Seruan Word Bank Bisa Akhiri Kemiskinan? Fakta atau Mitos??

 



Oleh: Isnani, S.Pd

 

Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia atau International Day for the Eradication of Poverty diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Tahun ini, PBB menetapkan temanya: Building forward together: ending persistent poverty, respecting all people and our planet. Artinya, membangun kemajuan bersama: mengakhiri kemiskinan akut, menghormati sesama dan planet kita. Masih mengutip publikasi PBB selama tahun 2021, jumlah orang dengan kemiskinan ekstrem diprediksi melonjak menjadi sekitar 143 sampai 163 juta jiwa. Mereka yang menjadi "orang miskin baru" tersebut bergabung dengan 1,3 miliar orang yang sebelumnya sudah hidup dalam kemiskinan multidimensi dan makin parah kondisinya ketika pandemi.

 

Adapun Indonesia data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS-Statistic Indonesia) pada 15 februari 2021, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Memang problem kemiskinan sebelum pandemi atau pada saat pandemi merupakan problem mengakar dan krusial. Apapun yang direkomendasikan oleh lembaga sekaliber dunia yaitu PBB dan Word Bank sampai saat ini tidak bisa mengakhiri problem kemiskinan.

 

Akan halnya di Jember angka kemiskinan dilaporkan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang dirilis di awal tahun 2021, secara absolut, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 247,99 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

 

Dengan fakta meningkatnya kemiskinan di Jember langkah apa yang dilakukan oleh Bupati Jember? Langkah yang diambil selain dengan pemberian beberapa bantuan yang nantinya akan disalurkan dari pusat, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos rumah tidak layak huni (RTLH), dan bansos sembako, problem kemiskinan juga disolusi dengan pembangunan infrastruktur.

 

Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, dalam APBD 2021 ini prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur namun skema ini merupakan jalan untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. "Yang menjadi prioritas tahun ini yaitu infrastruktur jalan dan jembatan. Ini merupakan skema yang dibuat untuk membantu pengentasan kemiskinan," ujarnya saat dikonfirmasi di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu 14 April 2021 (portal jember, 14/4/2021).

 

Bisakah kemiskinan disolusi dengan memberi bantuan sosial berkala dan pembangunan infrastrukutr saja? Jadi teringat rekomendasi Word Bank satu tahun yang lalu saat Indonesia mengalami perhitungan angka kemiskinan turun. Dalam laporan Bank Dunia pada 30 Januari 2020 berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, Indonesia dinilai berhasil mengeluarkan masyarakat miskin dari garis kemiskinan sebanyak 45% atau 115 juta orang. Dengan catatan, jika mereka yang baru keluar dari garis kemiskinan tidak mampu menjadi kelas menengah, maka besar kemungkinannya kembali lagi menjadi miskin. Bank Dunia kemudian merekomendasikan Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik, menyediakan pendidikan berkualitas, juga jaminan kesehatan. Hal ini tentu memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur.(MuslimahNews.com,Ekonomi 3/2/2020).

 

Dari rekomendasi Bank Dunia itu dapat dilihat bahwa ujung dari rekomendasinya adalah tawaran investasi dan permintaan pembenahan iklim usaha. Artinya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memperbanyak proyek swasta lokal maupun asing, dengan logika akan membuka serapan tenaga kerja. Ini adalah rekomendasi  lama yang sudah berjalan puluhan tahun dan terbukti tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. Dan dengan solusi yng ditawarkan Word Bank dan langkah yang diambil Bupti Jember dalam mengatasi kemiskinan, sama yaitu pengadaan infrastruktur. Padahal permasalahan kemiskinan bukan hanya karena masalah infrastrukutr saja tapi yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana masyarakat secara merata bisa mengakses pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) bahkan kebutuhan pelengkap lainnya. Pun juga bukan karena bantuan sosial secara berkala yang itu tidak akan bisa bertahan lama untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan mandiri.

 

Begitupun saat ini seruan Bank Dunia dalam artikel Ending Persistent Poverty, Respecting All People and Our Planet (membangun kemajuan bersama: mengakhiri kemiskinan akut, menghormati sesama dan planet kita) tema menyambut Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, hanya janji manis, sebatas slogan. Bank Dunia memiliki strategi utama dan menyerukan ke seluruh dunia dengan mengacu pada Millennium Development Goals. Bentuknya, saling memperhatikan di antara masyarakat. Slogannya, ‘Apa yang sudah Anda lakukan untuk orang-orang di sekitar Anda di masa pandemi ini?. Dan seruan ini sudah bisa dipastikan, tidak menyelesaikan problem utamanya. Karena seruan tersebut sifatnya hanya mengubah perilaku hidup secara individual saja. Sedangkan problem kemiskinan munculnya karena problem sistemik. Problem sistemik muncul karena adanya sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem kapitalis, sistem yang bertumpu dan berpihak pada kapital (pemilik modal). Sistem yang pengaturan berbangsa dan bernegara lahir dari akal pikiran manusia bukan dari wahyu. Sistem yang mempertahankan eksistensi dan penyebaran ke dunia dengan cara penjajahan. Sistem yang menciptakan kesenjangan orang kaya dengan orang miskin. Sistem yang melahirkan ide Hak Asasi Manusia (HAM). Dan atas nama HAM inilah PBB menetapkan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia atau International Day for the Eradication of Poverty diperingati setiap tanggal 17 Oktober.

 

Bisa dibayangkan bila sistem yang menciptakan kemiskinan itu membuat solusi atas kemiskinan yang ditimbulkannya. Terlebih lagi bila kemiskinan itu memang sengaja dijadikan alat penjajahan atas negara-negara jajahannya. Menjerat dengan utang ribawi di lembaga-lembaga internasional semisal Bank Dunia. Sehingga kas negara pengutang terkuras habis untuk membayar cicilan bunga utang dan aset sumber daya alam terampas sebagai kompensasi pembayaran utang. Dampaknya, negara mencari pungutan lain berupa pajak ke rakyat dan memangkas berbagai pelayanan yang sebetulnya merupakan hak rakyat. Selain memberi utang, mengeksplorasi sumber daya alam negara jajahan. Bisa dipastikan solusi yng diambil tidak akan menyentuh akar masalah kemiskinan. Bahkan solusi yang ditawarkan hnya berupa seruan manis berupa slogan-slogan yang akan tetap melanggengkan penjajah di nengara jajahannya yang telah dimiskinkan. Sehingga bisa dikatakan problem kemiskinan tidak bisa diatasi secara tuntas ketika penjajahan masih berlangsung, ketika ide HAM masih menjadi alat kepentingan penjajah, dan ketika ideologi kapitalis masih bercokol ditengah-tengah umat manusia.

 

Di saat yang sama, para penguasa justru kehilangan kemampuan untuk memastikan tiap kepala keluarga memiliki akses terhadap pekerjaan. Negara juga gagal mengatasi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Distribusi harta dan kekayaan ternyata tidak bisa berputar di tengah masyarakat. Harta makin bertumpuk di antara segelintir orang, dan sebagian besar rakyat jatuh pada jurang kemiskinan. Inilah penyebab kemiskinan makin meluas.

 

Oleh karena itu satu-satunya solusi kemiskinan adalah penerapan Islam kafah. Islam kaffah yang diterapkan dalam system pemerintahan islam yakni istem Khilafah dengan sebutan Khalifah bagi pemimpinnya. Dalam Islam harus memastikan fungsi negara sehat, melayani kepentingan rakyat sesuai syarit Islam. Khalifah pelaksana hukum-hukum Islam. Atas hal ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW:

 

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

 

Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu).

Dengan adanya Khilfah terdapat banyak bukti kesejahteraan dan kemakmuran yang tercipta secara luas, sehingga dinikmati bukan hanya oleh muslim, tetapi juga non muslim. Strategi utamanya adalah memastikan tiap orang berada pada proses penafkahan yang jelas, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papannya. Standar dalam Islam untuk mengukur kemiskinan itu tetap, tidak berubah, dan tidak berbeda. Miskin adalah ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, karena itulah Islam memerintahkan tiap kepala keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok itu dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Khilafah membuat berbagai regulasi untuk memastikan tiap kepala keluarga memiliki mata pencarian. Ketika berada pada kondisi kepala keluarga wafat, sakit parah, atau sudah tua, maka Islam memerintahkan kerabat dekatnya yang mampu untuk membantu orang-orang yang berada dalam tanggung jawab penafkahan tadi. Akhirnya problem kemiskinan bisa selesai dengan cepat. Ketika tidak ada kerabat, maka tanggung jawab penafkahan tadi akan beralih ke baitulmal, ke kas negara. Negara tidak membiarkan orang-orang miskin itu menyelesaikan masalahnya sendiri, atau berharap ada orang lain yang membantu. Namun di dalam Islam, justru strategi utamanya adalah negara akan mengambil alih tanggung jawab itu secara ma’ruf. Negara akan melakukan pengaturan kebijakan makro dan mikro ekonomi syariah yang akan memastikan pembagian kepemilikan dan harta berjalan secara lancar di tengah masyarakat. Di sisi lain, negara akan menutup akses bagi negara lain yang ingin menguasai negeri-negeri kaum muslimin.

 

 

 

0 Comments

Posting Komentar