Renovasi Glantangan Golf Jember, Demi Kepentingan Siapa?

 



Oleh: Laily Ch. S.E (Pemerhati Sosial Ekonomi)

 

Cukup fantastis! Anggaran dana yang rencananya akan digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana padang golf satu-satunya yang dimiliki kota tembakau ini. Anggaran sebesar 5 milyar rupiah diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2022.

Tentu saja rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebab, kebijakan tersebut dinilai lebih berpihak pada kepentingan elit tertentu daripada warga Jember secara umum. Jamak diketahui bahwa olahraga golf merupakan olahraga yang umumnya hanya dimainkan oleh orang-orang berduit saja. Pandangan minor oleh publik juga dilatari dengan membandingkan anggaran golf yang lebih besar daripada dana penanganan kematian ibu hamil dan anak di Jember yang hanya sebesar Rp 3,1 miliar.

Disisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang dirilis di awal tahun 2021, secara absolut menunjukkan jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 247,99 ribu jiwa. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jember pada 2020 mengalami kenaikan 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,22. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik 0,31 pada tahun 2020.

Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jember cenderung menjauhi garis kemiskinan. Potret ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar. "Artinya memang ada pergeseran penduduk yang dulu 'muntup-muntup' di atas garis kemiskinan sedikit, ketika garis kemiskinan naik, akhirnya mereka termasuk penduduk miskin," kata Emil Wahyudiono, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jember.

Sebelumnya, BPS Jember juga telah mengeluarkan rilis tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jember tahun 2020. Data BPS menyebut juga pandemi Covid-19 berdampak terhadap 170.000 angkatan usia kerja terdampak, antara lain 14,56 ribu orang harus menganggur akibat pandemi. (Surya.co.id, 5/1/2021)

Derasnya arus kritik warga pun membuat goyah DPRD. Parlemen yang mulanya setuju saat membahas KUA PPAS Rancangan APBD 2022 dalam rapat tertutup dengan Tim Anggaran Pemkab Jember pada tanggal 3 November 2021 lalu, kemudian mulai muncul benih-benih kecenderungan ingin menolak.

Fraksi PKB melontarkan kritik besaran anggaran golf tatkala Sidang Paripurna untuk penyampaian pandangan umum Fraksi tanggal 9 Nopember 2021. Disusul kemudian oleh Fraksi Pandekar (gabungan Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar) yang merasa heran dengan ancang-ancang pengucuran dana bernilai miliaran rupiah hanya demi golf. PKB menyarankan agar rencana itu tidak dilakukan dengan dua pertimbangan yakni situasi pandemi dan status kepemilikan lahan.

Dalam situasi pandemi, menurut PKB, anggaran sebaiknya dialokasikan untuk sektor usaha mikro kecil menengah. Kedua, status kepemilikan tanah Padang Golf Glantangan harus diperjelas. “Apakah itu milik Pemkab Jember atau PTP Nusantara XII,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

Berbeda hal nya dengan Kamil Gunawan, tokoh Persatuan Pegolf Senior Indonesia (Perpesi), menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran Rp 5 miliar tersebut. Kamil menegaskan, Lapangan Golf Glantangan bakal memiliki dampak ekonomi bagus bagi Jember. “Kalau ada turnamen, banyak pegolf datang dan hotel di Jember laku. Alhamdulillah bupati memikirkan lapangan golf di Jember. Ini bagian dari pariwisata. Banyak tamu yang datang ke Jember, hotel berjalan, perdagangan berjalan,” katanya. (Berita jatim.co.id, 12/11/2021)

 

Demokrasi Langgengkan Oligarki

Bupati Jember Hendy menyampaikan pidatonya di Gedung DPRD Jember tanggal 10 November 2021 lalu bahwa Pemkab Jember berkewajiban dalam hal penyediaan serta pemeliharaan fasilitas olahraga termasuk golf. Apalagi, hanya Jember yang memiliki lapangan bermain golf dari sekian banyak daerah di kawasan eks Karesidenan Besuki. Sehingga perbaikan fasilitas disebutnya sebagai upaya menjaga sarana yang sudah ada sejak Glantangan Golf didirikan melalui peresmian oleh Gubernur Jawa Timur Muhammad Noer pada tanggal 2 Nopember 1975 lampau.

Selain itu, keyakinan Hendy atas gelontoran dana Rp 5 miliar untuk memperbaiki lapangan dan gedung bakal berdampak majemuk. Golf dianggap menjadi media pendongkrak kedatangan wisatawan sekaligus magnet investasi. "Olahraga golf merupakan gaya hidup pengusaha, bos-bos besar. Oleh karenanya, manfaatkanlah golf ini sebagai sarana menarik investasi ke Jember,” papar kepala daerah berlatar belakang mantan PNS yang sekaligus pengusaha itu.

Sebagai informasi, Glantangan Golf dikelola oleh Yayasan Golf. Lembaga ini terakhir kali diketuai oleh mantan Kepala Disperindag Jember Harianto. Namun, yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum perhelatan Pilkada Jember tahun 2015 silam. Saat ini Yayasan Golf masih aktif beraktivitas dengan ketua sementara, yakni Hengky Soegiarto Gunawan, seorang pengusaha atau pemilik PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang mengelola pabrik semen di kawasan tambang kapur Gunung Sadeng, Kecamatan Puger.

Dalam sistem demokrasi, meniscayakan penerapan konsep trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya tiga kekuasaan ini adalah ilusi semata sebab mereka bersatu membentuk kekuatan dalam rangka menjaga kepentingan mereka. Para penguasa bergandengan tangan dengan para konglomerat pengusaha untuk melanggengkan ambisi mereka. Oligarki kekuasaan begitu kental terendus pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu pun pada masa pandemi. Jangankan rasa empati yang muncul di benak para penguasa, yang ada mereka memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan mereka.

Pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum memang dibutuhkan dalam rangka memudahkan akses bagi warga agar mampu menjangkau dan menggunakannya. Namun nampak kurang bijaksana apabila sarana prasarana tersebut harus menguras banyak biaya di saat pandemi COVID-19 ini yang belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah kabupaten Jember sebaiknya memprioritaskan program mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak ketimbang kepentingan segelintir orang.

Fenomena ini menyebabkan masyarakat mayoritas makin tersingkir dalam kegiatan perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak pula pada munculnya intoleransi/ketimpangan ekonomi. Inilah ilusi kehidupan demokrasi. Jargon kesejahteraan rakyat hanyalah janji palsu pada rakyat untuk tetap bertahan dalam sistem ini. Janji palsu ini telah menjadi alat untuk menjaring suara rakyat agar para oligarki untuk terus berkuasa. Sistem demokrasi memang memberikan ruang untuk mengumbar janji kosong demi tercapainya tujuan. Demokrasi bahkan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan, termasuk menggunakan kekuasaan untuk membela oligarki yang minoritas dan melalaikan nasib mayoritas rakyat. Rakyat hanya dicari suaranya dan dilupakan saat kekuasaan sudah dalam genggaman. Inilah jahatnya demokrasi, karena menjadikan akal manusia sebagai pemutus segala sesuatu. Apakah rakyat masih mau ditipu oleh demokrasi?

 

Islam Adalah Solusi

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan terbaik yang landasannya adalah keimanan. Bahwa di balik semua yang ada, ada Zat Yang Maha Mencipta dan Maha Sempurna, dan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada hari hisab dan pembalasan. Dari landasan ini akan lahir aturan-aturan hidup yang mampu memecahkan seluruh persoalan kehidupan dengan penyelesaian yang selaras dan sempurna. Hingga dengannya akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, jaminan kehidupan yang baik akibat penerapan sistem Islam ini tak hanya berdimensi duniawi saja, tetapi juga berdimensi akhirat. Sebagaimana tersurat dalam doa yang selalu dimintakan setiap orang beriman, “Rabbanaa aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adzaabannaar.”

Sistem Islam ini tidak tegak di atas kekerasan atau pemaksaan sebagaimana sistem oligarki dan otokrasi, atau tegak di atas kebebasan seperti halnya sistem demokrasi. Sistem Islam tegak di atas kesadaran akan konsekuensi iman, termasuk dalam hal ketaatan pada kepemimpinan seorang imam. Tak heran jika sistem Islam bisa tegak dalam kurun yang sangat panjang. Sekalipun tak dinafikan ada fase kepemimpinan yang menyimpang dari ketetapan Islam. Ini dikarenakan sistem Islam adalah sistem untuk manusia yang meniscayakan ada kesalahan dalam penerapan.

Dalam sistem Islam, negara dan para penguasa berperan penuh sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Peran ini dipahami berkonsekuensi berat di hari penghisaban. Setiap penguasa akan terdorong melaksanakan fungsi kepemimpinan secara maksimal. Fungsi kepemimpinan dalam sistem ini di-support sistem aturan yang lengkap dan dipastikan mewujudkan kebaikan. Mulai dari sistem politik Khilafah yang mengglobal, sistem ekonomi dan moneter dinar dirham, sistem keuangan ala baitulmal, sistem sosial berparadigma ta’awun alal birri dan ketakwaan, sistem hukum yang preventif dan menjerakan, serta sistem-sistem lainnya. Sistem seperti inilah yang mestinya diperjuangkan penegakannya. Bukan malah berharap pada sistem yang sudah terbukti kezalimannya atau tetap mempertahankan sistem yang sudah terbukti kerusakannya.

0 Comments

Posting Komentar