Tak Etis, Mengais Profit dari Korban Covid

Tak Etis, Mengais Profit dari Korban Covid

 



 

Oleh: R. Raraswati

(Penulis lepas, Muslimah Jember)

 

Bupati Jember Hendy Siswanto beserta 3 pejabat lain menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Honor tambahan dari setiap pemakaman Covid-19 bernilai fantastis yang menjadi topik pembicaraannya. Total honor yang diterima semua pejabat tidak kurang dari 282 juta ini telah diputuskan pada SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021. SK tersebut berisi tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19 dan honor bagi sejumlah pejabat dari setiap kasus kematian.

 

Ironis, saat pandemi  merenggut nyawa, justru pejabat mendulang harta. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga korban, bukan justru mencari keuntungan.

Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, honor diterimanya sebagai pengarah tim pemakaman jenazah Covid-19. Hendy mengaku baru sekali menerima honor tersebut dan berdalih bahwa semua telah diatur dalam regulasi resmi. (Kompas.com, 28/8/2021).

 

Walaupun honor tersebut  telah dikembalikan ke kas daerah dan pemberiannya dihentikan, Kemendagri masih terus mendalami kasus ini. Banyak pihak menanggapi keputusan tersebut, termasuk Hadi Supaat, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember. Beliau menganggap SK tersebut fatal dan tidak etis.

 

Benar pendapat Hadi Supaat, keputusan pejabat yang mengais duit dari korban meninggal karena Covid sangat tidak etis. Bagaimana tidak, SK tersebut seolah memanfaatkan warga terdampak Covid secara langsung untuk meraih keuntungan. Fakta tersebut menunjukkan keburukan penerapan sistem politik negeri ini. Sistem demokrasi yang katanya untuk rakyat, ternyata justru hanya menguntungkan sebagian pejabat.

 

Para pejabat itu seperti kacang lupa kulitnya. Mereka bisa menjabat karena kepercayaan rakyat yang memilihnya. Namun, ketika kursi kekuasaan diraih, justru memperkaya diri meski ada rakyat tersakiti. Hal ini sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam yang sangat menjaga setiap nyama umat. Sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorang Khalifah akan menerapkan syariat secara total.

 

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab bisa menjadi teladan. Beliau tidak pernah menumpuk harta dan memperkaya diri terlebih saat pandemi. Ketika Khalifah Umar bi Khatab memangku jabatan sebagai Khalifah, beliau pernah tidak mengambil tunjangan (dalam waktu lama)  dari Baitulmal. Beliau hanya mengambil ketika merasa butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Khalifah Umar memposisikan diri di hadapan Allah seperti seorang wali bagi anak yatim. Ketika Beliau sudah merasa cukup, maka tidak mengambilnya dan saat membutuhkannya maka akan mengambil dengan cara yang makruf.

 

Pada dasarnya seorang pejabat dibolehkan untuk memakai harta negara secukupnya. Dilarang mengambil berlebihan apalagi saat rakyat dalam musibah. Pemimpin dalam Islam melaksanakan amanah dengan penuh ketaqwaan kepada Allah SWT. Ada kesadaran bahwa kelak  Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, tidak ada upaya memperkaya diri  apalagi saat rakyat mendapat musibah kala pandemi.

Wallaahu a'lam bish shawab

 

Penerapan Islam Menyeluruh Wujudkan Indonesia Tangguh

Penerapan Islam Menyeluruh Wujudkan Indonesia Tangguh

 



Oleh: R. Raraswati

(Penulis lepas, Muslimah Jawa Timur)

 

 

Dilansir dari Merdeka.com , 15/08/2021, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diunggah, Minggu(15/8), mengajak semua masyarakat untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya selama tiga menit pada 17 Agustus 2021, pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian barat. Masyarakat diajak ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi.

 

Pada peringatan ke 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini, mengusung tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Di usia yang mencapai lebih dari tiga perempat abad ini, perlu adanya refleksi hakikat kemerdekaan.  Sudahkan peringatan kemerdekaan tersebut memberi makna yang sesungguhnya? Faktanya, Indonesia belum terbebas dari penjajahan politik, ekonomi dan budaya, meski telah bebas secara fisik. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi di tengah kekayaan alam yang melimpah. Begitu besar SDA hingga muncul ungkapan bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu ditanam jadi tanaman namun, tidak membuat rakyatnya kaya dan berkecukupan. Bahkan sumber daya manusia yang berkompeten belum mampu mengatasi problematika yang ada.

 

Indikator belum merdekanya Indonesia bisa dilihat dari beberapa aspek. Secara ideologi saja, Indonesia masih berada dalam belenggu kapitalisme. Secara politik ekonomi, peran kapitalisme sangat besar dalam pemerintahan. Sistem ekonominya masih membebek negara Barat, belum memiliki kekuatan yang mandiri. Begitu pula dengan pendidikan dan budaya masyarakat yang banyak mengadopsi produk pemikiran asing. Sekularisme, liberalisme, kehidupan hedonisme dan sebagainya semakin mengaburkan jati diri negeri. Ditambah lagi budaya hutang luar negeri yang dilakoni para penguasa, menjadikan Indonesia semakin terjajah dengan  harus membayar cicilan beserta bunganya.

 

Dari laman Merdeka.com disampaikan bahwa posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB, (Merdeka.com, 24/7/2021). Ini menjadi indikator bahwa Indonesia belum mendapatkan kemerdekaan secara hakiki. Pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada hutang luar negeri.

 

Sejatinya suatu negara, dikatakan tangguh bila memiliki sistem politik ekonomi dengan kekuatan ideologi yang benar dan bersifat khas. Tidak mengikuti negara Barat maupun Timur, juga bukan berarti netral. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa mengandalkan hutang luar negeri.

 

Dalam sistem pendidikan, juga berperan penting dalam menentukan ketangguhan suatu negara. Pendidikan yang menjadi mercusuar peradaban, dapat mencetak generasi berkepribadian Islam. Generasi cemerlang dengan syaksiyah Islam yaitu kepribadian berdasarkan pola pikir yang cerdas dan sikap sesuai syariat.

 

Demikian pula dalam hal budaya yang semakin mengaburkan jati diri bangsa. Masyarakat justru banyak meniru budaya barat yang jauh dari tuntunan syariat Islam. Hidup hidonis, dengan menghamburkan kekayaan pada sesuatu yang kurang manfaat. Ini sangat bertentangan dengan syariat Islam yang mengajarkan hidup sederhana dan manfaat.

 

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, semestinya lebih dapat menerapkan syariat secara menyeluruh. Menjalankan ideologi Islam dalam pemerintahan, menerapkan sistem ekonomi syariah, memberikan pendidikan agama dan sains secara berimbang serta memiliki budaya khas yang elegan. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang muslim, hendaknya memiliki kekuatan untuk mewujudkan Indonesia benar-benar tangguh.

 

Namun semua itu tidak akan terwujud selama negara masih menganut sistem kapitalisme. Sudah saatnya di bulan bersejarah ini pemerintah beserta rakyat memaknai kemerdekaan dengan perubahan mendasar. Perubahan dengan penerapan sistem yang shohih dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.

 

Peringatan kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan tahun baru Islam ini dapat dijadikan moment bercermin pada peristiwa hijrahnya Rasulullah. Bedanya, kita tidak perlu pindah ke tempat lain, tapi cukup berpindah pada sistem yang dicontohkan Rasul atas perintah Allah. Memaknai merdeka dangan hijrah dari menghamba pada manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Menerapkan Islam secara menyeluruh adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Sebagaimana Daulah Islam yang telah dibangun Rasulullah saat hijrah ke Madinah hingga menjadi negara tangguh dan terus tumbuh sampai menguasai hampir tiga perempat dunia. Itulah masa-masa kejayaan Islam sebagai bukti keberhasilan penerapan syariat secara menyeluruh dalam pemerintahan dan kehidupan.

 

Allahu a’lam bish showab.

Kelas Politik Aktivis : “76 Tahun Merdeka, Apa Kabar Indonesia?”

Kelas Politik Aktivis : “76 Tahun Merdeka, Apa Kabar Indonesia?”

Oleh. Usi Safitri


Alhamdulillah telah diselenggarakan agenda perdana KPA (Kelas Politik Aktivis), tema “76 Tahun Merdeka, Apa Kabar Indonesia?” pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Bersama kak Ilma (Aktivis Muslimah sekaligus penulis) sebagai pemateri, Dan Kak Hida (Founder Women Islamic Course) sebagai host. Acara ini dihadiri aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi se Jember, baik intra dan ekstra kampus. Sebelum masuk materi, Kak Hida memberikan pertanyaan pemantik kepada para aktivis yang mengikuti agenda ini.

Sudahkah saat ini kita benar-benar merdeka?”

Rata-rata para aktivis menyatakan bahwa saat ini, bangsa kita masih belum bisa dikatakan merdaka, hal ini disebabkan karena masih terbelenggunya kita dengan berbagai permasalahan, seperti hutang negara yang dari hari kehari makin meningkat, kehidupan masyarakat yang jauh dari kata sejahtera, dan masih banyak hal lagi yang membuktikan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan adalah kemerdekaan semu. Hal ini diperkuat oleh pemateri yang menyajikan fakta bahwa bangsa ini masih dalam cengkraman asing, kita memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, akan tetapi tak bisa kita nikmati, Malah yang ada kemiskinan ada dimana-mana, para penguasa yang tidak peduli dengan urusan rakyat, yang ada korupsi dimana-mana, bahkan dana bansos dikorupsi. Merdeka di negara kita hanya sekedar “kata”, tapi realitasnya belum kita capai. Eksploitasi, pengekangan, dan perampasan hak masih saja terjadi sampai saat ini.

Lantas, kenapa eksploitasi terus terjadi?

Hal ini dikarenakan negara kita masih menggunakan kebebasan dan demokrasi ala barat. Dimana demokrasi menjadikan akal manusia yang lemah dan terbatas sebagai sumber hukum menciptkan aturan. Maka wajar jika terjadi eksploitasi dimana-mana, hal ini dikarena mereka pembuat aturan tidak akan melihat kepentingan rakyat, yang mereka lihat hanyalah kepentingan kelompoknya dan para oligarki. Seperti inilah Hukum yang dibuat hawa nafsu manusia tentu penuh kelemahan, saling bertentangan dan dibuat untuk kepentingan para pembuatnya.

Mengapa, Kemerdekaan Kita terhambat?

Rasullullah SAW bersabda, “Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang telah Allah SWT haramkan kemudian kalian mengikuti mereka? Mereka juga mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT kemudian kalianpun ikut mengharamkannya?” “Itulah bentuk peribadahan kalian kepada mereka” (HR. At - Tirmidzi)

Kemerdekaan kita terhambat,  dikarena kita menenjadikan akal sebagai sumber hukum, dalam mengatur kehidupan. Padahal kita sebagai makhluk ciptaan Allah, tidaklah patut kita menghalalkan  apa yang telah Allah SWT haramkan, pun sebaliknya. Jadi ketika kita membuat hukum dan ternyata bertentangan dengan aturan Allah, maka kita harusnya berhati-hati bahwasannya hukuman Allah sangat keras, padahal kita diperintahkan untuk mentaati apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan ketika kita melanggar apa yang Allah larang, inilah buahnya kita tidak akan merasakan kemerdekaan dan tidak terealisasi secara nyata.

MERDEKA SSESUNGGUHNYA

Ketika manusia membebaskan diri dan meninggalkan penghambaan terhadap manusia dalam artian tidak lagi menggunakan sumber hukum yang berasal dari manusia, mengembalikan hak membuat hukum kepada Allah SWT; mengembalikan kedaulatan kepada syariah. Dengan begitu kedudukan semua manusia setara. Sama-sama menghambakan diri kepada Allah dan tunduk pada syariah-Nya. Iniah yang dimaksud dengam kemerdekaan yang hakiki.

BUAH KEMERDEKAAN HAKIKI

Allah SWT berfirman:

Alif, laam raa. Inilah Kitab yang Kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji (TQS Ibrahim [14]: 1).

Ketika sebuah peradaban itu menjadikan Islam sebagai sumber hukum, bukan menjadikan akal sebagai sumber hukum. Maka akan menjadikan negara yang semula kumuh, menjadi berkemajuan dan penuh cahaya.

Dalam sejarah di buktikan ketika masyarakat Arab yang dulunya jahiliah dan terbelakang, begitu mewujudkan kemerdekaan hakiki dengan menerapkan syariah Islam di bawah pimpinan Rasul saw., mereka dalam waktu singkat berbalik menjadi pemimpin dunia serta menjadi mercusuar yang menyinari kehidupan umat manusia dan menyebarkan kebaikan, keadilan dan kemakmuran kepada umat-umat lain.

Apa Yang harus Kita lakukan sebagai Aktivis agar menjadikan negara kita benar-benar merdeka?

Ada tiga hal yang dapat para aktivis lakukan yang pertama adalah Menyadari bahwa Indonesia belum merdeka; kedua, Mengambil peran dalam menyempurnakan kemerdekaan; dan yang ketiga adalah, mennjadikan Islam sebagai jalan perjuangan, larena tidak ada jalan lain yang lebih tepat selain dengan Islam.

Allah SWT berfirman :

Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. Al – An’am : 57)

 

 

 

 

 

 

Millenial Preneur Meraih Masa Depan : Kenali, Pelajari dan Hadapi Tantangan Ekonomi Masa Kini!

Millenial Preneur Meraih Masa Depan : Kenali, Pelajari dan Hadapi Tantangan Ekonomi Masa Kini!




Kembali Back to Muslim Identity (BMI) mengadakan acara via zoom dengan tema Millenial Preneur : Prepare yourself, get ready for youre future serta dihadiri oleh 43 aktivis mahasiwa di Universitas-universitas di Jawa Timur. Sesuai dengan tema nya, acara dipandu oleh host millenial Kak Ayu dan spesial guest star, Kak Linda yakni owner dari Lindaily.id yang merupakan millenial preneur. BMI juga menghadirkan pemateri yang mahir di bidangnya yaitu Kak Helmiyatul Hidayati, S.Ikom selaku pemateri pertama dan ibu Azizah Fadlilah S.Pd selaku pemateri kedua. 


Sesi awal dibuka dengan perbincangan kak ayu dengan kak linda mengenai bisnis yang sedang ditekuni oleh Kak Linda, Kak Linda juga memaparkan beberapa tantangan mengenai menurunnya pendapatan dikarenakan pandemi, panitia juga memutarkan video yang dimana para pelaku bisnis, yakni perusahaan-perusahaan besar yang omzetnya menurun dikarenakan pandemi. 


Materi awal dibuka dengan pertanyaan host tentang apakah benar pandemi lah yang menjadi penyebab dari terpuruknya ekonomi? Kak Helmi memaparkan fakta-fakta mengenai krisis yang  dialami oleh Indonesia bahkan dunia, contohnya perusahaan yang gulung tikar, pengangguran, inflasi tinggi, dll. “Ekonomi kita sebelum pandemi itupun ya nggak baik-baik aja, jadi bukan hanya sekarang kita kesusahan untuk menjual, membeli sesuatu, atau mengalami pengangguran yang luas sekali, ternyata sebelum pandemi pun hal seperti ini sudah sering terjadi.” Pungkas Kak Helmi. 


Kak Hilmi menambahkan bahwa pada tahun 2019 (sebelum pandemi), United Nations Conference on Trade and Development memperkirakan akan terjadi resesi ekonomi global ditahun 2020, dan hal ini juga pun juga terjadi pada tahun 1900-an mengalami hiperinflasi dan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk Amerika, masalah pengangguran yang tak kunjung selesai dan harga-harga bahan pokok semakin tinggi akibat inflasi. 


“Kalau bukan pandemic, siapa dalang dibalik krisis ekonomi?”, tanya Kak Helmi. Kak Helmi menjelaskan kembali bahwa Al-Qur’an telah menjelaskan sebelumnya bahwa kejadian ini terjadi akibat halalnya riba dan masyarakat awam tentang riba dan bentuk-bentuknya. “Bagaimana sih hal ini (riba) bisa menyebabkan krisis ekonomi global?”, tukas Kak Helmi. 


Kembali Kak Helmi menjelaskan bahwa dampak riba pada dunia yaitu senantiasa menimbulkan kegoncangan ekonomi. “ Utang itu rasanya gak pernah selesai, terus itupun bisa berdampak dibanyak hal, bisa berdampak ke rumah tangga yang nggak harmonis, anak yang tidak solih dan solihah, jadi, riba itu bener-bener menghancurkan umat gitu ya.” Tegas Kak Helmi. Kak Helmi juga menjelaskan bahwa kondisi ini sesuai dengan hadits Rasul yang mengatakan bahwa siapa yang memakan dan mengambil riba, maka ia sama saja memerangi Allah dan rasulNya. “ Jadi, ketika kita terjerumus ke dalam riba, sesungguhnya itu kita sedang berperang melawan Allah dan rasulNya.” Jelas Kak Helmi.


Kak Helmi menjelaskan kembali bahwa sekarang kita hidup dalam sistem kapitalisme yang menganggap jual beli adalah riba. Praktiknya, seluruh harta (SDA) diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang memperbolehkan segala macam harta kekayaan apapun itu dimiliki atau dimanfaatkan oleh siapapun. 


Kegiatan ekonomi dimana kakinya adalah rumah tangga dan perusahaan, perusahaan menghasilkan barang dan jasa kemudian dibeli rumah tangga. Perusahaan mendapat laba dan menyewa lahan serta tenaga kerja pada rumah tangga untuk memproduksi barang dan jasa lagi. Lalu, berkembanglah praktik sewa uang yang diperkenalkan Yahudi, menghasilkan bunga sebagai keuntungannya hingga berkembang menjadi pasar keuangan, pasar modal, dan pasar derivatif, dan lain sebagainya, dan hal ini juga berdampak pada rakyat. 


Kak Helmi menyimpulkan bahwa pandemi bukan akar masalah krisis ekonomi, tapi adanya pendemi memperparah kondisi. Akar masalahnya adalah sistem kapitalisme yang menyamakan jual beli dengan riba yang terdiri dari empat organ penting yaitu pasar bebas (bebas kepemilikan, kemanfaatannya, sampai berkembang menjadi pasar keuangan empat tingkat) ini merupakan awal mula terjadinya krisis ekonomi), suku bunga, dan uang kertas. Memperbaiki salah satu organ, sangat mustahil dilakukan, namun harus diganti sistem ekonomi yang sehat dan perlu sebuah kebijakan politik untuk mengganti sistem kapitalisme. 


Lanjut, Kak Ayu memberi pertanyaan, “solusi apa sih yang tepat untuk mengganti sistem ekonomi kapitalisme?” tanya Kak Ayu. Bu Azizah menjelaskan diawal bahwa usaha beliau sempat mengalami krisis juga, dan hal itu bukan karena pandemi, tapi karena kapitalisme. “ketika kita mau mencari solusi krisis di seluruh dunia, didalam surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna yang menyelesaikan semua masalah hidup.” Timpal Bu Azizah. 


Semakin dalam Bu Azizah menjelaskan bahwa didalam Islam tidak hanya menjelaskan masalah zakat, sholat tapi juga mengatur persoalan perekonomian, bertransaksi, bermuamalah, mengatur pemerintahan, mengurusi rakyat, berhubungan dengan manusia lain, dll. hukumnya akan senantiasa sesuai di zaman apapun, nah, salah satu yang diatur dalam Islam adalah sistem ekonomi 


Islam yang mengatur kepemilikan, dalam Islam tidak ada larangan untuk individu mengembangkan harta, asalkan sesuai dengan Islam dan halal untuk dikembangkan, terkait dengan kepemilikan umum seperti barang dagang, SDA, barang tambang, harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh mengambil keuntungan terhadap kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, dll) dikelola di Baitul Maal dan pastinya dikelola negara. “Sekarang tu aset negara banyak sekali, tapi peruntukannya untuk siapa? kita lihat dalam sistem kapitalis ya untuk para penguasa dan pemilik modal, tapi kalau dalam Islam tidak ya, jadi peruntukannya adalah untuk rakyat, jadi dua ini, kepemilikan umum dan negara sama-sama dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat.” Jelas Bu Azizah.


“Sebagai calon pengusaha-pengusaha muda, harus meluruskan orientasi kita, tujuan hidup kita, mengembangkan harta itu sebenarnya untuk apa?.” tanya Bu Azizah. Kembali Bu Azizah menjelaskan dengan mengutip didalam Surah Adz-dzariyat ayat 56,  bahwa menjadi seorang pengusaha harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Beliau menceritakan pengalaman pribadinya sebagai pengusaha yang memproduksi pakaian yang syar’i sesuai yang diperintahkan Allah, diniatkan ibadah, dan memperkuat dakwah. “Jadi kita diperintahkan untuk masuk Islam secara sempurna, tidak mengambil yang enak-enaknya saja, mencapai ridha nya Allah dalam semua aktivitas yang kita lakukan, kemudian masalah ekonomi kita mengikutinya, orientasikan kehidupan untuk mencapai ridha Allah.” Tukas Bu Azizah. 


Bu Azizah melanjutkan didalam surah Al baqarah ayat 30 Allah menjadikan manusia sebagai khalifah yaitu orang memutuskan perkara diantara manusia tentang kedzholiman dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa, jadi ini merupakan tugas kepemimpinan yang mengajak manusia dalam kebaikan. Khalifah adalah penguasa atau pemimpin yang merapkan Islam kaffah.


“Islam kaffah itu adalah yang mengatur persoalan sosial yaitu hubungan antar manusia, politik yaitu ya bagaimana hubungan dengan negara lain dan mengatur pemerintahan, pertahanan keamanan, independent tidak berada dibawah pengaruh asing, punya sanksi ynag tegas bagi yang melanggar syariat, pendidikan dipenuhi secara gratis, tidak dikomersialkan seperti sekarang, didalam Islam semua ada.” Jelas Bu Azizah. Bu Azizah menceritakan bagaimana perjuangan rasul yang selam 13 tahun berdakwah di Mekkah dan kemudian hijrah ke Madinah meninggalkan harta dan keluarganya dengan risiko yang tidak kecil demi menegakkan syariat Islam, rasul juga seorang pengusaha yang sukses. Materi kemudian ditutup oleh Bu Azizah dengan pertanyaan, “Lalu bagaimana dengan kita, sudahkan kita siap menjadi pengusaha yang taat, menjalankan seluruh hukum-hukum Allah?”

Seberapa Perlu UU Marital Rape?

Seberapa Perlu UU Marital Rape?

 


Oleh. R. Raraswati

(Freelance Author, Muslimah Peduli Generasi)

 

#InfoMuslimahJember -- Ungkapan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) terdengar aneh, karena istilah tersebut digunakan untuk pasangan sah. Kata pemerkosaan biasanya diperuntukkan pada wanita yang mendapatkan pelecehan seksual oleh orang lain, bukan suaminya. Namun, inilah yang sedang digencarkan oleh penganut sekularis dan gender untuk dilegalkan. Selangkah lagi, RUU KUHP terkait hal ini pun disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.


Mekutip dari detikcom, (14/6/2021): "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan Pasal 53 UU 23/2004 tentang PKDRT yaitu tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat delik aduan," kata Guru Besar hukum pidana UGM Prof Marcus Priyo Gunarto dalam Diskusi Publik  RUU KUHP di Hotel JS Luwansa, Senin (14/6/2021).

 

Pada ayat 1 pasal tersebut berbunyi: “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

 

Jika kita telusuri lebih rinci, sejatinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan sistem sekuler yang dianut negeri ini. Di mana sistem ini memisahkan agama dari kehidupan, sehingga menjadikan umat Islam tidak lagi menggunakan syariat sebagai pedoman hidup. Mereka menggunakan aturan Islam ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Sementara saat melakukan aktivitas rutinnya menggunakan aturan sendiri sesuai kebutuhan dan keinginan. Semua itu membuat pasangan suami istri tidak mengetahui hak dan kewajiban yang perintahkan syariat.

 

Para penganut kapitalis sekuler hanya mengukur sesuatu dengan materi. Menjadi wajar jika istri juga dituntut mencari tambahan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Secara bersamaan, kewajiban mengurus rumah, anak dan suami tetap harus dijalani. Peran ganda wanita ini tentu berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun psikisnya. Ketika suami minta haknya untuk berjimak, sedangkan kondisi sang istri yang lelah, dapat memicu masalah dalam keluarga. Kondisi istri seperti ini tidak dapat melayani suami secara maksimal bahkan ada kemungkinan menolak.

 

Jika demikian, hubungan suami istri akan dilakukan dengan cara memaksa. Hal ini bisa dikenakan delik hukum dengan ancaman penjara selama dua belas tahun. Ancaman tersebut menjadikan laki-laki lemah iman memilih hubungan di luar rumah untuk menghindarinya. Tentu saja ini menimbulkan masalah baru yang lebih luas.

 

 

Ironi, suami yang memaksa hubungan pada istri sahnya mendapatkan hukuman berat. Sementara undang-undang pada pelaku 'kumpul kebo' diberi sanksi lebih ringan. Sebagaimana tercantum pada pasal 418 ayat 1:


"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II adalah maksimal Rp10 juta."

 

Artinya, jika pasangan bukan suami istri sama-sama masih lajang dan dewasa, bebas dari delik hukum marital rape. Tentu ini sangat berlawanan dengan syariat Islam yang mengarahkan fitrah  seksual dengan pernikahan.

 

 

Jika RUU KUHP tersebut dilegalkan, maka akan berdampak pada beberapa hal. Hukuman pada suami yang melanggar akan dipenjara, sehingga tidak menutup kemungkinan berakhir perceraian. Untuk menghindari hukuman, bisa saja suami memilih jajan di luar. Hasilnya, seks bebas semakin tumbuh subur. Pelacuran menjadi bisnis menggiurkan para penganut kapitalis. Maka, kehancuran keluarga dan rusaknya kehidupan sosial dipastikan terjadi.

 

Kemungkinan tersebut, harus segera diatasi dengan mencegah dilegalkannya UU Marital Rape. Umat Islam harusnya terikat pada syariat Islam. Allah telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang paling sempurna. Islam berisi hukum yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk hubungan  suami-istri dalam pernikahan.

 

Allah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang makruf. Bergaul  selayaknya seorang sahabat secara sempurna. Sebagaimana Firman Allah, 

“ … Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisaa’: 19)

 

Penerapan syariat Islam dalam keluarga telah dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau memberikan hak-hak istri, yaitu mahar, nafkah, tidak bermuka masam dan sebagainya. Rasulullah bergaul dengan makruf kepada keluarganya. Dari Muawiyah al-Qusyairi, Nabi pernah ditanya;

“Apakah hak seorang wanita atas suaminya? Rasulullah menjawab, ‘Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajah, jangan mencaci maki dan jangan menjauhinya, melainkan dalam rumah.’” (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

 

Perlakuan Rasul terhadap istri juga diperlihatkan saat menyapa dengan sapaan hangat dan baik. Rasul menyapa Khadijah ra. dengan sebutan “Ya habibi, wahai kekasihku”. Begitu juga dengan Aisyah ra. yang disapa dengan “Ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerahan”.

 

Rasulullah pernah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita (istri) yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari sikap istri, hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar.


Diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah marah (laki-laki muslim/suami) kepada seorang wanita musiman (istri). Jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya.”

 

Nabi juga mengajarkan untuk menjaga rahasia keluarga, khususnya rahasia istrinya. “Sesungguhnya, suami merupakan pakaian istri dan istri adalah pakaian suami,” ujarnya.

 

Dalam pernikahan, istri juga mempunyai hak yang sama seperti halnya suami. Allah menegaskan dalam firman-Nya;


"Dan para wanita  mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf .... " (QS. al-Baqarah [2]: 228)


Namun, istri juga diwajibkan taat kepada suaminya dan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berjimak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:


"Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh." (HR. Muslim)

 

Sesungguhnya tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan, menjaga nasab (garis keturunan), memelihara kehormatan dengan menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan sehingga terjaga kesucian jiwa. Pernikahan hendaknya mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.  Keluarga yang tenang tenteram, rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan unggul penerus Islam.


Tidak cukup untuk melestarikan keturunan, Islam menjadikan perkawinan sebagai penjaga kehormatan dan kemuliaan. Islam justru memberi sanksi yang tegas bagi pelaku zina. Untuk pezina laki-laki maupun wanita yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali. Sedangkan yang sudah atau pernah menikah dihukum rajam, yakni tubuhnya ditanam dalam tanah setinggi dada, kemudian dilempari batu hingga mati.

 

Demikian Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan yang mulia. Jika syariat Islam sebagai pedoman dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, insyaAllah dapat mencegah segala bentuk kekerasan. Dengan demikian tidak diperlukan lagi UU KUHP yang mengatur hukuman pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Keluarga hidup harmonis dan bahagia dengan syariat Islam. InsyaAllah.

 

Wallahu a’lam bish shawwab. 

 

Siapa Penanggung Jawab Terlaksananya Ibadah Haji?

Siapa Penanggung Jawab Terlaksananya Ibadah Haji?



Oleh : Atik Kurniawati


#InfoMuslimahJember -- Akhirnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenag menerbitkan keputusan Menteri Agama No.660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/ 2021 M . Pengumuman itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers di gedung Kementrian Agama, Jakarta .Kamis ( 3/6/2021).

Dengan adanya peraturan tersebut , maka penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan.

Keputusan ini juga mendapat dukungan dari komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 lalu dimana pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.


Pertimbangan pembatalan


Dalam pengumuman tersebut Menag mengungkapkan sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji.

Pertama, terancamnya kesehatan , keselamatan dan keamanan jamaah haji akibat covid-19  yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Pertimbangan lainnya yakni karena Kerajaan Arab Saudi yang belum juga mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Hal ini berpengaruh pada beberapa hal yang belum bisa diselesaikan sebelum pemerintah meneriman besaran kuota haji secara resmi, seperti terkait kontrak penerbangan, pelunasan down-payment , penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan sebagainya.

Pemerintah Arab Saudi sendiri secara resmi membatasi kuota haji 2021 sebanyak 60 ribu jemaah saja. Mengutip Haramain --Kanal informasi urusan Masjidil Haram -- seluruh tamu haji hanya dkhususkan untuk warga negara ( citizen) dan penduduk (resident) dari berbagai kewarganegaraan yang ada di dalan negeri saja.

Menteri Kesehatan Arab Saudi , Tawfiq al Rabiah menjelaskan bahwa jamaah haji haruslah telah menerima vaksin Covid-19 yang sesuai dengan ketentuan program vaksinasi kerajaan, berusia 18 - 65 tahun dan tidak memiliki/ terbebas dari penyakit kronis.


Terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat adalah tanggung jawab negara


Penyelenggaraan ibadah haji secara mutlak menjadi tanggung jawab negara. Sebagaimana dalam penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dikatakan bahwa Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang mampu baik secara fisik, mental, spiritual , sosial maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinir oleh Menteri Agama dan merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang dalam melayani publik yang bersifat rutin setiap tahunnya.

Menurut pengamat ekonomi syariah, Nida Sa'adah pembatalan haji yang kedua kali ini setidaknya berdampak pada dua aspek. Pertama aspek dana, dana haji akan semakin menumpuk. Problem lanjutan pasti akan muncul seiring alokasi dana haji yang mengendap terutama ketika dana dialokasikan untuk hal lain sebelum dialokasikan langsung pada kebutuhan haji jemaah yang bersangkutan. Dampak yang kedua adalah dari aspek manajemen pengelolaan keberangkatan jemaah , karena pembatalan haji yang kedua ini tentu akan semakin membuat panjang antrian dan semakin meresahkan jemaah haji terutama yang sudah lanjut usia.

Menteri Yaqut sendiri menyatakan bahwa penyebab terjadinya antrean panjang keberangkatan haji karena adanya dana talangan. Artinya orang yang belum memiliki biaya cukup bisa mendapat nomor kursi untuk mendaftar haji karena ada pihak yang memberikan dana talangan.( fin.co.id.5/4/2021)

Jadi orang yang sebenarnya belum mampu secara finansial , bisa mendapatkan porsi haji karena ada pihak yang memberikan dana talangan yang harus dilunasi sampai batas waktu tertentu ditambah biaya fee atas jasa pendaftaran haji tersebut.

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa penyelenggaraan haji di negara yang sekuler seolah hanya dipandang dari aspek ekonominya saja, bukan pelayanan penguasa dalam memfasilitasi warganya dalam menunaikan kewajiban beribadah.


Sistem Islam menjamin dan memfasilitasi kewajiban haji rakyat


Rasulullah saw bersabda

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam ( khalifah ) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang ia urus ( HR al Bukhori)

Inilah tugas pemimpin dalam Islam, khalifahlah yang bertanggungjawab atas apa yang menjadi kebutuhan umat, termasuk kebutuhan dalam beribadah. Pengurusan haji termasuk pemberangkatannya adalah salah satu upaya khalifah dalan melayani warganya dalam beribadah.

Didalam sistem khilafah, kaum muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat sekat oleh batas daerah dan negara sebagaimana saat ini. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh khilafah dalam mengatur permasalahan haji.

Pertama, khalifah membentuk departemen khusus yang berisi orang orang profesional yang mengurusi urusan haji dan umroh.dari pusat hingga daerah. Departemen ini mengurusi urusan haji terkait dengan persiapan , bimbingan, pelaksanaan hingga pemulangan jemaah haji ke daerah asal, bekerjasama dengan departemen kesehatan dalam mengurus kesehatan jemaah dan departemen perhubungan dalam urusan transportasi massal.

Kedua , Ongkos Naik Haji (ONH) , besarannya diaesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram( Mekkah - Madinah) serta akomodasi selama pergi dan kembali dari Tanah Suci.

Ketiga, khalifah mengatur kuota haji dan umroh dengan berdasarkah hadist tentang kewajiban haji  dan umroh hanya sekali seumur hidup serta memprioritaskan jemaah yang sudah memenuhi syarat dan kemampuan. Dengan demikian antrian panjang bisa dipangkas karena hanya yang benar benar mampu yang diutamkan.

Keempat, penghapusan visa haji dan umroh, karena dalam sistem khilafah seluruh kaum muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah tanpa sekat batas daerah dan negara .Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir.

Kelima, khalifah akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran,  ketertiban, keamanan mencakup sarana transportasi menuju tanah suci hingga tempat pelaksanaan haji seperti Masjidil Haram, Mina , Arafah dan sebagainya agar bisa menampung banyak jemaah serta dapat memberikan kemudahan  dan kenyamanan dalam beribadah.

Keenam, khalifah akan tetap berusaha menyelenggarakan haji walau pada masa pandemi dengan melakukan 3T yaitu testing( pengetesan), tracing( pelacakan) dan treatment(perlakuan) sesuai prosedur kesehatan. Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh sedangkan yang sehat tetap diijinkan beribadah haji. Khilafah akan menjamin sanitasi , pemberian vaksin serta sarana kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Semua aktivitas khilafah itu dilakukan dengan prinsip ri'ayah (pelayanan)  bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jemaah.

Demikianlah keagungan pelayanan haji dalam sistem khilafah. Tamu - tamu Allah akan dilayani sesuai syariat Islam, karena tanpa syariat sebagai landasan, pelaksanaan haji sering menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Wallahu'alam bisshawab.

 

 

 

 

 

BTS Effect : BTS Meal Meledak Demi Idola

BTS Effect : BTS Meal Meledak Demi Idola



Oleh. Helmiyatul Hidayati, S. Ikom.

(Blogger Profesional dan Content Creator)

 


#InfoMuslimahJember -- Omset McDonalds Indonesia dipastikan meledak beberapa hari belakangan ini. Pasalnya mereka meluncurkan produk baru dengan memakai BTS sebagai brand ambassador mereka. Kolaborasi McD dan BTS meluncurkan produk baru yang diberi nama “BTS Meal”. Paket BTS Meal berisi 1 kentang goreng ukuran medium, 9 potong McNugget nugget ayam khas McDonald's, dan 1 cup minuman cola ukuran medium serta saus Cajun dan sweet chili.

 

Begitu menu ini di launching, antrian pun mengular di gerai-gerai McD. Para ojek online banyak mendapat pesanan harus rela mengantre berjam-jam. Karena besarnya animo terhadap BTS Meal, antrian pun menjadi tak terkendali hingga menimbulkan kerumunan. Protocol kesehatan pun banyak diabaikan, hal ini berakibat pada banyaknya gerai McD yang akhirnya harus tutup sementara dan yang lainnya mendapat peringatan.

 

Sekedar informasi, BTS di sini adalah singkatan dari Bangtan Sonyeondan, merupakan sebuah boygrup dari Korea Selatan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pemuda. Mereka berkarir di dunia entertainment dengan music sebagai spesialisasi mereka. Debut sejak tahun 2013, kini mereka telah berhasil mendapat perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu sarang K-Popers.

 

BTS memiliki fandom (fans club) yang bernama ARMY. Fandom ini termasuk yang terbesar di dunia. Army merupakan akronim dari Adorable Representative for M. C Youth. Dalam bahasa Inggris memang memiliki arti tentara. Sedangkan BTS sendiri berarti para pia yang mengenakan rompi anti-peluru. Rompi anti-peluru sendiri sangat lekat dengan tentara. Artinya, BTS harus selalu ada untuk melindungi ARMY dan ARMY akan selalu aman jika mengenakan rompi anti-peluru (tokopedia.com).

 

Popularitas BTS ini rupanya telah menarik perhatian McD dan keputusan McD ternyata tidak salah. Strategi ini sukses mendobrak merek perusahaan. Para Army menunjukkan loyalitas mereka dalam mendukung setiap “program” yang dimiliki oleh idola mereka. Bahkan di marketplace kini beredar bekas tempat makan BTS Meal yang dijual dengan harga jutaan.

 

Salah satu alasan kenapa BTS Meal menjadi sangat laris adalah karena Army membutuhkannya untuk media social. Tujuannya adalah mencapai trending dan orang lain makin paham dengan BTS.

 

Dari sini kita bisa melihat betapa besar cinta Army kepada idolanya. Banyak hal yang mereka korbankan : harta, kuota, tenaga dan waktu mereka semua tecurahkan.

 

Lalu bagaimana dengan kita yang katanya mencintai Allah dan Rasull-Nya?? Seberapa banyak harta yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah? Seberapa banyak kuota yang kita habiskan di jalan dakwah dan perjuangan? Seberapa banyak tenaga yang kita curahkan dalam perjalanan menggapai ridho-nya? Dan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dakwah?

 

Jika Army BTS rela melakukan banyak hal agar idola mereka lebih banyak dikenal. Bagaimana dengan kita yang katanya menginginkan tegaknya Islam di muka bumi? Seberapa keras kita berjuang mensukseskan program penegakan syariah kaffah demi mega proyek Islam Rahmatan Lil Alamin? Bukankah kita juga merupakan army-Nya??

 

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik" (qs. Al Imran : 110).

 

Sementara kita tahu ARMY mana yang akan mendapat ridho Allah SWT..

 

 

Kasus Covid Kembali Melonjak; Bagaimana Mengatasinya Dengan Bijak?

Kasus Covid Kembali Melonjak; Bagaimana Mengatasinya Dengan Bijak?


 

Oleh. Nurul Fitri

(Praktisi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat)


#InfoMuslimahJember -- Setelah beberapa pekan tersiar kabar penurunan kasus covid-19, dengan berkurangnya angka kasus terkonfirmasi dan menurunnya jumlah pasien yang dirawat inap. Masyarakat mulai banyak yang optimis pandemi akan segera berakhir.

Dikutip dari beritajatim.com, kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, kian melandai. Hingga kini belum ada kasus dari klaster tenaga kesehatan usai divaksin beberapa waktu lalu.

 

Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengatakan, saat ini vaksinasi di kalangan tenaga kesehatan tahap pertama telah rampung. “Untuk vaksinasi nakes (tenaga kesehatan), saat ini 83 persen, target kami dua hari lagi selesai,” ujarnya, Kamis (25/2/2021).

 

Jumlah kasus baru COVID-19 secara global sedikit menurun sepanjang pekan lalu, setelah terus mendaki sejak minggu keempat Februari lalu.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, ada 5,5 juta kasus Covid-19 pada pekan lalu, turun 4% dibanding minggu sebelumnya mencapai 5,7 juta infeksi.  Angka kematian global akibat COVID-19 juga melorot selama pekan lalu, tercatat sekitar 90.000 atau turun 4% ketimbang minggu sebelumnya mencapai 93.000 (kontan.co.id).

 

Ironi Penurunan Angka Covid


Namun kenyataannya di bulan Juni 2021 angka kasus baru covid kian merangkak naik. Beberapa kota dan kabupaten mengalami lonjakan kasus baru. Salah satu kota yang mengalami lonjakan cukup signifikan adalah kabupaten Bangkalan.


Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Agus Sugianto Zain, mengklarifikasi perihal ditutupnya pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan. Menurutnya, pelayanan rumah sakit tersebut direncanakan ditutup, pasca dua tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Di antaranya satu dokter dan satu bidan.


Selain Bangkalan, Kudus juga mengalami lonjakan kasus covid, Bupati Kudus Hartopo mengungkap sedikitnya 60 desa dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masuk kategori zona merah menyusul ditemukannya banyak kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di puluhan desa tersebut.

 

Kasus melonjaknya covid juga sampai ke kabupaten Garut. Melonjaknya angka positif Covid-19 membuat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 8 Juni mendatang, terancam batal.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku khawatir terjadinya kenaikan tren kasus positif Covid-19 di Kota Bandung pasca lebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu. Hal ini terlihat dari angka Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Kota Bandung yang sudah 79,9 persen dan cenderung akan mengalami kenaikan.

 

"Ini sudah di titik psikologis. Menunjukkan bahwa baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatannya sebentar lagi collapse," katanya di Bandung, Minggu (6/6/2021).

 

Ada Apa di Balik Meningkatnya Kasus Covid??


Aturan mengenai larangan mudik jauh-jauh hari sudah diumumkan oleh pemerintah. Sayangnya larangan mudik ini tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai, nampak hanya seperti gertak sambal saja. Pada kenyataanya banyak masyarakat yang bisa mudik dengan santainya. Kalaupun ada yang mengalami kendala, di lokasi lain akan diloloskan begitu saja. Membuat masyarakat menjadi apatis terhadap peraturan pemerintah yang dinilai tidak bijak.


Anomali dari aturan larangan mudik ini juga tampak dengan dibukanya tempat wisata dan masuknya WN Cina ke Indonesia. Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan pembatasan sosial terkait dengan pengendalian Covid-19. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai apa yang terjadi saat ini merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam membuat aturan.


Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat tidak bisa mentaati pembatasan dengan konsisten, sehingga kasus covid senantiasa akan selalu naik, pada saat aturan dari negara juga tidak konsisten, rakyat lagi yang dirugikan.

 

Bagaimana Islam Mengatasi Wabah??

 

Disaat dunia tidak dapat mengatasi wabah covid 19 bahkan semakin menyebar penularannya dan mematikan. Seharusnya umat mulai menyadari bahwa lambannya penanganan virus corona bukan semata-mata problem teknis, namun problem sistemik. Maka, penyelesaiannya pun harus sistemik pula. Kapitalisme sekuler yang tidak mengutamakan nyawa manusia, harus diganti dengan sistem lain. Tiada lain adalah sistem Islam. Sistem yang berasal dari Pencipta Manusia, Alam Semesta dan Kehidupan.

 

Secara teknis, solusi Islam dalam mengatasi masalah wabah adalah sebagai berikut.

Pertama, isolasi/karantina. Rasul saw. bersabda, “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu.” (HR al-Bukhari).

 

Tindakan karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Pada realitasnya, karena karantina tidak dilakukan dengan cepat, kini virus sudah menyebar ke seluruh provinsi. 


Pemerintah tetap bisa melakukan isolasi dengan melihat pergerakan virus di setiap daerah. Inilah fungsi dari penetapan zona. Agar bisa ditentukan penanganan yang tepat. Mana yang harus isolasi, dan mana yang tidak harus isolasi. Selain itu, penguasa juga wajib untuk mensuplai berbagai kebutuhan untuk daerah yang diisolasi.

 

Tindakan cepat isolasi/karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak.

 

Kedua, jaga jarak. Di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan berdasarkan sabda Rasul saw.: “Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat.” (HR al-Bukhari).

Jaga jarak dilakukan seperti yang berhasil diterapkan oleh Amru bin ‘Ash dalam menghadapi wabah Tha’un ‘Umwas di Palestina.

Hanya saja, untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat harus dilakukan 3T (test, treatment, tracing) massal tanpa henti. Ini juga upaya yang dilakukan pemerintah hari ini dalam menangani covid, selain gencar mengkampanyekan 3M.

 

Dalam Islam, tes akan dilakukan dengan akurat secara cepat, masif, dan luas. Tidak ada biaya sedikit pun. Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang positif dirawat secara gratis ditanggung negara. Termasuk kebutuhan diri dan keluarganya selama masa perawatan pun menjadi tanggung jawab negara. Dimana negara mendapatkan pemasukan dari semua pendapatan SDA yang melimpah dan bisa juga dari aset-aset negara lainnya, tanpa bergantung pajak dan utang luar negeri.

 

Dengan langkah itu bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya. Tanpa dibayang-bayangi virus corona. Aktivitas ekonomi pun tetap produktif sekalipun menurun.

 

Maka, mari kembali kepada hukum syariah, agar dampak pandemi Covid-19 tidak semakin parah. Dunia pun bisa kembali normal sebagaimana sebelum adanya virus. Tentu kita merindukan hari itu, bukan?