepat satu tahun. Memasuki bulan ke-13, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah belum berhasil mengakhiri wabah. Setiap harinya kasus Covid-19 masih terus bertambah. Meski pasien sembuh meningkat, kematian akibat virus corona juga masih terjadi. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dinilai seperti kehilangan pegangan dengan banyaknya istilah dalam aturan dan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran kasus. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Satgas Covid-19 RS Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dr Tonang Dwi Ardyanto dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).


Diketahui, di awal terkonfirmasinya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ketimbang menggunakan istilah lockdown. Kemudian di DKI Jakarta, muncul istilah PSBB Transisi. Lalu, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Terbaru dengan vaksinasi  yang terjadi juga pro kontra ditengah masyarakat karena kurangnya edukasi dan informasi yang memadai dari pemerintah.


Meskipun kebijakan pemerintah untuk mencegah laju penularan virus corona sudah bermacam-macam tetapi hingga hari ini pandemi  belum berakhir. Bahkan terkesan sekarang menjadi ajang kepentingan politik daripada kepentingan keamanan atau kepentingan ekonomi. Adanya penangkapan orang kerumunan yang tebang pilih. Denda bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan bahkan pelarangan mudik yang sebenarnya ketika peran negara difungsikan secara optimal untuk antisipasi sejak awal, pastinya aktivitas mudik akan tetap bisa berlangsung dengan aman.


Sebagaimana halnya pemerintah mengantisipasi sejak awal pelaksanaan pilkada hingga dirasa bisa berlangsung aman. Dan pada akhir tahun 2020 pemerintahpun juga telah mengantisipasi sebelum-sebelumnya agar bisa mengantar para pemudik jelang libur natal dan tahun baru 2021 (Liputan6.com/22/12/2020).


Apalagi dalam kebijakan pelarangan mudik, berdampak besar pada ekonomi dan sosial rakyat. Para awak angkutan menjadi lesu. Bahkan ada saran agar pelarangan mudik dibuat peraturan presiden dan para awak angkutan diberi BLT. Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang, Djoko Setijowarno menyarankan, agar pelarangan mudik Lebaran 2021 berjalan efektif, pemerintah diminta terbitkan Peraturan Presiden (Perpres). “Supaya berjalan efektif kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021, sebaiknya Pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Harapannya semua instansi Kementerian dan Lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal,” kata Djoko kepada Liputan6.com, Minggu (28/3/2021). Penerbitan Perpres itu, bertujuan untuk keberlangsungan usaha di bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi, seperti halnya moda udara, laut dan kereta. Lebih lanjut lagi Djoko menyaranakan pemerintah memberi anggaran  polisi untuk pelaksanaan pelarangan mudik,   “Oleh sebab itu, terbitkan Peraturan Presiden tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021. Supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan Mudik Lebaran 2021 dapat bekerja maksimal,” ujarnya.


Ternyata dengan pelarangan mudik akan  banyak konsekuensi yang dibayar oleh pemerintah, memberi dana bantuan BLT ke awak angkutan, menyediakan anggaran polisi, dan yang satu ini tahun kemarin sudah dilakukan yaitu pemberian Bansos kepada pelaku usaha dagang dan usaha pariwisata. Kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial (Bansos) yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H akan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani (Deskjabar, Sabtu 27 Maret 2021). "Kita tetap harus memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dr sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR) maupun dr sisi demand (dengan promosi penjualan, online retail, wisata di daerah-daerah suburban," katanya. Ia juga mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih bebas melakukan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya atau daerah sekitarnya dengan wisata lokal.


Inilah bukti jika penganan pandemi hanya basa-basi. Di satu sisi mudik dilarang tapi disisi lain para usaha dagang dan pariwsata diberi bantuan. Artinya untuk tempat wisata boleh dibuka padahal berpeluang terjadinya kerumunan bahkan mendapat bantuan dana.


Andaikan dana-dana yang dianggarkan semuanya itu untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana persiapan mudik, dan negara mengoptimalkan perannya untuk menskenario arus mudik dan arus balik, bisakah?


Harusnya bisa, jika itu dilakukan skala negara. Negara harusnya membuat kebijakan yang utuh dan benar-benar menjadi pijakan penuntasan pandemi.


Lockdown  telah dikenal sebagai solusi tepat penanganan pandemi, itu adalah salah satu perintah Rasulullah saw. Beliau saw bersabda, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).


Siapa pun paham, wabah tak akan mengglobal jika sejak awal si sakit segera diisolasi. Begitu pun dengan pintu-pintu penyebarannya, baik di negara atau wilayah asal maupun di wilayah penularan, semuanya juga harus segera dikunci. Strategi mengunci ini dalam Islam justru merupakan tuntunan syar’i. Hanya saja, bersamaan dengan proses ini, negara tentu wajib men-support segala hal yang dibutuhkan agar wabah segera dieliminasi. Mulai dari dukungan logistik, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat test, vaksin, dan lain-lain. Bahkan negara wajib memastikan kebutuhan masyarakat selama wabah tetap tercukupi. Negara atau penguasa tak boleh membiarkan masyarakat menantang bahaya hanya karena alasan ekonomi.


Di sinilah negara akan mengelola sumber-sumber keuangan yang ada, termasuk harta milik umum di kas negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, khususnya mereka yang terdampak agar kesehatan mereka terjaga dan imunitasnya tinggi. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa Islam dan dalam sistem yang kondusif yaitu sistem Islam.


Penguasa Islam memegang amanah berat, mengurus umat dan menyejahterakan mereka. Yakni dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan. Juga kebutuhan publik mereka seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan.


Semua ini benar-benar diniscayakan karena Islam memiliki seperangkat aturan, yang jika diterapkan akan mampu menolong para penguasa menunaikan seluruh amanah mereka. Termasuk aturan tentang perekonomian yang membuat negara memiliki modal besar untuk mensejahterakan rakyatnya.


Demikianlah gambaran singkat sistem Islam dalam mengatasi pandemi. Tampak solusi Islam adalah solusi hakiki yang justru sangat dibutuhkan hari ini. Hal ini sejalan dengan hakikat syariat Islam sebagai solusi kehidupan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (Al-Anfal: 24)

0 Comments

Posting Komentar