Harga Minyak Melejit, Rakyat Menjerit

 



Oleh: R. Raraswati

(Freelance Author)

 

Sejumlah pedagang gorengan di pinggir jalan menjerit saat harga minyak goreng melejit selangit. Tak tanggung, kenaikan harga minyak goreng telah mencapai hampir 50%.  Tentu ini tidah hanya berimbas pada penjual gorengan dan  pelaku UMKM lain yang menggunkan minyak sebagai pendukung usahanya. Ibu rumah tangga pasti juga terdampak karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

 

Kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan per 1 November 2021 komoditi pangan, minyak goreng dan cabai mengalami kenaikan harga tinggi.

Dilansir Kontan.co.id, Selasa (2/11), Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan bahwa komoditi yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di banding bulan lalu hanya minyak goreng baik minyak goreng curah, kemasan sederhana dan kemasan premium. Di samping itu, harga cabai juga mengalami kenaikan.  

 

Direktur Eksekutif GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), Sahat Sinaga  menganalisis kenaikan harga minyak goreng disebabkan kurangnya pasokan minyak nabati (oils) dan minyak hewani (fats) di pasar global . (Kompas.com, 25/10/21).

 

Kondisi ini sebagai dampak pandemi yang serba tidak jelas membuat produksi minyak nabati dan hewani turun. Pasokan keduanya minim, sementara permintaan pasar cenderung tetap bahkan meningkat. Jika supply dan demand terjadi kepincangan, maka menurut hukum ekonomi akan terjadi kenaikan harga ekstrim seperti saat ini.

 

Sebenarnya aneh jika harga minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan harga tinggi. Pasalnya Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dan menopang kebutuhan kelapa sawit sampai dengan 85 persen bersama Malaysia. Harga kelapa sawit tidak mampu dikendalikan oleh negara. Harga dalam negeri sangat bergantung pada harga CPO di pasar internasional. Padahal, dengan besarnya produksi CPO Indonesia, mestinya negara mampu mempengaruhi harga internasional. Sedangkan yang terjadi sekarang justru pasar internasional mengendalikan pasar minyak nabati di Indonesia.

 

Sampai saat ini, pemerintah belum melakukan tindakan intervensi yang berarti untuk menurunkan harga minyak yang kian melejit. Hal ini sangat disayangkan, mengingat minyak nabati/CPO merupakan kebutuhan banyak orang baik pribadi maupun pelaku usaha.

 

Saat ini, negara memiliki peran sebagai pematok harga. Padahal Allah telah mengharamkan negara mematok harga untuk umum atau sekarang dikenal dengan harga eceran tertinggi (HET). Allah memberikan hak kepada setiap orang untuk membeli barang dengan harga yang disukainya. Hal ini sebagaimana disampakan pada sebuah hadist:

“Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

 

Memang penetapan harga dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat. Namun, kenyataannya pematokan harga justru berpotensi membuka pasar secara sembunyi-sembunyi atau pasar gelap. Tentu akan berakibat, harga melambung tinggi dan barang-barang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan. Hal ini juga dapat mempengaruhi konsumsi barang yang selanjutnya berimbas pada produksi.

 

Dalam setiap masalah yang terjadi, negara memiliki berperan penting. Negara tidak boleh hanya menunggu mekanisme pasar berjalan sendiri. Menetapkan HET bukan langkah yang bisa memberikan solusi. Mestinya, negara membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kemana alur supply CPO berjalan. Pastikan  alur sesuai dengan kondisi alami seperti biasanya. Selidiki kemungkinan ada pihak yang terindikasi melakukan penimbunan sehingga berakibat kelangkaan CPO.

 

Semua rantai distribusi harus diteliti mulai dari pabrik hingga pada tingkat eceran. Hasil temuan di lapangan  harus segera ditindaklanjuti negara untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jika ada pihak yang dengan sengaja melakukan penimbunan, maka negara harus memberikan hukuman berat.

 

Negara juga harus menghitung ulang kebutuhan CPO dalam negeri dan berkoordinasi dengan produsen CPO melalui gabungan pengusaha kelapa sawit dari tingkat petani sawit, pemilik kebun sawit maupun pengolah sawit menjadi CPO. Perjalanan distribusi yang kemungkinan   rusak karena ulah tengkulak harus bisa diputus. Dengan demikian, petani bisa menjual hasilnya dengan harga yang layak sesuai pasaran.

 

Selain itu, negara juga bisa mengatur batas yang  dijinkan untuk diekspor perusahaan sawit ke luar negeri. Dalam syariat  Islam, batasan ekspor adalah jumlah hitungan kebutuhan rakyat dalam negeri ditambah stok selama kurun waktu tertentu yang dianggap aman dari kejadian tertentu. Misalnya, faktor musim yang mempengaruhi produksi sawit. Dengan kebijakan ini, in shaa Allah kebutuhan CPO dalam negeri dapat terjamin ketersediannya dan harga akan cenderung stabil tanpa harus dipatok oleh negara.

 

Selanjutnya, negara hendaknya memiliki daulat terhadap pasar internasional. Negara memiliki kekuatan dan pengaruh karena besarnya produksi komoditas kelapa sawit. Negara dapat menentukan harga sendiri tanpa mengikuti pasar internasional. Harga diserahkan pada pasar secara alami dengan tetap mengontrol transaksi yang terjadi di tengah.

 

Demikian Islam mengatur ekonomi dalam kehidupan. Harga dapat dikendalikan negara secara alamiah.  Kecil kemungkinan terjadi kenaikan harga tinggi terutama pada bahan pokok yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Begitu pula dengan petani yang juga tetap dapat merasakan hasilnya secara maksimal karena tidak adanya tengkulak yang selama ini menjadikan harga jual panen rendah.

Wallahua’lam bish showab.

0 Comments

Posting Komentar