Dunia Tanpa Kekerasan Seksual. Mungkinkah Terwujud??

Dunia Tanpa Kekerasan Seksual. Mungkinkah Terwujud??



Oleh. Usi Safitri


#InfoMuslimahJember -- Jember, Minggu(21/11/2021) aktivis mahasiswa muslimah dari berbagai kampus di Jember berkumpul dalam diskusi Kelas Politik Aktivis yang digelar secara online melalui Zoom meet dan WA grup. Acara ini berjalan dengan lancar ditandai dengan antusiasme para Agent of Change, mengikuti jalannya acara dan hidupnya sesi tanya jawab. Kelas Politik Aktivis kali ini mengangkat tema 16 Hari Tanpa Kekerasan Seksual yang diperingati setiap bulan November. Judul yang diangkat adalah “Dunia Tanpa Kekerasan Seksual Antara Cita Dan Realita?” bersama kak Vivi sebagai host, dan kak Nuning sebagai keynote speaker.


Fenomena kekerasan seksual yang akhir-akhir ini banyak menjadi pemberitaan di media, terlebih adanya opini-opini yang berkembang serta lahirnya undang-undang untuk mensolusi kekerasan seksual, nyatanya tak mampu mensolusi permasalahan kekerasan seksual, yang ada kasus kekerasan seksual makin meningkat, hal ini sesuai dengan data yang pemateri paparkan dan sampaikan bahwa fenomena kekerasan seksual ibarat gunung es, artinya data yang ada belum mencatat semuanya, dan nyatanya masih banyak kasus yang tidak terungkap.


Lalu Apa Yang Menyebabkan Permasalahan Kekerasan Seksual Tak Kunjung Tersolusi?


Kak Nuning menyampaikan bahwa dari banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah mensolusi permasalahan kekerasan seksual, seperti RUUPKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dan yang terbaru Permendikbud yang harapannya dapat mensolusi permasalahan kekerasan seksual. Tapi faktanya dari banyaknya regulasi yang ada, belum mampu menghentikan atau menghilangkan kekerasan seksual yang ada secara signifikan. 


Lalu Benarkah Kekerasan Seksual Terjadi Akibat Ketimpangan Gender?


Para aktivis Feminis tentunya sepakat bahwa kekerasan seksual diakibatkan karena adanya ketimpangan gender atau relasi gender yang tidak setara, yang artinya baik perempuan atau laki-laki berpotensi menjadi korban atau pelaku, meski kenyataannya perempuan menjadi kelompok paling rentan. Hal ini diakibatkan karena masih adanya budaya patriarki yang telah mengakar di tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan perempuan dipandang memiliki posisi yang rendah, dan hal inilah yang menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Pandangan bahwa kekerasan kekerasan terkait gender adalah pandangan yang sangat keliru. Ini adalah pandangan kaum feminis yang mengukur kejahatan berdasarkan gender, baik pelaku maupun korban.


Jika bukan karena ketimpangan gender, lalu apa yang menyebabkan adanya kekerasan Seksual?


Jika kita telisik lagi nyatanya bukan semata-mata karena adanya ketimpangan gender, akan tetapi hal ini disebabkan karena lemahnya perlindungan dan sistem hukum atau regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual, Ditambah adanya budaya hidup liberal, dimana tatanan kehidupan kita dibebaskan untuk melakukan apa saja, tanpa mengikuti aturan yang ada di masyarakat maupun aturan agama, setiap manusia mengatur dirinya sesuai dengan aturan yang dibuatnya sehingga wajar akan banyak orang-orang yang melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, ini mencerminkan bahwa gagalnya bangunan sosial politik saat ini yang didasari ideologi kapitalisme, serta rapuhnya tatanan moral masyarakat yang ada, akibat tidak adanya standar baku yang mengatur tingkah laku manusia. 


Tatanan Kehidupan Tanpa Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual, Adakah?


Tentunya saat ini kita sangat menginginkan kehidupan tanpa adanya kekerasan seksual, dimana perempuan benar-benar dimuliakan, bukan hanya perempuan yang merasa aman pun juga laki-laki, dan kehidupannya yang dipenuhi dengan suasana keimanan, ketika memang ada kasus kekerasan seksual, hukum tak lagi pandang bulu. Maka dari itu kita butuh regulasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, akan tetapi sistem hukumnya harus dibenahi terlebih dahulu. Dan sistem regulasi yang kita i satu-satunya harapan perempuan bahkan manusia untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan sebenarnya pernah ada, sistem tersebut adalah sistem Islam yang benar-benar akan menjaga keamanan rakyatnya entah itu laki-laki maupun perempuan.


Renovasi Glantangan Golf Jember, Demi Kepentingan Siapa?

Renovasi Glantangan Golf Jember, Demi Kepentingan Siapa?

 



Oleh: Laily Ch. S.E (Pemerhati Sosial Ekonomi)

 

Cukup fantastis! Anggaran dana yang rencananya akan digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana padang golf satu-satunya yang dimiliki kota tembakau ini. Anggaran sebesar 5 milyar rupiah diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2022.

Tentu saja rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebab, kebijakan tersebut dinilai lebih berpihak pada kepentingan elit tertentu daripada warga Jember secara umum. Jamak diketahui bahwa olahraga golf merupakan olahraga yang umumnya hanya dimainkan oleh orang-orang berduit saja. Pandangan minor oleh publik juga dilatari dengan membandingkan anggaran golf yang lebih besar daripada dana penanganan kematian ibu hamil dan anak di Jember yang hanya sebesar Rp 3,1 miliar.

Disisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang dirilis di awal tahun 2021, secara absolut menunjukkan jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 247,99 ribu jiwa. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jember pada 2020 mengalami kenaikan 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,22. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik 0,31 pada tahun 2020.

Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jember cenderung menjauhi garis kemiskinan. Potret ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar. "Artinya memang ada pergeseran penduduk yang dulu 'muntup-muntup' di atas garis kemiskinan sedikit, ketika garis kemiskinan naik, akhirnya mereka termasuk penduduk miskin," kata Emil Wahyudiono, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jember.

Sebelumnya, BPS Jember juga telah mengeluarkan rilis tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jember tahun 2020. Data BPS menyebut juga pandemi Covid-19 berdampak terhadap 170.000 angkatan usia kerja terdampak, antara lain 14,56 ribu orang harus menganggur akibat pandemi. (Surya.co.id, 5/1/2021)

Derasnya arus kritik warga pun membuat goyah DPRD. Parlemen yang mulanya setuju saat membahas KUA PPAS Rancangan APBD 2022 dalam rapat tertutup dengan Tim Anggaran Pemkab Jember pada tanggal 3 November 2021 lalu, kemudian mulai muncul benih-benih kecenderungan ingin menolak.

Fraksi PKB melontarkan kritik besaran anggaran golf tatkala Sidang Paripurna untuk penyampaian pandangan umum Fraksi tanggal 9 Nopember 2021. Disusul kemudian oleh Fraksi Pandekar (gabungan Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar) yang merasa heran dengan ancang-ancang pengucuran dana bernilai miliaran rupiah hanya demi golf. PKB menyarankan agar rencana itu tidak dilakukan dengan dua pertimbangan yakni situasi pandemi dan status kepemilikan lahan.

Dalam situasi pandemi, menurut PKB, anggaran sebaiknya dialokasikan untuk sektor usaha mikro kecil menengah. Kedua, status kepemilikan tanah Padang Golf Glantangan harus diperjelas. “Apakah itu milik Pemkab Jember atau PTP Nusantara XII,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

Berbeda hal nya dengan Kamil Gunawan, tokoh Persatuan Pegolf Senior Indonesia (Perpesi), menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran Rp 5 miliar tersebut. Kamil menegaskan, Lapangan Golf Glantangan bakal memiliki dampak ekonomi bagus bagi Jember. “Kalau ada turnamen, banyak pegolf datang dan hotel di Jember laku. Alhamdulillah bupati memikirkan lapangan golf di Jember. Ini bagian dari pariwisata. Banyak tamu yang datang ke Jember, hotel berjalan, perdagangan berjalan,” katanya. (Berita jatim.co.id, 12/11/2021)

 

Demokrasi Langgengkan Oligarki

Bupati Jember Hendy menyampaikan pidatonya di Gedung DPRD Jember tanggal 10 November 2021 lalu bahwa Pemkab Jember berkewajiban dalam hal penyediaan serta pemeliharaan fasilitas olahraga termasuk golf. Apalagi, hanya Jember yang memiliki lapangan bermain golf dari sekian banyak daerah di kawasan eks Karesidenan Besuki. Sehingga perbaikan fasilitas disebutnya sebagai upaya menjaga sarana yang sudah ada sejak Glantangan Golf didirikan melalui peresmian oleh Gubernur Jawa Timur Muhammad Noer pada tanggal 2 Nopember 1975 lampau.

Selain itu, keyakinan Hendy atas gelontoran dana Rp 5 miliar untuk memperbaiki lapangan dan gedung bakal berdampak majemuk. Golf dianggap menjadi media pendongkrak kedatangan wisatawan sekaligus magnet investasi. "Olahraga golf merupakan gaya hidup pengusaha, bos-bos besar. Oleh karenanya, manfaatkanlah golf ini sebagai sarana menarik investasi ke Jember,” papar kepala daerah berlatar belakang mantan PNS yang sekaligus pengusaha itu.

Sebagai informasi, Glantangan Golf dikelola oleh Yayasan Golf. Lembaga ini terakhir kali diketuai oleh mantan Kepala Disperindag Jember Harianto. Namun, yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum perhelatan Pilkada Jember tahun 2015 silam. Saat ini Yayasan Golf masih aktif beraktivitas dengan ketua sementara, yakni Hengky Soegiarto Gunawan, seorang pengusaha atau pemilik PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang mengelola pabrik semen di kawasan tambang kapur Gunung Sadeng, Kecamatan Puger.

Dalam sistem demokrasi, meniscayakan penerapan konsep trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya tiga kekuasaan ini adalah ilusi semata sebab mereka bersatu membentuk kekuatan dalam rangka menjaga kepentingan mereka. Para penguasa bergandengan tangan dengan para konglomerat pengusaha untuk melanggengkan ambisi mereka. Oligarki kekuasaan begitu kental terendus pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu pun pada masa pandemi. Jangankan rasa empati yang muncul di benak para penguasa, yang ada mereka memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan mereka.

Pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum memang dibutuhkan dalam rangka memudahkan akses bagi warga agar mampu menjangkau dan menggunakannya. Namun nampak kurang bijaksana apabila sarana prasarana tersebut harus menguras banyak biaya di saat pandemi COVID-19 ini yang belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah kabupaten Jember sebaiknya memprioritaskan program mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak ketimbang kepentingan segelintir orang.

Fenomena ini menyebabkan masyarakat mayoritas makin tersingkir dalam kegiatan perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak pula pada munculnya intoleransi/ketimpangan ekonomi. Inilah ilusi kehidupan demokrasi. Jargon kesejahteraan rakyat hanyalah janji palsu pada rakyat untuk tetap bertahan dalam sistem ini. Janji palsu ini telah menjadi alat untuk menjaring suara rakyat agar para oligarki untuk terus berkuasa. Sistem demokrasi memang memberikan ruang untuk mengumbar janji kosong demi tercapainya tujuan. Demokrasi bahkan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan, termasuk menggunakan kekuasaan untuk membela oligarki yang minoritas dan melalaikan nasib mayoritas rakyat. Rakyat hanya dicari suaranya dan dilupakan saat kekuasaan sudah dalam genggaman. Inilah jahatnya demokrasi, karena menjadikan akal manusia sebagai pemutus segala sesuatu. Apakah rakyat masih mau ditipu oleh demokrasi?

 

Islam Adalah Solusi

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan terbaik yang landasannya adalah keimanan. Bahwa di balik semua yang ada, ada Zat Yang Maha Mencipta dan Maha Sempurna, dan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada hari hisab dan pembalasan. Dari landasan ini akan lahir aturan-aturan hidup yang mampu memecahkan seluruh persoalan kehidupan dengan penyelesaian yang selaras dan sempurna. Hingga dengannya akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, jaminan kehidupan yang baik akibat penerapan sistem Islam ini tak hanya berdimensi duniawi saja, tetapi juga berdimensi akhirat. Sebagaimana tersurat dalam doa yang selalu dimintakan setiap orang beriman, “Rabbanaa aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adzaabannaar.”

Sistem Islam ini tidak tegak di atas kekerasan atau pemaksaan sebagaimana sistem oligarki dan otokrasi, atau tegak di atas kebebasan seperti halnya sistem demokrasi. Sistem Islam tegak di atas kesadaran akan konsekuensi iman, termasuk dalam hal ketaatan pada kepemimpinan seorang imam. Tak heran jika sistem Islam bisa tegak dalam kurun yang sangat panjang. Sekalipun tak dinafikan ada fase kepemimpinan yang menyimpang dari ketetapan Islam. Ini dikarenakan sistem Islam adalah sistem untuk manusia yang meniscayakan ada kesalahan dalam penerapan.

Dalam sistem Islam, negara dan para penguasa berperan penuh sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Peran ini dipahami berkonsekuensi berat di hari penghisaban. Setiap penguasa akan terdorong melaksanakan fungsi kepemimpinan secara maksimal. Fungsi kepemimpinan dalam sistem ini di-support sistem aturan yang lengkap dan dipastikan mewujudkan kebaikan. Mulai dari sistem politik Khilafah yang mengglobal, sistem ekonomi dan moneter dinar dirham, sistem keuangan ala baitulmal, sistem sosial berparadigma ta’awun alal birri dan ketakwaan, sistem hukum yang preventif dan menjerakan, serta sistem-sistem lainnya. Sistem seperti inilah yang mestinya diperjuangkan penegakannya. Bukan malah berharap pada sistem yang sudah terbukti kezalimannya atau tetap mempertahankan sistem yang sudah terbukti kerusakannya.

Seruan Word Bank Bisa Akhiri Kemiskinan? Fakta atau Mitos??

Seruan Word Bank Bisa Akhiri Kemiskinan? Fakta atau Mitos??

 



Oleh: Isnani, S.Pd

 

Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia atau International Day for the Eradication of Poverty diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Tahun ini, PBB menetapkan temanya: Building forward together: ending persistent poverty, respecting all people and our planet. Artinya, membangun kemajuan bersama: mengakhiri kemiskinan akut, menghormati sesama dan planet kita. Masih mengutip publikasi PBB selama tahun 2021, jumlah orang dengan kemiskinan ekstrem diprediksi melonjak menjadi sekitar 143 sampai 163 juta jiwa. Mereka yang menjadi "orang miskin baru" tersebut bergabung dengan 1,3 miliar orang yang sebelumnya sudah hidup dalam kemiskinan multidimensi dan makin parah kondisinya ketika pandemi.

 

Adapun Indonesia data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS-Statistic Indonesia) pada 15 februari 2021, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Memang problem kemiskinan sebelum pandemi atau pada saat pandemi merupakan problem mengakar dan krusial. Apapun yang direkomendasikan oleh lembaga sekaliber dunia yaitu PBB dan Word Bank sampai saat ini tidak bisa mengakhiri problem kemiskinan.

 

Akan halnya di Jember angka kemiskinan dilaporkan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang dirilis di awal tahun 2021, secara absolut, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 247,99 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

 

Dengan fakta meningkatnya kemiskinan di Jember langkah apa yang dilakukan oleh Bupati Jember? Langkah yang diambil selain dengan pemberian beberapa bantuan yang nantinya akan disalurkan dari pusat, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos rumah tidak layak huni (RTLH), dan bansos sembako, problem kemiskinan juga disolusi dengan pembangunan infrastruktur.

 

Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, dalam APBD 2021 ini prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur namun skema ini merupakan jalan untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. "Yang menjadi prioritas tahun ini yaitu infrastruktur jalan dan jembatan. Ini merupakan skema yang dibuat untuk membantu pengentasan kemiskinan," ujarnya saat dikonfirmasi di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu 14 April 2021 (portal jember, 14/4/2021).

 

Bisakah kemiskinan disolusi dengan memberi bantuan sosial berkala dan pembangunan infrastrukutr saja? Jadi teringat rekomendasi Word Bank satu tahun yang lalu saat Indonesia mengalami perhitungan angka kemiskinan turun. Dalam laporan Bank Dunia pada 30 Januari 2020 berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, Indonesia dinilai berhasil mengeluarkan masyarakat miskin dari garis kemiskinan sebanyak 45% atau 115 juta orang. Dengan catatan, jika mereka yang baru keluar dari garis kemiskinan tidak mampu menjadi kelas menengah, maka besar kemungkinannya kembali lagi menjadi miskin. Bank Dunia kemudian merekomendasikan Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik, menyediakan pendidikan berkualitas, juga jaminan kesehatan. Hal ini tentu memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur.(MuslimahNews.com,Ekonomi 3/2/2020).

 

Dari rekomendasi Bank Dunia itu dapat dilihat bahwa ujung dari rekomendasinya adalah tawaran investasi dan permintaan pembenahan iklim usaha. Artinya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memperbanyak proyek swasta lokal maupun asing, dengan logika akan membuka serapan tenaga kerja. Ini adalah rekomendasi  lama yang sudah berjalan puluhan tahun dan terbukti tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. Dan dengan solusi yng ditawarkan Word Bank dan langkah yang diambil Bupti Jember dalam mengatasi kemiskinan, sama yaitu pengadaan infrastruktur. Padahal permasalahan kemiskinan bukan hanya karena masalah infrastrukutr saja tapi yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana masyarakat secara merata bisa mengakses pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) bahkan kebutuhan pelengkap lainnya. Pun juga bukan karena bantuan sosial secara berkala yang itu tidak akan bisa bertahan lama untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan mandiri.

 

Begitupun saat ini seruan Bank Dunia dalam artikel Ending Persistent Poverty, Respecting All People and Our Planet (membangun kemajuan bersama: mengakhiri kemiskinan akut, menghormati sesama dan planet kita) tema menyambut Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, hanya janji manis, sebatas slogan. Bank Dunia memiliki strategi utama dan menyerukan ke seluruh dunia dengan mengacu pada Millennium Development Goals. Bentuknya, saling memperhatikan di antara masyarakat. Slogannya, ‘Apa yang sudah Anda lakukan untuk orang-orang di sekitar Anda di masa pandemi ini?. Dan seruan ini sudah bisa dipastikan, tidak menyelesaikan problem utamanya. Karena seruan tersebut sifatnya hanya mengubah perilaku hidup secara individual saja. Sedangkan problem kemiskinan munculnya karena problem sistemik. Problem sistemik muncul karena adanya sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem kapitalis, sistem yang bertumpu dan berpihak pada kapital (pemilik modal). Sistem yang pengaturan berbangsa dan bernegara lahir dari akal pikiran manusia bukan dari wahyu. Sistem yang mempertahankan eksistensi dan penyebaran ke dunia dengan cara penjajahan. Sistem yang menciptakan kesenjangan orang kaya dengan orang miskin. Sistem yang melahirkan ide Hak Asasi Manusia (HAM). Dan atas nama HAM inilah PBB menetapkan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia atau International Day for the Eradication of Poverty diperingati setiap tanggal 17 Oktober.

 

Bisa dibayangkan bila sistem yang menciptakan kemiskinan itu membuat solusi atas kemiskinan yang ditimbulkannya. Terlebih lagi bila kemiskinan itu memang sengaja dijadikan alat penjajahan atas negara-negara jajahannya. Menjerat dengan utang ribawi di lembaga-lembaga internasional semisal Bank Dunia. Sehingga kas negara pengutang terkuras habis untuk membayar cicilan bunga utang dan aset sumber daya alam terampas sebagai kompensasi pembayaran utang. Dampaknya, negara mencari pungutan lain berupa pajak ke rakyat dan memangkas berbagai pelayanan yang sebetulnya merupakan hak rakyat. Selain memberi utang, mengeksplorasi sumber daya alam negara jajahan. Bisa dipastikan solusi yng diambil tidak akan menyentuh akar masalah kemiskinan. Bahkan solusi yang ditawarkan hnya berupa seruan manis berupa slogan-slogan yang akan tetap melanggengkan penjajah di nengara jajahannya yang telah dimiskinkan. Sehingga bisa dikatakan problem kemiskinan tidak bisa diatasi secara tuntas ketika penjajahan masih berlangsung, ketika ide HAM masih menjadi alat kepentingan penjajah, dan ketika ideologi kapitalis masih bercokol ditengah-tengah umat manusia.

 

Di saat yang sama, para penguasa justru kehilangan kemampuan untuk memastikan tiap kepala keluarga memiliki akses terhadap pekerjaan. Negara juga gagal mengatasi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Distribusi harta dan kekayaan ternyata tidak bisa berputar di tengah masyarakat. Harta makin bertumpuk di antara segelintir orang, dan sebagian besar rakyat jatuh pada jurang kemiskinan. Inilah penyebab kemiskinan makin meluas.

 

Oleh karena itu satu-satunya solusi kemiskinan adalah penerapan Islam kafah. Islam kaffah yang diterapkan dalam system pemerintahan islam yakni istem Khilafah dengan sebutan Khalifah bagi pemimpinnya. Dalam Islam harus memastikan fungsi negara sehat, melayani kepentingan rakyat sesuai syarit Islam. Khalifah pelaksana hukum-hukum Islam. Atas hal ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW:

 

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

 

Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu).

Dengan adanya Khilfah terdapat banyak bukti kesejahteraan dan kemakmuran yang tercipta secara luas, sehingga dinikmati bukan hanya oleh muslim, tetapi juga non muslim. Strategi utamanya adalah memastikan tiap orang berada pada proses penafkahan yang jelas, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papannya. Standar dalam Islam untuk mengukur kemiskinan itu tetap, tidak berubah, dan tidak berbeda. Miskin adalah ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, karena itulah Islam memerintahkan tiap kepala keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok itu dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Khilafah membuat berbagai regulasi untuk memastikan tiap kepala keluarga memiliki mata pencarian. Ketika berada pada kondisi kepala keluarga wafat, sakit parah, atau sudah tua, maka Islam memerintahkan kerabat dekatnya yang mampu untuk membantu orang-orang yang berada dalam tanggung jawab penafkahan tadi. Akhirnya problem kemiskinan bisa selesai dengan cepat. Ketika tidak ada kerabat, maka tanggung jawab penafkahan tadi akan beralih ke baitulmal, ke kas negara. Negara tidak membiarkan orang-orang miskin itu menyelesaikan masalahnya sendiri, atau berharap ada orang lain yang membantu. Namun di dalam Islam, justru strategi utamanya adalah negara akan mengambil alih tanggung jawab itu secara ma’ruf. Negara akan melakukan pengaturan kebijakan makro dan mikro ekonomi syariah yang akan memastikan pembagian kepemilikan dan harta berjalan secara lancar di tengah masyarakat. Di sisi lain, negara akan menutup akses bagi negara lain yang ingin menguasai negeri-negeri kaum muslimin.

 

 

 

Harga Minyak Melejit, Rakyat Menjerit

Harga Minyak Melejit, Rakyat Menjerit

 



Oleh: R. Raraswati

(Freelance Author)

 

Sejumlah pedagang gorengan di pinggir jalan menjerit saat harga minyak goreng melejit selangit. Tak tanggung, kenaikan harga minyak goreng telah mencapai hampir 50%.  Tentu ini tidah hanya berimbas pada penjual gorengan dan  pelaku UMKM lain yang menggunkan minyak sebagai pendukung usahanya. Ibu rumah tangga pasti juga terdampak karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

 

Kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan per 1 November 2021 komoditi pangan, minyak goreng dan cabai mengalami kenaikan harga tinggi.

Dilansir Kontan.co.id, Selasa (2/11), Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan bahwa komoditi yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di banding bulan lalu hanya minyak goreng baik minyak goreng curah, kemasan sederhana dan kemasan premium. Di samping itu, harga cabai juga mengalami kenaikan.  

 

Direktur Eksekutif GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), Sahat Sinaga  menganalisis kenaikan harga minyak goreng disebabkan kurangnya pasokan minyak nabati (oils) dan minyak hewani (fats) di pasar global . (Kompas.com, 25/10/21).

 

Kondisi ini sebagai dampak pandemi yang serba tidak jelas membuat produksi minyak nabati dan hewani turun. Pasokan keduanya minim, sementara permintaan pasar cenderung tetap bahkan meningkat. Jika supply dan demand terjadi kepincangan, maka menurut hukum ekonomi akan terjadi kenaikan harga ekstrim seperti saat ini.

 

Sebenarnya aneh jika harga minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan harga tinggi. Pasalnya Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dan menopang kebutuhan kelapa sawit sampai dengan 85 persen bersama Malaysia. Harga kelapa sawit tidak mampu dikendalikan oleh negara. Harga dalam negeri sangat bergantung pada harga CPO di pasar internasional. Padahal, dengan besarnya produksi CPO Indonesia, mestinya negara mampu mempengaruhi harga internasional. Sedangkan yang terjadi sekarang justru pasar internasional mengendalikan pasar minyak nabati di Indonesia.

 

Sampai saat ini, pemerintah belum melakukan tindakan intervensi yang berarti untuk menurunkan harga minyak yang kian melejit. Hal ini sangat disayangkan, mengingat minyak nabati/CPO merupakan kebutuhan banyak orang baik pribadi maupun pelaku usaha.

 

Saat ini, negara memiliki peran sebagai pematok harga. Padahal Allah telah mengharamkan negara mematok harga untuk umum atau sekarang dikenal dengan harga eceran tertinggi (HET). Allah memberikan hak kepada setiap orang untuk membeli barang dengan harga yang disukainya. Hal ini sebagaimana disampakan pada sebuah hadist:

“Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

 

Memang penetapan harga dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat. Namun, kenyataannya pematokan harga justru berpotensi membuka pasar secara sembunyi-sembunyi atau pasar gelap. Tentu akan berakibat, harga melambung tinggi dan barang-barang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan. Hal ini juga dapat mempengaruhi konsumsi barang yang selanjutnya berimbas pada produksi.

 

Dalam setiap masalah yang terjadi, negara memiliki berperan penting. Negara tidak boleh hanya menunggu mekanisme pasar berjalan sendiri. Menetapkan HET bukan langkah yang bisa memberikan solusi. Mestinya, negara membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kemana alur supply CPO berjalan. Pastikan  alur sesuai dengan kondisi alami seperti biasanya. Selidiki kemungkinan ada pihak yang terindikasi melakukan penimbunan sehingga berakibat kelangkaan CPO.

 

Semua rantai distribusi harus diteliti mulai dari pabrik hingga pada tingkat eceran. Hasil temuan di lapangan  harus segera ditindaklanjuti negara untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jika ada pihak yang dengan sengaja melakukan penimbunan, maka negara harus memberikan hukuman berat.

 

Negara juga harus menghitung ulang kebutuhan CPO dalam negeri dan berkoordinasi dengan produsen CPO melalui gabungan pengusaha kelapa sawit dari tingkat petani sawit, pemilik kebun sawit maupun pengolah sawit menjadi CPO. Perjalanan distribusi yang kemungkinan   rusak karena ulah tengkulak harus bisa diputus. Dengan demikian, petani bisa menjual hasilnya dengan harga yang layak sesuai pasaran.

 

Selain itu, negara juga bisa mengatur batas yang  dijinkan untuk diekspor perusahaan sawit ke luar negeri. Dalam syariat  Islam, batasan ekspor adalah jumlah hitungan kebutuhan rakyat dalam negeri ditambah stok selama kurun waktu tertentu yang dianggap aman dari kejadian tertentu. Misalnya, faktor musim yang mempengaruhi produksi sawit. Dengan kebijakan ini, in shaa Allah kebutuhan CPO dalam negeri dapat terjamin ketersediannya dan harga akan cenderung stabil tanpa harus dipatok oleh negara.

 

Selanjutnya, negara hendaknya memiliki daulat terhadap pasar internasional. Negara memiliki kekuatan dan pengaruh karena besarnya produksi komoditas kelapa sawit. Negara dapat menentukan harga sendiri tanpa mengikuti pasar internasional. Harga diserahkan pada pasar secara alami dengan tetap mengontrol transaksi yang terjadi di tengah.

 

Demikian Islam mengatur ekonomi dalam kehidupan. Harga dapat dikendalikan negara secara alamiah.  Kecil kemungkinan terjadi kenaikan harga tinggi terutama pada bahan pokok yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Begitu pula dengan petani yang juga tetap dapat merasakan hasilnya secara maksimal karena tidak adanya tengkulak yang selama ini menjadikan harga jual panen rendah.

Wallahua’lam bish showab.

Peran Pemuda Dalam Islam

Peran Pemuda Dalam Islam

 



Oleh. R. Raraswati

(Penulis lepas, Muslimah Jember)

 

"Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh", merupakan tema untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93. Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Zainudin Amali  menjelaskan bahwa tema diambil sebagai gambaran spirit persatuan dalam keragaman Indonesia serta partisipasi pemuda untuk melawan pandemi Covid-19 guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Kemenpora.go.id(26/9/2021).

Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober oleh beberapa kalangan. Kali ini, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kemenpora menggelar webinar Kamis, 28 Oktober 2021 pagi. Webinar tersebut mengangkat tema “Pemuda yang Sehat Jasmani Dan Rohani Menuju Indonesia Tangguh dan Maju”. Ini seiring dengan tema besar yang disampaikan Kemenpora RI. 

Amali menyampaikan keinginannya membangun SDM yang tangguh, mandiri berdaya saing dan berinovasi. Itu harus dihasilkan dari jasmani yang sehat, baik kekuatan fisik, jasmani maupun rohani atau mentalnya. (Kemenpora.go.id, 28/10/2021).

 

Bicara tentang pemuda, tentu tidak lepas dari semangat dan jiwa yang membara serta pantang menyerah. Semangat pemuda ini harus diarahkan pada kebaikan yang memberi dampak bagi agama dan umat pada umumnya. Pemuda harus memiliki kepekaan dan respon cepat dalam menghadapi keadaan terutama dalam dakwah Islam. Mereka merupakan agen perubahan peradaban. Di tangan pemuda, banyak hal besar dapat berubah menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk.

 

Begitu besarnya pengaruh pemuda dalam peradaban, hingga Bung Karno pun pernah menyampaikan:

“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia”.

Ini menunjukkan peran pemuda yang signifikan dalam suatu perubahan besar. Begitu pentingnya peran pemuda, maka Allah senantiasa menjaganya.  Allah akan menjaga pemuda yang memiliki iman dalam hatinya. sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya:

“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka.” 

Dalam ayat tersebut, diceritakan pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar, namun mereka ditindas oleh penguasa pada masanya maka Allah kukuhkan iman mereka dan ditambah petunjuk untuk mereka pada jalan yang benar.

 

Besarnya potensi pemuda untuk perubahan, maka perlu upaya mengarahkannya untuk mewujudkan peradaban yang sesuai dengan syariat Islam. Jadikan iman sebagai landasan para pemuda dalam semua lini kehidupannya. Dengan kekuatan iman, terutama kepada Allah Swt, maka dapat memberikan energi positif bagi pemikiran dan aktivitas para pemuda tersebut dalam kontribusinya membangun peradaban.

 

Para pemuda yang memiliki kekuatan iman, akan mampu menahan hawa nafsu dan selalu berusaha berada di jalan Allah. Dengan demikian, mereka akan terjaga dari hal-hal yang sia-sia. Aktivitasnya selalu memberikan manfaat dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka inilah para pemuda yang beruntung, sebagaimana Firman Allah yang artinya:

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Mu’minun:1)

Ketika iman telah melekat pada para pemuda, maka arah hidup mereka senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Dengan demikian mereka memiliki arah hidup yang jelas tanpa kebingungan, sebagaimana Firman Allah yang telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk dapat menjalani hidup dan menjawab semua problematikanya.

“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-An’am: 153).

 

Adanya tujuan hidup yang terarah sesuai tuntunan Yang Maha Pemberi Petunjuk, menjadikan pemuda beriman mampu tumbuh dan berperan aktif dalam menolong agama Allah. Mereka tidak hanya bersatu, bangkit dan tumbuh untuk bangsa dan negara, tapi lebih besar dari itu, yaitu untuk umat di seluruh dunia pada umumnya dan Kaum Muslim pada khususnya. Mereka sadar akan perannya sebagai agen perubahan harus ke arah yang benar yaitu menjalankan dan menegakkan syariat Islam dalam segala sisi kehidupan. Itulah peran sejatinya pemuda dalam Islam.

Allahu a’lam bish showab.

 

 

 

Feminisme; Benarkah Bentuk Jihad Melawan Ketidakadilan Sosial??

Feminisme; Benarkah Bentuk Jihad Melawan Ketidakadilan Sosial??

Jember, Minggu (23/10/2021) Forum Kelas Politik Aktivis kembali digelar secara online melalui Zoom meet dan WA grup. Kelas ini dihadiri oleh Mahasiswi aktivis dari berbagai organisasi mahasiwa di Jember. Bermula dari banyaknya isu ketidakadilan sosial terhadap perempuan, feminisme dengan ide kesetaraan gendernya, hadir membawa angin segar, namun benarkah ide feminisme mampu mensolusi dan mewujudkan keadilan sosial?

Dibahas langsung di acara diskusi online Kelas Politik Aktivis, dengan mengangkat tajuk “Feminisme, Jihad Melawan Ketidakadilan Sosial?”  bersama Kak Harum sebagai Host dan Kak Ayu sebagai pemateri, acara ini berjalan dengan lancar ditandai dengan antusias peserta, mengikuti jalannya acara dan hidupnya sesi tanya jawab.

Benarkah Feminisme, dapat menjadi solusi dari ketidakadilan sosial?

Feminisme dengan gerakannya yang mengusung ide kesetaraan gender seolah menjadi solusi dari adanya ketidakadilan sosial saat ini, sehingga muncul statmen feminisme dijadikan Jihad melawan ketidakadilan sosial. Lalu benarkah bahwa ketidakadilan sosial diakibatkan karena ketimpangan gender? 

Kak Ayu menuturkan bahwa, faktanya di masa sekarang ketika pandemi, semakin jelas ketidakadilan sosial terjadi, salah satunya banyak masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, selain itu dapat dilihat bahwa banyak juga mahasiswa yang masih kesulitan untuk membayar UKT, disisi lain ternyata di masa pandemi, ketika banyak rakyat kesulitan dalam ekonomi, nyatanya banyak para pejabat di negeri ini, yang jumlah hartanya tidak tanggung-tanggung makin meningkat, dan masih banyak lagi contoh ketidakadilan sosial yang terjadi disekitar kita. Dapat dilihat disekitar kita juga, nyatanya ketidakadian sosial tidak hanya menimpa kaum perempuan saja, tapi juga menimpa kaum laki-laki.

Dan apakah ketidakadilan sosial diakibatkan karena bias gender?

Tentunya tidak ada kaitan, antara ketidakadilan sosial dan bias gender. Ketidakadilan sosial ini disebabkan oleh adanya masalah dalam tata kelola negara itu sendiri, semisal dalam sistem ekonomi, pendidikan, sistem politiknya, yang kemudian melahirkan ketidakadilan sosial ini terjadi.

Lalu Ketidakadilan Seperti Apa yang Dimaksud Kaum Feminis?

Kak Ayu menuturkan ketidakadilan sosial yang dimaksud kaum feminis adalah, bahwa jumlah perempuan yang duduk di kursi politik sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki, perempuan yang harus menanggung beban ganda, sebagai pekerja dan sebagai pengurus rumah tangga, kaum perempuan yang dijadikan subordinat (direndahkan dari pada laki-laki), adanya marginalisasi, hal-hal tersebutlah yang menurut kaum feminisme, yang dimaksud dengan ketidakadilan sosial, sehingga para kaum feminisme menuntut keadilan sosial. Kaum feminisme melihat adanya ketidakadilan sosial ini diakbitakan karena adanya ketimpangan gender. Sehingga mereka mensolusi masalah ketidakadilan sosial dengan berjihad memperjuangkan kesetaraan gender. 

Kaum Feminisme Memandang bahwa Kesetaraan Gender adalah Solusi Ketidakadilan sosial, Lalu Bagaimana Hasilnya?

Dalam merealisasikan kesetararaan gender, realitasnya feminisme “Gagal”, dan ini mereka sampaikan sendiri dalam konferensi Internasional di Bangkok pada tahun 2019, kak Ayu menceritakan bahwa mereka marah, karena selama 25 tahun mereka memperjuangkan kesetaraan gender, namun hasilnya masih sangat kecil dan jauh dari apa yang mereka cita-citakan. Bahkan menurut laporan terbaru, dalam The Global Gender Gap Report 2021 menyatakan, untuk mewujudkan kesetaraan gender butuh waktu 135 tahun, dibidang politik 145 tahun, sementara dibidang ekonomi justru lebih lama lagi yaitu 267 tahun, selain mustahil ide ini dapat diwujudkan, ternyata ide ini juga utopis dan sudah gagal. Meskipun banyak yang memperjuangkannya, ide ini akan tetap gagal, hal ini disebabkan karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisik ataupun secara alami, jadi sangat mustahil untuk dituntut sama. 

Justru ketika perempuan dituntut sama dengan laki-laki ataupun sebaliknya, akan menimbulkan masalah termasuk bagi laki-laki, tidak hanya perempuan. Kaum laki-laki juga akan mendapatkan masalah dan, merasakan stress apabila dituntut oleh kaum feminis untuk melakukan peran yang sama dengan perempuan. Oleh karena, itu ide kesetaraan gender justru malah menimbulkan “Ketidakadilan Sosial” baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan ketidakadilan hakiki justru terjadi, perempuan dipaksa sama dengan laki-laki.

Benarkah Adil Itu Ketika Laki-Laki dan Perempuan Sama?

“Adil itu tidak harus selalu sama”, oleh karena itu feminisme adalah ide yang absurd, dalam sebuah buku yang berjudul “Mengkritik Feminisme” karya Nazreen Nawaz, kak Ayu mengulas bahwa kesalahan ide feminisme tidak hanya menyerukan hak perempuan, untuk menikmati nilai dan hak kewarganegaraan yang sama seperti laki-laki, tetapi untuk mengukur keberhasilan mereka dengan mengadopsi semua hak, peran dan tugas laki-laki. Selain itu kak Ayu juga menjelaskan dalam sebuah artikel yang meneliti tentang rumah tangga di Amerika. Sebanyak 70% wanita, percaya bahwa konsep sukses di rumah dan ditempat kerja adalah mitos, sebanyak 40% mengatakan mereka di ujung tanduk, dan hanya 16% yang sangat puas dengan kehidupan mereka. Dari data-data tersebut ternyata feminisme semakin membuat perempuan makin terpuruk.

Lalu Bagaimana Agar Kita Mendapatkan Keadilan Menurut Islam?

Kak Ayu menyampaikan, “Adil itu, ketika kita meletakkan segala sesuatu berdasarkan syariat Islam, kembali kepada apa yang Allah turunkan untuk kita, maka dengan begitu, niscaya kita akan mendapatkan keadilan”.

Islam merupakan sebaik-baik aturan yang benar untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena itu Jihad melawan ketidakadilan adalah dengan kembali kepada syariat Islam, bukan feminisme.


Membangun Ketahanan Pangan Disaat Harga Cabai Anjlok! Mungkinkah??

Membangun Ketahanan Pangan Disaat Harga Cabai Anjlok! Mungkinkah??


 

Oleh. Jamilah

(Pemerhati Masalah Publik)


 

#InfoMuslimahJember -- Jika beberapa bulan sebelumnya konsumen menjerit karena harga cabai melangit, kali ini giliran petani yang menangis karena harga cabai benar-benar tak logis. Bisa dibayangkan, di beberapa tempat, harga jual cabai merah keriting di tingkat petani anjlok hingga kisaran Rp2.000Rp3.000 per kilogram. Padahal, Titik Impas Biaya Produksi atau Break Event Point (BEP) untuk cabai idealnya di atas Rp25.000Rp30.000 per kilogramnya. Hal ini juga terjadi pada jenis cabai yang lain.


Wajar jika di beberapa wilayah, para petani banyak yang memilih membiarkan tanaman cabainya rusak. Bahkan, petani cabai di Majalengka memilih menelantarkan lahannya hingga membakar tanamannya.


Cabai memang bukan komoditas strategis. Namun, tingkat konsumsi masyarakat kita terhadap cabai cukup tinggi. Wajar jika menanam cabai menjadi salah satu pilihan terbaik bagi sebagian petani. Apalagi di momen-momen tertentu, harga pasar cabai cukup menggiurkan. Maret lalu misalnya, harganya bisa mencapai Rp135.000,-. Sementara di saat normal, kisaran harga antara Rp35.000Rp40.000.


Namun, tak jarang petani seperti kena prank. Saat musim tanam, mereka bersemangat menanam karena berharap dapat menikmati keuntungan. Tapi ketika menjelang panen, tiba-tiba harga pasar anjlok. Bukan hanya cabai yang bernasib begini, hal ini sering pula terjadi pada komoditas pertanian yang lain.


Pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, biasanya berdalih anjloknya harga adalah akibat faktor kelebihan produksi atau surplus. Akibatnya, ketersediaan barang di pasar terlalu melimpah, sementara permintaan atas barang tersebut tetap atau malah berkurang akibat daya beli masyarakat yang terus menurun di masa pandemi.


Untuk cabai, diketahui bahwa selama JanuariJuli 2021 terdapat produksi sebanyak 163.293 ton. Padahal, kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton. (Sumber data: Liputan6.com, 29/8/2021)


Masalahnya ternyata tak hanya sampai di situ. Yang membuat kondisi makin ironis, di tengah berita anjloknya harga cabai di dalam negeri, ternyata ada berita banjir impor cabai.


Berdasarkan data BPS, impor cabai sepanjang Semester I-2021 (JanuariJuni) sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai US$59,47 juta. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$34,38 juta. Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah. Adapun negara pengekspor cabai ke tanah air di antaranya India, China, Malaysia, Spanyol dan Australia.


AKAR MASALAH : NEOLIBERALISME


FAO pernah menyatakan saat ini produksi pangan global sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia. Namun buruknya sistem pangan menyebabkan distribusi pangan tidak merata ke seluruh manusia.


Pengelolaan yang buruk ini berpangkal dari dijauhkannya negara dari fungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat. Pemerintah saat ini hadir sebatas regulator yaitu penyusun regulasi. Itu pun regulasi yang berpihak pada korporasi.


Paradigma rusak ini pula yang menjadikan pemerintah terus menerus menggulirkan program yang jauh dari tujuan kemaslahatan rakyat. Seperti megaproyek food estate yang dijadikan alasan program peningkatan ketahanan pangan. Namun faktanya, tetap dikelola dengan mindset korporat.


Konsep buruk ini juga menyebabkan negara absen dalam pengaturan tata niaga pangan. Harga pangan rentan dipermainkan para spekulan dan rakyatlah yang menjadi korban.


ISLAM SEBAGAI SOLUSI


Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme neoliberal menyelamatkan manusia dari wabah, diikuti krisis multidimensi yang akan terjadi pasca wabah, seharusnya makin menyadarkan kaum muslimin bahwa kita butuh sistem baru.


Sistem yang akan menyelamatkan manusia dan dunia dari berbagai malapetaka, serta membawa solusi yang akan menyejahterakan. Sistem hari ini telah gagal menyejahterakan manusia, baik pada saat tanpa wabah, terlebih lagi ketika terjadi wabah.


Satu-satunya harapan umat hanyalah kepada sistem Islam dan Khilafah. Khilafah sebagai institusi pelaksana syariah Islam memiliki paradigma dan sistem yang sangat jauh berbeda dengan kapitalisme; yakni mengurusi rakyat serta menyelamatkan rakyat dari wabah.


Solusi lockdown yang dijalankan Khilafah turut meminimalisasi terjadinya berbagai krisis ikutan pascawabah. Hal ini karena penguncian total wilayah yang terkena wabah dengan segera, akan meminimalisasi penularan ke wilayah lain. Sehingga masyarakat yang berada di luar wilayah wabah tetap menjalankan aktifitasnya secara normal. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan, dsb seperti kekhawatiran dunia saat ini.


Terkait tata kelola pangan, Khilafah dengan seluruh paradigma dan konsepnya adalah sistem yang memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan yang kuat baik di masa normal maupun menghadapi krisis.


Apalagi seandainya terjadi di Indonesia di mana negeri ini telah dianugerahi Allah SWT berbagai potensi sumber daya pertanian baik lahan subur, biodiversitas sumber pangan, iklim yang mendukung, hingga SDM petani dan para ahli.


Semua potensi ini jika dikelola dengan Islam akan mampu membangun ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat serta akan mengeluarkan rakyat dari krisis dengan segera.


Sejumlah konsep unggul Khilafah yang memampukannya mengatasi ancaman krisis pangan pada masa wabah adalah : Pertama, Peran sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan yang berada di tangan negara/Khilafah. Kedua, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).


Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya (HR Muslim dan Ahmad).


Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.


Jika penguasaan negara secara penuh terhadap produksi dan stok pangan, maka negara akan leluasa melakukan intervensi dalam keadaan apa pun. Seperti ketika dilakukan lockdown, pemenuhan pangan rakyat sangat mudah dilakukan karena ketersediaan pangan dijamin penuh oleh negara


Begitu pula penguasaan stok berdampak pada stabilitas harga di pasar. Sebab distorsi pasar yang ditimbulkan oleh spekulan, mafia atau kartel disebabkan penguasaan mereka pada stok pangan melebihi stok negara sehingga leluasa mengendalikan harga. Khilafah juga memiliki visi ketahanan dan kedaulatan pangan yang diarahkan oleh ideologi Islam.

Kelas Politik Aktivis : “Trend Childfree, Yakin bikin happy?”

Kelas Politik Aktivis : “Trend Childfree, Yakin bikin happy?”



Oleh. Usi Safitri


Alhamdulillah telah diselenggarakan agenda KPA (Kelas Politik Aktivis) batch #2 dengan tema “Trend Childfree, Yakin bikin happy?” pada Minggu, 19 September 2021.


Bersama kak Hida (Founder Women Islamic Course) sebagai pemateri, dan Kak Siska (Part Women Islamic Course) sebagai host. Acara ini dihadiri aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi se Jember, baik intra dan ekstra kampus. Sebelum masuk materi, acara ini diawali dengan nobar vlog cerita perjuangan dan penantian bertahun-tahun salah satu pasangan artis tanah air.


Dari cerita dan MV yang telah menampilkan bentuk bahagia dan rasa syukurnya akan kehadiran si buah hati dan menjadi orang tua dan di tengah banyaknya pasangan yang berjuang memiliki anak, ironisnya ada orang-orang yang dianugrahi kemampuan memiliki anak, namun malah memilih childfree dan bahkan dilingkungan sekitar kita banyak yang menerima ide ini. Sebenarnya apa itu childfree? Dan bagaimana ide itu dapat muncul?


Apa itu Childfree?


Dari banyaknya pasangan yang menginginkan dan kerasnya perjuangan untuk menanti kehadiran si buah hati, nyatanya ada orang-orang yang diberi anugrah memiliiki kemampuan memiliki anak, malah memilih untuk Childfree atau tidak memiliki anak.


Kenapa ada orang-orang yang menginginkan Childfree?


Banyak alasan, mengapa orang-orang menginginkan Childfree, diantaranya khawatir akan masalah ekonomi, asumsi bahwa memiliki anak saat ini adalah suatu hal yang mahal, dan pada kenyatannya memang demikian. Wajar di kehidupan saat ini yang makin sempit dan susah, sehingga khawatir memberikan kehidupan yang layak untuk anak. Selain itu ada trauma masa lalu, atau pengalaman masa lalu dari keluarga broken home sehingga khawatir jika nanti memiliki anak, akan mengalami hal yang sama.


Benarkah childfree, benar-benar membuat kita bahagia?


Kenyatannya dengan memilih childfree tidak selalu membuat kita bahagia, dan pada realitasnya tidak seperti itu, mungkin akan kita melihat orang-orang ketika memutuskan childfree terlihat bahagia, dan bebas untuk meraih karir setinggi mungkin, tapi belum tentu bahagia juga, karena memilih childfree atau tidak, hidup akan selalu ada masalah.


Malah banyak sebenarnya orang-orang yang berjuang memiliki anak, ini jika kita berbicara tentang fitrah, karena pada fitrah makhluk hidup adalah berkembang biak, jadi apabila seseorang tidak ingin memiliki anak, berarti sudah tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Selain itu bisa dibayangkan apabila makhluk hidup tidak berkembang biak, bisa jadi akan punah pastinya, dan harusnya kita bahagia ketika kita memiliki anak, bukan malah keliatan ribet, atau nggak bahagia ketika memiliki anak, dan itu tidak sesuai dengan kodratnya perempuan, terlebih di dalam Islam.


Lalu bagaimana pandangaan Islam terhadap ide ini?


Pertama, sebagian orang memilih childfree dikarenakan khawatir akan masalah rezeki, atau khawatir tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup si anak. Pemikiran ini amatlah bahaya bagi seorang muslim karena ini adalah masalah aqidah, maka harus segera diluruskan.


Kedua, Kak Hida mengatakan bahwa “Memiliki anak atau tidak di dalam Islam hukumnya adalah tidak wajib, karena pada dasarnya punya anak atau tidak itu adalah wilayah Allah, bukan wilayah kita”. Bahkan terdapat hadist bahwa jika mempunyai anak yg sholih atau sholiha bisa menjadi investasi syurga.


Ketiga, derajat seorang perempuan akan menjadi mulia ketika dia menjadi seorang ibu. Menjadi ibu, bukan suatu hal yang harus dikhawatirka atau dihindari. bagi orang-orang barat mungkin tidak apa jika tidak memilih menjadi seorang ibu, tapi bagi kita seorang muslimah, akan sangat berbahaya apabila ide ini diambil, namun sayangnya negara kita tidak memberikan respon apapun akan adanya bahaya ide ini.


Bahaya ide childfree


“Ide ini mengingkari Allah sebagai Ar razaq yaitu pemberi rezeqi, jika ini mendominasi pikiran seoarang muslim tentu akan sangat berbahaya” Kata Kak Hida.


Selain itu bahaya lain jika mengadopsi ide ini adalah, bahaya peradaban manusia, bisa dibayangkan jika semua orang tidak ingin memiliki anak, bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar jika tidak ada yang menjalankan peradaban itu.


Lantas apa yang mendasari Muslimah menyuarakan ide ini, terlebih dia adalah influencer muslimah?


Hal ini tidak lepas dari gaya hidup sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga melahirkan kehidupan yang bebas dan liberal, agama yang seharusnya menjadi pengatur malah ditinggalkan.


Childfree sendiri adalah bagian dari pemikiran liberal menjunjung tinggi kebebasan dan mengatas namakan Hak Asasi Manusia (HAM)  yang ujung-ujungnya malah menjadi lepas dari fitrahnya sebagai seorang wanita.


Dan jika kita telusuri lebih jauh lagi, ide ini tidak jauh dari ide-ide feminisme atau kesetaraan gender, yang menyatakan perempuan setara dengan laki-laki sehingga mereka menyuarakan apa yang mereka inginkan.


Kenapa ide ini banyak diambil,  padahal ide feminisne ini tidaklah wajar?


Hal ini karena telah diaruskan di tengah-tengah masyarakat. Feminisme sebenarnya tidak memberikan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, tapi karena feminisme memberikan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan hidupnya, akhirnya banyak perempuan termasuk muslimah mengambil ide ini, bahkan bukan hanya mengambil tapi juga mengopinikannya, padahal ide ini sejatinya tidak menjadikan perempuan keluar dari masalah hidupnya justru malah menyengsarakan perempuan dengan dalih kesejahteraan perempuan.


Lalu bagaimana agar kita tidak terjebak dengan ide-ide ini?


Kak Hida mengatakan “Yaitu dengan menguatkan aqidah, mengembalikan bagaimana Islam mengatur. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang kita ambil sesuai dengan syariat atau tidak, jika kita tidak mempelajarinya”.


Sebagaimana kita tahu bahwa mempelajari agama adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, maka sudah seharusnya kita bersegera dengan ha-hal yang telah disyariatkan.