Reportase Focus Group Discussion (FGD): BBM Naik Lagi, Rakyat Gigit Jari



Oleh. Dina Amel 

(Aktivis Mahasiswa Jember)


 

#Info Muslimah Jember -- Acara Focus Group Discussion (FGD) kembali diadakan oleh Back to Muslim Identity Community (BMIC) Jember dalam rangka merespon isu yang tengah ramai di masyarakat yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Miyak (BBM) Per 3 september 2022. Kenaikan harga BBM tentu menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, komunitas BMI sebagai salah satu wadah aktivis mahasiswa Muslimah mengadakan forum ini untuk duduk bersama para aktivis dari berbagai Lembaga mahasiswa yang ada di Jember, berdiskusi mencari solusi terkait masalah ini. Acara ini diadakan secara offline pada hari Rabu, 14 September 2022 bertempat di Mie Semeru, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Bermula dari kenaikan harga BBM per 3 September 2022, kenaikan tersebut tentu mengundang berbagai respon dari masyarakat. Kenaikan tersebut berupa: Pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Kita tahu BBM memegang peranan vital dalam roda kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM akan berdampak pada segmen kehidupan yang lain. 

Hampir semua orang melakukan mobilitas setiap harinya dengan kendaraan bermotor. Berbagai sector seperti ekonomi, Pendidikan, dll., hampir semuanya menggunakan BBM. Walhasil, harga BBM yang naik akan mempengaruhi kenaikan harga yang lain. Kenaikan harga bahan pokok makanan, kenaikan listrik, hingga dampaknya pada kenaikan pajak. Sedang di sisi lain, keadaan rakyat Indonesia yang sudah sulit, kini makin tercekik karena adanya kenaikan harga BBM ini apalagi tidak ada kebijakan naik gaji. Banyak hal yang harus dipenuhi sendiri, negara tidak memfasilitasi.

Lalu, sebenarnya bagaimana Sumber Daya Alam negeri kita? Energi tak terbarukan di negara kita sangat melimpah ruah adanya. BP Statistical Review 2022 menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-24 sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi sebanyak 692 ribu barrel per hari (bph). Dimana, Indonesia pernah menghasilkan 2 juta bph saat 25 tahun yang lalu, dan kini hanya sekitar 700 bph. Ternyata, setelah ditelisik lebih jauh sumur-sumur hidrokarbon penghasil minyak bumi ini tidak diperbarui sehingga produksi terus berkurang hingga saat ini tidak mampu memenuhi demand masyarakat senilai 1,4 hingga 1,5 juta. Dari 128 sumur hidrokarbon yang aktif, hanya ada 8 yang diperbarui dan diaktivasi. 

Selain itu, biaya produksi local yang jauh lebih murah dibanding internasional juga menjadi pertanyaan, Kenapa harga BBM justru mengikuti biaya produksi Internasional, bukan local? Apalagi didukung dengan harga BBM dunia yang tengah turun, sedangkan harga BBM di Indonesia justru naik. Ada apa? Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, kenapa rakyat justru tidak merasakannya?


Kenapa harga BBM naik di Indonesia?

Setidaknya ada 2 alasan yang mendasari kenaikan harga BBM oleh pemerintah, yaitu semakin besarnya “beban” subsisdi BBM yang dianggap sangat membebani APBN dan yang kedua, ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM. 


Tepatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut?

Kebijakan ini dinilai kurang tepat dengan beberapa alasan. Pertama, pemerintah menyatakan bahwa BBM bersubsidi salah sasaran, lantas mengapa tidak ada solusi yang menjadikannya tepat sasaran dan harga BBM justru dinaikkan? Kedua, solusi pemberian bantuan kepada masyarakat menjadi sangat tidak efektif di tengah melonjaknya harga bahan pokok apalagi tidak semua yang terdampak mendapatkannya. Ketiga, alternatif lain sebelum merugikan masyarakat adalah mengurangi jatah-jatah pemerintah dan para pejabat sebelum mengorbankan masyarakat seperti Dana Pensiunan DPRD yang masa jabatannya hanya sebentar namun justru diberi pensiunan seumur hidup serta adanya projek-projek besar yang dinilai tidak penting seharusnya tidak diprioritaskan sehingga biayanya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih urgent.


Apa akar masalah permasalahan ini?

Jika kita telisiki, bukan rakyat yang tidak sabar, namun pemerintah yang tidak sadar bahwa adanya pemerintah ternyata bukan mewakili rakyat namun justru mewakili kesejahteraan rakyat, di sisi lain rakyat sengsara. SDA kita melimpah ruah tapi kemana semua? Hal ini terjadi karena adanya persekongkolan antara pengusaha dan pengusaha. Dimana, persekongkolan mereka menghasilkan kebijakan yang tentunya menguntungkan mereka, kelompok elit dan membiarkan rakyat sengsara. SDA yang ada bukan diberikan rakyat, tapi justru dinikmati oleh para oligarki. Walhasil, mereka yang miskin akan semakin miskin dan mereka yang kaya akan semakin kaya.


Apa solusi dari permasalahan ini?

Seharusnya, pemerintah memikirkan terlebih dahulu bagaimana dampak kebijakan yang dikeluarkan terhadap masyarakat. Bukan lantas mengorbankan masyarakat. Juga, BBM salah sasaran maka pemerintah perlu membuat sistem pendataan dan pengalokasian subsidi dengan benar dan rapih, tapi pemerintah justru “kesusu” mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM yang banyak merugikan masyarakat. Siapa yang diuntungkan? Pengusaha swasta yang mengelola SDA kita, dan kita justru harus membeli kepada mereka. Sejujurnya penguasa ini berpihak pada siapa?


Sesi Tanggapan oleh Co. BMI Jember, Kak Miftah

Diskusi mengenai kenaikan harga BBM akan selalu panas dan ada banyak tanggapan terhadapnya, salah satunya kata “sabar…”. Namun, dalam melihat isu ini, kita perlu melihat apakah ini termasuk dalam aspek Aqidah atau aspek Syariah.  Jika isu ini berkaitan dengan ketetapan dari Allah, seperti halnya takdir dan rezeki, maka kita sebagai seorang muslim tentu diwajibkan untuk bersabar menghadapi segala situasi yang kita hadapi sebagaimana sabda Rasulullah shallahu’alaihiwasallam

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” (HR. Muslim, no. 2999)

Kita perlu menyadari bahwa permasalahan BBM bukan masalah dari aspek Aqidah saja, tapi juga aspek penerapan syariah. Bahan Bakar Minyak adalah milik rakyat, ia dikelola semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana sabda Rasulullah

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR Abu Dawud dan Ahmad).

BBM merupakan salah satu dari aspek api. Negara sebagai pengelola urusan ummat wajib mengelolanya untuk keperluan rakyatnya. Bukan lantas diberikan pada swasta, lalu justru dijual kepada masyarakat. Ketika syariah ini tidak diterapkan, maka akan terjdi kedzaliman seperti sekarang ini. Tidak heran, sekarang masyarakat bukan dianggap sebagai Amanah tapi justru sebagai beban. Kita dapat faktai apakah kebijakan sekarang pro rakyat atau pro rezim? Kenaikan BBM membuat hidup kita makin sempit dan dompet kita semakin luas (Kosong).

Kita perlu ketahui juga terkait APBN bahwa ¼ APBN kita dialokasikan untuk membayar bunga hutang, belum hutang pokoknya. Selain itu, 1000 T dari APBN dialokasikan untuk kelembagaan negara yang tidak ramping dan efektif, tapi justru boros anggaran, salah satu yang kita ketahui Bersama adalah berita penganggaran gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar (cnbcindoneisa.com, 31/8/2022). Sedangkan, berapa anggaran dari APBN untuk subsidi BBM? Hanya 200 T rupiah saja. Lalu, mengapa kita harus mengorbankan subsisdi APBN untuk menyelamatkan anggaran APBN? Karena APBN kita 80% bersumber dari pajak dan 20% bersumber dari hutang. Maka, untuk membayar hutang, kita tidak dapat mengorbankan pajak karena keperluan kita juga banyak. Walhasil, subsidi APBN inilah yang kemudian dialihkan untuk membayar hutang, Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa jika BBM tak naik, akan sulit bayar hutang (muslimtrend.com, 10/09/2022).

Dalam melihat permasalahan ini, setidaknya ada 3 Akar Masalah yang perlu kita kritisi dan selesaikan, yaitu:

1. Kesalahan tata kelola migas

Kesalahan tata Kelola berawal dari salahnya paradigma. Hal ini dapat kita lihat pada UU migas yang memberikan jalur seluas-luasnya kepada badan perusahaan swasta untuk mengelola SDA kita. Dimana, migas yang dikelola badan perusahaan swasta ini nanti akan dijual kembali pada kita. 700.000 bph produksi minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia dikuasai terbesar pertama dan kedua oleh perusahaan asing Chevron dan Exxonmobile. Di sisi lain, ketika minyak tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah justru memilih melakukan usaha yang instan dengan impor besar-besaran yang kemudian berdampak pada tingginya harga minyak dalam negeri selayaknya harga minyak di luar negeri. 

2. Mafia Migas 

Di tengah sekelumit permasalahan migas, ada oknum-oknum yang tidak memiliki hati nurani, siapa mereka? Mafia migas. Mereka mengambil keuntungan dengan mendapat fee tambahan ketika mengekspor migas ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan produksi migas tentu butuh bahan baku untuk kemudian diolah dan dijual. Perusahaan-perusahaan ini akan mencari oknum yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka itu, itulah Mafia Migas. Namun, uang yang didapat oleh mafia migas ini apakah kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat? Tentu tidak, keuntungan itu kemudian akan menjadi keuntungan kelompok elit tertentu saja. 

3. Paradigma untung rugi pada pengaturan keuangan negara.

Kenaikan harga BBM yang berasalan untuk mengurangi beban APBN menimbulkan pertanyaan bagi kita, mengapa rakyat yang dianggap beban dan memberatkan negara? Padahal, jika kita telisiki 80% APBN negara bersumber dari uang rakyat, yaitu pajak yang kita bayarkan. Maka, penggunaan APBN secara maksimal untu kesejahteraan rakyat adalah memang hak rakyat dan sesuai pada tempatnya, bukan lantas APBN digunakan untuk proyek  yang tidak urgent  atau bahkan dipakai “memanjakan” pejabat negara saja. Inilah yang terjadi ketika penguasa memposisikan diri mereka sebagai perusahaan (korporatokrasi), bukan sebagai pengelola kebutuhan rakyat. Mereka senantiasa akan perhitungan dan berbicara tentang untung dan rugi.

Kita perlu melihat bagaimana pandangan Islam dalam menyolusi permasalahan ini. 

1. Kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3 yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Minyak termasuk salah satu komponen dari kepemilikan umum, maka negara wajib mengelola semuanya, tidak boleh diserahkan begitu saja pada swasta. Minyak tersebut diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat, sekalipun membayar sebisa mungkin tidak memberatkan masyarakat. 

2. Mengembangkan kilang minyak

  Perusahaan BUMN, Pertamina hanya bisa menghasilkan bahan bakar mentah sehingga ini menjadi masalah. Minyak yang dihasilkan oleh pertamina tidak dapat digunakan langsung oleh masyarakat Indonesia karena harus “dimasak” terlebih dahulu lewat Kilang minyak yang ada di Singapura. Maka, Minyak yang dihasilkan di Indonesia harus terlebih dahulu diekspor ke Singapura hingga menghasilkan 1,6 juta bph setalah “dimasak” dan itu sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Lalu, minyak tersebut kembali diimpor, tentu kini dengan harga berbeda yang lebih mahal. 

Maka Indonesia perlu mengembangkan dan memprioritaskan pembuatan Kilang Minyak sendiri. Menjadi pertanyaan, Kenapa Indonesia tidak memuat kilang minyak dan mengolah minyak mentah tersebut secara mandiri? Indonesia tidaklah kekurangan orang pintar, nyatanya orang pintar kurang dihargai dan justru digaji tinggi oleh perusahaan luar negeri. Indonesia juga kaya akan Sumber Daya Alam. Peran negaralah yang kemudian mengelola dan meng- combine potensi SDA dan SDM itu supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

3. Mengembangkan energi terbarukan

Kita juga bisa mengembangkan banyak Energi terbarukan. Tidak sedikit sarjana yang dihasilkan lewat sekolah-sekolah kita, itu bisa kita manfaatkan dan kembangkan untuk mencari alternatif energi selain minyak bumi. Sekalipun kita kekurangan orang yang berkompeten, negara bisa mengirim orang ke luar negeri untuk belajar ilmu yang dibutuhkan dan kemudian ketika mereka kembali, diharapkan mereka mampu menerapkan ilmu mereka untuk kepentingan negara. Hal inilah yang juga dilakukan oleh para khalifah terdahulu, seperti Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Abdul Hamid II. 

4. Negara perlu mengubah paradigmanya

Negara bukan perusahaan. Negara bukan hanya sekedar fasilitator, menyedikan barang yang dibutuhkan masyarakat namun masyarakat dibebani dengan pajak, pencabutan subsidi, dan beban-beban yang lain. Peran negara adalah me-ri’ayah su’unil ummah (Mengelola kehidupan masyarakat). Negara wajib memaksimalkan potensi SDA yang dimiliki untuk ummat, bukan mengambil jalan yang mudah dengan menyerahkan SDA begitu saja pada swasta.  

Diskusi ini kemudian ditutup dengan press release yang disepakati dan dibaca Bersama oleh anggota forum, yaitu:


Kami aktivis mahasiswa se-Jember:

  1. Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM
  2. Menuntut pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pemelihara urusan rakyat
  3. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan seluruh pengelolaan Sumber Daya Alam keada rakyat


0 Comments

Posting Komentar