Tak Etis, Mengais Profit dari Korban Covid

 



 

Oleh: R. Raraswati

(Penulis lepas, Muslimah Jember)

 

Bupati Jember Hendy Siswanto beserta 3 pejabat lain menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Honor tambahan dari setiap pemakaman Covid-19 bernilai fantastis yang menjadi topik pembicaraannya. Total honor yang diterima semua pejabat tidak kurang dari 282 juta ini telah diputuskan pada SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021. SK tersebut berisi tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19 dan honor bagi sejumlah pejabat dari setiap kasus kematian.

 

Ironis, saat pandemi  merenggut nyawa, justru pejabat mendulang harta. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga korban, bukan justru mencari keuntungan.

Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, honor diterimanya sebagai pengarah tim pemakaman jenazah Covid-19. Hendy mengaku baru sekali menerima honor tersebut dan berdalih bahwa semua telah diatur dalam regulasi resmi. (Kompas.com, 28/8/2021).

 

Walaupun honor tersebut  telah dikembalikan ke kas daerah dan pemberiannya dihentikan, Kemendagri masih terus mendalami kasus ini. Banyak pihak menanggapi keputusan tersebut, termasuk Hadi Supaat, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember. Beliau menganggap SK tersebut fatal dan tidak etis.

 

Benar pendapat Hadi Supaat, keputusan pejabat yang mengais duit dari korban meninggal karena Covid sangat tidak etis. Bagaimana tidak, SK tersebut seolah memanfaatkan warga terdampak Covid secara langsung untuk meraih keuntungan. Fakta tersebut menunjukkan keburukan penerapan sistem politik negeri ini. Sistem demokrasi yang katanya untuk rakyat, ternyata justru hanya menguntungkan sebagian pejabat.

 

Para pejabat itu seperti kacang lupa kulitnya. Mereka bisa menjabat karena kepercayaan rakyat yang memilihnya. Namun, ketika kursi kekuasaan diraih, justru memperkaya diri meski ada rakyat tersakiti. Hal ini sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam yang sangat menjaga setiap nyama umat. Sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorang Khalifah akan menerapkan syariat secara total.

 

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab bisa menjadi teladan. Beliau tidak pernah menumpuk harta dan memperkaya diri terlebih saat pandemi. Ketika Khalifah Umar bi Khatab memangku jabatan sebagai Khalifah, beliau pernah tidak mengambil tunjangan (dalam waktu lama)  dari Baitulmal. Beliau hanya mengambil ketika merasa butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Khalifah Umar memposisikan diri di hadapan Allah seperti seorang wali bagi anak yatim. Ketika Beliau sudah merasa cukup, maka tidak mengambilnya dan saat membutuhkannya maka akan mengambil dengan cara yang makruf.

 

Pada dasarnya seorang pejabat dibolehkan untuk memakai harta negara secukupnya. Dilarang mengambil berlebihan apalagi saat rakyat dalam musibah. Pemimpin dalam Islam melaksanakan amanah dengan penuh ketaqwaan kepada Allah SWT. Ada kesadaran bahwa kelak  Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, tidak ada upaya memperkaya diri  apalagi saat rakyat mendapat musibah kala pandemi.

Wallaahu a'lam bish shawab

 

0 Comments

Posting Komentar