Oleh:
Laily Ch. S.E (Pemerhati Sosial Ekonomi)
Cukup
fantastis! Anggaran dana yang rencananya akan digelontorkan oleh pemerintah
Kabupaten Jember dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana padang golf
satu-satunya yang dimiliki kota tembakau ini. Anggaran sebesar 5 milyar rupiah
diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember
tahun 2022.
Tentu
saja rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebab, kebijakan tersebut
dinilai lebih berpihak pada kepentingan elit tertentu daripada warga Jember
secara umum. Jamak diketahui bahwa olahraga golf merupakan olahraga yang
umumnya hanya dimainkan oleh orang-orang berduit saja. Pandangan minor oleh
publik juga dilatari dengan membandingkan anggaran golf yang lebih besar
daripada dana penanganan kematian ibu hamil dan anak di Jember yang hanya
sebesar Rp 3,1 miliar.
Disisi
lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang dirilis di awal
tahun 2021, secara absolut menunjukkan jumlah penduduk miskin di kabupaten ini
pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan
menjadi 247,99 ribu jiwa. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di
Jember pada 2020 mengalami kenaikan 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019
yang sebesar 1,22. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami
kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik 0,31 pada tahun 2020.
Kenaikan
kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin di Jember cenderung menjauhi garis kemiskinan. Potret ini
menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.
"Artinya memang ada pergeseran penduduk yang dulu 'muntup-muntup' di atas
garis kemiskinan sedikit, ketika garis kemiskinan naik, akhirnya mereka
termasuk penduduk miskin," kata Emil Wahyudiono, Koordinator Fungsi
Statistik Sosial BPS Jember.
Sebelumnya,
BPS Jember juga telah mengeluarkan rilis tentang Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Jember tahun 2020. Data BPS menyebut juga pandemi Covid-19 berdampak
terhadap 170.000 angkatan usia kerja terdampak, antara lain 14,56 ribu orang
harus menganggur akibat pandemi. (Surya.co.id, 5/1/2021)
Derasnya
arus kritik warga pun membuat goyah DPRD. Parlemen yang mulanya setuju saat
membahas KUA PPAS Rancangan APBD 2022 dalam rapat tertutup dengan Tim Anggaran
Pemkab Jember pada tanggal 3 November 2021 lalu, kemudian mulai muncul
benih-benih kecenderungan ingin menolak.
Fraksi
PKB melontarkan kritik besaran anggaran golf tatkala Sidang Paripurna untuk
penyampaian pandangan umum Fraksi tanggal 9 Nopember 2021. Disusul kemudian
oleh Fraksi Pandekar (gabungan Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar) yang
merasa heran dengan ancang-ancang pengucuran dana bernilai miliaran rupiah
hanya demi golf. PKB menyarankan agar rencana itu tidak dilakukan dengan dua
pertimbangan yakni situasi pandemi dan status kepemilikan lahan.
Dalam
situasi pandemi, menurut PKB, anggaran sebaiknya dialokasikan untuk sektor
usaha mikro kecil menengah. Kedua, status kepemilikan tanah Padang Golf
Glantangan harus diperjelas. “Apakah itu milik Pemkab Jember atau PTP Nusantara
XII,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.
Berbeda
hal nya dengan Kamil Gunawan, tokoh Persatuan Pegolf Senior Indonesia
(Perpesi), menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran Rp 5 miliar
tersebut. Kamil menegaskan, Lapangan Golf Glantangan bakal memiliki dampak
ekonomi bagus bagi Jember. “Kalau ada turnamen, banyak pegolf datang dan hotel
di Jember laku. Alhamdulillah bupati memikirkan lapangan golf di Jember. Ini
bagian dari pariwisata. Banyak tamu yang datang ke Jember, hotel berjalan,
perdagangan berjalan,” katanya. (Berita jatim.co.id, 12/11/2021)
Demokrasi
Langgengkan Oligarki
Bupati
Jember Hendy menyampaikan pidatonya di Gedung DPRD Jember tanggal 10 November
2021 lalu bahwa Pemkab Jember berkewajiban dalam hal penyediaan serta
pemeliharaan fasilitas olahraga termasuk golf. Apalagi, hanya Jember yang
memiliki lapangan bermain golf dari sekian banyak daerah di kawasan eks
Karesidenan Besuki. Sehingga perbaikan fasilitas disebutnya sebagai upaya
menjaga sarana yang sudah ada sejak Glantangan Golf didirikan melalui peresmian
oleh Gubernur Jawa Timur Muhammad Noer pada tanggal 2 Nopember 1975 lampau.
Selain
itu, keyakinan Hendy atas gelontoran dana Rp 5 miliar untuk memperbaiki
lapangan dan gedung bakal berdampak majemuk. Golf dianggap menjadi media
pendongkrak kedatangan wisatawan sekaligus magnet investasi. "Olahraga
golf merupakan gaya hidup pengusaha, bos-bos besar. Oleh karenanya,
manfaatkanlah golf ini sebagai sarana menarik investasi ke Jember,” papar
kepala daerah berlatar belakang mantan PNS yang sekaligus pengusaha itu.
Sebagai
informasi, Glantangan Golf dikelola oleh Yayasan Golf. Lembaga ini terakhir
kali diketuai oleh mantan Kepala Disperindag Jember Harianto. Namun, yang
bersangkutan mengundurkan diri sebelum perhelatan Pilkada Jember tahun 2015
silam. Saat ini Yayasan Golf masih aktif beraktivitas dengan ketua sementara,
yakni Hengky Soegiarto Gunawan, seorang pengusaha atau pemilik PT Cement Puger
Jaya Raya Sentosa yang mengelola pabrik semen di kawasan tambang kapur Gunung
Sadeng, Kecamatan Puger.
Dalam
sistem demokrasi, meniscayakan penerapan konsep trias politika yang membagi
kekuasaan menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam
pelaksanaannya tiga kekuasaan ini adalah ilusi semata sebab mereka bersatu
membentuk kekuatan dalam rangka menjaga kepentingan mereka. Para penguasa
bergandengan tangan dengan para konglomerat pengusaha untuk melanggengkan
ambisi mereka. Oligarki kekuasaan begitu kental terendus pada
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu pun pada masa pandemi. Jangankan
rasa empati yang muncul di benak para penguasa, yang ada mereka memanfaatkan
pandemi ini untuk kepentingan mereka.
Pembangunan
serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum memang dibutuhkan dalam
rangka memudahkan akses bagi warga agar mampu menjangkau dan menggunakannya.
Namun nampak kurang bijaksana apabila sarana prasarana tersebut harus menguras
banyak biaya di saat pandemi COVID-19 ini yang belum sepenuhnya tuntas.
Pemerintah kabupaten Jember sebaiknya memprioritaskan program mendesak yang
menyangkut hajat hidup orang banyak ketimbang kepentingan segelintir orang.
Fenomena
ini menyebabkan masyarakat mayoritas makin tersingkir dalam kegiatan
perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak
pula pada munculnya intoleransi/ketimpangan ekonomi. Inilah ilusi kehidupan
demokrasi. Jargon kesejahteraan rakyat hanyalah janji palsu pada rakyat untuk
tetap bertahan dalam sistem ini. Janji palsu ini telah menjadi alat untuk
menjaring suara rakyat agar para oligarki untuk terus berkuasa. Sistem
demokrasi memang memberikan ruang untuk mengumbar janji kosong demi tercapainya
tujuan. Demokrasi bahkan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan,
termasuk menggunakan kekuasaan untuk membela oligarki yang minoritas dan
melalaikan nasib mayoritas rakyat. Rakyat hanya dicari suaranya dan dilupakan
saat kekuasaan sudah dalam genggaman. Inilah jahatnya demokrasi, karena
menjadikan akal manusia sebagai pemutus segala sesuatu. Apakah rakyat masih mau
ditipu oleh demokrasi?
Islam
Adalah Solusi
Islam
merupakan sebuah sistem kehidupan terbaik yang landasannya adalah keimanan.
Bahwa di balik semua yang ada, ada Zat Yang Maha Mencipta dan Maha Sempurna,
dan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada hari hisab dan pembalasan. Dari
landasan ini akan lahir aturan-aturan hidup yang mampu memecahkan seluruh
persoalan kehidupan dengan penyelesaian yang selaras dan sempurna. Hingga
dengannya akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, jaminan
kehidupan yang baik akibat penerapan sistem Islam ini tak hanya berdimensi
duniawi saja, tetapi juga berdimensi akhirat. Sebagaimana tersurat dalam doa
yang selalu dimintakan setiap orang beriman, “Rabbanaa aatina fiddunya
hasanah wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adzaabannaar.”
Sistem
Islam ini tidak tegak di atas kekerasan atau pemaksaan sebagaimana sistem
oligarki dan otokrasi, atau tegak di atas kebebasan seperti halnya sistem
demokrasi. Sistem Islam tegak di atas kesadaran akan konsekuensi iman, termasuk
dalam hal ketaatan pada kepemimpinan seorang imam. Tak heran jika sistem Islam
bisa tegak dalam kurun yang sangat panjang. Sekalipun tak dinafikan ada fase
kepemimpinan yang menyimpang dari ketetapan Islam. Ini dikarenakan sistem Islam
adalah sistem untuk manusia yang meniscayakan ada kesalahan dalam penerapan.
Dalam
sistem Islam, negara dan para penguasa berperan penuh sebagai pengurus dan
penjaga rakyat. Peran ini dipahami berkonsekuensi berat di hari penghisaban.
Setiap penguasa akan terdorong melaksanakan fungsi kepemimpinan secara
maksimal. Fungsi kepemimpinan dalam sistem ini di-support sistem aturan
yang lengkap dan dipastikan mewujudkan kebaikan. Mulai dari sistem politik
Khilafah yang mengglobal, sistem ekonomi dan moneter dinar dirham, sistem
keuangan ala baitulmal, sistem sosial berparadigma ta’awun alal birri
dan ketakwaan, sistem hukum yang preventif dan menjerakan, serta
sistem-sistem lainnya. Sistem seperti inilah yang mestinya diperjuangkan
penegakannya. Bukan malah berharap pada sistem yang sudah terbukti kezalimannya
atau tetap mempertahankan sistem yang sudah terbukti kerusakannya.
0 Comments
Posting Komentar