Komersialisasi Kampus : SAH!  Pernikahan Massal Kampus dan Industri  Lahirkan Intelektual Materialistis

Komersialisasi Kampus : SAH! Pernikahan Massal Kampus dan Industri Lahirkan Intelektual Materialistis


 

Nuning Wulandari S.Tr.T

(Aktivis Muslimah, Part Of Back To Muslim Identity)


#InfoMuslimahJember -- Gerakan Pernikahan Massal antara Industri dengan Kampus yang digagas oleh Nadiem Makarim Kementrian Pendidikan dan kebudayaan nampaknya semakin menemui titik terang. Nadiem berharap perjodohan massal antara Industri dan Kampus ini bisa berjalan sempurna.

Tidak main – main “"Kami akan fasilitasi itu secara besar dan Dirjen Vokasi kementerian kami juga memastikan 'pernikahan massal' ini terjadi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, terutama di program pendidikan tinggi Vokasi dan Politeknik," ujar Nadiem (Katadata.co.id).

Adalah Politeknik Negeri Jember salah satu  Perguruan Tinggi Vokasi Negeri (PTVN) yang menyambut baik ucapan Nadiem Makarim. Bertepatan dengan puncak perayaan Dies Natalis ke 32 pada 27/10/20. Kampus Vokasi ini  melaksanakan penandatangan MoU secara serentak dengan 32 institusi mitra dan IDUKA dalam rangka mewujudkan dan memperkuat program link and match, yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi agar antara perguruan tinggi dan IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja) menjalin kemitraan, baik dalam aspek perekrutan SDM, Riset bersama, Magang/PKL Industri, Dosen dari Industri dan kemitraan lainnya dengan IDUKA (Polije.ac.id).

Sebanyak 32 mitra yang melakukan Penandatangan MoU secara daring ini diantaranya :

·         2 Perguruan manca negara (Jiangsu Agri-animal Husbandary Vocatioanal College China serta Vaagdevi College of Engineering Warangal India)

·         4 PTN/PTS (Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Indonusa Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Jember)

·         5 Pemerintahan (Pemprov. Jawa Timur, Pemprov. Aceh, Pemkab. Situbondo, Pemkab. Sidoarjo dan Pemkab. Nganjuk)

·         Direktur PT Botani Seed Indonesia, Bogor; Direktur Indomaret Grup, Jakarta; Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Jember; Direktur PT J&T Express Indonesia, Surabaya; Direktur PT Dua Kelinci, Pati; Direktur PT Gamatechno Indonesia, Yogyakarta; Ketua Ikatan Pengusaha Benih Holtikultura Indonesia, Malang; Direktur PT Charoend Phokphand Indonesia, Surabaya; Direktur PT Yoongbe Indonesia (PMA Korea), Jember; Direktur CV. Pertanian Bumi Jaya, Tanggul Jember; Direktur CV. Sekawan Tani Indonesia, Puger Jember; Direktur PT Bank Sinar MasSyariah Jember; Presiden Direktur PT Benih Citra Asia, Ajung Jember; Direktur PT Mangli Djaya Raya, Jember; Manager PT Roda Sakti Surya Raya (YAMAHA), Jember; PT Garudafood Putra Putri Jaya. Tbk; PT Manufactur Dynamic Indonesia; PT Seger Pakusari Agrobisnis; PT Marimas Putera Kencana, Semarang (Sumber polije.ac.id)

 

Sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah “Perguruan Tinggi harus lebih aktif melakukan kerjasama dengan para industri, termasuk kawasan industri terdekat. Upaya itu, menurut dia, bisa dilakukan universitas dengan cara membuka fakultas, departemen atau program studi terkait dengan jenis industri di kawasan tersebut” Ungkap Presiden Joko Widodo pada 4/7/20 (Katadata.co.id).

 

PERNIKAHAN MASSAL UNTUK APA ?

Sekilas gagasan pernikahan massal ini seolah menjadi terobosan baru agar indonesia bisa bertahan di era keterbukaan pasar global dengan mengejar target sukses dalam persaingan global. Walhasil dunia pendidikan juga menjadi korban yang diberdayakan agar  arah pendidikan hari ini berbasis pada industri kapitalis. Target pendidikan didesign hanya berorientasi  pada kompetensi (kemampuan) para intelektual agar mampu menghadapi tuntunan dunia kerja yang dinamis semata, dengan mencetak SDM pekerja alias buruh.

 

Padahal sudah menjadi rahasia umum, bahwa industri hari ini banyak dimiliki swasta atau asing. Lantas apa yang diharapkan dari gagasan pernikahan massal yang mengarah pada pendidikan berbasis industri?

 

Perlu dipahami bersama bahwa pendidikan bukan sebatas pada kompetensi (kemampuan) saja. Tujuan pendidikan harusnya membentuk dan mendidik SDM yang berkarakter, cerdas, menjadi tenaga ahli yang terampil, menghasilkan penemuan dan karya yang mampu dinikmati umat dan dapat menyelesaikan masalah persoalan bangsa. Apa lagi ditengah masalah krisis karakter yang sedang dihadapi generasi milennials.

 

Model pendidikan ini  justru melahirkan generasi korupsi, kekerasan, keserakahan, kejahatan, penistaan agama hingga konflik, generasi hedon. Belum lagi perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, tawuran, rendahnya adab kesopanan dan pemahaman islam menjadi momok menakutkan yang senantiasa menghantui output dunia pendidikan.

 

Tidak ada yang dibisa diharapkan dari pendidikan yang berbasis industri, gagasan ini hanya menjadi titik sempurna agar para korporasi dapat dengan mudah menguasai kampus. Kampus harus berlari kencang mengikuti permintaan pasar, mengurangi tingkat pengangguran sarjana menjadi alasan utama agar dunia kampus tetap mengikuti arahan industri dunia kerja dan dunia usaha. Korporasi dengan mudahnya menekan dunia kampus yang tak lagi punya independensi karena pendidikan hari ini telah sempurna dikomersialisasikan. Dunia bisnis yang serat dengan untung – rugi juga harus dikonversikan kedalam dunia pendidikan.

 

Sebagaimana keresahan Tom Hodgkinson dalam pernyataannya berikut:

“Pendidikan itu sendiri adalah penangguhan, penundaan. Kita dinasihati agar bekerja keras supaya mendapatkan nilai bagus. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Apa itu pekerjaan yang bagus? Pekerjaan yang bergaji tinggi. Oh, itu saja? Semua penderitaan ini, hanya agar kita mendapatkan banyak uang, yang bahkan jika kita berhasil mendapatkannya pun tidak akan menyelesaikan masalah kita, bukan? Ini adalah ide sempit yang tragis tentang untuk apa hidup ini sesungguhnya.”

 

Benar saja potensi intelektual hari ini terbuang sia – sia pada hal –hal yang tidak bermanfaat bagi umat. Atau bahkan potensi itu telah terkubur bersama dengan bersamaan dengan berbagai ambisi pemenuhan gaya hidup sesuka hati tanpa paham untuk apa hidup ini sesungguhnya

 

Jika kalangan inteletual yang punya peran besar datang dengan membawa solusi atas setiap problem bangsa dengan harga yang tidak gratis, bahkan bernilai untung rugi karena erat dengan dunia bisnis. Atau bahkan kalangann intelektual sedang disibukkan dengan mencetak dan menjadi tenaga kerja. Lantas siapa yang akan mengurusi persoalan umat dengan ikhlas?

 

 

Omnibus Law dan Kerusakan Bumi 30 Tahun Mendatang

Omnibus Law dan Kerusakan Bumi 30 Tahun Mendatang

 



Oleh: Yessy Inqilaby

 

Di masa depan, bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Banyak makhluk hidup yang sudah punah karena terjangkit wabah penyakit. Begitu juga dengan tanaman, hampir semua tanaman tidak layak dimakan karena sudah terinfeksi penyakit. Saat itu hanya jagung yang dapat dikonsumsi manusia agar dapat bertahan hidup. Ladang pertanian sering rusak akibat hawar, badai debu menerjang daratan, dan umat manusia kembali ke peradaban bertani tanpa negara.

Keadaan bumi saat itu membuat NASA merencanakan misi besar-besaran ke luar angkasa untuk mencari planet baru yang dapat menggantikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Cooper mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, tinggal bersama keluarganya, termasuk ayah mertuanya, putranya Tom, dan putrinya yang berusia sepuluh tahun, Murphy, yang percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Setelah menantang Murph untuk membuktikan keberadaan hantu melalui penyelidikan ilmiah, Cooper menemukan bahwa "hantu" tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia NASA yang dipimpin Profesor Brand.

Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus.

Meski cuplikan di atas bukanlah based on the true story, namun film fiksi ilmiah berjudul Interstellar  yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini bukan tak mungkin menjadi kenyataan. Berbagai bencana yang menimpa lingkungan kita hari ini adalah gejala mundurnya peradaban umat manusia. Mulai dari pemanasan global dan perubahan iklim, rusaknya siklus hidrologi, bertambahnya jumlah lahan kritis, dan berbagai bencana hidrometeorologi. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim, dimana efek lanjutan dari kondisi tersebut adalah naiknya tinggi permukaan laut yang mampu menenggelamkan pulau-pulau di berbagai negara.  Kemudian punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan, hingga dapat mengancam kestabilan pangan. Perubahan cuaca akan lebih ekstrem, angin dan badai akan lebih sering terjadi.

Degradasi lahan juga makin masif. Berdasarkan peta erosi global yang dirangkum KLHK, Indonesia termasuk negara dengan laju sedimentasi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 250 ton/km2 per tahun. Tingginya laju sedimentasi itu berakibat menurunnya produktivitas lahan dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah mengatakan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9), "Kami sampaikan secara umum tren bencana makin meningkat. Sampai awal September 2020 tercatat ada 1.978 bencana". Di antaranya bencana banjir menempati peringkat pertama dengan 748 peristiwa. Setelah itu, disusul berturut-turut oleh bencana puting beliung dengan 527 kasus dan tanah longsor 370 kasus dan kebakaran hutan dan lahan dengan 270 kasus. BNPB mencatat korban yang mengungsi mencapai angka 3,9 juta jiwa. Sementara itu, 273 jiwa meninggal dunia. "Terdapat 422 orang luka-luka dan 12 hilang," kata Harmensyah.

Indonesia masih dinobatkan sebagai negara dengan pengurangan tutupan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia berdasarkan analisis UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre dalam laporan FAO “The State of the World's Forests 2020” belum lama ini.

Forest Watch Indonesia (FWI) pun mencatat laju kehilangan tutupan hutan periode 2013-2017 mencapai rata-rata 1,47 juta hektare per tahunnya. Kalimantan dan Sumatra yang mendominasi (>50 persen dari luas total deforestasi) dengan proyeksi tren kehilangan hutan yang akan bergeser ke arah Indonesia Timur sekitar 245 ribu Ha/tahun pada periode 2017-2034.

Salah satu penyebab kerusakan hutan yaitu akibat penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging) yang masih menjadi isu global yang cukup persisten (FAO, 2020). Selain itu, konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan kebakaran hutan juga memperparah kerusakan tersebut.

Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi terkait aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menemukan adanya daya rusak aktivitas tambang yang berdampak kepada terganggunya kualitas air tanah dan perubahan bentang alam, dimana terjadi banyak danau buatan sebagai dampak dari aktivitas penambangan batubara.

Dalam kondisi separah ini, alih-alih menghentikan liberalisasi SDA yang menjadi akar kerusakan alam, pemerintah justru memperlebar kran penyalahgunaan alih fungsi lahan atas nama kepentingan umum dan iklim investasi. Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja seolah mengamini hal tersebut.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa perubahan yang paling krusial di antaranya:

1. Keberadaan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dilemahkan, yakni tidak lagi menjadi prasyarat diterbitkannya izin usaha.

2. Izin lingkungan dihapus, sehingga apakah masyarakat sekitar menyetujui ataupun menolak tak berpengaruh pada proses perizinan usaha.

3. Kriteria usaha yang berdampak penting yang wajib dilengkapi Amdal (pasal 23 ayat 1) dihapus. Padahal di dalamnya memuat poin-poin penting yang jika dihapus maka berarti melegalkan perusakan lingkungan, misalnya kriteria pada poin c "proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya".

4. Pengawasan dan sanksi administratif menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini berpotensi menjadikan pemerintah pusat bertindak otoriter karena tak ada peluang pihak lain ikut mengawasi atau menggugat perizinan meski tak sesuai konsep  kelestarian lingkungan misalnya.

5. Menghapus pasal 29, 30, 31 mengenai Komisi Penilai Amdal. Untuk kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung menerbitkan Perizinan Berusaha ketika sudah ada pernyataan kesanggupan korporasi mengelola lingkungan hidup.

Jika para ahli dan ilmuwan tak lagi dilibatkan dalam penyusunan Amdal, bahkan cukup dengan sebuah pernyataan kesanggupan saja dari korporasi, bukankah UU Ciptaker ini benar-benar menjadi angin segar bagi para investor untuk menjarah alam kita dan menciptakan kerusakan yang jauh lebih besar?

Kalau kebijakan ini dilanjutkan, 30 tahun mendatang berapa pulau yang akan tenggelam? Berapa hektare sisa hutan kita? Mampukah kita bertahan pada cuaca ekstrem serta angin dan badai yang akan lebih sering terjadi? Apakah kita dan anak cucu kita akan memiliki cukup pangan dan air bersih? Besar kemungkinan akan terjadi perebutan sumber daya akibat kelangkaan pangan. Produksi pangan utama (beras, gandum dsb) dapat menurun hingga 33%. Bahkan dalam skenario terburuk, bisa turun hingga 70%! Beberapa ekosistem, seperti ekosistem alpen, bakau tepi pantai dan terumbu karang diperkirakan dapat lenyap, termasuk beberapa spesies ikan.

Omnibus Law UU Ciptaker menjadi bukti bahwa negeri ini hakikatnya tak pernah memiliki kedaulatan sendiri. Kebijakan pemerintah hanyalah mengikuti arahan negara-negara Kapitalis. Pelonggaran regulasi bagi korporasi makin menunjukkan keberpihakan penguasa pada mereka sehingga melahirkan korporatokrasi. Mengapa bisa demikian? Tidak lain karena penerapan sistem demokrasi sekuler yang telah terbukti menjadi jalan penjajahan asing atas Indonesia dan berbagai negeri. Maka belumkah tepat saatnya untuk mencampakkan sistem rusak dan merusak ini dan menggantinya dengan Islam?. []

 Peringatan Maulid Nabi Virtual: Cinta Nabi, Seperti Apa Mewujudkannya?

Peringatan Maulid Nabi Virtual: Cinta Nabi, Seperti Apa Mewujudkannya?


    

Oleh. Yuni

 

“Siapa saja yang mengaku mencintai Allah SWT maka buktikan. bukikan dengan mengikuti perintah dan larangan Nabi SAW. Maka siapa yang mengaku mencintai Allah dan nabi SAW namun dia tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW maka sesungguhnya cintanya Dusta” itulah beberapa kalimat yang disampaikan oleh KH. Rohmat S. Labib dalam pembukaan Maulid Nabi virtual yang diselenggarakan Majelis Cinta Nabi Kamis 30 Oktober 2020 bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW 12 Rabiul Awwal 1442H.


Acara yang disaksikan lebih dari 65 ribu peserta ini bertema CINTA NABI “Tegakkan Syariah Wujudkan Keadilan Lenyapkan Kezaliman”. Disampaikan oleh beberapa tokoh, acara ini menyoroti beberapa problem negeri ini yang tak kunjung ada perubahan mulai dari resesi ekonomi, munculnya isu Neo-PKI dan undang undang Omnibus law. Lantas bagaimana mengikuti Rasulullah dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa seperti ini? KH. KH. Rohmat S. Labib menyampaikan mengikuti Rasulullah adalah wujud keimanan. Jika kita beriman maka kita pasti mengikuti surat Annisa’ 65 yang berbunyi “Maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. Mengikuti Rasulullah dengan menerapkan syariah dalam semua aspek kehidupan itulah yang harus kita lakukan.


Dr. Ichsyanuddin Noorsy, BSC, SH, MSi. menyampaikan bahwa Rasulullah adalah tokoh yang paling berpengaruh didunia versi majalah Times. Terpilihnya Rasulullah disampaikan melalui diskusi yang panjang, hingga akhirnya disepekati oleh para tokoh waktu itu. Kriteria pemimpin yang berpengaruh yaitu melindungi pengikut dan rakyatnya, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya. Itulah yang sulit ditemukan dari pemimpin sekarang. Oleh karenanya rasulullah sebagai teladan pemimpin yang tidak pernah mengingkari janji, tidak sibuk mengurusi urusan pribadi dan melindungi rakyatnya.


Dari sisi historis rasul SAW hadir ditengah manusia untuk mewujudkan peradaban yang baru. Peradaban itu didukung oleh tiga hal yang pertama yaitu penegakkan syariat termasuk aqidah yang kedua adalah Ukhuwah dan yang terakhir adalah dakwah. Sebagai pembawa risalah kita bisa mengikuti rasulullah 1400 tahun yang lalu, namun ketiga hal itu harus diteruskan oleh ulama’ dan kaum muslim semuanya. Di mauled nabi ini tentu menjadi spirit bagi kita untuk emngembangkan peradaban islam. Terutama di Indonesia ada 87,19 persen adalah ummat islam. Harusnya ummat islam mampu mewarnai peradaban ummat di negeri ini. Namun kenyataannya mayoritas negeri ini seperti buih dilautan yang terombang ambing sehingga terpojokkan dan ini menjadi indikasi yang kurang baik perkembangan peradaban islam di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hokum di negeri ini terkesan ada pemojokan terhadap ummat islam. Kita lihat saja perbandingan penanganan orang-orang yang memusuhi islam dan orang-orang muslim yang mencoba menegakkan persoalan syariat islam, dakwah dan ukhuwah islamiyah itu.


Ada kesan hukum ditegaskan tidak Equal atau tajam kebawah, tumpul keatas. Orang yang berpunya akan selalu menang dalam berperkara. Adanya ketidak adilan atau kezaliman semacam ini menuntun adanya kewajiban ummat islam untuk menolak dengan dakwah amar ma’ruf  nahi munkar. Setiap perjuangan pasti ada tantangan yang terjal, naik dan mendaki itu hal yang wajar. Sebaliknya jika dakwah ada di zona nyaman, sebenarnya kita sedang berada di jalan yang keliru. Pesan-Pesan tersebut Disampaikan oleh Prof. Dr. Suteki, SH. M.HUM Di waktu yang lain.


Wakil Sekjen MUI Pusat KH. Najamuddin Romli juga berpesan kepada seluruh ummat muslim kita harus meneladani Rasulullah dengan cara santun terhadap saudaranya, namun beliau tegas terhadap kezaliman. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kita dianjurkan untuk tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Bagaimana pribadi rasulullah yang agung memperlihatkan kepada kita bagaimana beliau membantai kezaliman. Ummat islam Indonesia harus berkata tegas dan tidak setuju terhadap perlakuan kezaliman yang dilakukan oleh siapa saja.


Di forum diskusi Ust. Ismail yusanto menyampaikan bahwa tanda-tanda kehancuran kapitalisme didepan mata. Kapitalisme menyisakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Kapitalisme melakukan penyesuaian dalam rangka menambal kekurangan mereka melalui CSR, namun itupun tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Kapitalisme selama tidak ada kompetitornya maka manusia akan terus berharap padanya. Oleh karena kita harus menyadarkan kepada orang orang yaitu keadilan dan keberkahan dan itu hanya ada dalam sistem ekonomi islam dan itu hanya bisa tegak bila ditopang oleh Negara. Beliau menyampaikan beberapa kalimat penutup bahwa cinta kepada nabi harus dibuktikan dalam esmua aspek kehidupan. Kita tidak bisa mencampur adukkan anatara haq dan yang bathil. Penerapan syariat. Penerapan syariat secara menyeluruh suatu saat nanti akan terjadi juga. Lebih baik mati dalam ketaatan daripada hidup dalam kemaksiatan.

 

My Flag : Rating 0/10

My Flag : Rating 0/10



Oleh. Helmiyatul Hidayati

(Blogger, Reviewer Film)

 

#InfoMuslimahJember -- Ada yang mengenal drama Turki ‘Dirilis Ertugrul’?? Drama ini, meski marathon membawa banyak efek di dunia international. Kabarnya karena ‘Dirilis Ertugrul’ beberapa seminar/kajian tentang negara Islam (khilafah) dibuka dan dihadiri lebih banyak orang. Ada penonton yang karena nonton drama ini jadi masuk Islam. Secara khusus PM Pakistan menyampaikan kekagumannya. Bahkan oleh PTV (Pakistan TV) telah didubbing dalam Bahasa Urdu. Karena mendapat banyak tanggapan positif, Mehmet Bozdag, selaku produser dan penulis skenario melanjutkan dengan Kurulus Osman yang masih tayang hingga sekarang.

Tapi tanggapan tak selalu positif. Beberapa negara justru memberikan fatwa tahdzir terhadap Dirilis Ertugrul. Di Channel MBC1 Saudi, penayangannya tiba-tiba dihentikan pada April 2018. Tidak sesuai dengan fakta sejarah atau adanya karakter Ibnu Arabi yang dikafirkan oleh Gerakan Wahabi disebut-sebut merupakan alasannya. MBC Emirat sendiri kemudian membuat drama tandingan dengan judul Kingdom of Fire yang memakan biaya fantastis yakni 40 juta dolar Amerika untuk 14 Episode. Kingdom of Fire sendiri adalah sebuah drama dengan setting abad pertengahan ketika Sultan Ustmani Selim l menyerang dinasti Mamluk.

Masyarakat dunia melihatnya sebagai perang budaya. Tapi bagi yang belajar Islam Kaffah atau mengerti bahwa Islam tak sekedar agama ritual, sebenarnya film-film atau drama tersebut membawa pemikiran idealis dari pembuatnya dan selalu ada "udang di balik batu."

Di Indonesia sempat viral film JKDN (Jejak Khilafah Di Nusantara) beberapa saat lalu. Karena penayangannya yang kerap kali dibanned. Sebenarnya apa yang ditakuti dari film ini? Bukan karena film ini akan merusak moral generasi bangsa, jelas bukan karena ini bukan tontonan vulgar. Bukan pula karena merugikan ekonomi negara, jelas bukan karena produksinya tanpa sponsor penguasa. Yang ditakuti adalah pemikiran tentang negara Islam yang ada di film tersebut.

Selain itu, baru-baru ini muncul film "My Flag". Dengan durasi singkat ia sudah bisa menohok hati banyak umat muslim. Apa pasal?? Karena adanya narasi cacat sejarah serta sesat pikir dalam film tersebut. Ah, kalo boleh penulis menambahkan, karena ada pemerannya yang terlibat "skandal".

Untuk poin ketiga, mari sejenak kita lihat Korea Selatan. Aktor Korea biasanya akan langsung hilang dari peredaran dunia entertainment bila terlibat skandal, bahkan jika dia masih belum terbukti bersalah oleh pengadilan. Contoh skandal yang dimaksud tak hanya berupa pelecehan seksual, perselingkuhan atau melanggar kontrak karena memiliki kekasih. Tapi bisa karena kasus bullying dsb.

Di My Flag pemeran guru/ustaz adalah seseorang yang pernah melakukan bullying pada Baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa masa kecil sang nabi itu rembes (anak kecil yang ingusan, identik dengan kotor) Padahal banyak dalil mengatakan betapa ‘good looking’nya sang Rasul dari kecil, mengalahkan anak-anak lain di masanya.

My Flag bisa bisa dikatakan film religi karena membawa suasana Islam dengan setting lokasi pesantren dan setting peran para santri dan santriwati. Tapi sayangnya secara bersamaan juga menjelekkan Islam.

Adegan perkelahian antara kubu santri yang membawa bendera merah putih dan santri yang membawa bendera hitam dan bendera putih justru menunjukkan bahwa film ini mengkotak-kotakkan Islam. Meskipun tidak secara eksplisit ditampilkan, namun kita sudah bisa menebak narasi film ini akan dibawa ke mana. Termasuk narasi akan bendera apa yang dimaksud.

Kubu santri pembawa bendera hitam dan putih juga digambarkan dengan celana cingkrang dan muslimah bercadar. Seakan-akan santri seperti mereka adalah santri yang tidak mencintai Indonesia. Mirisnya lagi ada adegan penarikan cadar. Padahal sama-sama Islam, seharusnya sama-sama tahu bahwa celana cingkrang dan cadar itu merupakan ajaran Islam. Jelas ini adalah sesat pikir yang ditunjukkan dalam film ini (poin kedua).

Namun pesan dalam film ini yakni untuk mencintai negeri dan tidak membiarkannya dijajah (dengan berkibarnya bendera lain) patut diapresiasi. Hanya saja niat baik itu tidak cukup, perlu cara yang benar. Bahkan dalam konsep ihsanul amal, Allah menolak amal perbuatan hambanya jika tidak terpenuhi 2 (dua) syarat : niat yang ikhlas dan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dua syarat ini mutlak terpenuhi, Allah tidak menerima diskon syarat 50%

Maka dalam rangka menjaga negeri ini, perlu kita menilik sejarah secara menyeluruh. Dalam hal ini anda bisa menonton film "Jejak Khilafah di Nusantara" sebagai referensi. Dan membuka kembali AlQur'an dan Sunnah sebagai pedoman. Allah menetapkan kejayaan sebuah negeri dalam QS. Al A'raf:96, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Mencintai Indonesia berarti mewujudkan 3 pilar pembangun bangsa : (1) Ketakwaan individu, (2) amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat dan (3) negara yang menerapkan hukum Islam. Tanpa adanya 3 pilar ini maka kita sebenarnya sedang cacat melihat sejarah. Kemerdekaan negeri ini adalah karena spirit jihad para pahlawan dan Nusantara pun memiliki kaitan yang erat dengan Khilafah. Semuanya merupakan ajaran Islam.

Film seperti My Flag adalah film yang membawa pemikiran berbahaya karena memberi cap radikalisme pada kelompok tertentu. Penggambaran karakter santri radikal dan adanya bendera hitam dan putih yang polos, merupakan framing jahat pada Islam itu sendiri. Karena itu patut bila penulis memberi rating 0/10.

Omnibus Law Muncul, Akankah Nasib Buruh Mujur??

Omnibus Law Muncul, Akankah Nasib Buruh Mujur??

 


Oleh. Harum Catur P.


#InfoMuslimahJember -- ”Buruh itu bukan hanya harus kuat tapi juga cerdas" Tukas Ibu Khalifa.


Dalam acara ini Ibu Klifa menjelaskan bagaimana sistem ketenagakerjaan buruh semasa sebelum dan sesudah disahkannya UU Cipta Kerja ini.


Bukan hanya itu Ibu Khalifa juga mengatakan ”menurut pandangan saya  kalau kita berbicara masalah ini bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan tetapi juga menyangkut masalah lingkungan masyarakat nelayan yang pertambangan dan lain sebagainya tapi kalau saya ini adalah kapasitasnya sebagai buruh maka saya akan berbicara dalam konteks buruh.”


Menurut pandangan saya pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu atau undang-undang omnibus Law yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. dalam UU nya rakyat kini tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pensiun. PHK dipermudah atau sepihak perusahaan dengan dalih demi hukum padahal ketika perusahaan itu melakukan PHK sepihak itu harus melalui beberapa aturan yaitu SP1 kemudian SP2 dan SP3. Kemudian pengupahan yang diberlakukan per satuan waktu yang memberi ruang hilangnya upah minimum. Terakhir adalah itu hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan di undang-undang 13 dihilangkan. Outsourcing bebas digunakan disemua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu.


Pemerintah  hari ini ibarat orang jahat antara penguasa dengan para cukong-cukong, Para kapitalis oligarki yang mengorbankan rakyat demi kepiting tersebut. Tukas B. Yuniar Alifa.  Ini merupakan bentuk Ironi demokrasi karena sudah terbukti penolakan rakyat yang mati-matian, besar-besaran dengan penolakan yang tepat tapi ternyata sekali lagi dan berkali-kali pemerintah tidak mendengarkan.


Ibu Yuniar mengatakan ”Saya pernah mengunjungi teman-teman buruh di silosanen itu Kerjanya sangat luar biasa, mereka berangkat pagi jam 2 hanya untuk Rp3.000 yg jika beli es jus aja nggak dapet Rp3.000. Tapi mereka harus meninggalkan anak, berjalan sekian jauhnya bisa jadi kehilangan kesempatan mendampingi putra-putrinya. Kemudian mereka juga nggak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan untung itu adalah para pengusaha.


Kalau kita bertanya, Kenapa kondisi ini terus terjadi pada kita terus-menerus? Karena pemerintah memberikan banyak kesempatan yang luar biasa kepada Para kapitalis untuk menjarah kita. Itu adalah buah dari sistem hidup yang kita pilih atau terpaksa kita ada di dalamnya yaitu sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Menurut demokrasi sebuah negara dikatakan negara maju ketika produk domestik brutonya tinggi artinya total akumulasi kekayaan yang ada di suatu negara itu harus besar tidak peduli apakah kemudian total kekayaan itu dari masing-masing orang ataukah hanya didapatkan oleh segelintir orang. 


Maka penguasa biasanya mengambil jalan pintas daripada menyejahterakan.  Karena inilah kemudian pemerintah itu sangat menomorsatukan bahkan mendewakan investasi karena berharap kemudian akan banyak sekali kekayaan masuk ke dalam suatu negara. Pada Pilkada, Pilbup, pilgub, Pilpres itu kan membutuhkan dana yang sangat sangat besar bahkan dikatakan oleh Mahfud MD di balik Pilkada yang ada di Indonesia itu 80% lebihnya yang berkuasa mengatur itu adalah para swasta.


Sehingga wajar kalau kemudian harus ada politik balas budi dari penguasa kepada para cukong-cukong atau Para kapitalis. Karena sistem politik demokrasi mengharuskan seperti itu kemudian mereka dituntut juga supaya mendapatkan total akumulasi Kekayaan Negara yang cepat apalagi dalam kondisi sekarang di mana Indonesia pertumbuhannya minus, sementara Indonesia juga harus bayar hutang maka satu-satunya jalan tercepat itu adalah dengan investasi yg mengundang banyak investor supaya kemudian banyak dollar yang masuk ke negara kita tanpa memikirkan Bagaimana nasib nasib rakyatnya.

Di Amerika sendiri rakyatnya dulu memprotes besar-besaran di Amerika karena hanya ada 1% penduduk yang sebenarnya menguasai 99% Kekayaan Negara jadi tidak ada ceritanya dalam demokrasi itu rakyat kecil yang diuntungkan, yang diuntungkan itu selalu parah kapital itu oligarki utamanya sekelompok kecil orang itu yang kemudian diuntungkan dari kebijakan kebijakan.


Pertanyaannya bagaimana solusinya mendasar untuk menyelesaikan masalah yg berulang ulang? Terlebih, pemerintah terus saja begitu? Ternyata kesalahannya itu selain karena faktor penguasanya yang seperti itu juga lahir karena diterapkan sistem politik demokrasi. Dan karena kita masih saja menggunakan UU buatan manusia yang UU buatan manusia itu memang UUnya cacat sejak lahir. Karena di dalamnya banyak kepentingan yang pasti tidak akan pernah memuaskan semua stakeholder.


Contoh, kasus Omnibus Law yang sekarang ini para buruh tidak sepakat kalau disepakati, katanya UU ini demi kepentingan rakyat, masalahnya yang kepentingan rakyat yang mana?. Contoh lain Undang-Undang di Amerika yg dibahas 5 tahun, bayangkan berapa waktunya dan Berapa dana yang dikucurkan dan itu pun juga masih menghasilkan ketidakpuasan. Jadi solusi sebenarnya kita harus kembali kepada solusi yang lebih mendasar, berpindah dari undang-undang buatan manusia kepada undang-undang buatan pencipta manusia dan itu tentunya tidak seperti solusi kapitalis. Kita harus kembali kepada solusi mendasar yang benar-benar solutif. Seperti katanya Bu Tejo itu, jadi orang harus selalu solutif.

Solusi mendasar adalah Islam karena Islam itu adalah satu-satunya ideologi yang menetapkan bahwa peraturan yang harus ada yang harus diterapkan itu adalah peraturan dari Allah yaitu hukum syara dan kalaupun ada undang-undang maka undang-undang itu adalah dalam rangka memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syarat. Jadi undang-undang itu tidak boleh keluar dari apa yang digariskan oleh hukum syara Kemudian yang kedua negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat individu per individu.


Kalau dibandingkan dengan kapitalis jelas berbeda, kalau kapitalis hanya segelintir orang saja 1% Bahkan dari kelompok masyarakat itu yang dia kaya sementara yang lainnya miskin nggak masalah asalkan pedenya tinggi kalau di dalam Islam kesejahteraan itu harus kesejahteraan individu per individu. Kemudian Islam juga menetapkan negara berdaulat penuh tidak boleh kemudian negara itu tunduk kepada kepentingan pihak tertentu baik itu kapitalis lokal maupun kapitalisasi.


Solusi Islam ini adalah yang sangat luar biasa sebenarnya kalau kita mau ambil jadi kalau kita mau menyelesaikan problem kesejahteraan hidup ini baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro itu penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik. Kehidupan kita tadi itu harus  kita selesaikan tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus dibarengi usaha penyelesaian yang bersifat sistemik integral dan penyelesaian sistem itu adalah dengan mengganti sistem politik. Kemudian yang menjamin semua kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, kebutuhan primer itu adalah negara semua itu ditanggung oleh negara dari dana Baitul Mal yang tidak diserahkan pada pengusaha sehingga tidak ada ceritanya pengusaha itu bebas mengatur hidup rakyat seperti sekarang.


Seperti kasusnya BPJS, negara di bawah kendali korporasi karena sebenarnya BPJS itu adalah korporasi, dia bukan bagian dari negara ya Tapi kalau dalam Islam yang bertanggung jawab adalah negara sehingga seperti yang dijelaskan awal bahwa pendidikan, kesehatan, keamanan, kebutuhan primer, akses terhadap kebutuhan sekunder dan tersier itu bisa diakses oleh semua warga negara muslim. Baik muslim miskin, kaya, semua bisa mengakses itu sehingga dari sini kalau seandainya politik ekonomi Islam itu diterapkan maka sebenarnya permasalahan antara buruh dan pengusaha itu selesai.


Tidak seperti sekarang yang kondisinya menjadi rumit karena negara tidak mau bertanggung jawab, semua subsidi dicabut, membebankan kesejahteraan buruh kepada para pengusaha, sementara pengusahanya itu banyak yang gulung tikar Mereka banyak yang protes akhirnya bulatlah itu tidak berkesudahan.


Berbeda halnya dengan Islam, kalau dalam Islam semua itu sebenarnya yang menanggung adalah negara yang kemudian buruh dengan pengusaha akot Sesuai dengan manfaat yang bisa diberikan buruh dan berapakah upah yang bisa diberikan. Kemudian negara turun tangan sebagai pengawas dan juga sekaligus sebagai pengaman. Maka kita harus menanggalkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, beralih kepada sistem ekonomi dan politik Islam. 


Namun sistem politik Islam tidak mungkin bisa diterapkan kalau tidak ada sistem politik yang kemudian memadai Ari sebuah institusi yang bernama Khilafah. Khilafah Itu adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpin disebut khalifah atau disebut Imam atau Amin. Kita harus yakin dan kembali kepada hukum Allah maka pasti bulam dari langit dan bumi itu akan datang kepada kita, sebaliknya kalau kita berpaling dari hukum Allah maka Allah akan menyiksa kita karena disebabkan perbuatan kita.

Sah! Omnibus Law Cipta Kerja, Bukti Hipokrit Demokrasi

Sah! Omnibus Law Cipta Kerja, Bukti Hipokrit Demokrasi

 


 Oleh. Intifada


#InfoMuslimahJember -- Bersama Ibu Holifah (Ketua Serikat Buruh Jember 2001-2020) dan Ustadzah Yuniar Alifah (Aktivis-98). telah terlaksana pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 18.30-21.00 WIB. Acara ini dipandu oleh Kak Miftah Karimah Syahidah (Koordinator BMIC Jember) untuk membuka acara, dan dilanjutkan tilawah oleh Kak Ayu Fitria (aktivis muslimah). Alhamdulillah telah dihadiri oleh 50-an aktivis mahasiswa se-Jember.


Pada kesempatan ini Ibu Holifah membahas tentang ramainya pengesahan RUU Omnibus Law pada Senin, 05 Oktober lalu dalam sudut pandang buruh, sedangkan Ustadzah Alifah solusi tuntasnya dalam Islam.


“Sebenarnya, antara buruh dengan pengusaha kerap terjadi perselisihan, dan buruhlah yang  lebih banyak merasakan pahit daripada manisnya. Hanya saja ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, yaitu sebagai buruh tidak cukup hanya berani, tapi harus cerdas agar dapat meng-advokasi dirinya sendiri saat terjadi perselisihan. Karena pada faktanya, UU 13 tahun 2003 sebagai perlindungan bagi buruh kadangkala dalam pelaksanaannya  tidak sesuai dengan di lapangan. Dari banyaknya kendala birokrasi sampai pada pemberian upah pada buruh. Pemberian upahnya bukan dihitung berdasarkan upah minimum kabupaten tapi, seperti metode Belanda.  Belum lagi dengan susahnya akses jalan menuju ke pabrik karena jalanannya yang belum di aspal dan jauh. Jadi hal yang wajar kalau di sana banyak buruh yang dieksploitasi, deskriminasi, kekerasan tapi tidak terekspos oleh media.” Tungkas Ibu Holifah dalam diskusi melalui zoom meeting.


Ternyata bisa kita ketahui bersama bahwa, nasib buruh sebelum adanya pengesahan Omnibus Lawpun tidak terakomodir, justru terabaikan oleh pemerintah. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa buruh selalu turun ke jalan setiap tanggal 01 Mei.


Kemudian Bu Holifah melanjutkan statementnya terkait mengapa buruh begitu kekeh dalam menolak pengesahan Omnibus Law bahkan jauh sebelum RUU tersebut disahkan Beliau mengatakan bahwa, “Kita tidak bisa menutup mata, ketika berbicara masalah Omnibus law.  Ini bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan tapi juga lingkungan, mayarakat, nelayan, pertambangan, dan lain sebagainya. Jika saya berbicara dalam kapasitas buruh, maka saya berkomentar pemerintah terkesan mengambil langkah terburu-buru dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat terkhusus buruh. Karena jelas, di dalamnya terdapat pemangkasan pasal, bahkan ada yang dihapuskan.


Sehingga, pengesahan RUU Omnibus Law 05 Oktober kemarin adalah bukti kegagalan sebuah negara yang tidak  mampu mengelola aspirasi dan kepanikan rakyat. RUU tersebut disahkan atas dalil meningkatkan kran investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Investasinya darimana??? Lapangan pekerjaan seperti apa yang diharapkan Omnibus Law?? Buruh tidak butuh Omnibus Law!! Karena, di lapangan  saja masih banyak penyelewengan-penyelewengan, perusahaan banyak yang nakal dan tidak mematuhi UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana jika UU yang diterapkan justru mengandung banyak materi subjek dan isu tidak terkait dengan programnya?? Tentu akan ada permasalahan terjemah yang berbeda antara pengusaha dan buruh yang bermasalah. Maka, tolong Presiden dan DPR segera hentikan pengesahan UU Omnibus Law.”


UU Omnibus Law sengaja dibuat dan tidak berpihak pada rakyat terutama buruh. Inilah 9 alasan kuat  mengapa buruh menolak Omnibus Law, diantaranya: hilangnya upah minimum; hilangnya pesangon; outsourcing dibebaskan; kerja kontrak tanpa batasan waktu; waktu ketja yang panjang dan eksploittif, TKA unskill bebas masuk; hilangnya jaminan social; PHK dipermudah; dan hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha.


“Sehingga, memang harus ada penolakan kuat terhadap pengesahan Omnibus Law. Terlebih teman-teman mahasiswa, kalian harus peduli karena bagaimanapun kelak mahasiswa juga akan terjun ke dunia kerja.” Ujar Bu Holifah.


Dilanjutkan pembahasan tentang solusi tuntasnya dalam Islam oleh Ustadzah Yunir Alifah. Sebelumnya, beliau juga menegaskan kembali bahwa, “UU Omnibus Law adalah bukti penghianatan pemerintah pada rakyat untuk kesekian kalinya, dan ini adalah persengkokolan jahat antara penguasa dengan cukong-cukong alias para kapitalis oligarki. Ini merupakan bentuk hipokrisi dan ironi demokrasi, karena sudah terbukti rakyat menolak besar-besaran, tapi berkali-kali pemerintah tidak mendengarkan.” Senin, 12 Oktober 2020 melalui zoom meeting.


Omnibus Law adalah undang-undang yang mencakup sejumlah topik beragam, ini merupakan metode menggabungkan peraturan yang substansinya berbeda, disertai dengan penghapusan beberapa pasal tertentu. Dari 50-an RUU dalam Prolegnas 2020, diantaranya ada 4  RUU yang menuai penolakan besar-besaran salah satunya, RUU Cipta Lapangan Kerja atau lebih tepatnya Cipta Lapangan Investor. Dan dengan disahkannya RUU Omnibus Law tersebut otomatis akan merombak 79 UU yang lain.


Sehingga semakin jelas bahwa, RUU ini adalah persembahan menguntungkan bagi kepentingan pembisnis kelas kakap. Regulasi negara yang demikian adalah buah daripada penerapan system politik demokrasi dan system ekonomi kapitalisme. Wajar jika pada negara yang demikian akan meniscayakan money politic, mendewakan investasi, dan problema di negara semacam ini selalu berputar. Karena memang UU yang terapkan adalah UU buatan manusia yang cacat sejak lahir, menjadi kepastian pula UU yang diterapkan ditunggangi oleh kepentingan pembuatnya.


Sejatinya, kita memang harus keluar dari cengkraman sistem ini dan mengambil solusi mendasar, dengan kembali pada aturan Sang Pencipta yaitu solusi Islam. Islam adalah satu-satunya ideologi yang menerapkan aturan  sesuai dengan hukum syara’, kalaupun ada pembuatan UU dalam rangka untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Peran negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara berdaulat penuh, dan tidak tunduk pada kepentingan pihak tertentu.


Jadi, jika kita ingin menyelesaikan problem kesejahteraan hidup bagi rakyat secara makro. Tentu, penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik sekaligus usaha yang bersifat sistemis-integral jika tidak mencakup keduanya makan problem hidup ini tidak aka nada ujungnya. Sehingga, memang harus adanya penggantian system dari system politik ekonomi kapilatis hari ini menuju system politik ekonomi Islam. System politik ekonomi Islam meniscayakan penerapan kebijakan yang menjamin tiga jenis kebutuhan dasar rakyatnya, dari pemenuhan kebutuhan primer disertai dengan jaminan kebutuhan sekunder, dan tersier sesuai dengan kemampuan. Sehingga,  tidak akan perselisihan antara pengusaha dengan buruh.atau rakyat secara umum. Hanya saja, system ekonomi politik yang demikian hanya mungkin diterapkan dalam bingkai institusi politik berupa Khilafah.


Maka, sudah saatnya penolakan atas pengesahan RUU Omnibus Law bukan sekedar solusi parsial, tapi kita harus melakukan perubahan sistemik dengan perjuangan menerapkan Khilafah dan menanggalkan system ekonomi politik Islam.


Wallahu a’lam bish-shawwab

 

 

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Penolakan di Mana - Mana

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Penolakan di Mana - Mana

 

Sumber : detikFinance


Oleh: Umi Fia
(Aktivis Muslimah Peduli Umat)


#InfoMuslimahJember -- Rapat paripurna DPR RI yang di gelar Senin (5/10) ini di kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com beberapa fraksi di DPR menyetujui, namun fraksi partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU ciptaker tersebut.

Dalam pandangan minifraksi, partai Demokrat menilai RUU cipta kerja dibahas terlalu cepat dan terburu- buru." Sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam," kata juru bicara fraksi Demokrat Marwan Cik Asan.

Selain itu, RUU cipta kerja juga di sebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila."Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik," ujar dia.

Demokrat menyatakan RUU cipta kerja memiliki cacat baik secara subtansial maupun prosedural. Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU cipta kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja dan civil society.

Berdasarkan argumentasi di atas maka fraksi partai Demokrat menolak RUU cipta kerja. Banyak hal yang perlu di bahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, " ujar dia.

Melihat begitu bernafsunya pemerintah dan DPR mengesahkan UU ciptaker ini, patut di curigai, ada apa di balik semua ini? Yang mana pengesahannya tidak melibatkan rakyat, dan ngotot minta di sahkan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi), Lucius Karus mengkritik keras badan legislasi ( Baleg) DPR yang cepat menyelesaikan pembahasan RUU cipta kerja. Menurutnya RUU ini cepat selesai karena adanya pesanan dari sejumlah pihak.

"Pemesan rupanya adalah mereka yang justru sedang menunggu manisnya di ujung lorong, mereka yang sudah siap dengan brankas jumbo demi menyimpan hasil keuntungan dari manisnya peraturan yang memihak mereka," ujar Lucius.

Secara keseluruhan, UU cipta kerja terdiri atas II klaster. Diantaranya penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus.

RUU ini di nilai menghilangkan hak pekerja dan memberi angin segar bagi pelaku usaha. Diantara pasal kontroversi tersebut ialah penghapusan upah minimum kota/ Kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja, peningkatan waktu kerja lembur yang di anggap sebagai bentuk eksploetasi pada pekerja, pengurangan nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu yang terus di perpanjang alias kontrak seumur hidup, dan partisipasi publik sebagai check and balance bagi pemerintah.

Inilah penguasa dalam sistem demokrasi. Disahkannya UU ini mengindikasikan aspirasi rakyat tak berlaku. Meski mayoritas rakyat menolak, tetap disahkan juga. DPR mengesahkan di tengah malam, pemerintah mendesak segera disahkannya RUU ini, demi memuluskan kepentingan kaum kapitalis, investasi asing dan aseng.

Keberpihakan RUU ini pada para pengusaha semakin nyata dengan pembentukan satgas yang di dominasi oleh para pengusaha. Nyatanya, pengusaha lokal pun menyampaikan keberatan atas RUU cilaka ini, karena jenis usaha yang dapat di masuki investor asing kian melebar. Beberapa pihak ragu bila derasnya investasi akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil daerah.

Demokrasi yang di jadikan tunggangan sesaat untuk memuliakan kepentingan para penganut kapitalis liberal, berlagak mewakili rakyat, padahal sejatinya mengkhianati rakyat. Suara rakyat hanya di jadikan tangga untuk menaiki kursi kekuasaan.

Berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam. Keleluasaan membuat undang undang sesuai kepentingan eliet tertentu, seperti para pengusaha, tentu tidak pernah ada dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan undang undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara'.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang di kendalikan oleh kekuatan asing.

Sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan pencapaian kemakmuran. Sedangkan dalam sistem kapitalisme peran negara diminimalkan, hanya sebatas pengatur, itupun aturannya bukan bersumber dari hukum buatan sang pencipta yang maha adil, tapi aturan hukum buatan manusia. Akibatnya rakyat jadi korban, kesejahteraanya terabaikan.

Seharusnya ketika negara hendak menyelesaikan problem hidup, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara keseluruhan, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat sistemis - integral. Bukan penyelesaian yang berat sebelah. Yaitu di selesaikan dengan solusi yang hakiki sebagaimana yang ditawarkan Islam, yaitu solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan - persoalan masyarakat. Maka sudah saatnya umat beralih pada sistem Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Buang jauh sistem demokrasi kapitalis, karena hanya sistem Islam yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Wallahu a'lam bi as-sawab.
NEGARA KHILAFAH BUKAN IMAJINASI, TAPI WAJIB REALISASI

NEGARA KHILAFAH BUKAN IMAJINASI, TAPI WAJIB REALISASI



Oleh. Ayu Fitria Hasanah S.Pd

(Pengamat Politik dan Sosial Budaya)


#InfoMuslimahJember -- Perbincangan soal khilafah kembali mencuat di tengah masyarakat. Diantaranya karena kesuksesan produksi film Jejak Khilafah di Nusantara yang di putar secara virtual tepat 1 muharrom 1442 H. Berbagai pandangan tentang khilafah pun muncul di masyarakat, ada yang membenarkan bahkan mendukung agar mengambil khilafah sebagai sistem kepemerintahan dalam bernegara, namun ada juga yang mengatakan bahwa negara khilafah adalah imajinasi.

Salah satu alasan dikatakan sebagai imajinasi karena Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu. Pendapat tersebut dilandasi fakta sejarah yaitu terjadinya mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pengganti (khalifah) Nabi pasca Rasulullah wafat, yakni pemilihan langsung (Abu Bakar As-Shiddiq), penunjukan khalifah (Umar bin Khattab), tim formatur (Utsman bin Affan). Fakta sejarah ini pun dinilah sebagai bukti bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya berupa landasan etik atau moral keagamaan yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menelaah lebih dalam, komprehensif dan berpendapat berlandaskan ilmu Islam, agar pandangan yang dihasilkan benar (https://www.jawapos.com).

Bagi seorang muslim secara syar’i, wajib melandaskan setiap pendapat, perbuatan dan pengambilan peraturan berdasarkan Alquran, Assunnah dan ijma’ sahabat, inilah sumber-sumber hukum dalam Islam. Berdasarkan Alquran, banyak ayat yang menerangkan wajibnya mengatur segala urusan umat dengan hukum-hukum yang diserukan Allah dan Rasul-Nya, diantaranya surat Al-Maidah ayat 48-49, Allah berfirman: “maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (TQS Al-Maidah [5]: 48),

“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (TQS Al-Maidah [5]: 49).

Ayat-ayat ini memberikan pemahaman bahwa hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang penguasa setelah Rasulullah untuk memustuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Bahkan makna ayat tersebut mengandung seruan yang tegas, oleh sebab itu hukumnya wajib. Dengan kata lain wajib bagi kaum muslim merealisasikan khilafah, karena hanya dengan model sistem khilafah penyelesaian segala urusan umat diselesaikan dengan berdasar pada Alquran dan Assunnah juga ijma’ sahabat.

Berdasarkan dalil as-Sunnah setiap muslim harus memahami bahwa perkataan, perbuatan dan diamnya rasulullah menjadi sumber hukum. Rasulullah bersabda:“Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah, dan siapa saja yang mati sedang di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti kematian jahiliyah” (HR. Muslim).

Hadis ini mengandung makna dan seruan yang tegas bahwa kaum muslim harus berbaiat untuk mengamalkan kitabullah dan sunah RasulNya kepada seorang khalifah, karena setelah rasulullah wafat sebagai nabi terakhir maka baiat itu hanya bisa dilakukan kepada khalifah. Berdasarkan dalil ini, wajib bagi setiap muslim mewujudkan khilafah dan memiliki khalifah, dengan begitu kitabullah dan sunah Rasul benar-benar dapat diamalkan. Karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu, karena dari dalil di atas secara tersirat Rasulullah memerintahkan kaum muslim agar terus berbaiat kepada seorang khalifah, dan khalifah hanya akan ada apabila terdapat negara khilafah. Oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim merealisasikan negara khilafah.

Mengenai mekanisme yang beragam dalam pemilihan khalifah, hal ini posisinya hanya menjadi uslub atau cara yang hukumnya mubah. Tetapi yang wajib dalam Islam dan menjadi syarat sahnya seorang calon khalifah menjadi khalifah adalah adanya baiat taat kepada khalifah. Inilah metode khas pengangkatan khalifah dalam Islam, yang tidak pernah berubah sejak masa khulafaur rosyidin hingga kehkilafahan yang terakhir. Hal itu menjadi ijma’ sahabat yang mengandung makna bahwa kaum muslim wajib mewujudkan khilafah, karena satu-satunya metode pengangkatan pemimpin yang syar’i dalam Islam adalah dengan baiat taat untuk mengamalkan kitabullah dan sunnah rasul oleh khalifah. Metode ini juga mencirikan bentuk pemerintahan tertentu yakni khilafah, kerena itu perbedaan mekanisme tidak dapat dijadikan landasan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu.

Keteladanan para sahabat rasul, para khalifah masa abbasiyah hingga ustmani yang tidak pernah mengganti empat hal dalam aktivitas politik yaitu: 1) metode pengangkatan khalifah yakni dengan baiat meski berbeda mekanisme pemilihinnya, 2) sumber hukumnya yakni tetap Alquran, AsSunnah, ijma’ sahabat, qiyas, 3) juga meletakkan kedaulatan tertinggi pada hukum syara’ dan 4) khalifah yang berhak menetapkan hukum, ini semua karena kesadaran wajibnya pelaksanaan aktivitas politik semacam ini, dan ini bukan sebatas nilai atau moral Islam yang boleh dipilih untuk diterapkan atau tidak, melainkan syariat yang harus dijalankan kaum muslim. Tentu pengkajian aktivitas politik ini dengan mencontoh perbuatan rasulullah dalam sirohnya ketika melaksanakan kepemimpinannya di Madinah. Oleh sebab itu tidak benar jika dikatakan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya berupa landasan etik atau moral keagamaan yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya.



Ketika Kebebasan Diagungkan, Kerusakan Generasi Kian Tak Tertolong

Ketika Kebebasan Diagungkan, Kerusakan Generasi Kian Tak Tertolong



Oleh. Sri Wahyuni, S.Pd 

#InfoMuslimahJember -- Bagi teman-teman yang aktif mengikuti informasi di media online mungkin masih ingat dengan kasus yang sempat heboh di bulan maret lalu. Soerang pelajar SMA yang berasal dari dearah Lembata, NTT positif terinfeksi HIV stadium empat. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh seorang Dokter diketahui bahwa siswa tersebut memiliki perilaku seks bebas yang sudah tidak bisa dikontrol. “Dia banyak melakukan hubungan seks bebas dibayar maupun tanpa dibayar dan yang lebih mencengangkan dia juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan melakukan sodomi” (POS-KUPANG.com, 04/03/20).

Miris tentunya melihat fakta ini, terlebih jika kita mengamati bagaimana gaya hidup generasi hari ini. Liberalisasi telah mendominasi gaya hidup mereka. Mulai dari konsumsi miras, LGBT, seks bebas, aborsi hingga pembunuhan seolah telah akrab dengan generasi. Jika hanya segelintir dari mereka yang terjerat kasus demikian barangkali wajar jika kesalahan adalah pada individunya yang tak pandai menjaga diri, namun bagaimana jika hal trsbut menjerat mayoritas generasi kita hari ini? Akankah kita salahkan pada invidinya?

Kasus-kasus yang menimpa generasi sesungguhnya tidak terjadi murni karena kesalahan pada indvidunya, melainkan kesalahan yang terjadi secara sistemis. Gaya hidup liberal tidak muncul secara tiba-tiba dikalangan pemuda. Hal ini karena sistem Kapitalisme-Demokrasi telah menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh suburnya gaya hidup yang dmikian. Dimana kebebasan yang tanpa batas menjadi asas bagi terwujudnya keteraturan di tengah masyarakat. Walhasil, setiap orang berhak mendefinisikan kebahagiaan versi mereka dan nasehat agama pun tak lagi di dengar sebab dianggap pelanggaran terhadap HAM. Akhirnya hal ini juga menimbulkan sikap apatis masyarakat. Kemaksiatan yang terjadi bahkan di depan mata pun diabaikan dengan alasan tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya atau menganggap tidak ada urusan bagi dirinya untuk ikut campur. 

Inilah kenapa kebebasan dalam Islam haruslah terikat dengan Syariat Islam. Sebab nyatanya keteraturan yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah lahir dari aturan kebebasan mutlak. Ketika kebebasan diberlakukan jusru ketidakbahagiaan yang muncul. Sebab keinginan satu individu tidaklah sama dengan individu yang lain. Maka di dalam Islam peraturan hidup manusia haruslah dikembalikan kepada yang menciptakannya yaitu Allah. Sebab Allah-lah yang paling tau bagaimana tabiat dari yang diciptakannya. 

Terkait persoalan generasi, Islam telah memberikan batasan yang jelas dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, seperti larangan berkhalwat (berduaan) dan Ikhtilat (campur baur) dengan yang bukan mahram terkecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan Muamalah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan kemuliaan manusia agar tidak terjerumus dalam perilaku sesat. Selain itu, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat menjadi tempat yang ramah bagi tumbuhnya generasi. Sebab Islam akan mengkondisikan hal tersebut. Sekolah dengan kurikulum terbaik dan ditunjang dengan tenaga pendidik yang mumpuni dengan tsaqafah Islam dan keahlian pada ilmu terapan tertentu, lingkungan keluarga yang sangat memperhatikan putra-putrinya, dan masyarakat yang peduli terhadap kondisi sekitar. Negara pun turut ambil bagian untuk memastikan ketiganya bersinergi dengan baik serta yang tak kalah penting adalah adanya sanksi yang secara tegas diberlakukan oleh negara bagi pelanggarnya. Namun semua itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya Institusi Pemerintahan Islam yakni Khilafah. 

Sehingga menjadi jelas bahwa yang menjadi akar masalah adalah penerapan Kapitalisme-Demokrasi, sementara penerapan Islam dalam bingkai Khilafah justru akan menghindarkan generasi dari gaya hidup bebas yang merusak. Maka seharusnya perjuangan menegakkan Khilafah tidak dihalang-halangi atau bahkan persekusi terhadap pejuangnya. Sebab menghalangi dakwah Khilafah justru melanggengkan kerusakan dan bahkan menghalangi dakwah Islam itu sendiri.